Seolah penawar duka untuk komunitas penggemar Dragon Ball di dunia atas wafatnya Akira Toriyama, sebuah berita di situs resmi Dragon Ball pada Jumat (22/3) mengumumkan, taman hiburan bertema Dragon Ball akan menjadi megaproyek perusahaan investasi raksasa yang berbasis di Arab Saudi, Qiddiya Investment Co. Kabar yang diiringi teaser video taman hiburan Dragon Ball, langsung menjadi hype di berbagai kanal media sosial. Taman hiburan tematis ini akan dibangun di kompleks kota Qiddiya, 45 km dari pusat kota Riyadh. Di taman hiburan tematik ini, pengunjung akan diajak bertualang bersama puluhan karakter dalam seri Dragon Ball, termasuk Son Goku, untuk menjelajahi sejumlah lokasi ikonik, seperti Kame House, Capsule Corporation, dan Planet Beerus. Lebih dari 30 atraksi telah direncanakan, termasuk roller coaster skala besar di dalam patung Shenron, karakter naga dalam serial Dragon Ball, setinggi 70 meter. Taman ini juga akan dilengkapi dengan hotel dan restoran.

Perpaduan nama besar Dragon Ball dengan kredibilitas Qiddiya Investment Co, yang punya portofolio megaproyek dengan nilai 7 triliun USD atau Rp 100.000 triliun, tentu menjadi daya Tarik para investor global.Qiddiya Investment Company adalah perusahaan investor yang didirikan pada tahun 2018 dan sepenuhnya dimiliki Dana Investasi Publik (PIF) Kerajaan Arab Saudi. Sejumlah ”gigaproyek” yang menjadi portofolio perusahaan adalah Red Sea Global, Kota Wisata Qiddiya, dan Otoritas Pengembangan Gerbang Diriyah yang bertujuan untuk meningkatkan status kerajaan sebagai tujuan wisata terkemuka. Gigaproyek dari PIF tak sekadar memperkuat posisi Arab Saudi sebagai destinasi wisata global yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi memang punya rencana ambisius untuk mendorong kembali perekonomian melalui sektor wisata, dengan target kunjungan lebih dari 150 juta wisatawan mulai 2030.

Sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara dengan wisatawan domestik dan internasional menghabiskan lebih dari 250 miliar riyal (66,6 miliar USD) pada tahun 2023. Pengeluaran ini mewakili 4 % PDB dan 7 % PDB nonminyak. Besarnya nilai ekonomi tersebut mencerminkan peran penting pariwisata dalam mendiversifikasi perekonomian Arab Saudi yang dalam beberapa dekade lalu bertumpu pada sektor minyak bumi. Dilansir dari AP, sektor pariwisata di Kerajaan Arab Saudi mengalami lompatan kualitatif yang signifikan dengan total wisatawan, baik domestik maupun internasional, 106,2 juta orang pada tahun 2023. Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah pilar utama dalam transformasi ekonomi negara berdasarkan Visi 2030, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga Arab Saudi. Visi tersebut membuat dalam beberapa tahun ke depan, pengembangan ekosistem pariwisata terus berjalan sejalan dengan strategi pariwisata nasional dengan mengembangkan destinasi wisata yang beragam. (Yoga)

Bali dan Jakarta menjadi wilayah yang paling diminati warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Hingga triwulan I (Januari-Maret) 2024, permintaan properti oleh warga negara asing terus meningkat, meliputi rumah tapak, tanah, dan apartemen. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya, dalam keterangan pers, Senin (1/4) mengatakan, dalam satu dekade terakhir, kebijakan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia semakin fleksibel. Fleksibilitas dalam kebijakan dan regulasi pemerintah membuka peluang baru bagi industri properti untuk menarik minat pasar WNA.

Rumah123 mencatat, selama triwulan I-2024, pencarian tertinggi oleh WNA terdapat pada segmen hunian harga Rp 1 miliar-Rp 3 miliar, yakni 34,7 %, diikuti harga Rp 400 juta-1 miliar (25,7 %). Hunian dengan harga di atas Rp 5 miliar juga mencatatkan persentase yang cukup tinggi, yaitu 18 %. Sepanjang tahun 2023, terdapat 10 wilayah paling diminati pencari properti berkebangsaan asing. Popularitas tertinggi adalah di wilayah Jaksel, Badung (Bali), dan Tangerang (Banten), diikuti oleh Bandung, Jabar, Batam, Jakut, Denpasar, Jakpus, dan Surabaya.

Permintaan properti oleh warga asing melonjak terutama di Badung, Bali, 92,1 %, dibandingkan tahun 2022, Denpasar naik 81,3 %, Surabaya meningkat 49,6 %, dan Jakut 46 % secara tahunan. ”Pertumbuhan permintaan properti dari WNA di tahun 2023 mengalami perkembangan pesat dibandingkan tahun 2022. Potensi pasar WNA diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan dan kemajuan industri ini lebih baik di tahun 2024,” ujar Marisa, dalam keterangan pers. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bali Gede Suardita, mengemukakan, permintaan properti oleh warga asing di Bali terus meningkat sejak terbitnya regulasi yang memudahkan properti bagi WNA. Pembelian properti oleh warga asing dilakukan terutama untuk vila. (Yoga)

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jabodetabek terbukti mencampur BBM dengan air dan zat lainnya. Jajaran polres Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah SPBU untuk memastikan tidak ada lagi yang nakal dan merugikan warga. Pemeriksaan ke sejumlah SPBU gencar setelah penyalahgunaan BBM yang dicampur air diungkap Polres Metro Bekasi bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Muhammad Firdaus, saat dikonfirmasi pada Minggu (31/3) malam, mengatakan, dari keluhan dan laporan masyarakat karena kendaraannya mogok setelah mengisi BBM, pihaknya langsung bergerak menuju SPBU Pertamina 34.17106 Bekasi di Jalan Ir Juanda, Senin (25/3).

”Kami menginterogasi supervisor SPBU Pertamina Juanda serta mengamankan dua botol masing-masing berukuran 600 mililiter sebagai sampel yang diduga bercampur air. Besoknya, Selasa, kami bersama Pertamina Jabar mengecek dan tak ada kebocoran. Dari hasil investigasi, ada oknum yang mencampurkan air ke dalam dispenser BBM pertalite,” kata Firdaus. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihaknya menangkap tiga tersangka, NN (31), MA (26), dan EK (52). Ketiganya bekerja sama agar mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM dengan cara mencampur dengan air. Polisi masih memeriksa dua terduga lain yang terkait. NN, sopir truk tangki, dan MA, rekannya, menjual 1.800 liter BBM ke EK dengan harga Rp 14 juta. Truk tangki kapasitas 32 kiloliter yang berisi BBM pun dicampur atau telah diisi dengan air dan disalurkan ke SPBU Pertamina Juanda. (Yoga)

Eksplorasi PT Pertamina EP menemukan titik sumur gas baru bernama Julang Emas di Banggai, Sulteng. Sumur yang sedang uji produksi ini masih menunggu hasil akhir untuk mengetahui potensi terbukti. Meski demikian, temuan ini menambah potensi pengembangan di tengah rencana produksi hingga 12 miliar standar kaki kubik per hari atau BSCFD pada 2030. Pada Minggu (31/3) tim eksplorasi dari Pertamina EP melakukan uji produksi di titik sumur Julang Emas (JLE)-001 di Desa Benteng, Kecamatan Moilong, Banggai, Sulteng. Salah satu tahapan pengujian tersebut adalah dengan uji nyala (firing test) sumur.

”Hari ini kami melakukan uji produksi di kedalaman 2.395 meter. Sejauh ini, dari firing test yang dilakukan, hasilnya bagus dan menggembirakan. Namun, tentu terkait potensi dan kapasitas produksi nantinya setelah melalui uji yang lengkap,” kata Teddy Kusuma, testing specialist, saat mengawasi uji tersebut, di Banggai.

Uji coba kandungan lapisan sumur gas berlangsung empat jam. Tes kembali dilanjutkan empat jam berselang selama tiga hari ke depan. Henry Prasetya, drilling supervisor di sumur Julang Emas mengatakan,

”Kami bersyukur dengan temuan ini karena terlihat hasil yang baik. Ini temuan pertama di tahun ini, di mana waktu pengeboran juga lebih cepat dari target 80 hari yang ditentukan”. (Yoga)

Upaya KPK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus Rafael Alun Trisambodo sudah tepat. Aset yang terindikasi didapat dari hasil korupsi tidak boleh dibiarkan dinikmati oleh pelaku atau orang-orang dekatnya. Dalam putusan sidang banding pada 14 Maret lalu, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menguatkan mayoritas hukuman Rafael Alun. Bekas pejabat DJP Kemenkeu itu tetap dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis 14 tahun penjara tetap berlaku, juga denda Rp 500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 10 miliar.

Namun ada yang ganjil dalam putusan tersebut. Majelis hakim mengubah status barang bukti rumah di Simprug Golf, Jaksel, menjadi bukan milik Alun sehingga tidak boleh disita. Sudah semestinya KPK mengajukan kasasi atas putusan lancung tersebut. Sebab, rumah mewah seluas 765 meter persegi itu dibeli atas nama istri Alun. Maka, aset seharga Rp 5,75 miliar itu patut diduga menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang. Sudah lama praktik kotor menyembunyikan aset atas nama anggota keluarga lazim dipakai. Dalil itu bisa dipakai KPK untuk menempuh upaya kasasi.

Dalam memori kasasinya, tim jaksa KPK harus mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, termasuk bukti aliran dana pembelian rumah tersebut. Tujuannya agar harta hasil korupsi ini bisa disita lagi dan dikembalikan ke negara. Kasus Rafael Alun ini hanyalah puncak gunung es. Sudah menjadi rahasia umum, sejak era Orde Baru, banyak pejabat yang memiliki harta kekayaan fantastis dan tidak sesuai dengan gaji mereka. Keadaan ini tak segera diatasi sehingga makin memburuk. Instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditujukan untuk mengontrolnya sama sekali tak bertaji. (Yetede)

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak pandang bulu, kini mahasiswa yang berpendidikan, termasuk pimpinan kampus tempat mahasiswa itu berkuliah, turut menjadi korban lewat penipuan berkedok program magang Ferienjob, atau program kerja paruh waktu selama tiga bulan di Jerman. Berbungkus program magang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia teperdaya dan malah menjadi korban praktik penipuan serta TPPO. Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus dugaan TPPO dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke Jerman ini lewat laporan empat mahasiswa peserta program Ferienjob. Mereka mendatangi Kedutaan Republik Indonesia di Jerman.

Apa yang dialami dan terjadi selama program magang di Jerman ternyata sangat eksploitatif dan merugikan hak mahasiswa sebagai peserta program magang kerja. Berbeda dengan janji-janji manis yang disosialisasi agen penyalur, jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa peserta ini ternyata lebih banyak mengandalkan tenaga fisik atau jenis pekerjaan kasar. Alih-alih memperoleh kesempatan belajar dan menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah, para mahasiswa itu malah melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang keilmuan mereka di kampus. Mereka tak ubahnya seperti pekerja rendahan atau pekerja kasar yang hanya mengandalkan otot.

Kasus TPPO yang dialami para mahasiswa di Jerman ini perlu mendapat perhatian lebih karena di dalamnya sudah ada sejumlah hal yang terjadi. Pertama, dalam kasus ini telah terjadi proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan perekrutan, transportasi atau pengangkutan, transfer (alih tangan), serta penampungan dan penerimaan. Kedua, meski dalam proses rekrutmen tidak menggunakan ancaman, pemaksaaan, dan penculikan, dalam prosesnya telah terjadi praktik penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan korban. Ketiga, telah terjadi eksploitasi yang meliputi pemanfaatan mahasiswa dalam kerja yang menekan, setengah kerja paksa (fisik ataupun jasa), atau praktik-praktik menyerupai perbudakan, serta penghambaan (servitude). (Yetede)

Aturan pengelolaan benih bening lobster (BBL) memasuki babak baru. Pemerintah memutuskan harga terendah benur lobster Rp 8.500 di tingkat nelayan, yang tertuang pada Kepmen KP No 24 Tahun 2024 tentang patokan harga terendah benih lobster dan mulai berlaku pada 26 Maret 2024. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ragu aturan penetapan harga dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, para nelayan biasanya bergantung pada tengkulak agar hasil tangkapan dapat diserap pasar. “Para tengkulak yang bisa bermain harga,” katanya kepada Tempo, kemarin, 31 Maret 2024. Tengkulak mempunyai kemampuan modal sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dari nelayan.

Anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) NTB, Amin Abdullah, menuturkan hukum pasar berlaku dalam penentuan harga BBL. Dia mengatakan kini produksi benur terbatas, sementara permintaan di pasar cukup tinggi. aharga jual benur di Lombok mencapai Rp 20 ribu untuk BBL pasir dan Rp 25 ribu untuk BBL mutiara. Walhasil, penetapan harga batas bawah BBL tidak berpengaruh bagi nelayan penangkap benur. "Untuk saat ini, para pembeli, baik yang gelap maupun yang terang, sudah banyak yang menunggu," kata Amin. (Yetede)

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama menilai sebelum ataupun setelah pemilu kerap dimanfaatkan anggota DPR untuk merevisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam setiap revisi UU MD3, anggota Dewan lebih sering mengutak-atik komposisi pimpinan MPR dan DPR ataupun alat kelengkapannya. “Semua perubahan UU itu dilakukan hanya untuk memfasilitasi kehendak partai politik berkuasa,” kata Rizky pada 31 Maret 2024. Rizky mengatakan kursi pimpinan DPR dan MPR ataupun alat kelengkapannya sangat diminati karena strategis dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Karena itu, partai politik atau gabungan partai politik akan berusaha agar ketentuan dalam UU MD3 selalu menguntungkan kepentingannya.

Contohnya revisi UU MD3 pada 2018 dan 2019. Dalam perubahan ketiga pada 2018 itu, DPR menambahkan Pasal 427 D, yang salah satu isinya mengatur ketua DPR berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama di Senayan. Pada 2019, terjadi lagi perubahan UU MD3, tapi hanya khusus Pasal 15. Pasal ini, di antaranya, mengatur bahwa pimpinan MPR, baik ketua maupun wakil ketua, merupakan representasi dari wakil fraksi dan kelompok anggota DPD. Dengan ketentuan ini, semua fraksi di DPR mendapat jatah wakil ketua MPR. Agenda revisi UU MD3 kembali menggelinding setelah Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membuka peluang perubahan UU tersebut khususnya dalam memperebutkan posisi ketua DPR. Menurut dia, dinamika itu sangat tergantung pembicaraan antara ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres 2024, yang terdiri atas tujuh partai, dimana hanya empat partai politik yang mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2024, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, dengan 280 kursi dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029. Sekitar 300 kursi DPR lainnya akan dimiliki PDI P, Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Tanda-tanda revisi juga terlihat dengan masuknya perubahan keempat UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024. Tahun lalu, revisi keempat UU MD3 juga masuk Prolegnas Prioritas. Rizky Argama berharap DPR tak merevisi UU MD3 jika tujuannya hanya hendak mengutak-atik komposisi kursi pimpinan DPR dan MPR. Ia mengatakan agenda revisi undang-undang seharusnya lebih berfokus pada reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi parlemen. Arah revisi UU MD3 juga seharusnya menciptakan parlemen yang akuntabel. UU MD3 perlu memperketat pertanggung jawaban anggota ataupun fraksi berupa kewajiban penyusunan laporan tahunan kinerja. (Yetede)

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) merilis hasil kinerja positif pada 2023 dengan mencetak laba bersih konsolidasi setelah pajak tumbuh sebesar 213 % menjadi USD 100 juta atau Rp 1,58 triliun dibanding tahun sebelumnya USD 32 juta. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pendapatan operasional yang meningkat dibanding 2022.

“Keberhasilan kami dalam memperoleh prospek pertumbuhan baru telah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menghasilkan sumber pendapatan yang lebih stabil serta memberikan nilai tambah,” kata Dirut Barito Pacific Agus Pangestu dalam keterangan resminya, Minggu (31/3).

Indikator penopang pertumbuhan kinerja BRPT pada tahun buku 2023 terlihat dari bisnis perseoan di segmen panas bumi yang menghasilkan Ebitda konsolidasi tumbuh 28,8 % yoy menjadi USD 612 juta dibanding tahun sebelumnya USD 475 juta. Margin Ebitda juga menguat 614 basis poin menjadi 22,2 %.  (Yetede)