Kinerja manufaktur nasional kembali kinclong, jika merujuk pada Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Maret 2024, lansiran S&P Global. PMI tercatat ekspansif dengan angka indeks 54,2 atau tertinggi sejak Oktober 2021. Capaian moncer itu disokong oleh peningkatan pesanan yang diterima perusahaan, khususnya dari pasar domestik yang belakangan menjadi penopang manufaktur nasional. Kinerja PMI Manufaktur Indonesia tergolong baik dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan yang turun menjadi 49,8 dari 50,7 pada Februari, dan Jepang yang masih terkontraksi meski mampu naik menjadi 48,2 dari 47,2. Kemudian juga Taiwan yang manufakturnya masih dalam zona kontraksi meski mampu tumbuh menjadi 49,3 dari 48,6, serta China yang naik tipis menjadi 51,1 dari 50,9 pada Februari. Kendati demikian, capaian positif itu dibayangi fakta bahwa sebagian pelaku industri masih bergulat dengan berbagai tekanan yang mengimpit usaha mereka.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, performa manufaktur dalam negeri bisa lebih bergeliat apabila pemerintah konsisten memberikan dukungan kepada pelaku industri, seperti dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk seluruh sektor industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Dampak positif lainnya, selama 2020 hingga 2023 adalah peningkatan ekspor sebesar Rp84,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp27,81 triliun, peningkatan investasi Rp31,06 triliun, dan penurunan subsidi pupuk mencapai Rp13,3 triliun. 

Perihal kinerja PMI yang kinclong di tengah berbagai tekanan yang dialami pelaku usaha manufaktur, Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa PMI Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri yang dirilis oleh pemerintah memang hanya menggambarkan kondisi industri secara makro. “Perusahaan industri yang menjadi responden surveinya banyak, dan sebagian besar mereka optimistis, dan sedang mengalami ekspansi, sehingga banyak yang merekrut tenaga kerja,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Jika ditengok, penutupan fasilitas produksi atau pabrik, khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT, alas kaki, dan olahan karet masih terjadi di tengah tren ekspansi manufaktur yang sudah terjadi dalam 31 bulan terakhir. Pemulihan aktivitas yang belum merata diklaim menjadi salah satu penyebab masih ada pabrik yang tutup di tengah tingginya optimisme pelaku industri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, mayoritas manufaktur yang terpaksa menutup fasilitas produksi adalah perusahaan dengan orientasi ekspor atau telah mengalami koreksi permintaan secara besar-besaran pascapandemi. Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, penutupan pabrik sepatu di dalam negeri terjadi karena pelaku usaha masih terjerat dampak pelemahan ekonomi dan pandemi Covid-19. Adapun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri hulu dan intermediateindustri TPT masih memerlukan waktu untuk pulih, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas impor. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ekspansi manufaktur di Indonesia masih terbatas pada subsektor tertentu, seperti industri makanan dan minuman (mamin) akibat peningkatan permintaan pada Ramadan dan Idulfi tri.

Kabar baik datang dari sektor manufaktur, Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia tercatat melesat ke level 54,2 pada Maret 2024, naik 1,5 poin dari bulan sebelumnya 52,7. Kenaikan indeks itu merupakan tertinggi dalam 31 bulan terakhir. Berdasarkan laporan S&P Global, pertumbuhan PMI manufaktur Indonesia didorong oleh permintaan yang tinggi sehingga produksi melonjak. Para pelaku usaha meningkatkan order dengan jumlah besar dalam 2,5 tahun terakhir. Lonjakan tersebut mencatatkan rekor pembukuan stok pembelian. Namun, tekanan permintaan terhadap kapasitas terpasang mesin-mesin industri dinilai masih kecil. Dampak terhadap kepercayaan dunia usaha terhadap peningkatan permintaan pun masih rendah, sehingga tidak memicu penambahan lapangan kerja. Sementara itu, peningkatan pesanan didorong oleh konsumsi domestik, karena penjualan di pasar internasional atau pasar ekspor masih pada tren turun atau kontraksi. Dampak negatif dari peningkatan permintaan ini adalah tekanan harga. Tingginya permintaan bahan baku menyebabkan kenaikan harga di tingkat pemasok.

Bahkan, inflasi Indonesia mencatatkan angka tertinggi dalam 1,5 tahun terakhir. Hal tersebut memicu kenaikan harga jual tercepat dalam 21 bulan karena produsen barang dapat dengan mudah membebankan biaya tambahan kepada klien. Akan tetapi, beberapa masih ragu bahwa tingkat ekspansif manufatur ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Kenaikan PMI manufaktur RI turut memacu PMI tingkat Asean pada kuartal I/2024 ini, bahkan mencapai level tertinggi dalam 11 bulan. PMI Asean pada Maret 2024 telah meningkat menjadi 51,5, dari bulan sebelumnya 50,4. Namun, PMI di beberapa negara Asia masih berada di wilayah kontraksi. PMI Korea Selatan turun menjadi 49,8 dari bulan sebelumnya 50,7. PMI Jepang naik menjadi 48,2 dari 47,2. PMI Taiwan meningkat menjadi 49,3 dari 48,6.

Penguatan PMI manufaktur itu berbanding terbalik dengan penutupan sejumlah pabrik-pabrik, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, hingga olahan karet. Pelaku industri menyebutkan bahwa penutupan pabrik sepatu untuk pasar domestik lantaran masih terjerat dampak pelemahan ekonomi, dan pandemi Covid-19 yang membuat permintaan sepatu lokal turun. Terlebih lagi utilitas kapasitas produksi industri sepatu diklaim masih berada di bawah 50%. Sementara itu, pabrik sepatu yang berorientasi ekspor masih bertahan meskipun order mengalami penurunan akibat perang dan resesi ekonomi. Industri TPT, sepatu dan olahan karet merupakan kontributor sek-tor manufatkur. Sangat disayang-kan apabila momentum pening-katan permintaan domestik ini tidak diimbangi dengan kapasitas terpasang industri di Tanah Air.

Tata kelola pa­­­­ngan masih mengidap pe­­­­nyakit laten ber­­­ulang yakni fluktuasi harga. Menjelang atau saat hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan kali ini, harga menjulang tinggi. Ironisnya, sampai ming­­­­gu ketiga Ramadan kenaikan harga tak hanya terjadi pada satu-dua, tetapi banyak komoditas. Bukan hanya beras, tapi juga telur dan daging ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, dan daging sapi. Semua komoditas pangan itu berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Bagi warga miskin dan rentan, kenaikan aneka komoditas pangan bersamaan ini pasti memukul daya beli mereka. Diakui atau tidak, tata kelola barang kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejati­nya masih diserahkan ke mekanisme pasar. Dari 11 jenis kebutuhan pokok (be­­­ras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan instrumen yang relatif solid hanya ada pada beras.

Sementara komoditas pangan selain beras, instrumen stabilisasinya amat terbatas. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi pangan adalah harga dan cadangan. Sejak Badan Pangan Nasional (Bapanas) beroperasi pada 21 Februari 2022, dua instrumen itu mulai diatur, terutama 9 komoditas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapanas. Dari 11 komoditas di Perpres 125/2022 hanya minus minyak goreng dan ikan. Masalahnya, regulasi yang dibuat Bapanas tidak mengikat publik. Soal harga, ada dua jenis harga. Pertama, harga acuan. Harga acuan pun ada dua yakni harga acuan pembelian di produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Harga acuan di tingkat produsen dimaksudkan untuk melindungi produsen dari kerugian. Kedua, harga eceran tertinggi (HET). Berbeda dengan harga acuan, HET bersifat mengikat publik. Ini berlaku untuk beras dan gula, plus minyak goreng yang diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Instrumen kedua, cadangan pangan, yang memadai juga hanya ada pada beras. Bapanas menggariskan kebijakan agar Bulog menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) setiap saat berada di level 1,2 juta ton. Ini setara 14 hari konsumsi. Meskipun kurang besar, setidaknya ini cukup memadai untuk mengintervensi pasar kala mekanisme pasar mengalami kegagalan.

Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini bisa jadi tidak semeriah biasanya. Konsumen, khususnya dari kelompok kelas menengah, harus memilah prioritas belanja. Harga bahan pangan yang tinggi membatasi daya beli mereka. Kondisi ini tecermin dari data inflasi BPS. Per Maret 2024, inflasi tahunan mencapai 3,05 %. Penyumbang utama inflasi selama periode ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09 % poin dari total inflasi. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengutarakan penyebabnya adalah kenaikan harga pangan pada sejumlah komoditas, seperti beras, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas lain yang berkontribusi pada inflasi adalah cabai merah, bawang putih, serta tomat.

Harga beras sendiri melonjak karena pasokan yang terbatas. Produksi beras di dalam negeri tersendat karena El Nino yang menyebabkan kekeringan tahun lalu. BPS mencatat produksi beras turun dari awal 2023 di 4 juta ton per bulan ke 1 juta ton per bulan pada akhir tahun. Volumenya baru menunjukkan kenaikan mulai Februari, di 3 juta ton per bulan. Secara tahunan, produksi beras 2023 hanya sebanyak 31,1 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Ketika inflasi melonjak, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, akan terpukul. Dalam inflasi tahun ini, mereka terbebani tingginya biaya belanja bahan pangan.

Akibatnya, kelompok ini akan mengerem belanja barang dan jasa selain pangan, terutama kebutuhan sekunder serta tersier seperti otomotif, barang elektronik, dan perjalanan wisata. Pemberian THR bisa membantu mengurangi tekanan daya beli pada kelompok tersebut. Artinya, konsumsi masih bisa naik. "Tapi laju konsumsi Lebaran kali ini tidak akan sekencang tahun lalu yang sebesar 5,22 % secara tahunan," tutur Eko. Diperkirakan konsumsi hanya tumbuh 5 % pada periode ini, ia mengatakan kelas menengah merupakan tumpuan utama laju konsumsi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan domestik bruto sepanjang 2023 mencapai 53,18 %. (Yetede)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyusul potensi perputaran ekonomi Lebaran 2024 mencapai Rp276,11 triliun. Potensi itu mengacu prediksi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran yang menembus 193,6 juta orang atau 71,7% dari total pupulasi penduduk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa koordinasi itu bertujuan memastikan kesiapan daerah dan destinasi wisata dalam menyambut libur Lebaran 2024. Dia telah menyampaikan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Mudik dan Hari Raya Idulfi tri 1445 H kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh pelaku usaha pariwisata. “Kemenparekraf akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenhub, Kemenkes, Kepolisian, dan Basarnas setempat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/4). Sandiaga mengungkapkan mayoritas wisatawan berasal dari daerah sekitar destinasi dan masyarakat intraprovinsi. Dia juga memperkirakan kepadatan aktivitas wisata akan dimulai pada H+1 Lebaran dan tingkat okupansi diprediksi lebih dari 80%, bahkan hingga menembus 100% di destinasi favorit. 

Deputi Bidang Kajian Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan potensi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai Rp276,11 triliun merupakan angka sementara Kemenparekraf 2024. Dia menegaskan potensi perputaran ekonomi itu diasumsikan meningkat sebesar 18% dibandingkan potensi perputaran ekonomi Lebaran 2023. Kemenparekraf mencatat tiga tujuan utama pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di antaranya adalah Jawa Tengah kurang lebih 61,6 juta orang, Jawa Timur 37,6 juta orang, dan Jawa Barat 32 juta orang. Selain itu, dia memperkirakan preferensi wisata masyarakat di antaranya wisata pantai atau danau, pusat kuliner, pegunungan atau agrowisata, taman rekreasi dan kebun binatang, serta pusat perbelanjaan. Berdasarkan kajian Lebaran yang dilakukan Kemenparekraf, Dessy menegaskan momentum Lebaran 2024 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5% pada kuartal I/2024 dan II/2024. Sementara itu, pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Chusmeru optimistis potensi perputaran ekonomi sektor parekraf menembus Rp276,11 triliun. Akan tetapi, Chusmeru memberikan sederet catatan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama libur Lebaran antara lain membatasi jumlah pengunjung di satu objek wisata untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat pengunjung membeludak dan perlunya pemantauan terhadap kemampuan sarana dan prasarana, utamanya pada wahana wisata.

Pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik makin masif dilakukan setelah sumber energi itu dinilai ideal sebagai jembatan bagi Indonesia menuju net zero emission. Pengembangan dan konversi pembangkit listrik yang telah ada pun dilakukan agar bisa menekan penggunaan diesel maupun batu bara. PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI menjadi salah satu perusahaan terafiliasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang serius menggarap gas bumi. Sub holding PT PLN (Persero) itu baru saja menandatangani joint development agreement (JDA) dengan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama, PT Suasa Benua Sukses, dan PT KPM Oil & Gas untuk mengembangkan infrastruktur midstream liquefied natural gas (LNG) di Sulawesi-Maluku guna mendukung program gasifikasi pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program gasifikasi pembangkit listrik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan bauran energi bersih, sekaligus menekan biaya bahan bakar dan ketergantungan terhadap impor minyak mentah. “PLN telah memiliki strategi Accelerated Renewable Energy Development. Dalam skema transisi energi ini, nantinya sumber listrik PLN akan bersumber dari 75% pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan, dan 25% lainnya bersumber dari pembangkit gas,” katanya, Senin (1/4). Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menambahkan, keberadaan jaringan gas pipa dan terminal LNG saat ini hampir seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian barat. Padahal, wilayah timur Indonesia juga memerlukan infrastruktur agar gas yang dihasilkan bisa dioptimalkan. 

CEO AG&P LNG and Commissioner AGP Indonesia Utama Karthik Sathyamoorthy memastikan pihaknya mendukung upaya pengembangan infrastruktur midstream LNG di Indonesia yang diinisiasi oleh PLN EPI. Selain menggandeng konsorsium tersebut, PLN EPI juga sebelumnya mengajak Indokorea Gas Consortium untuk merealisasikan gasifikasi pembangkit listrik di klaster Nusa Tenggara melalui pengembangan infrastruktur midstream LNG. Pengembangan infrastruktur midstream LNG di wilayah Nusa Tenggara akan mencakup enam lokasi di Pulau Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor dengan total kapasitas 377 MW pada tahap pertama. Korea Gas Corporation, salah satu anggota konsorsium Indokorea Gas optimistis bisa menggarap Nusa Tenggara dengan baik, karena memiliki pengalaman dalam pengembangan fasilitas terminal dan regasifikasi LNG, terutama di Korea Selatan.

BUMN lainnya, PT Pertamina (Persero) juga aktif meningkatkan pemanfaatan gas untuk mendukung upaya pemerintah melaksanakan transisi energi. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah mengembangkan Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dengan kapasitas 1760 MW. PLTGU itu pun diklaim siap beroperasi secara penuh setelah melewati serangkaian tes, seperti plant reliability run & net dependable capacity test.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia meminta pemerintah menerapkan relaksasi harga acuan gula di ritel modern untuk menjamin ketersediaan komoditas itu menjelang Lebaran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa peritel kini kesulitan mendapatkan pasokan gula dengan harga normal. Alasannya, para produsen gula menjual komoditas itu dengan harga jauh di atas harga acuan. Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga gula secara nasional pada Senin (1/4) di level Rp17.880 per kilogram (kg). Padahal, pemerintah hanya memberikan relaksasi harga acuan gula di ritel modern apda kisaran Rp16.000 per kg-Rp17.000 per kg bergantung wilayah. Roy membeberkan bahwa tingginya harga gula tersebut otomatis menghambat pasokan ke ritel modern. Bahkan, risiko terburuknya, kata Roy, adalah kelangkaan gula di ritel modern.

Kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema mikro mendominasi penyaluran pembiayaan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang dua bulan pertama tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran KUR di provinsi ini pada januari—Februari 2024 telah mencapai Rp2,12 trilun. Jumlah tersebut disalurkan kepada sebanyak 38.894 debitur di wilayah ini. Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Darwisman menjelaskan bahwa penyaluran KUR dengan skema mikro pada periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun, atau 80,12% kepada sebanyak 35.622 debitur. Dia memerinci bahwa penyaluran KUR di Sulsel juga masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp844 miliar, atau mencakup 39,8% dari total penyaluran. Di posisi kedua, ada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp771 miliar dengan porsi mencapai 36,39%. Posisi ketiga adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan yang nilainya mencapai Rp204 miliar dengan porsi 9,62%. Dua sektor lainnya adalah sektor industri pengolahan dan sektor perikanan dengan penyaluran masing-masing Rp108,4 miliar dan Rp86 miliar. Sayangnya, apabila dilihat dari sisi lokasi penyaluran KUR di Sulawesi Selatan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang tergambar dari dominasi Kota Makassar dengan penyaluran mencapai Rp295,28 miliar kepada 4.670 debitur. Ibu kota Sulsel ini memiliki porsi mencapai 13,92%. Lokasi berikutnya adalah Kabupaten Bone dengan penyaluran KUR mencapai Rp175,66 miliar kepada 3.111 debitur.

Rentetan aksi pemerintah daerah dalam beberapa pekan terakhir lewat berbagai macam strategi nyatanya belum mampu menahan inflasi di rentang zona sasaran. Mayoritas provinsi tercatat masih menorehkan inflasi di atas rata-rata nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari separuh provinsi mencatatkan inflasi tahunan pada Maret 2024 di atas rata-rata nasional yang hanya 3,05%.Tercatat, ada 21 provinsi dari 38 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Bahkan, apabila menggunakan patokan rentang sasaran Bank Indonesia, ada 13 provinsi yang mencatatkan inflasi tahunan pada Maret 2024 di atas 3,5%. Padahal, bank sentral menargetkan inflasi tahun ini berada di rentang 2,5% plus minus 1% alias pada rentang 1,5%—3,5%. Oleh sebab itu, upaya pengendalian tak boleh mengendur lantaran hajatan tahunan arus mudik dan arus balik baru akan terjadi pada awal kuartal II/2024 yang berpotensi mengerek inflasi lebih tinggi. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya yang masih waspada menghadapi tantangan inflasi, khususnya pada harga pangan jelang perayaan Idulfi tri 2024.

Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana menyatakan bahwa Kaltim siap melaksanakan arahan pusat dalam pengendalian inflasi di daerah. “Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,0%, sementara Kota Samarinda mencatat yang terendah sebesar 2,84%,” kata Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Senin (1/4). “Namun, terdapat penurunan indeks pada kelompok perlengkapan rumah tangga, yang memberikan efek defl asi,” katanya. Kemarin, Senin (1/4), Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan secara serentak di seluruh provinsi, dan di seluruh kabupaten/kota, tak terkecuali di Benua Etam. Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim Amaylia Dina Widyastuti menjelaskan bahwa GPM di wiilayah ini diikuti oleh 45 partisipan yang terdiri dari pelaku usaha yang menjual bahan pokok pangan strategis, produk pangan olahan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta beberapa perangkat daerah terkait. 

Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga melakukan langkah serupa, meski dikemas dalam format yang sedikit berbeda, Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi). Opadi merupakan upaya Pemprov Jabar menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Idulfi tri yang digelar serentak di 27 kabupaten/kota wilayah ini dari 1—5 April 2024. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pun meresmikan Opadi di Jalan R. Syamsudin, Kota Sukabumi, Senin (1/4). Dalam Opadi tersebut, komoditas yang dijual, yaitu paket beras premium kemasan 5 kilogram, gula premium kemasan 2 kilogram, dan minyak goreng premium kemasan 2 liter. Dalam harga normal paket tersebut dibandrol dengan harga Rp146.700. Namun setelah disubsidi, masyarakat dapat membelinya di Opadi dengan harga Rp101.000 atau mendapat subsidi Rp45.700. Gelaran Opadi ini menjadi penting lantaran wilayah ini mencatatkan inflasi tahunan tertinggi pada Maret 2024 untuk region Jawa, dengan pencapaian 3,48%. Kepala BPS Jabar Marsudijono mengatakan bahwa selain emas perhiasan, komoditas lain yang juga berkontribusi terhadap inflasi wilayah ini adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan tomat.

Sementara itu, ada yang berbeda dengan GPM yang digelar oleh Pemprov Jawa Tengah. Hal ini lantaran warga dapat menebus dengan harga sukarela. Akan tetapi, kondisi itu hanya berlaku bagi para korban banjir. Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa saat ini gelaran GPM di Jawa Tengah sudah melebihi target, yakni sebanyak 150 gelaran. “GPM hari ini adalah GPM kita yg ketiga. Nah, untuk hari ini kita ada 12 kota, seluruhnya 150 ton beras,” katanya Senin (1/3).Pada GPM kali ini, imbuhnya, berhasil menekan harga beras menjadi Rp14.600 per kilogramnya. Sementara itu, imbuhnya, warga Jateng yang terdampak banjir juga diperbolehkan buat menebus paket sembako dengan harga sukarela. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra berharap, kegiatan ini bisa makin mendorong penurunan inflasi, khususnya di provinsi ini. Adapun, BPS Jateng mencatat kenaikan harga pangan masih menjadi pemicu utama inflasi tahunan di wilayah ini ke level 3,4%. Komoditas beras sendiri masih menjadi penyumbang utama inflasi di provinsi ini hingga Maret 2024. BPS mencatat, dari 9 kabupaten dan kota pemantauan inflasi di Jateng, hanya ada 3 wilayah yang sudah mengalami penurunan harga beras.

Sejumlah operator jalan tol memastikan memberikan diskon tarif antara 10% hingga 20% bagi kendaraan yang melintas di jalan bebas hambatan selam periode nonpuncak arus mudik dan balik Lebaran 2024. Strategi itu ditempuh guna mencegah horor macet selama momentum puncak arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Lisye Octaviana menjelaskan bahwa JSMR memberikan diskon tarif tol sebesar 20% untuk Jalan Tol Trans-Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya. “Potongan tarif tol 20% ini berlaku untuk tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group yaitu integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek & Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (1/4). Dia memaparkan potongan tarif tol itu akan berlaku dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada arus mudik.

Untuk arus balik Lebaran, diskon 20% berlau mulai GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang menuju GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dia memprediksi puncak arus mudik Lebaran berlangsung pada H-4 atau pada 6 April 2024, dengan 259.000 unit kendaraan meninggalkan Jakarta atau meningkat 66,8% terhadap normal. Untuk puncak arus balik bakal berlangsung pada H+4 atau pada 15 April 2024. Pada hari itu, terdapat 300.000 unit kendaraan kembali ke Jakarta atau meningkat 13,2% terhadap Lebaran 2023 atau meningkat 131% terhadap hari normal. Sejauh ini, JSMR siap menerapkan sistem rekayasa lalu lintas di sebagian Jalan Tol Trans-Jawa mulai akan diberlakukan. 

Strategi memberikan diskon tarif tol juga berlaku untuk jalan tol yang dikelola Astra Infra Toll Road. Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar mengatakan Astra Infra memberikan diskon tarif tol 10% di ruas tol Tangerang-- Merak, Cikopo--Palimanan, dan Jombang--Mojokerto. Menurutnya, pemberian diskon tarif tol merupakan hasil kajian yang telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Asosiasi Tol Indonesia (ATI). 5 April 2024. Penerapan rekayasa pengaturan lalu lintas tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu satu arah atau one way, contra flow, hingga ganjil-genap nomor kendaraan. Direktur Teknik dan Operasi Astra Infra Toll Road Tangerang–Merak (Tamer) Rinaldi menuturkan diskon tarif tol sebesar 10% berlaku di Astra Tol Tamer akses utama yang merupakan penghubung ke Pulau Sumatra. Berdasarkan analisis tren lalu lintas 2 tahun terakhir, Astra Infra Toll Road Tangerang - Merak memprediksi puncak arus mudik dengan rute arah barat menuju Sumatra akan terjadi lebih awal dibandingkan rute Trans-Jawa ke arah timur. Secara terperinci, sebanyak 3,5 juta unit kendaraan akan melalui ruas Tol Tangerang-Merak atau meningkat 3,6% dari tahun lalu.

Sebanyak 2,1 juta kendaraan diperkirakan melintasi Tol Cikopo-Palimanan, dan 1,2 juta kendaraan melalui Tol Jombang-Mojokerto. Astra Infra juga telah meningkatkan layanan lalu lintas, termasuk memastikan kondisi jalan dalam kondisi prima, antisipasi banjir, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sementara itu, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengungkapkan kepastian diskon tarif tol maksimal 20% yang bakal diterapkan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.