Otoritas Jasa keuangan (OJK)  telah mengakhiri  restrukturisasi  kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024, di mana per Februari 2024 outstanding restrukturisasi tersisa Rp242,8 triliun. Perbankan nasional  juga dinilai sudah sangat siap  mangakhiri stimulus  tersebut, tercermin dari pencadangan yang dipupuk mencapai 336,56% per Februari 2024.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rae mengatakan, perkembangan perbankan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif  dengan kredit tetap tumbuh dua digit di Februari 2024 sebesar 11,28% year on year  (yoy)  menjadi sebesar Rp7.095 triliun. Kredit yang meningkat didukung permodalan  kuat yang mencapai  27,72% sementara sebelumnya 27,52%. Intermediasi perbankan juga sejalan dengan kualitas yang masih tetap terjaga  di mana rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,82% dan NPL gross sebesar 2,35%, seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. (Yetede)

Sinyal meningkatnya volatilitas di pasar saham mulai berbunyi pada awal kuartal II/2024. Imbasnya, indeks LQ45 yang menaungi saham blue chips tak luput dari kontraksi.Meski performa indeks berkapitalisasi pasar Rp5.420 triliun itu belum optimal, prospeknya dinilai masih positif. Koreksi LQ45 justru dapat dimanfaatkan investor sebagai pintu masuk untuk mengakumulasi saham blue chips.Fluktuasi di pasar saham tecermin pada gerak indeks harga saham gabungan (IHSG) yang melemah 0,49% sepanjang tahun berjalan berjalan ke level 7.236,98 pada Selasa (2/4). Melemahnya IHSG sejalan dengan indeks LQ45 yang turun 0,23% year-to-date (YtD). IHSG berbalik memerah setelah mampu naik tipis 0,22% sepanjang kuartal I/2024. Koreksi itu juga berkorelasi dengan arus keluar modal asing yang mencapai Rp1,52 triliun pada Senin (1/4) dan Rp1,76 triliun pada perdagangan kemarin. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat tujuh saham LQ45 menjadi penekan IHSG secara month-to-date, yakni BBRI yang turun 6,2%, BMRI -4,8%, BBNI -7,2%, BBCA -1,7%, ICBP -3,4%, BBTN -5,1%, dan SMGR yang merosot 2,1%.

Community & Retail Equity Analyst Lead Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan rilis kinerja emiten tampaknya belum mampu membuat LQ45 menguat pada kuartal II/2024. Alasannya, investor tengah fokus pada menurunnya prospek pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2024. Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menuturkan beralihnya fokus investor ke investasi emas di tengah rekor harga di atas US$2.200 per troy ounces turut menjadi penyebab melemahnya LQ45. Selain itu, sentimen lain juga berasal dari kenaikan yield obligasi Amerika Serikat (AS) yang terpantik rilis data manufaktur AS yang menunjukkan ekspansi pertama dalam sektor manufaktur dalam 18 bulan terakhir. Alhasil, lanjut Oktavianus, pasar saat ini menilai probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2024 turun menjadi 55% dari 60% pada pekan lalu. 

Dihubungi terpisah, Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menambahkan indeks LQ45 masih memiliki potensi naik meskipun ada periode taking profit. "Dalam memilih saham, penting untuk mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi. Diversifikasi portofolio dengan saham di luar indeks LQ45 juga bisa menjadi strategi yang bijaksana," ucapnya. Reza menyebut saham BBRI, ASII, BBCA, TLKM, BBNI, dan INDF menjadi pilihan teratas di jajaran LQ45. ASII disukai karena memiliki diversifi kasi bisnis yang kuat, sedangkan INDF dinilai sebagai emiten dengan pangsa pasar dominan di industri makanan dan minuman domestik.

Sementara itu, Indo Premier Sekuritas merekomendasikan investor untuk memantau saham ACES, CPIN, MAPI, dan ANTM sebagai top picks di antara konstituen LQ45. Pada perkembangan lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait dengan implementasi skema perdagangan full call auction (FCA) untuk papan pemantauan khusus (PPK) yang tengah disorot oleh pelaku pasar saham. Aturan itu diterapkan BEI mulai Senin (25/3). Mekanisme perdagangan [FCA] dapat melindungi investor karena harga diperjumpakan pada satu harga sehingga menurunkan volatilitas harga di pasar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Selasa (2/4).

Pemerintah dan otoritas moneter perlu terus mendorong fungsi intermediasi perbankan agar dapat menopang upaya akselerasi ekonomi nasional. Ya, peran sektor perbankan dalam perekonomian amatlah besar. Selain menjembatani transaksi keuangan, ia juga menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk kredit, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Dus, fungsi intermediasi perlu dijaga agar mengalir lancar, agar aktivitas ekonomi terus berputar, bahkan lebih cepat. Sayangnya, data termutakhir yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (2/4), justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Mengacu pada data OJK, penyaluran kredit per Februari 2024 memang tumbuh dobel digit sebesar 11,28% (year-on-year/YoY) menjadi Rp7.095 triliun. Namun, pertumbuhan itu tak lebih tinggi ketimbang Januari 2024 yang mencapai 11,83%.

Mungkin saja karena siklus periode awal tahun di mana korporasi belum menggeber ekspansi. Lagi pula memang penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut tak terlalu moncer. Namun, fakta terjadi perlambatan penyaluran kredit tak boleh dikesampingkan begitu saja, agar tak berlanjut ke penurunan yang lebih tajam. Namun, bank sentral masih punya jurus lain untuk dapat mendorong penyaluran kredit, yakni melalui kebijakan makroprudensial. Untungnya, langkah-langkah itu telah disiapkan bank sentral antara lain melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, serta menjaga rasio countercyclical capital buffer (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), loan to value/financing to value (LTV/FTV), dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor tetap longgar.

Tentu saja akselerasi penyaluran kredit tak bisa serampangan agar tak berujung pada kenaikan rasio kredit bermasalah. Apalagi, restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi Covid-19 sudah resmi distop. Bayang-bayang kenaikan rasio kredit bermasalah pun makin nyata. Untungnya, sejauh ini rasio kredit bermasalah cenderung membaik. Menurut OJK, (nonperforming loan/NPL) dan rasio kredit berisiko (Loan at Risk/LaR) berada di level yang terjaga, yakni masing-masing 2,35% dan 11,56% YoY pada Februari 2024 turun dari bulan sebelumnya 2,58% dan 14,51%. Berbagai hal tersebut amat mungkin memengaruhi kebijakan ekonomi nasional, yang ujungnya akan dirasakan oleh debitur. Alhasil, strategi pelaku industri perbankan dalam mengelola kualitas aset pun diuji, termasuk dalam mengalokasikan pencadangan sebagai antisipasi atas risiko kredit. Jika meleset, risiko lonjakan kredit bermasalah telah menanti. Jika berhasil, produktivitas bisnis akan meningkat, yang diharapkan pula berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Moment mudik Lebaran 2024, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, terutama desa-desa wisata, untuk memperkuat perekonomian mereka. "Potensi tersebut harus  dioptimalkan  sebagai upaya menangkap peluang  kunjungan wisata, seiring jumlah pemudik yang diprediksi  lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengapresiasikan  sinergi antara Bank Indonesia (BI) dengan Kemendes PDTT dalam menggelar penukaran uang di lingkungan Kemdes PDTT itu. Kegiatan tersebut, menurut dia, memudahkan keluarga besar Kemendes PDTT untuk menukarkan uang milik mereka menjadi uang baru, sehingga dapat dibagikan kepada keluarga dan tetangga di moment Lebaran. (Yetede)

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPPP) gabah kering panen (GKP) ditingkat petani menjadi Rp7.000 per kg, atau melonjak 40% dari yang berlaku saat ini Rp 5.000 per kg. Usulan peningkatan HPP tersebut mempertimbangkan eskalasi biaya sewa lahan, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja. Dengan HPP gabah sebesar Rp7.000 per kg, petani memastikan akan terus semangat menanam padi karena telah mendapat jaminan harga yang menguntungkan. Ketentuan HPP gabah beras termuat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional RI No enam tahun 2023 tentang harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North Amerika (SENA) 2024 yang berlangsung selama tiga hari, yakni 10-12 Maret 2024 di Boston. Selama pameran tersebut, Indonesia mencatat total potensi transaksi perdagangan US$ 58,47 juta atau terlampaui target yang ditetapkan KKP sebesar US$ 50 juta. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk  Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan, ikan Indonesia memukau  para pembeli di SENA 2024. Berbagai produk perikanan RI, termasuk tuna loin, frozen, dan saku sukses memikat para buyer dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat,  Kanada, Belgia, Spanyol, Inggris, Perancid, China, Arab Saudi, Korea Selatan, Peru, Chili, Taiwan, Hong Kong, India, dan Australia. "Pengunjung SENA terpikat dengan tuna kita, ini terlihat dari nilai  US$  29,5 juta atau 50,45% total potensi transaksi khusus produk tuna di saat pameran," ujar Budi. (Yetede)

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Pemanggilan menteri dilakukan oleh mahkamah, bukan mengakomodir permohonan salah satu pihak. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim diputuskan bahwa empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pemanggilan lima pihak itu dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK bukan sebagai bentuk akomodasi permohonan capres-cawapres dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menjelaskan bahwa permohonan dari paslon 01 dan paslon 03 sejatinya sudah ditolak oleh MK. Akan tetapi, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP. Dalam sidang tersebut, hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan lima pihak tersebut. Sementara itu, pihak-pihak tidak disediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. “Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ujarnya. 

Sebelumnya Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, dalam sidang di MK pada Kamis (28/3) menyampaikan keinginan mereka untuk menghadirkan empat menteri Kabinet Indoneisa Maju yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonoian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini. Kemudian Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan mendukung usulan dari Timnas Amin dan ingin mengajukan hal yang sama. Sementara itu, pihak terkait yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menyatakan permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu. Anggota Tim Hukum Amin Heru Widodo mengapresiasi langkah MK tersebut sebagai terobosan luar biasa dari hakim konstitusi.

Adapun keputusan MK untuk memanggil DKPP, menurut Heru, juga menjadi kejutan lantaran lembaga tersebut menjadi pintu utama atas laporan dugaan adanya pelanggaran terukur yang dilaporkan tim tersebut. Heru optimistis bisa mendapatkan jawaban atas dugaan pelanggaran terukur yang mereka laporkan. Sementara itu, Otto Hasibuan, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran menyatakan kehadiran emoat menteri tersebut nantinya merupakan berkah terselubung bagi Prabowo Gibran. Dia berharap keempat menteri tersebut bisa memenuhi panggilan MK karena menurut Otto pihaknya tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait tidak ada masalah. Mengenai salah satu menteri yang dipanggil yakni Mensos Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP dan berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran, Otto berprasangka baik.