Pemerintah bakal menghadapi dilema dalam rencana revisi harga gabah menjelang panen raya padi di sebagian besar wilayah Tanah Air. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan opsi penaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani bak simalakama. Menurutnya, situasi sulit akan dihadapi pemerintah untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan terkait dengan harga gabah. Penaikan HPP gabah petani menjelang panen raya, tuturnya, bisa mengoptimalkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog sekaligus menyenangkan petani. Pada sisi lain, dia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kenaikan HPP gabah terhadap inflasi di musim paceklik hingga akhir tahun. “Perdebatannya adalah kalau kami menaikkan [HPP] sekarang, ini impactnya terhadap harga [beras] di Agustus, September dan Oktober nanti kayak apa,” ujarnya saat ditemui di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa (2/4). Hingga saat ini, Perum Bulog melakukan pengadaan gabah petani sebanyak 74.700 ton.

Bayu menegaskan mayoritas pengadaan dilakukan secara komersial alias mengikuti harga pasaran, alih-alih menggunakan HPP yang berlaku. Dia memprediksi panen padi tahun ini makin singkat. Selama ini, HPP gabah dianggap sebagai acuan harga yang paling murah. Dia merujuk pada HPP gabah kering panen (GKP) selama ini di level Rp5.000 per kilogram telah mengerek harga beras hingga Rp16.000—Rp17.000 per kilogram di saat pasokan dalam kondisi krisis.Namun, Bayu menegaskan bahwa petani makin kesulitan dengan HPP saat ini lantaran biaya produksi seperti pupuk, sewa lahan dan tenaga kerja terus melonjak. 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih membeberkan bahwa harga gabah di petani mulai melandai seiring memasuki masa panen. Dia memerinci rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di wilayah sentra produksi seperti di Tuban, Jawa Timur saat ini sudah menyentuh level Rp4.800 per kilogram—5.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp8.300 per kilogram pada Februari 2024. Dalam kesempatan lain. pemerintah tengah mengkaji peluang penyesuaian harga pembelian pemerintah atau HPP gabah petani. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sedang menyiapkan perhitungan untuk penyesuaian HPP gabah petani yang baru, seiring dengan mulai anjloknya harga gabah petani saat memasuki musim panen. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa ada tren penurunan harga gabah di akhir Maret 2024. Saat ini, harga GKP di penggilingan sudah berada di level Rp5.000—Rp6.000 per kilogram.

Harga gabah pada Maret lebih rendah dibandingkan harga rata-rata gabah pada periode Februari 2024 yang di atas Rp7.000 per kilogram. Dalam Panel Harga Bapanas, rata-rata harga GKP di tingkat petani secara nasional per 1 April 2024 di level Rp6.130 per kilogram. Harga tersebut telah turun 13,17% secara bulanan dibandingkan harga rata-rata gabah pada 1 Maret 2024 sebesar Rp7.060 per kilogram. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memproyeksikan puncak produksi beras akan terjadi pada April 2024 mencapai 4,9 juta ton. Siklus panen tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat puncak panen raya cenderung terjadi pada Maret. Dampak El Nino telah menyebabkan pergeseran panen raya padi pada tahun ini. Di sisi lain, harga beras pada pekan keempat Maret 2024 masih mengalami kenaikan 3,03% dibandingkan harga rata-rata pada Februari 2024.

Ramadan memberikan impak positif terhadap sejumlah subsektor industri di dalam negeri. Sentimen tersebut melengkapi peningkatan optimisme pelaku pasar setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik Daniel Suhardiman mengatakan, permintaan selama Ramadan hingga jelang Idulfi tri membuat peningkatan kinerja industri elektronik hingga 15% sepanjang Maret dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Siklus tahunan jelang Lebaran, kata dia, menjadi sentimen positif untuk penjualan elektronik, melengkapi impak pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mampu meningkatkan keyakinan pasar. Menurutnya, banyak pelaku industri elektronik yang merespons tingginya permintaan dengan menaikkan kapasitas produksi. Meski permintaan sedang tinggi, Daniel memastikan harga elektronik tidak akan mengalami kenaikan. Berkah serupa dirasakan oleh industri plastik nasional. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mencatat pertumbuhan positif industri plastik akibat meningkatnya kebutuhan kemasan sepanjang Ramadan tahun ini. Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, kinerja positif industri plastik juga terdorong oleh daya beli masyarakat yang mulai menunjukkan perbaikan hingga kebijakan pembatasan impor, sehingga daya saing mulai terungkit. “Biasanya [pertumbuhan] ketika Ramadan, dalam 1 bulan itu bisa 8%—10%, atau naik 2%—4%. Berbeda dengan tahun lalu yang [kinerjanya] masih jelek, tahun ini kelihatannya momentumnya sedikit berpihak ke pertumbuhan.”

Geliat kencang pemanfaatan hidrogen dan amonia sebagai sumber energi alternatif di dalam negeri membuat pemerintah bergerak cepat menyediakan payung hukum agar pengembangannya tidak menemui persoalan berarti di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2012 untuk mendorong pembelian listrik dari pembangkit listrik berbasis hidrogen. Revisi aturan tersebut rencananya bakal menambah sejumlah pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru. Apalagi, hidrogen saat ini telah masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai salah satu jenis energi baru. “Hidrogen juga sudah masuk ke dalam RUU EBET sebagai bagian dari energi baru yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam PP,” kata Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, Selasa (2/4). Selain itu, otoritas energi nasional juga membahas izin dan lisensi bisnis hidrogen untuk dapat mendorong ekosistem dan pengembangannya.

Saat ini, pembahasan tersebut sudah masuk dalam tahap awal identifikasi untuk izin yang diperlukan dan kode klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Bahkan, hidrogen juga turut masuk ke dalam opsi bauran energi bersih yang tertuang dalam rancangan revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang merujuk kepada rancangan RUKN, proyeksi total tambahan kapasitas setrum sampai dengan 2060 mencapai 427 GW. Sebagian kapasitas setrum itu akan ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT). Adapun, permintaan listrik bakal didominasi sektor industri sekitar 47%, diikuti oleh rumah tangga 21%, bisnis 15%, kendaraan bermotor listrik 7%, publik 5%. Sementara itu, produksi green hydrogen untuk sektor industri dan transportasi diperkirakan sekitar 4%. Penjajakan kerja sama dua perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan green hydrogen plant di sela acara Singapore International Energy Week 2023 tahun lalu. Green hydrogen plant tersebut diproyeksikan akan menghasilkan 100.000 ton hidrogen hijau per tahun, serta berpotensi menghasilkan energi bersih yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Singapura. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Julfi Hadi meminta dukungan pemerintah dari sisi insentif dan regulasi untuk pengembangan bisnis hidrogen hijau di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal itu berkaitan dengan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan, serta keringanan pajak impor untuk fasilitas produksi hidrogen hijau dan turunannya. Selain itu, diperlukan juga dorongan subsidi harga hidrogen hijau di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, pengembangan hidrogen di hilir sudah cukup masif. PLN melalui PLN Indonesia Power membangun stasiun pengisian hidrogen di Senayan, Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan hidrogen hijau sebagai energi alternatif ramah lingkungan pengganti BBM dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi.

Berdasarkan perhitungan PLN, bahan bakar green hydrogren yang dihasilkan dari sisa operasional pembangkit listrik sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BBM. Perbandingannya, per 1 kilometer mobil BBM membutuhkan biaya Rp1.400, mobil listrik Rp370, dan mobil hidrogen hanya Rp350. Aksi serupa juga dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (NRE) yang menggandeng Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia. Dalam kerja sama itu, Pertamina NRE dan Toyota juga memproduksi fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai, yang nantinya melakukan pengisian hidrogen di fasilitas yang telah dibangun perusahaan.

Pemerintah meminta masyarakat menghindari pulang ke kampung halaman pada periode puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung pada 6—8 April 2024 atau H-4 sampai dengan H-2 Lebaran. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat bisa pulang ke kampung halaman lebih awal guna mencegah kepadatan di titik simpul transportasi baik darat, laut maupun udara. “H-10 sampai [dengan] H-5 relatif masih baik dan banyak tiket dan banyak kesempatan. Oleh karenanya, karena anak-anak libur, seyogianya kita mengimbau semua pihak untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya mudik H-4 atau H-3 bisa dikurangi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (2/4). Menhub mengungkapkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Komunikasi dna Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Lebaran 2024. Volume perjalanan pada Lebaran tahun ini bakal meningkat 45,8% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak 123 juta orang. Menhub juga mengajak masyarakat menggunakan transportasi massal untuk pulang ke kampung halaman. “Kami melakukan upaya yang ekstra keras ada potensi mudik dengan kereta api, bus, mobil pribadi, dan motor cukup banyak,” tutur Budi. Untuk mudik gratis melalui jalur darat, Kemenhub menyasar 33 kota dengan target 40.088 orang diangkut menggunakan 722 bus. 

Khusus mudik gratis dengan kereta api kuota yang disiapkan sebanyak 28.196 orang, dan 12.280 sepeda motor di 18 stasiun. Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur darat, Menhub menyatakan sudah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) khususnya dalam penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas. “Nanti Kakorlantas akan menyampaikan kapan akan dilakukan one way, contrafl ow,” jelasnya. Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan menyatakan pihaknya akan memberlakukan tiga rekayasa lalu lintas selama periode puncak mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ketiganya adalah sistem one way, contrafl ow dan ganjil-genap nomor kendaraan. Untuk sistem one way arus mudik diterapkan mulai KM 72 Cipali sampai Tol Semarang-Batang pada 5-9 April 2024. Sistem one way arus balik di rute sebaliknya juga dilakukan pada 12-16 April 2024. Khusus ganjil-genap, Aan menyatakan diberlakukan pada KM 0 Ruas Tol Dalam Kota sampai dengan KM 414 Tol Semarang-Batang mulai 5 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan 7 April 2024 pukul 24.00 WIB. Selanjutnya pada 8-9 April 2024 pukul 08.00-24.00 WIB. Khusus arus balik berlaku pada 12-16 April 2024. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai perkembangan dan masalah pada masa mudik Lebaran yang kerap berulang dari tahun ke tahun. Beberapa masalah itu antara lain kenaikan volume kendaraan selama masa mudik dapat menyebabkan kemacetan parah dan memperpanjang waktu perjalanan. Hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan pengemudi dan kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Terkait dengan pola lalu lintas, MTI merekomendasikan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi real-time terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi.

Dalam makalah analitisnya berjudul “Mengapa kita tidak menyukai inflasi?” yang rilis 27 Maret 2024 lalu, Stefanie Stantcheva (Nathaniel Ropes Professor of Political Economy—Harvard University), mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat (AS) sangat tidak menyukai inflasi dan tidak percaya kenaikan upah telah mendekati kenaikan harga. Dalam wawancaranya dengan The Brookings Institution, dia menilai bahwa salah satu pandangan para ekonom adalah setelah cukup waktu berlalu, maka upah akan menyesuaikan dengan kenaikan harga dan pada akhirnya semuanya akan setara atau seimbang. Tetapi orang-orang menganggap “penyesuaian” ini terjadi sangat lambat. Mereka berpikir bahwa kenaikan upah jauh lebih lambat daripada kenaikan harga barang dan jasa. Di dalam makalahnya, disebutkan bahwa dalam survei terkini sebanyak 80% responden yang disurvei percaya bahwa harga secara sistematis meningkat lebih cepat daripada upah. Selain itu, ketika mereka menerima kenaikan gaji, orang cenderung menghubungkannya dengan kinerja pekerjaan atau kemajuan karier daripada penyesuaian inflasi. Namun, inflasi, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,4% pada 2023 sementara upah per jam rata-rata naik 4,1%. Inflasi rata-rata sekitar 2% dari 2016 hingga 2020 tetapi meningkat tiga kali lipat setelah pandemi Covid-19 (menjadi 7% pada 2021 dan 6,5% pada 2022). Menyusul penurunan tahun lalu, banyak ekonom memperkirakan perbaikan berkelanjutan tahun ini. Stantcheva melakukan dua survei terhadap penduduk AS antara Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, dia mengumpulkan 1.500 tanggapan terhadap pilihan ganda dan pertanyaan tertutup lainnya. Yang kedua, dia mengajukan pertanyaan terbuka dan menggunakan analisis tekstual untuk mengevaluasi tanggapan.

Namun, beberapa responden di semua tingkat pendapatan melaporkan peningkatan pembelian barang saat ini (buy now) untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, sekitar dua pertiga responden, termasuk responden berpenghasilan tinggi, percaya bahwa upah orang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat daripada mereka. Oleh karena itu ada rasa ketidakadilan yang jelas. Responden dari semua afiliasi atau kecenderungan politik menempatkan inflasi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang paling penting. Stabilitas keuangan berada di urutan kedua, berikutnya pertumbuhan ekonomi, perawatan kesehatan, pengangguran rendah, pertahanan nasional, dan pendidikan. Sementara responden yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, hampir sama kemungkinannya untuk menyalahkan kebijakan Presiden Biden sebagai keserakahan perusahaan sementara sedikit yang menyalahkan kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi yang lebih parah terjadi di zona Euro, juga di Inggris. Jika inflasi tahunan di AS berkisar 4,1% (2023), maka inflasi di zona Euro sebesar 5,6% (2023) dan di Inggris sebesar 7,3% (2023). 

Jadi, secara umum kelompok negara maju dihadapkan pada kasus inflasi yang relatif lebih tinggi di bandingkan di negara-negara berkembang Asia. Faktanya, di tengah tekanan inflasi yang tinggi, ekonomi di AS, zona Euro dan Inggris (sebagai representasi negara maju) mampu tumbuh positif. Di AS tumbuh sebesar 2,4%; zona Euro sebesar 0,5% dan di Inggris sebesar 0,5%. Di sini pemahaman yang baik dari para pebisnis dan masyarakat di sampel kawasan dan negara tersebut dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa cepat atau lambat inflasi akan melandai diikuti dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Kendati demikian, fenomena high for longer (inflasi dan suku bunga acuan tinggi dan berkepanjangan) masih terjadi hingga saat ini. Ini lantaran target inflasi masing-masing bank sentral yang sebesar 2% masih jauh dari kenyataan. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu diterapkan dengan presisi yang baik sehingga ekonomi tetap mampu tumbuh rata-rata 5% dalam 2 tahun terakhir (2022—2023) di tengah inflasi yang terkendali, meskipun suku bunga acuan (BI rate) tetap relatif tinggi di level 5,75% (sejak Januari 2023 hingga September 2023) dan 6% (sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang).

Kemampuan otoritas fiskal mengelola anggaran secara prudent sehingga mampu menstimulasi aktivitas ekonomi disertai kemampuan menyerap (absorbsi) setiap gejolak ekonomi yang terjadi –misalnya melalui penyediaan anggaran perlindungan sosial (social safety net)—menjadi penopang utama ekspansi ekonomi. Melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), segala persoalan terkait perekonomian dan sektor keuangan dibahas bersama dan dicarikan solusinya secara integratif, pre-emptive dan antisipatif melalui serangkaian kebijakan di setiap lembaga.

Meski petahana tak maju dalam pemilihan, angka kepuasan terhadap petahana sebagai imbas penyaluran bansos terkonversi ke anak petahana yang maju dalam kontestasi. Ahli psikologi politik UI, Hamdi Muluk, yang dihadirkan sebagai ahli dari capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat menyampaikan penjelasan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di MK, Jakarta, Selasa (2/4) mengungkapkan, pengaruh dari faktor bansos terhadap pilihan para pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sekitar 29 %. Sementara 71 % lainnya dipengaruhi faktor lain, seperti ketokohan, ideologi, preferensi, sosiologi, agama, dipengaruhi teman, analisis kemampuan, dan kampanye.

Kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan alasan ahli hanya fokus pada penyaluran bansos. Padahal, ada dana desa yang disalurkan, bahkan besarnya Rp 1 miliar per desa. Hamdi menuturkan, angka besaran pengaruh bansos atau bantuan sejenis tersebut di- hasilkan dari studi/metaanalisis yang dilakukan terhadap literatur mengenai topik serupa di seluruh dunia. Ia mengumpulkan 1.081 literatur dari berbagai belahan dunia, kemudian dikerucutkan menjadi 734 studi. Hamdi menemukan, pemberian bansos di Nigeria memberikan efek 92 % dalam memengaruhi pilihan politik para pemilih. Petahana dianggap semacam sinterklas sehingga kembali terpilih.

Menurut Hamdi, politisasi bansos menjadi problematic dalam konteks demokrasi saat ini. Bansos hanya bisa dikendalikan oleh pemegang otoritas, yaitu petahana. Dalam konteks Indonesia, banyak orang akan mengatakan bahwa petahana tidak mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. ”Tapi, istilah teman saya, setengah petahana. Anaknya yang maju. Tinggal bagaimana persepsi publik dibentuk bahwa setengah petahana ini mewakili petahana. Di situ mekanisme psikologisnya berlangsung. Kalau ini berhasil, kepuasan terhadap petahana terkonversi ke kepuasan terhadap setengah petahana ini,” ujarnya. (Yoga) 

Sepekan menjelang Lebaran, harga daging sapi merangkak naik hingga Rp 136.380 per kg Pasokan daging kerbau beku impor yang biasanya digunakan untuk operasi pasar juga terbatas. Sementara, harga beras medium juga masih bertengger di atas Rp 14.000 per kg. Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Hasan  Basri, saat ditemui di Cipnang, Jaktim, Selasa (2/4) mengatakan, menjelang Lebaran tahun ini, harga daging sapi rata-rata Rp 140.000 per kg, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Rp 120.000 per kg.

”Karena harganya mahal, penjualan daging sapi pada Lebaran tahun ini sepertinya menurun,” kata Hasan. Hasan menyebut, pemerintah biasanya menggelontorkan daging kerbau beku ke pasar untuk menahan harga daging sapi agar tidak meroket. Tahun lalu, harga daging kerbau Rp 80.000 per kg, tetapi tahun ini sudah menyentuh Rp 110.000 per kg. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan, mereka telah mengajukan izin impor daging kerbau beku dari India sejak awal 2024 dengan kuota 100.000 ton. Namun, hingga saat ini izin impor itu belum keluar.

Stok daging kerbau beku yang berada di gudang Bulog pun sudah habis. Direktur Keuangan dan SDM PT Berdikari Kaspiyah mengatakan, sebanyak 2.583 sapi bakalan dan sapi siap potong impor telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Senin (1/4). Sapi berbobot 500 kg akan dipotong dan segera didistribusikan. Sapi yang diimpor Holding BUMN Pangan ID Food tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri hingga Idul Adha. Sapi impor tersebut rata-rata berbobot 325 kg. Sapi bakalan atau yang belum siap potong akan digemukkan 3-4 bulan.

Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga masih tinggi. Berdasarkan panel harga Bapanas, harga beras medium ditingkat pedagang eceran berkisar Rp 14.050 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan April 2023 di Rp 11.900 per kg. Adapun harga eceran tertinggi beras medium berkisar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Menurut Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid, harga beras saat ini cenderung lebih baik dibandingkan bulan lalu. Jika beras di luar pasar induk masih mahal, ada kemungkinan penjual menjajakan stok lama yang diperoleh dengan harga tinggi. (Yoga) 

Penyidik Kejaksaan Agung diminta menjerat tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah dengan pasal pencucian uang. Dengan penerapan pasal tersebut, penyidik bisa mengejar pihak yang meraup keuntungan paling besar sekaligus para pihak yang menerima aliran dana korupsi, selain bisa memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Sejauh ini, dari 16 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik, baru Helena Lim yang disebut pihak Kejagung akan disangkakan dengan pasal pencucian uang. Terbuka kemungkinan pula tersangka lainnya, Harvey Moeis, disangkakan dengan pasal serupa. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman saat dihubungi, Selasa (2/4), berpandangan, dengan menerapkan pasal pencucian uang, penyidik dapat lebih jauh membongkar para pihak yang diduga turut menerima aliran uang.

Para pihak itu tidak hanya mereka yang turut serta menikmati, tetapi juga pihak yang paling menikmati keuntungan, terutama pemilik manfaat (beneficial owner). Selain itu, dengan diterapkan pasal pencucian uang, pemulihan kerugian negara bisa lebih optimal. ”Dengan diterapkannya pasal pencucian uang, kan, semakin banyak yang bisa disita. Dan, itu memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menegaskan, dalam mendalami setiap perkara korupsi, penyidik selalu menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebutnya sudah menjadi  prosedur tetap dari penyidik Kejagung. Terkait dengan harta benda atau aset yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah, kata Kuntadi, penyidik masih terus menelusurinya. Jika penyidik menemukan adanya keterkaitan, aset tersebut akan disita penyidik.

”Terkait dengan keuntungan (yang diterima tersangka), masih dalam proses penelusuran kami,” ujarnya. Pada Senin (1/4), penyidik Kejagung menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis di apartemen The Pakubuwono, Jakarta. Kendaraan mewah tersebut diduga hanya sebagian kecil harta yang dikumpulkan dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di tambang PT Timah Tbk tahun 2015- 2022 diduga mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga Rp 271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan (ekologis) Rp 157,8 triliun, ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,25 triliun. Selain itu, ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp 47,7 triliun. (Yoga) 

Polemik pelarangan jasa titip sulit berujung tanpa pembenahan fundamental. Jasa ini sudah lama dan mengakar. Sikap aji mumpung menjadi masalah inti. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu resmi membatasi barang bawaan penumpang dari luar negeri mulai 10 Maret 2024, mengacu Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dimana terdapat lima jenis barang bawaan penumpang dari luar negeri yang dibatasi masuk ke Indonesia, yakni alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu. Penerapan aturan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri menuai protes sejumlah kalangan, seperti konsumen jasa titip (jastip), pelaku jastip, hingga pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran tersebut merasa keberatan dengan ketentuan pembatasan barang bawaan lantaran akan mempersulit mereka tatkala hendak menengok keluarga di kampung halaman (Kompas.id, 1 April 2024).

Jastip sudah lama muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembelanja personal (personal shopper) hingga kemudian jastip ini. Jastip kian menjadi tren ketika muncul media sosial. Di sisi lain, masalah makin bertumpuk, mulai dari soal legalitas perdagangan hingga motivasi melakukan jastip. Dari sisi penjual jasa, jastip bisa menutup beberapa pengeluaran selama di luar negeri. Dari sisi pembeli, fenomena ini tak lagi sekadar jual-beli. Mereka membeli barang karena godaan yang dihadirkan di media sosial hingga kecanduan. Di sisi lain, kebiasaan pamer menyebabkan mereka mudah membeli barang yang tak diperlukan. Jika saja otoritas mau mengatur perdagangan seperti ini, langkah yang dilakukan tidak boleh tanggung. Sebaiknya tidak mulai dari mengurusi langsung jastip. Orang kecil membutuhkan langkah nyata untuk menindak upaya perdagangan illegal yang mungkin masih terjadi dan dilakukan pemain kuat. Apabila ini dilakukan, publik makin yakin soal keinginan pemerintah untuk mengatur impor secara benar. (Yoga) 

PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi sejumlah isu aktual strategis pada tahun ini, mencakup distribusi pupuk bersubsidi, piutang subsidi pupuk, dan gejolak harga pupuk beserta bahan bakunya. Meski begitu, perusahaan milik negara itu tetap berkomitmen turut menopang ketahanan pangan nasional. Produsen pupuk terbesar keenam dunia itu juga akan mengembangkan kemandirian bahan baku dan hilirisasi produk turunan pupuk. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/4). Rapat tersebut dihadiri Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi beserta jajarannya.

Rahmad mengatakan, penambahan anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi beserta pengadaan dan penyaluran merupakan salah satu isu aktual strategis perseroan. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk Rp 26,6 triliun menjadi Rp 53,3 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. Dengan begitu, alokasi pupuk bersubsidi bertambah dari 4,73 juta ton jadi 9,55 juta ton. Melalui tambahan dana itu jenis pupuk yang disubsidi itu tidak hanya urea dan NPK. Pupuk organik yang sebelumnya dikeluarkan dari daftar pupuk bersubsidi kini kembali dialokasikan sebanyak 500.000 ton. ”Lahan pertanian di Indonesia sudah banyak yang kritis sehingga pupuk organik diperlukan,” ujarnya.

Isu strategis yang dihadapi Pupuk Indonesia adalah utang pemerintah terhadap perseroan terkait subsidi pupuk. Pembayaran utang subsidi pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia masih kurang Rp 10,48 triliun. Rahmad menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membayar utang hasil tagihan tahun 2022 senilai Rp 16,5 triliun pada 28 Desember 2023. Namun, masih ada kurang bayar sebesar Rp 10,48 triliun. Kurang bayar itu mencakup tagihan utang tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar. Isu strategis ketiga adalah harga pupuk beserta bahan bakunya yang masih bergejolak sejak dua tahun terakhir. Gejolak harga itu dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Perseroan harus menambah biaya produksi lantaran kenaikan harga bahan baku yang mayoritas masih impor. (Yoga)