Meski petahana tak maju dalam pemilihan, angka kepuasan terhadap petahana sebagai imbas penyaluran bansos terkonversi ke anak petahana yang maju dalam kontestasi. Ahli psikologi politik UI, Hamdi Muluk, yang dihadirkan sebagai ahli dari capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat menyampaikan penjelasan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di MK, Jakarta, Selasa (2/4) mengungkapkan, pengaruh dari faktor bansos terhadap pilihan para pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sekitar 29 %. Sementara 71 % lainnya dipengaruhi faktor lain, seperti ketokohan, ideologi, preferensi, sosiologi, agama, dipengaruhi teman, analisis kemampuan, dan kampanye.

Kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan alasan ahli hanya fokus pada penyaluran bansos. Padahal, ada dana desa yang disalurkan, bahkan besarnya Rp 1 miliar per desa. Hamdi menuturkan, angka besaran pengaruh bansos atau bantuan sejenis tersebut di- hasilkan dari studi/metaanalisis yang dilakukan terhadap literatur mengenai topik serupa di seluruh dunia. Ia mengumpulkan 1.081 literatur dari berbagai belahan dunia, kemudian dikerucutkan menjadi 734 studi. Hamdi menemukan, pemberian bansos di Nigeria memberikan efek 92 % dalam memengaruhi pilihan politik para pemilih. Petahana dianggap semacam sinterklas sehingga kembali terpilih.

Menurut Hamdi, politisasi bansos menjadi problematic dalam konteks demokrasi saat ini. Bansos hanya bisa dikendalikan oleh pemegang otoritas, yaitu petahana. Dalam konteks Indonesia, banyak orang akan mengatakan bahwa petahana tidak mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. ”Tapi, istilah teman saya, setengah petahana. Anaknya yang maju. Tinggal bagaimana persepsi publik dibentuk bahwa setengah petahana ini mewakili petahana. Di situ mekanisme psikologisnya berlangsung. Kalau ini berhasil, kepuasan terhadap petahana terkonversi ke kepuasan terhadap setengah petahana ini,” ujarnya. (Yoga) 

Sepekan menjelang Lebaran, harga daging sapi merangkak naik hingga Rp 136.380 per kg Pasokan daging kerbau beku impor yang biasanya digunakan untuk operasi pasar juga terbatas. Sementara, harga beras medium juga masih bertengger di atas Rp 14.000 per kg. Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Hasan  Basri, saat ditemui di Cipnang, Jaktim, Selasa (2/4) mengatakan, menjelang Lebaran tahun ini, harga daging sapi rata-rata Rp 140.000 per kg, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Rp 120.000 per kg.

”Karena harganya mahal, penjualan daging sapi pada Lebaran tahun ini sepertinya menurun,” kata Hasan. Hasan menyebut, pemerintah biasanya menggelontorkan daging kerbau beku ke pasar untuk menahan harga daging sapi agar tidak meroket. Tahun lalu, harga daging kerbau Rp 80.000 per kg, tetapi tahun ini sudah menyentuh Rp 110.000 per kg. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan, mereka telah mengajukan izin impor daging kerbau beku dari India sejak awal 2024 dengan kuota 100.000 ton. Namun, hingga saat ini izin impor itu belum keluar.

Stok daging kerbau beku yang berada di gudang Bulog pun sudah habis. Direktur Keuangan dan SDM PT Berdikari Kaspiyah mengatakan, sebanyak 2.583 sapi bakalan dan sapi siap potong impor telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Senin (1/4). Sapi berbobot 500 kg akan dipotong dan segera didistribusikan. Sapi yang diimpor Holding BUMN Pangan ID Food tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri hingga Idul Adha. Sapi impor tersebut rata-rata berbobot 325 kg. Sapi bakalan atau yang belum siap potong akan digemukkan 3-4 bulan.

Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga masih tinggi. Berdasarkan panel harga Bapanas, harga beras medium ditingkat pedagang eceran berkisar Rp 14.050 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan April 2023 di Rp 11.900 per kg. Adapun harga eceran tertinggi beras medium berkisar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Menurut Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid, harga beras saat ini cenderung lebih baik dibandingkan bulan lalu. Jika beras di luar pasar induk masih mahal, ada kemungkinan penjual menjajakan stok lama yang diperoleh dengan harga tinggi. (Yoga) 

Penyidik Kejaksaan Agung diminta menjerat tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah dengan pasal pencucian uang. Dengan penerapan pasal tersebut, penyidik bisa mengejar pihak yang meraup keuntungan paling besar sekaligus para pihak yang menerima aliran dana korupsi, selain bisa memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Sejauh ini, dari 16 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik, baru Helena Lim yang disebut pihak Kejagung akan disangkakan dengan pasal pencucian uang. Terbuka kemungkinan pula tersangka lainnya, Harvey Moeis, disangkakan dengan pasal serupa. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman saat dihubungi, Selasa (2/4), berpandangan, dengan menerapkan pasal pencucian uang, penyidik dapat lebih jauh membongkar para pihak yang diduga turut menerima aliran uang.

Para pihak itu tidak hanya mereka yang turut serta menikmati, tetapi juga pihak yang paling menikmati keuntungan, terutama pemilik manfaat (beneficial owner). Selain itu, dengan diterapkan pasal pencucian uang, pemulihan kerugian negara bisa lebih optimal. ”Dengan diterapkannya pasal pencucian uang, kan, semakin banyak yang bisa disita. Dan, itu memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menegaskan, dalam mendalami setiap perkara korupsi, penyidik selalu menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebutnya sudah menjadi  prosedur tetap dari penyidik Kejagung. Terkait dengan harta benda atau aset yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah, kata Kuntadi, penyidik masih terus menelusurinya. Jika penyidik menemukan adanya keterkaitan, aset tersebut akan disita penyidik.

”Terkait dengan keuntungan (yang diterima tersangka), masih dalam proses penelusuran kami,” ujarnya. Pada Senin (1/4), penyidik Kejagung menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis di apartemen The Pakubuwono, Jakarta. Kendaraan mewah tersebut diduga hanya sebagian kecil harta yang dikumpulkan dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di tambang PT Timah Tbk tahun 2015- 2022 diduga mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga Rp 271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan (ekologis) Rp 157,8 triliun, ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,25 triliun. Selain itu, ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp 47,7 triliun. (Yoga) 

Polemik pelarangan jasa titip sulit berujung tanpa pembenahan fundamental. Jasa ini sudah lama dan mengakar. Sikap aji mumpung menjadi masalah inti. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu resmi membatasi barang bawaan penumpang dari luar negeri mulai 10 Maret 2024, mengacu Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dimana terdapat lima jenis barang bawaan penumpang dari luar negeri yang dibatasi masuk ke Indonesia, yakni alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu. Penerapan aturan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri menuai protes sejumlah kalangan, seperti konsumen jasa titip (jastip), pelaku jastip, hingga pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran tersebut merasa keberatan dengan ketentuan pembatasan barang bawaan lantaran akan mempersulit mereka tatkala hendak menengok keluarga di kampung halaman (Kompas.id, 1 April 2024).

Jastip sudah lama muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembelanja personal (personal shopper) hingga kemudian jastip ini. Jastip kian menjadi tren ketika muncul media sosial. Di sisi lain, masalah makin bertumpuk, mulai dari soal legalitas perdagangan hingga motivasi melakukan jastip. Dari sisi penjual jasa, jastip bisa menutup beberapa pengeluaran selama di luar negeri. Dari sisi pembeli, fenomena ini tak lagi sekadar jual-beli. Mereka membeli barang karena godaan yang dihadirkan di media sosial hingga kecanduan. Di sisi lain, kebiasaan pamer menyebabkan mereka mudah membeli barang yang tak diperlukan. Jika saja otoritas mau mengatur perdagangan seperti ini, langkah yang dilakukan tidak boleh tanggung. Sebaiknya tidak mulai dari mengurusi langsung jastip. Orang kecil membutuhkan langkah nyata untuk menindak upaya perdagangan illegal yang mungkin masih terjadi dan dilakukan pemain kuat. Apabila ini dilakukan, publik makin yakin soal keinginan pemerintah untuk mengatur impor secara benar. (Yoga) 

PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi sejumlah isu aktual strategis pada tahun ini, mencakup distribusi pupuk bersubsidi, piutang subsidi pupuk, dan gejolak harga pupuk beserta bahan bakunya. Meski begitu, perusahaan milik negara itu tetap berkomitmen turut menopang ketahanan pangan nasional. Produsen pupuk terbesar keenam dunia itu juga akan mengembangkan kemandirian bahan baku dan hilirisasi produk turunan pupuk. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/4). Rapat tersebut dihadiri Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi beserta jajarannya.

Rahmad mengatakan, penambahan anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi beserta pengadaan dan penyaluran merupakan salah satu isu aktual strategis perseroan. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk Rp 26,6 triliun menjadi Rp 53,3 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. Dengan begitu, alokasi pupuk bersubsidi bertambah dari 4,73 juta ton jadi 9,55 juta ton. Melalui tambahan dana itu jenis pupuk yang disubsidi itu tidak hanya urea dan NPK. Pupuk organik yang sebelumnya dikeluarkan dari daftar pupuk bersubsidi kini kembali dialokasikan sebanyak 500.000 ton. ”Lahan pertanian di Indonesia sudah banyak yang kritis sehingga pupuk organik diperlukan,” ujarnya.

Isu strategis yang dihadapi Pupuk Indonesia adalah utang pemerintah terhadap perseroan terkait subsidi pupuk. Pembayaran utang subsidi pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia masih kurang Rp 10,48 triliun. Rahmad menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membayar utang hasil tagihan tahun 2022 senilai Rp 16,5 triliun pada 28 Desember 2023. Namun, masih ada kurang bayar sebesar Rp 10,48 triliun. Kurang bayar itu mencakup tagihan utang tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar. Isu strategis ketiga adalah harga pupuk beserta bahan bakunya yang masih bergejolak sejak dua tahun terakhir. Gejolak harga itu dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Perseroan harus menambah biaya produksi lantaran kenaikan harga bahan baku yang mayoritas masih impor. (Yoga) 

Rapat Dewan Komisioner OJK menilai stabilitas sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya tetap terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Selasa (2/4) mengatakan, sejalan dengan kinerja perekonomian global yang membaik di tengah fragmentasi kondisi geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Februari 2024 tetap resilien dan stabil didukung oleh tingkat profitabilitas sebesar 2,52 % dan margin bunga bersih sebesar 4,49 %. Permodalan perbankan yang tinggi sebesar 27,72 % menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

Dari sisi kinerja intermediasi, pada Februari 2024, secara bulanan kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 36,96 triliun, atau tumbuh 0,52 %. Secara tahunan, kredit kembali mencatatkan double digit growth sebesar 11,28 % menjadi Rp 7.095 triliun. ”Pertumbuhan tersebut utamanya didorong kredit modal kerja yang tumbuh 12,04 % secara tahunan, sementara ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu tumbuh 13,62 %,” kata Dian Ediana. Searah dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif, baik secara bulanan maupun tahunan. Pada Februari 2024, DPK tercatat tumbuh 0,30 % secara bulanan dan meningkat sebesar 5,66 % secara tahunan menjadi Rp 8.441 triliun. Giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar, yaitu 7,33 % secara tahunan. (Yoga) 

Kebanjiran ”job” selama Ramadhan adalah siklus tahunan para ustaz. Fenomena ini turut menguntungkan umat Islam karena ilmu dimuliakan, penceramah disejahterakan, dan masyarakat memperoleh siraman rohani. Di tengah-tengah ceramah, Abdul Roziq bergurau kepada Jemaah Masjid Jami’ At Taqwa Palmerah, Jakarta. Ia bertanya apakah jemaah ingin masuk surge atau tidak? Puluhan orang di hadapannya menyahut,”Mau....” ”Mau cepat atau lambat (masuk surganya)?” timpal Roziq, Kamis (28/3) seusai shalat Dzuhur. Jemaah pun tertawa karena untuk bisa masuk surga, seseorang harus meninggal terlebih dulu. Ceramah yang berlangsung 30 menit itu diakhiri dengan harapan Roziq, semoga hal baik yang ia sampaikan bisa disebarkan kepada orang lain.

Seusai ceramah, Roziq mengobrol dengan Kompas. Ia menuturkan, permintaan untuk menjadi imam hingga mengisi ceramah amat banyak di bulan Ramadhan ini. Permintaan itu datang dari sejumlah perusahaan, yayasan, dan pengurus masjid. Namun, Roziq membatasi diri dalam memenuhi berbagai undangan. Beberapa undangan ia rekomendasikan kepada teman sesama penceramah, intelektual, atau guru agama Islam. ”Per hari, maksimal saya mengisi dua kegiatan. Entah itu ceramah atau menjadi imam shalat Tarawih. Membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan,” kata Roziq yang juga berprofesi sebagai konsultan pondok pesantren. Di sela perbincangan, seseorang menghampiri Roziq dan bersalaman. Amplop putih terselip di telapak tangan orang tersebut dan diterima Roziq.

Ia bercerita, itu adalah ”uang transpor” yang disiapkan perusahaan di dekat Masjid Jami’ At Taqwa. Program ceramah yang diisi Roziq siang itu memang dibuat oleh perusahaan tersebut. Bagi Roziq, pemberian itu merupakan bentuk penghargaan terhadap ilmu yang ia sampaikan. Ia tidak mematok tarif saat diundang berceramah agar kegiatan dakwah berjalan tulus. Di Mushala Darul Muhajirin, Bekasi, Jabar, dana infak jemaah di sisihkan untuk honor penceramah. Ahmad Fajar (56), pengurus mushala, mengatakan, honor untuk penceramah Rp 500.000- Rp 2 juta per sesi, bergantung jarak tempuh dari rumah penceramah ke mushala. Jumlah pengeluaran dilaporkan setiap hari kepada jemaah. Beberapa ustaz di Bekasi yang sering diundang ke mushala banyak yang tidak bekerja secara formal. Ada pedagang ataupun petani. (Yoga) 

”Winner takes all market” Ekosistem bermedia hari ini menampakkan struktur yang berlapis-lapis. Bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, kurang lebih ditentukan oleh apa platform media sosial (medsos), platform mesin pencari, platform video, web browser, sistem operasi, serta aplikasi tertanam dalam gawai yang mereka gunakan. Model periklanan yang banyak digunakan pengiklan juga ditentukan oleh perilaku konsumsi media yang terbentuk oleh hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, perusahaan platform digital mengendalikan praktik bermedia. Google secara paripurna menguasai pangsa pasar teknologi mesin pencari (Google Search), platform video (Youtube), web browser (Chrome) dan sistem operasi (Android).

Meta mendominasi jagat medsos dengan mengoperasikan platform medsos terpopuler: Facebook, Instagram, Whatsapp. Dengan dominasi tersebut, Google dan Meta mempraktikkan monopsoni sekaligus monopoli, yakni menguasai pasar secara paripurna karena baik bahan dasar (data perilaku pengguna) maupun produk akhir (teknologi, informasi, dan iklan) dikendalikan pihak yang sama. Semakin kuat winner takes all market, semakin lebar ketimpangan antara penguasa pasar dan pelaku pasar lain. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara perusahaan platform digital dan perusahaan media massa, termasuk di Indonesia. Dalam laporan We are Social dan Melwater, dari total belanja iklan Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 103,4 triliun, belanja iklan digital memiliki porsi 46 % (Rp 47,5 triliun).

Dengan pertumbuhan di atas 10 % per tahun, belanja iklan digital diperkirakan akan menyudahi dominasi belanja iklan televisi di Indonesia pada 2025. Sayangnya yang menikmati pertumbuhan ini bukan media massa konvensional, melainkan raksasa digital Google dan Meta. Dalam tiga tahun terakhir, duopoli itu menguasai lebih dari 70 % belanja iklan digital di Indonesia, melalui dua cara. Pertama, mereka adalah pemilik inventori iklan terbesar yang mengoperasikan platform mesin pencarian, video, dan media sosial dengan popularitas yang tak tertandingi. Popularitas ini mampu melahirkan persepsi publik, ”kalau mau mencari informasi, hiburan, dan jejaring, harus ke Google Search, Youtube, Facebook dan Instagram”. Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2023, ketiga jenis periklanan ini memiliki porsi masing-masing: iklan pencarian (32 %/Rp 15,5 triliun), iklan medsos (35 %/Rp 16,7 triliun), iklan video (14,8 %/Rp 10,9 triliun).

Kedua, perusahaan platform digital juga mengoperasikan berbagai teknologi penunjang periklanan digital yang semakin lama semakin sulit dihindari penerapannya oleh para penerbit dan pengiklan, seperti DSP, SSP, Ads Servers, Trading Desk, WebBrowser, analytics software provider, dan data provider. Teknologi-teknologi ini melahirkan mode periklanan programatik di mana perusahaan platform bertindak sebagai broker yang menjembatani hubungan antara pengiklan dan media. Sebagai broker, ”diam-diam” mereka mengambil porsi bagi hasil terbesar, diperkirakan mencapai 61-74 % dari nilai transaksi iklan. Padahal, porsi periklanan programatik sangat dominan dalam pasar periklanan digital di Indonesia, yakni 80 % (Rp 38,6 triliun) dari total belanja iklan digital Indonesia 2023. (Yoga)