Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. periode 2015—2022. Penggeledahan kediaman Harvey, suami artis Sandra Dewi, di kawasan Pakubuwono Jakarta Selatan berlangsung pada Senin (1/4). Usai penyitaan, kendaraan mewah tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti mulai dari elektronik hingga dokumen yang terkait kasus tersebut. Adapun dua mobil mewah yang disita penyidik yakni satu unit Mini Cooper S Countryman F 60 berwarna merah dan satu unit mobil Rolls Royce berwarna hitam. Ketut menekankan bahwa penyitaan dan penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami aliran dana yang diduga berasal dari kegiatan perusahaan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Bersamaan dengan penggeledahan, penyidik memeriksa empat orang saksi salah satunya Robert Bonosusatya atau RBS yang diduga aktor intelektual dalam kasus tersebut. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyampaikan aktor intelektual dalam kasus tersebut berinisial RBS. Menurutnya, RBS diduga menikmati uang korupsi paling banyak dari kasus komoditas ini. Boyamin mengungkapkan bahwa RBS ini memiliki peran dua tersangka baru kasus timah, yakni Harvey Moeis dan Helena Lim yang diduga melakukan korupsi melalui dalih CSR.

Hadirnya rute pengiriman kargo langsung via jalur laut (direct call) antara Batam, Kepulauan Riau dan China diharapkan mampu mendongkrak kinerja perdagangan kedua negara. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berharap nilai ekspor-impor di Batam terus meningkat sepanjang tahun ini. Pasalnya, Rudi memandang bahwa hal ini didasarkan atas dibukanya pelayaran perdana direct call kapal kargo MV SITC Hakata rute Batam—China pada 31 Maret 2024. Dia meyakini bahwa pelayaran langsung tersebut akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekspor-impor di Kota Batam ke depan. Dengan demikian, imbuhnya, kemudahan yang ada dapat meningkatkan nilai ekspor maupun impor.

Untuk itu, BP Batam berkomitmen untuk terus mempercepat pembangunan serta pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar agar mampu bersaing dengan pelabuhan modern lain, baik di Indonesia dan luar negeri. Adapun, MV SITC Hakata memiliki panjang atau Length Over All (LOA) 162 meter. Dengan lebar atau Breadth 26 meter, kapal tersebut memiliki kapasitas 1.032 TEUs. Melalui kerja sama BP Batam dan PT Persero Batam, pelayaran langsung kapal tersebut menuju China pun diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan produktivitas Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar. Sebelumnya, 30 pebisnis manufaktur asal China yang tergabung dalam Suzhou Hunan Business Association telah bertandang ke Batam. Mereka ingin mengetahui regulasi dalam berinvestsi di Batam, terutama menyangkut tenaga kerja, hingga keluar-masuk orang di pintu imigrasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap melanjutkan proses penilaian transaksi penggabungan TikTok dan Tokopedia, meskipun manajemen TikTok telah melakukan audiensi dengan lembaganya. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Taufik Ariyanto mengatakan pihaknya tengah melakukan proses penilaian awal dampak akuisisi yang dilakukan TikTok-Tokopedia tersebut. Menurutnya, proses itu tetap berlanjut kendati TikTok telah melaporkan transaksi akuisisi saham dan aset Tokopedia kepada KPPU pada 13 Maret dan 19 Maret 2024. Dalam audiensi TikTok, dia menjelaskan manajemen media sosial asal China itu siap untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di dalam pasar elektronik (e-commerce) pascaakuisisi Tokopedia. Menurutnya, TikTok juga menyatakan bakal mendukung pengembangan UMKM dan penjualan produk lokal di platformnya. Secara terperinci, Taufik mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak TikTok membeberkan ihwal peta persaingan e-commerce, akses pasar, kompetensi pelaku UMKM, dan content creator Indonesia, serta upaya mereka mendukung produk lokal. TikTok disebut juga mengaku bakal mendeteksi barang palsu dan bekerja sama dengan regulator. Kendati telah menyampaikan deretan komitmennya, Taufik menegaskan bahwa masyarakat perlu turut mengawasi dampak dari TikTok mengakuisisi Tokopedia.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan permohonan untuk menghadirkan Kepala Polri dan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 mengingat sebenarnya mahkamah tidak lagi menerima usulan. Lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (2/4) memunculkan dinamika berupa saling beradu usulan kepada mahkamah untuk memanggil Kepala Polri Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo dan Kepala BIN Budi Gunawan dalam sidang sengketa Pilpres. Usulan menghadirkan Kapolri disampaikan oleh kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Di sisi lain, kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merasa juga harus mengusulkan kepada hakim untuk menghadirkan Kepala BIN. Ketua Tim Hukum Paslon 03 Todung Mulya Lubis menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada majelis hakim terkait permohonan itu. Dia merasa pemanggilan empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pilpres belum cukup.

Dia beralasan hal itu diperlukan demi melihat bahwa instrumen kepolisian turut terlibat dalam berjalannya proses Pemilu 2024, terutama proses kampanye. Pihaknya mengeklaim institusi kepolisan terlibat dalam tindakan intimidasi, kriminalisasi, hingga ketidaknetralan terkait kampanye. Dia berpendapat bahwa Kapolri akan dapat memberikan penjelasan terkait keterlibatan aparat itu. Sementara itu, dia menilai bahwa pemanggilan menteri seperti di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK akan dominan mengulik dalil bansos. Sementara itu, Tim Pembela Prabowo-Gibran mengusulkan kepada majelis hakim konstitusi untuk menghadirkan Kepaala BIN. Atas usulan tersebut, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo mengatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut walaupun sebenarnya pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin (1/4).

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan usulan itu diajukan secara spontan. Pada perkembangan lain, PDI Perjuangan (PDIP) resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Selasa (2/4). Kuasa hukum PDIP Gayus Lumbuun mengatakan pihaknya menggugat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berkuasa, dalam konteks ini, utamanya KPU.

Sejumlah kelompok masyarakat di Banggai berdaya lewat usaha bersama. Membawa senampan maggot, Syamsul Hidayat (50) berjalan cepat menuju kandang ayam miliknya di Desa Sentral Timur, Toili, Kabupaten Banggai, Sulteng. Larva dari lalat black soldier fly (BSF) itu dituang ke tanah. Puluhan ayam menyambut riuh di sore yang tenang, Minggu (31/3). Dalam sehari, ia membutuhkan 4 kg maggot, masing-masing 2 kg di pagi dan sore. Maggot itu diambil dari ”kandang” milik kelompok yang ada di pekarangannya. Pengeluaran untuk pakan ternak sangat jauh berkurang. Dedak berapa, jagung harga berapa, sekarang diganti maggot yang kami tidak perlu beli,” ujarnya. Rekannya, Yantri Suryadi (34), menuturkan hal serupa. Ternak lele di kediamannya menggunakan pakan dari Maggot.

Pengeluaran pakan jauh berkurang dan hasil kolam menggembirakan. Sejak 2021, Syamsul dan Yantri terhimpun dalam kelompok BSF GenToili. Kelompok ini adalah wadah bagi warga untuk mengembangkan maggot. Mereka bersama-sama mencari solusi pakan ternak hingga persoalan lingkungan, memanfaatkan sampah untuk pengembangan maggot.  Sampah dari rumah, warung, dan pesantren dikumpulkan dan diolah sendiri. ”Dulu sampah di lingkungan banyak. Orang buang sampah di kali, di pinggir jalan. Sekarang kami yang ambil,” kata Yantri. Kelompok BSF GenToili diinisiasi oleh Agung Dwi Pratama (29). Tujuannya agar budidaya maggot makin berkembang dan menjadi penghasilan bersama. Kelompok saat ini berisi 13 anggota.

Menurut Agung, maggot dipilih karena ia dan anggota lainnya sama-sama beternak, ayam ataupun lele yang membutuhkan pakan tak sedikit. Budidaya maggot bisa jadi solusi mereka. Produksinya hingga 20 kg maggot per minggu. Sebagian hasil tersebut dijual dan sebagian dibagi ke anggota kelompok. ”Dalam perjalanannya, lalu didampingi oleh Pertamina melalui Donggi Matindok Field, mendapat bantuan kolam lele, rumah produksi, hingga mesin cacah. Ini membantu dalam produksi maggot,” kata Agung. Tak hanya maggot hidup, mereka berinovasi membuat maggot dalam kemasan. Maggot disangrai dan dikemas dan diberi nama Maggo Booster. Produk ini mulai diminati masyarakat untuk ternak, baik burung hias maupun ikan koi. (Yoga) 

Pemerintah bakal menghadapi dilema dalam rencana revisi harga gabah menjelang panen raya padi di sebagian besar wilayah Tanah Air. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan opsi penaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani bak simalakama. Menurutnya, situasi sulit akan dihadapi pemerintah untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan terkait dengan harga gabah. Penaikan HPP gabah petani menjelang panen raya, tuturnya, bisa mengoptimalkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog sekaligus menyenangkan petani. Pada sisi lain, dia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kenaikan HPP gabah terhadap inflasi di musim paceklik hingga akhir tahun. “Perdebatannya adalah kalau kami menaikkan [HPP] sekarang, ini impactnya terhadap harga [beras] di Agustus, September dan Oktober nanti kayak apa,” ujarnya saat ditemui di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa (2/4). Hingga saat ini, Perum Bulog melakukan pengadaan gabah petani sebanyak 74.700 ton.

Bayu menegaskan mayoritas pengadaan dilakukan secara komersial alias mengikuti harga pasaran, alih-alih menggunakan HPP yang berlaku. Dia memprediksi panen padi tahun ini makin singkat. Selama ini, HPP gabah dianggap sebagai acuan harga yang paling murah. Dia merujuk pada HPP gabah kering panen (GKP) selama ini di level Rp5.000 per kilogram telah mengerek harga beras hingga Rp16.000—Rp17.000 per kilogram di saat pasokan dalam kondisi krisis.Namun, Bayu menegaskan bahwa petani makin kesulitan dengan HPP saat ini lantaran biaya produksi seperti pupuk, sewa lahan dan tenaga kerja terus melonjak. 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih membeberkan bahwa harga gabah di petani mulai melandai seiring memasuki masa panen. Dia memerinci rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di wilayah sentra produksi seperti di Tuban, Jawa Timur saat ini sudah menyentuh level Rp4.800 per kilogram—5.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp8.300 per kilogram pada Februari 2024. Dalam kesempatan lain. pemerintah tengah mengkaji peluang penyesuaian harga pembelian pemerintah atau HPP gabah petani. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sedang menyiapkan perhitungan untuk penyesuaian HPP gabah petani yang baru, seiring dengan mulai anjloknya harga gabah petani saat memasuki musim panen. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa ada tren penurunan harga gabah di akhir Maret 2024. Saat ini, harga GKP di penggilingan sudah berada di level Rp5.000—Rp6.000 per kilogram.

Harga gabah pada Maret lebih rendah dibandingkan harga rata-rata gabah pada periode Februari 2024 yang di atas Rp7.000 per kilogram. Dalam Panel Harga Bapanas, rata-rata harga GKP di tingkat petani secara nasional per 1 April 2024 di level Rp6.130 per kilogram. Harga tersebut telah turun 13,17% secara bulanan dibandingkan harga rata-rata gabah pada 1 Maret 2024 sebesar Rp7.060 per kilogram. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memproyeksikan puncak produksi beras akan terjadi pada April 2024 mencapai 4,9 juta ton. Siklus panen tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat puncak panen raya cenderung terjadi pada Maret. Dampak El Nino telah menyebabkan pergeseran panen raya padi pada tahun ini. Di sisi lain, harga beras pada pekan keempat Maret 2024 masih mengalami kenaikan 3,03% dibandingkan harga rata-rata pada Februari 2024.

Ramadan memberikan impak positif terhadap sejumlah subsektor industri di dalam negeri. Sentimen tersebut melengkapi peningkatan optimisme pelaku pasar setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik Daniel Suhardiman mengatakan, permintaan selama Ramadan hingga jelang Idulfi tri membuat peningkatan kinerja industri elektronik hingga 15% sepanjang Maret dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Siklus tahunan jelang Lebaran, kata dia, menjadi sentimen positif untuk penjualan elektronik, melengkapi impak pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mampu meningkatkan keyakinan pasar. Menurutnya, banyak pelaku industri elektronik yang merespons tingginya permintaan dengan menaikkan kapasitas produksi. Meski permintaan sedang tinggi, Daniel memastikan harga elektronik tidak akan mengalami kenaikan. Berkah serupa dirasakan oleh industri plastik nasional. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mencatat pertumbuhan positif industri plastik akibat meningkatnya kebutuhan kemasan sepanjang Ramadan tahun ini. Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, kinerja positif industri plastik juga terdorong oleh daya beli masyarakat yang mulai menunjukkan perbaikan hingga kebijakan pembatasan impor, sehingga daya saing mulai terungkit. “Biasanya [pertumbuhan] ketika Ramadan, dalam 1 bulan itu bisa 8%—10%, atau naik 2%—4%. Berbeda dengan tahun lalu yang [kinerjanya] masih jelek, tahun ini kelihatannya momentumnya sedikit berpihak ke pertumbuhan.”

Geliat kencang pemanfaatan hidrogen dan amonia sebagai sumber energi alternatif di dalam negeri membuat pemerintah bergerak cepat menyediakan payung hukum agar pengembangannya tidak menemui persoalan berarti di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2012 untuk mendorong pembelian listrik dari pembangkit listrik berbasis hidrogen. Revisi aturan tersebut rencananya bakal menambah sejumlah pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru. Apalagi, hidrogen saat ini telah masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai salah satu jenis energi baru. “Hidrogen juga sudah masuk ke dalam RUU EBET sebagai bagian dari energi baru yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam PP,” kata Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, Selasa (2/4). Selain itu, otoritas energi nasional juga membahas izin dan lisensi bisnis hidrogen untuk dapat mendorong ekosistem dan pengembangannya.

Saat ini, pembahasan tersebut sudah masuk dalam tahap awal identifikasi untuk izin yang diperlukan dan kode klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Bahkan, hidrogen juga turut masuk ke dalam opsi bauran energi bersih yang tertuang dalam rancangan revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang merujuk kepada rancangan RUKN, proyeksi total tambahan kapasitas setrum sampai dengan 2060 mencapai 427 GW. Sebagian kapasitas setrum itu akan ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT). Adapun, permintaan listrik bakal didominasi sektor industri sekitar 47%, diikuti oleh rumah tangga 21%, bisnis 15%, kendaraan bermotor listrik 7%, publik 5%. Sementara itu, produksi green hydrogen untuk sektor industri dan transportasi diperkirakan sekitar 4%. Penjajakan kerja sama dua perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan green hydrogen plant di sela acara Singapore International Energy Week 2023 tahun lalu. Green hydrogen plant tersebut diproyeksikan akan menghasilkan 100.000 ton hidrogen hijau per tahun, serta berpotensi menghasilkan energi bersih yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Singapura. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Julfi Hadi meminta dukungan pemerintah dari sisi insentif dan regulasi untuk pengembangan bisnis hidrogen hijau di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal itu berkaitan dengan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan, serta keringanan pajak impor untuk fasilitas produksi hidrogen hijau dan turunannya. Selain itu, diperlukan juga dorongan subsidi harga hidrogen hijau di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, pengembangan hidrogen di hilir sudah cukup masif. PLN melalui PLN Indonesia Power membangun stasiun pengisian hidrogen di Senayan, Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan hidrogen hijau sebagai energi alternatif ramah lingkungan pengganti BBM dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi.

Berdasarkan perhitungan PLN, bahan bakar green hydrogren yang dihasilkan dari sisa operasional pembangkit listrik sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BBM. Perbandingannya, per 1 kilometer mobil BBM membutuhkan biaya Rp1.400, mobil listrik Rp370, dan mobil hidrogen hanya Rp350. Aksi serupa juga dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (NRE) yang menggandeng Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia. Dalam kerja sama itu, Pertamina NRE dan Toyota juga memproduksi fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai, yang nantinya melakukan pengisian hidrogen di fasilitas yang telah dibangun perusahaan.

Pemerintah meminta masyarakat menghindari pulang ke kampung halaman pada periode puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung pada 6—8 April 2024 atau H-4 sampai dengan H-2 Lebaran. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat bisa pulang ke kampung halaman lebih awal guna mencegah kepadatan di titik simpul transportasi baik darat, laut maupun udara. “H-10 sampai [dengan] H-5 relatif masih baik dan banyak tiket dan banyak kesempatan. Oleh karenanya, karena anak-anak libur, seyogianya kita mengimbau semua pihak untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya mudik H-4 atau H-3 bisa dikurangi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (2/4). Menhub mengungkapkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Komunikasi dna Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Lebaran 2024. Volume perjalanan pada Lebaran tahun ini bakal meningkat 45,8% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak 123 juta orang. Menhub juga mengajak masyarakat menggunakan transportasi massal untuk pulang ke kampung halaman. “Kami melakukan upaya yang ekstra keras ada potensi mudik dengan kereta api, bus, mobil pribadi, dan motor cukup banyak,” tutur Budi. Untuk mudik gratis melalui jalur darat, Kemenhub menyasar 33 kota dengan target 40.088 orang diangkut menggunakan 722 bus. 

Khusus mudik gratis dengan kereta api kuota yang disiapkan sebanyak 28.196 orang, dan 12.280 sepeda motor di 18 stasiun. Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur darat, Menhub menyatakan sudah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) khususnya dalam penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas. “Nanti Kakorlantas akan menyampaikan kapan akan dilakukan one way, contrafl ow,” jelasnya. Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan menyatakan pihaknya akan memberlakukan tiga rekayasa lalu lintas selama periode puncak mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ketiganya adalah sistem one way, contrafl ow dan ganjil-genap nomor kendaraan. Untuk sistem one way arus mudik diterapkan mulai KM 72 Cipali sampai Tol Semarang-Batang pada 5-9 April 2024. Sistem one way arus balik di rute sebaliknya juga dilakukan pada 12-16 April 2024. Khusus ganjil-genap, Aan menyatakan diberlakukan pada KM 0 Ruas Tol Dalam Kota sampai dengan KM 414 Tol Semarang-Batang mulai 5 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan 7 April 2024 pukul 24.00 WIB. Selanjutnya pada 8-9 April 2024 pukul 08.00-24.00 WIB. Khusus arus balik berlaku pada 12-16 April 2024. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai perkembangan dan masalah pada masa mudik Lebaran yang kerap berulang dari tahun ke tahun. Beberapa masalah itu antara lain kenaikan volume kendaraan selama masa mudik dapat menyebabkan kemacetan parah dan memperpanjang waktu perjalanan. Hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan pengemudi dan kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Terkait dengan pola lalu lintas, MTI merekomendasikan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi real-time terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi.

Dalam makalah analitisnya berjudul “Mengapa kita tidak menyukai inflasi?” yang rilis 27 Maret 2024 lalu, Stefanie Stantcheva (Nathaniel Ropes Professor of Political Economy—Harvard University), mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat (AS) sangat tidak menyukai inflasi dan tidak percaya kenaikan upah telah mendekati kenaikan harga. Dalam wawancaranya dengan The Brookings Institution, dia menilai bahwa salah satu pandangan para ekonom adalah setelah cukup waktu berlalu, maka upah akan menyesuaikan dengan kenaikan harga dan pada akhirnya semuanya akan setara atau seimbang. Tetapi orang-orang menganggap “penyesuaian” ini terjadi sangat lambat. Mereka berpikir bahwa kenaikan upah jauh lebih lambat daripada kenaikan harga barang dan jasa. Di dalam makalahnya, disebutkan bahwa dalam survei terkini sebanyak 80% responden yang disurvei percaya bahwa harga secara sistematis meningkat lebih cepat daripada upah. Selain itu, ketika mereka menerima kenaikan gaji, orang cenderung menghubungkannya dengan kinerja pekerjaan atau kemajuan karier daripada penyesuaian inflasi. Namun, inflasi, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,4% pada 2023 sementara upah per jam rata-rata naik 4,1%. Inflasi rata-rata sekitar 2% dari 2016 hingga 2020 tetapi meningkat tiga kali lipat setelah pandemi Covid-19 (menjadi 7% pada 2021 dan 6,5% pada 2022). Menyusul penurunan tahun lalu, banyak ekonom memperkirakan perbaikan berkelanjutan tahun ini. Stantcheva melakukan dua survei terhadap penduduk AS antara Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, dia mengumpulkan 1.500 tanggapan terhadap pilihan ganda dan pertanyaan tertutup lainnya. Yang kedua, dia mengajukan pertanyaan terbuka dan menggunakan analisis tekstual untuk mengevaluasi tanggapan.

Namun, beberapa responden di semua tingkat pendapatan melaporkan peningkatan pembelian barang saat ini (buy now) untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, sekitar dua pertiga responden, termasuk responden berpenghasilan tinggi, percaya bahwa upah orang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat daripada mereka. Oleh karena itu ada rasa ketidakadilan yang jelas. Responden dari semua afiliasi atau kecenderungan politik menempatkan inflasi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang paling penting. Stabilitas keuangan berada di urutan kedua, berikutnya pertumbuhan ekonomi, perawatan kesehatan, pengangguran rendah, pertahanan nasional, dan pendidikan. Sementara responden yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, hampir sama kemungkinannya untuk menyalahkan kebijakan Presiden Biden sebagai keserakahan perusahaan sementara sedikit yang menyalahkan kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi yang lebih parah terjadi di zona Euro, juga di Inggris. Jika inflasi tahunan di AS berkisar 4,1% (2023), maka inflasi di zona Euro sebesar 5,6% (2023) dan di Inggris sebesar 7,3% (2023). 

Jadi, secara umum kelompok negara maju dihadapkan pada kasus inflasi yang relatif lebih tinggi di bandingkan di negara-negara berkembang Asia. Faktanya, di tengah tekanan inflasi yang tinggi, ekonomi di AS, zona Euro dan Inggris (sebagai representasi negara maju) mampu tumbuh positif. Di AS tumbuh sebesar 2,4%; zona Euro sebesar 0,5% dan di Inggris sebesar 0,5%. Di sini pemahaman yang baik dari para pebisnis dan masyarakat di sampel kawasan dan negara tersebut dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa cepat atau lambat inflasi akan melandai diikuti dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Kendati demikian, fenomena high for longer (inflasi dan suku bunga acuan tinggi dan berkepanjangan) masih terjadi hingga saat ini. Ini lantaran target inflasi masing-masing bank sentral yang sebesar 2% masih jauh dari kenyataan. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu diterapkan dengan presisi yang baik sehingga ekonomi tetap mampu tumbuh rata-rata 5% dalam 2 tahun terakhir (2022—2023) di tengah inflasi yang terkendali, meskipun suku bunga acuan (BI rate) tetap relatif tinggi di level 5,75% (sejak Januari 2023 hingga September 2023) dan 6% (sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang).

Kemampuan otoritas fiskal mengelola anggaran secara prudent sehingga mampu menstimulasi aktivitas ekonomi disertai kemampuan menyerap (absorbsi) setiap gejolak ekonomi yang terjadi –misalnya melalui penyediaan anggaran perlindungan sosial (social safety net)—menjadi penopang utama ekspansi ekonomi. Melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), segala persoalan terkait perekonomian dan sektor keuangan dibahas bersama dan dicarikan solusinya secara integratif, pre-emptive dan antisipatif melalui serangkaian kebijakan di setiap lembaga.