Aturan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri atau Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sumber daya alam (SDA) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023, memang telah membantu menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa. Hal itu dapat dilihat dari realisasi tinggi penempatan DHE selama Agustus—Desember 2023, dan pada tahun ini per 20 Februari mencapai US$1,95 miliar. Namun, pemerintah juga berada pada posisi dilematis. Musababnya, masih ada saja pengusaha atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan soal penempatan DHE tersebut. Parahnya, jumlahnya sempat mengalami kenaikan yakni dari 7 eksportir pada Februari 2024 menjadi 16 eksportir pada 25 Maret, dan per 1 April berkurang menjadi 11 eksportir. Perusahaan pelanggar itu pun telah dikenai sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan ekspor yang dieksekusi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas rekomendasi Bank Indonesia (BI). Posisi dilematis itu muncul dari sanksi berupa penghentian layanan ekspor yang makin menggerus aktivitas ekspor nasional. Apalagi, surplus neraca perdagangan terus menyusut. Adapun, kalangan pelaku usaha memandang strategi yang bisa menarik minat eksportir untuk mematuhi ketentuan DHE tanpa mengorbankan neraca perdagangan adalah dengan menyajikan insentif menarik. Sayangnya, sampai saat ini insentif fiskal yang dijanjikan tak kunjung datang. Alhasil, ada aksi saling tunggu di kalangan eksportir yang sejatinya merugikan perekonomian nasional. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menjelaskan hingga kemarin, Rabu (3/4), posisi TD Valas DHE mencapai US$1,99 miliar dan diikuti oleh 85 nasabah. "Itu terdiri dari 85 nasabah dan 16 bank," katanya kepada Bisnis.

Mengacu pada data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, dari 23 eksportir bandel yang tercatat pada 1 April 2024, sebanyak 12 di antaranya telah patuh sehingga tersisa 11 eksportir yang masih dikenai pemblokiran layanan ekspor. Adapun, pencabutan blokir ekspor tersebut bisa dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, soal pemasukan blokir dicabut apabila eksportir sudah memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan di Indonesia. Kedua, soal penempatan pencabutan blokir layanan ekspor akan dilakukan apabila eksportir telah menempatkan minimal 30% DHE ke rekening khusus selama 3 bulan. Dalam konteks ini, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, enggan memberikan banyak komentar soal upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, kalangan eksportir meminta pemerintah untuk merumuskan jalan tengah agar kebijakan DHE tidak memberatkan, lebih menarik, serta tetap mendukung optimalisasi ekspor.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, berharap pemerintah tidak selayaknya memblokir perusahaan. Sebaliknya, pemerintah harus mencarikan jalan keluar yang solutif. "Kalau di blokir efeknya negatif untuk ekspor," katanya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda sehingga tidak semua mampu menahan devisa ekspornya hingga 3 bulan. Ketua Umum Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengusulkan agar pemerintah memberikan kelelulasaan bagi eksportir dalam mengelola DHE. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan pemerintah untuk mengimprovisasi skema insentif sehingga kemudahan yang diberikan tidak menambah beban fiskal. Salah satunya dengan menyediakan dana darurat yang bersumber dari masing-masing eksportir. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan hal yang perlu disempurnakan adalah penerapan DHE bagi perusahaan yang membutuhkan valas dalam pembelian input produksi.

Kelompok Tani Kampung Bayam Madani memprotes penangkapan Muhammad Furqon terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakut. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pengelola kampung yang disebut Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium, menyerahkan proses hukum ke Polres Metro Jakut. Polisi menangkap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Furqon, Selasa (2/4). Istri Furqon, Munjiah, menyaksikan penangkapan suaminya. Munjiah sempat dibawa ke kantor polisi dan dipulangkan pada pukul 22.00. Penangkapan ini tak lepas dari polemik antara warga Kampung Bayam dan Jakarta Propertindo.

Puncaknya, Jakarta Propertindo melaporkan empat warga, termasuk Furqon, ke Polres Metro Jakut karena dianggap telah menerobos masuk ke kawasan pekarangan rumah susun. ”Polisi masuk ke dalam rumah dan menangkap Furqon. Saya juga dibawa,” kata Munjiah, Rabu (3/4). Munjiah menanyakan alasan penangkapan tersebut dan polisi menjawab jika nanti akan dijelaskan di kantor polisi. Dia menyayangkan penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan Furqon diperlakukan bak seorang teroris. ”Sampai saat ini belum pernah ada mediasi dan belum ada solusi yang tepat serta tidak ada mediasi yang obyektif dan netral yang berpihak kepada warga,” kata Munjiah.

Pendamping warga Kampung Bayam, Yusron, menambahkan, ”Yang terjadi, laporan naik tingkat ke penyidikan hingga status saksi menjadi tersangka dan yang menjadi tersangka hanya Furqon,” kata Yusron. Menurut dia, Furqon menolak surat pemanggilan karena penyelidikan tidak disertai bukti yang cukup. Akhirnya,Furqon dijemput paksa Selasa malam. ”Kami memandang tindakan kepolisian ini sudah melampaui batas prosedur maupun sisi kemanusiaan atas nama Pemprov DKI Jakarta,” kata Yusron.

Atas polemik yang terjadi, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun baru di Tanjung Priok, Jakut, bagi warga Kampung Bayam. Pembangunan ditargetkan mulai Januari 2025 dan tuntas akhir 2025. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Rabu (24/1), menyampaikan rencana pembangunan rusun baru di Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 150-200 unit hunian. Rusun tersebut ditujukan bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam, sebagai solusi terbaik yang bisa diberikan pemerintah untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam. Namun, pemerintah belum menyosialisasikan pembangunan rusun baru kepada warga. (Yoga)

Belasan keranjang plastik berisi salak busuk dibuang ke sungai dari tepian Jembatan Sendang Kamulyan, Banjarnegara, Jateng, Kamis (28/3). Video dengan narasi ”salak tidak ada harganya” itu viral. Salak itu dibuang di Desa Talunamba, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Menurut Pardi, distributor yang membuang salak, buah itu sudah terlalu lama di gudang dan membusuk. ”Sudah empat hari di gudang, semua itu sudah busuk, ada 15 ton salak dibuang,” kata Pardi saat ditemui di Madukara, Banjarnegara, Rabu (3/4). Menurut Pardi, salak terlalu lama di gudang karena sepi permintaan atau pembeli. Biasanya ia bisa menerima 10-15 ton salak per hari dari sekitar 50 petani di Desa Talunamba. Salak itu langsung dikirim ke pasar-pasar di Bandung dan Karawang (Jabar) serta Lamongan (Jatim). 

Tapi, pekan itu, salak di pasar tersebut masih banyak sehingga pedagang belum bersedia menerima pasokan baru. ”Salak tak laku. Permintaan pasar sedikit. Di gudang banyak banget. Ini faktor terlalu banyak buah, ada duku, manggis, dan rambutan,” ujarnya. Harga salak saat normal, kata Pardi, berkisar Rp 4.500-Rp 5.000 per kg untuk kualitas bagus atau besar. Namun, saat ini harganya hanya Rp 2.000 per kg. Sementara untuk salak ukuran kecil, yang harganya sekitar Rp 1.500 per kg saat normal, kini hanya Rp 500 per kg. Kendati telah membuang 15 ton salak, Pardi masih menerima dan menjual salak meski permintaan dan harganya rendah. Jika biasanya dapat permintaan sampai 20 ton, kini hanya sekitar 5 ton per hari.

”Ini memang sengaja tak dipanen karena harganya murah, sekarang Rp 1.000 per kg. Padahal, biasanya lebih dari Rp 3.000 per kg,” ucap Sugianto (54), petani salak. Sugianto dan keluarga memiliki sekitar 200 rumpun tanaman salak. Namun, dua pekan terakhir, mereka tidak memanennya. Dari 200 rumpun tanaman salak, sebenarnya Sugianto bisa memanen 200 kg salak. Namun, jika harga jualnya hanya Rp 1.000 per kg, pemasukannya hanya Rp 200.000. Adapun biaya untuk tenaga kerja berkisar Rp 80.000-Rp 100.000 per orang. ”Mungkin nanti setelah Lebaran harganya bisa naik. Kalau (harga) sudah naik, baru dipanen,” katanya. Menurut Sugianto, idealnya harga salak lebih dari Rp 4.500 per kg. Sebab itu baru sebanding dengan biaya produksi yang meliputi tenaga kerja, pemupukan, dan perawatan. (Yoga)

NTT mengalami defisit beras cukup tinggi, 125.390 ton, pada triwulan pertama tahun 2024 menurut data BPS. Pasokan lokal hanya mampu menutup 23 % kebutuhan. Akibatnya, butuh pasokan 70 % dari luar daerah, sedangkan 7 % lainnya diadakan Bulog. Kondisi ini rawan terus terjadi di NTT. Hingga kini, NTT tak pernah menjadi lumbung beras. Banyak hari tanpa hujan, kondisi tanah tandus, serta minim sumber air menjadi penyebabnya. Belum lagi perilaku bercocok tanam yang masih cenderung sekadar untuk kebutuhan keluarga. Rata-rata produktivitas per hektar hanya 4,15 ton gabah kering giling (GKG), jauh di bawah produktivitas Bali (6,21 ton) atau Jatim (5,72 ton).

Ironisnya, tingkat konsumsi beras di NTT cukup tinggi. Dalam satu tahun, rata-rata orang NTT mengonsumsi 117,19 kg beras, termasuk tinggi di Indonesia. Defisit beras itu ikut memicu harga beras kualitas medium naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 18.000 per kg. Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati dalam acara buka puasa bersama media di Kota Kupang, Selasa (2/4) mengatakan, upaya yang dilakukan BI bersama pemangku untuk mengatasi inflasi beras, antara lain pasar, koordinasi antardaerah khusus penyuplai beras agar membantu kelancaran distribusi ke NTT, serta mendorong gerakan menanam.

BI NTT juga mendorong anak muda produktif mengembangkan pangan berbasis teknologi untuk bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dorongan itu salah satunya dikerucutkan melalui kompetisi teknokreasi. Pesertanya anak muda usia 17-22 tahun. ”Kami ingin menciptakan anak muda yang punya jiwa kewirausahaan, terutama di bidang pangan. Kami ingin mereka punya inovasi dan produktif. Sekarang ini petani, peternak, dan nelayan kebanyakan sudah tua dan lulusan SD,” kata Agus. Sejumlah pihak menilai defisit beras di NTT tak semata dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah mendorong masyarakat mengonsumsi pangan beragam.

”Pangan bukan hanya beras,” kata Koordinator Program Voice for Climate Action Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (Pikul) Dina Soro. Petani di NTT yang selama ini mengembangkan pertanian lahan kering didorong untuk terus menerapkan sistem tumpang sari. Selain padi dan jagung, teruslah menanam umbi-umbian dan pisang. Tanaman itu bisa bertahan kala terik atau cocok dengan iklim di NTT. Terbukti, masyarakat suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama bertahun-tahun mempraktikkan pangan beragam itu. Cadangan makanan mereka selalu ada setiap waktu. Mereka tidak pernah kekurangan makanan ketika warga daerah lain kelaparan. (Yoga)

Bapanas telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani Rp 6.000 per kg dan beras Rp 11.000 per kg. HPP itu berlaku sementara, pada 3 April-30 Juni 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ketentuan itu juga mengatur HPP gabah kering giling (GKG), yakni Rp 7.400 per kg. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Rabu (3/4) malam, mengatakan, dengan ketentuan itu, pemerintah memberikan fleksibilitas HPP gabah kering panen (GKP), GKG, dan beras.

Tujuannya agar harga gabah petani tidak jatuh dan Perum Bulog bisa menyerap gabah untuk cadangan beras pemerintah. HPP gabah dan beras itu hanya berlaku sementara, yakni pada 3 April-30 Juni 2024. ”Untuk HPP tetap, kami juga sedang membahasnya secara paralel,” ujar Arief ketika dihubungi dari Jakarta. Arief menambahkan, fleksibilitas HPP ini perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar dan konsumen. Sembari itu, pemerintah melalui Bulog juga bisa menambah cadangan beras pemerintah melalui serapan gabah dan beras dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. (Yoga)

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) melaporkan bahwa pencinta cokelat di seluruh dunia sedang terpukul oleh kelangkaan kakao yang sebagian disebabkan oleh krisis iklim. Cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim telah mengganggu hasil panen, yang diperkirakan menurun selama tiga tahun berturut-turut, sehingga memperketat pasokan global dan menaikkan harga. Harga kakao melonjak 136 % antara Juli 2022 dan Februari 2024. Harga biji kakao di pasar komoditas berjangka telah melampaui 10.000 USD per ton untuk pertama kali pada 26 Maret 2024. Per Selasa (2/4) kakao sudah diperdagangkan di harga 10.294 USD per ton. Harga saat ini sudah tiga kali lipat dibandingkan rata-rata harga kakao global pada 2023 yang ada di kisaran 3.000 USD per ton.

Organisasi Kakao Internasional memperkirakan dunia mengalami kekurangan pasokan kakao 374.000 ton pada musim 2023-2024 dibandingkan dengan 74.000 ton pada musim sebelumnya. Kelangkaan dan kenaikan harga kakao dunia justru menguntungkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni mengatakan, El Nino yang melanda Indonesia tahun lalu dan memicu kekeringan ekstrem sebenarnya juga menyebabkan penurunan produksi kakao di dalam negeri. Namun, tidak sampai mengakibatkan gagal panen parah seperti di Afrika. Data BPS menunjukkan, Indonesia memproduksi biji kakao sebanyak 641.700 ton sepanjang 2023, turun 1,36 % dibanding tahun sebelumnya.

Volume yang mencapai 10 % total produksi kakao dunia tersebut kini menjadi rebutan negara lain yang tidak cukup mengimpor kakao dari Afrika. Permintaan tinggi dan kenaikan harga dinikmati petani kakao di Tanah Air. Saat ini, harga biji kakao di tingkat petani bisa mencapai di atas Rp 85.000 per kg dibanding tahun lalu yang hanya Rp 25.000-Rp 35.000 per kg. ”Petani yang punya pohon dan terawat jadi dapat berkah. Bagi teman-teman yang punya pohon, tapi enggak terawat pasti nyesel, apalagi yang nebang pohon diganti komoditas lain, karena ini harga tertinggi kakao dalam sejarah,” ungkap Arif saat dihubungi Kompas, Selasa (2/4). (Yoga)

Permintaan BBM jenis gasolin, seperti pertalite dan pertamax, pada masa Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat 11 % dibandingkan periode normal. Antisipasi dilakukan dengan memastikan ketahanan stok hingga di atas 20 hari. Di samping itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga disiagakan meski jumlahnya masih terbatas. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam konferensi pers Ramadhan dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Rabu (3/4) mengatakan, pihaknya beserta PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha lain menyiagakan 115 terminal BBM, 7.400 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), dan 71 depot pengisian pesawat udara.

”Juga menyiagakan fasilitas-fasilitas tambahan di sejumlah wilayah dengan permintaan tinggi. Secara umum, stok BBM aman, dengan ketahanan stok di atas 20 hari. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan  biasanya (Lebaran tahun-tahun sebelumnya) yang 17-18 hari,” kata Erika. Menurut proyeksi penjualan atau penyaluran BBM selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2024, gasolin (bensin) terjadi kenaikan 11 %, gasoil (solar) turun 15 %, dan avtur naik 1,3 %.

Lebih rinci lagi, menurut data Pertamina, pada BBM jenis gasolin, penyaluran pertalite (jenis BBM dengan konsumsi terbesar) naik 10,2 %, pertamax naik 15 %, dan turbo 6,3 %. Erika menambahkan, proyeksi peningkatan permintaan pada masa Lebaran sudah masuk dalam perhitungan alokasi BBM subsidi/kompensasi hingga akhir tahun. Sebelumnya, BPH Migas menetapkan kuota pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter atau lebih rendah dari realisasi pada 2023 di 32,5 juta kiloliter. (Yoga)

Revisi UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendapat dukungan dari pelaku usaha. Salah satu isu pokok dalam revisi itu adalah penguatan asas Cabotage. Muncul indikasi, masih banyak praktik manipulasi kapal pengangkutan niaga dalam negeri yang sebenarnya dimiliki asing. Lahirnya prinsip asas Cabotage tertuang di dalam UU No 17/2008 Pasal 8, yakni kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P Lasarus mengemukakan, perubahan UU No 17/2008 tentang Pelayaran telah diusulkan dalam program legislasi nasional. Terdapat empat isu pokok revisi, antara lain penguatan asas Cabotage untuk meningkatkan kinerja sektor industri pelayaran, perbankan, asuransi, pelabuhan, ketenagakerjaan, perdagangan, logistik dan tenaga kerja. Penguatan asas Cabotage diperlukan untuk mengatasi praktik manipulasi usaha kapal angkutan niaga yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pengusaha dalam negeri. Kepemilikan kapal angkutan niaga oleh perusahaan dalam negeri ditentukan sekurang-kurangnya 51 % dan sisanya boleh dimiliki asing.

Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pinjam nama (nominee) perusahaan angkutan dalam negeri. Dengan demikian, banyak kapal berbendera Indonesia yang sebenarnya dimiliki asing. “Praktik manipulasi ini mau kita hapuskan dengan revisi UU Pelayaran. Penegakan asas Cabotage dalam angkutan logistik diperlukan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha dalam negeri dan kedaulatan negara. Selama kita mampu, buat apa dikasih kepada pengusaha luar,” kata Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Perubahan atas UU No 17/2008 yang digelar hibrida, di Jakarta, Rabu (3/4). (Yoga)

Produksi beras nasional berpotensi turun hingga 2 juta ton pada 2025 jika terjadi kenaikan harga pupuk yang dipicu oleh kenaikan harga gas. Kenaikan harga pupuk ini bisa terjadi jika PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak lagi mendapat harga gas berdasarkan kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT yang belum jelas kelanjutannya tahun depan. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, setiap kenaikan harga pupuk Rp 1.000 per kg bisa memicu penurunan pemakaian oleh petani pada pupuk jenis urea hingga 13 % dan NPK hingga 14 %.

Padahal, pemupukan memberi unsur hara nitrogen sebesar 56 % terhadap produktivitas pertanian. Menurunnya unsur kimia yang dibutuhkan tanaman padi berpotensi akan menurunkan produktivitas beras nasional. Artinya, setiap kenaikan harga pupuk Rp 1.000 per kg bisa menurunkan produksi beras 7 %. Jika produksi beras nasional per tahun 33 juta ton, kenaikan harga gas bisa menurunkan produksi beras hingga 2 juta ton. ”Ini (penurunan produksi beras hingga 2 juta ton) jumlah yang sama dengan volume impor beras,” ujar Rahmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM dan PT Pupuk Indonesia (Persero), di Jakarta, Rabu (3/4).

Kondisi tersebut bisa terjadi tahun depan jika Pupuk Indonesia tidak lagi mendapatkan harga gas yang lebih murah sesuai kebijakan HGBT. Dengan HGBT, pihaknya mendapatkan harga gas 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Jika tanpa HGBT, harga gas bisa mencapai 12 USD per MMBTU. Biaya gas mencapai 71 % dari keseluruhan ongkos produksi pupuk urea dan 5 % ongkos produksi pupuk NPK. Mengingat besarnya komponen harga gas terhadap biaya produksi, pihaknya berharap HGBT untuk industri pupuk pada 2025 bisa mendapatkan kepastian secepatnya dan harganya tidak dinaikkan. (Yoga)

Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi program ferienjob di Jerman yang mengeksploitasi mahasiswa asal Indonesia. Meskipun program ini telah dihentikan, evaluasi tetap dibutuhkan karena program kerja paruh waktu saat musim libur itu telah menimbulkan berbagai kerugian. Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pihaknya meminta Kemendikbudristek mengidentifikasi permasalahan program magang atau kerja paruh waktu di luar negeri yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga perlu diintensifkan agar tidak disalahgunakan untuk menarik minat mahasiswa mengikuti kerja paruh waktu di luar negeri.

Kemendikbudristek telah menegaskan, ferienjob bukan bagian dari MBKM. Sebab, ferienjob biasanya meliputi kerja-kerja fisik saat libur kuliah. Sementara program magang dalam MBKM harus berkaitan dengan pembelajaran yang meningkatkan kompetensi serta berkontribusi pada nilai akademik mahasiswa. ”Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti ferienjob, khususnya terkait permasalahan dugaan TPPO terhadap mahasiswa Indonesia yang magang di luar negeri,” ujarnya saat rapat kerja dengan Kemendikbudristek di Kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (3/4).

Permasalahan program ferienjob muncul saat sejumlah mahasiswa Indonesia dijanjikan kerja magang di Jerman, tetapi justru menjadi korban eksploitasi. Bareskrim Polri mengungkap dugaan kasus perdagangan orang terkait program magang ini. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 26/3/2024). Hasil penyelidikan Polri, program ini dijalankan 33 perguruan tinggi di Tanah Air dengan total peserta 1.047 orang. Menurut Agustina, perlu identifikasi lebih lanjut untuk memastikan masalah yang ditimbulkan program ferienjob itu dapat dikategorikan TPPO atau bukan. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Polri. (Yoga)