Inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food masih enggan jinak dan secara year on year (yoy) terus naik menjadi 10,33% pada Maret 2024, sehingga memberikan andil 1,64% atau lebih dari separuh total inflasi umum. Inflasi umum yang selama enam bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya yang masih di 2,75% (yoy). Inflasi volatile food menunjukkan tren kenaikan yang cukup  tajam sejak Juli 2023, dari 0,03%  menjadi 8,47% pada Februari 2024 dan bulan lalu melonjak lagi menjadi  10,33%. "Ini merupakan inflasi komponen   harga bergejolak tertinggi  setelah Juli 2022 yang waktu itu mencapai 10,47%," ujar Plt Kepala Badan Pusat  Statistik (BPS) Amalia Ardininggar Widyasanti. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                         

OJK menyatakan, pembiayaan kepada UMKM masih berpotensi tumbuh, seiring dengan kebutuhan akan pembiayaan UMKM yang masih cukup besar. UMKM diperkirakan membutuhkan pembiayaan Rp 3.800 triliun pada 2024. Namun, jumlah yang dibutuhkan itu baru mampu dipenuhi Rp 1.600 triliun. Berdasarkan data OJK pada 2021, pembiayaan bagi UMKM yang dapat dipenuhi perbankan hanya Rp 1.221 triliun, sedangkan sektor pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB) baru bisa berkontribusi Rp 229 triliun.

OJK pun mencatat terdapat total Rp 1.290 triliun pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi sektor jasa keuangan pada 2021. Menurut Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Lembaga Keuangan mikro dan Jasa Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, pemanfaatan platform digital dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan terkait kesenjangan taua gap pembiayaan bagi UMKM. “Untuk pembiayaan ke UMKM bisa dioptimalisasi melalui pemanfaatan platform digital yang dapat menjadi solusi alternative yang efektif,” ujarnya. (Yetede)

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas BI (Satgas BLBI) melakukan penyitaan barang jaminan terkait debitur/obligor eks BLBI dan penguasaan fisik. Hal ini berupa pemasangan plang atas asset properti eks BLBI di beberapa wilayah Indonesia yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menjelaskan, saat ini Satgas BLBI melakukan penyitaan dan penguasaan fisik dengan total estimasi nilai sebesar Rp 257.004.467.000.

Terhadap aset property eks BPPN/eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik tersebut, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan penguasaan asset fisik atas asset property yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (1/4). (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan pada Februari 2024. Jumlah ini naik 11,67% dibandingkan Januari 2024 atau month to month (mtm), dan naik 38,24% dibandingkan bulan yang sama pada tahun  lalu atau year on year (yoy). "Secara total, jumlah  kunjungan wisman pada Februari 2024  adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara tahunan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk utama 890.864 kunjungan, sementara  yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan.  (Yetede)

PT Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) membidik pertumbuhan penjualan 20 % pada 2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Tahun 2024 kami berharap penjualan bertumbuh 20 % menjadi Rp 1,3 triliun ,” ujar Surina, Direktur dan chief financial officer (CFO) Paradise Indonesia di Jakarta, Senin (1/4).

Pada 2023, mengutip laporan keuangan perseroan, emiten property berkode saham INPP itu mengantongi pendapatan Rp 1,10 triliun, tumbuh 16 % dibandingkan setahun sebelumnya di Rp 955,54 miliar. Dari total pendapatan 2023, sekitar 85 % berasal dari pendapatan berulang (recurring income) hotel dan mal (komersial). (Yetede)

Bapanas/NFA segera menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras. Dengan begitu HPP gabah kering panen (GKP) yang saat ini di petani Rp. 5.000 per kg akan naik. Melalui penyesuaian HPP itu diharapkan bisa memudahkan Perum Bulog untuk berburu beras dari dalam negeri guna meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Pengadaan Bulog dari domestic per 25 Maret 2024 baru 24.617 ton, sepanjang tahun lalu 1,066.335 ton.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, “Pak Mentan sudah telepon, kita akan menghitung HPP bersama dengan melibatkan stakeholder pangan seperti SPI (serikat petani Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dan Kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk Kemendag,” ungkap Arief saat Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Lebaran 2024 di Jakarta, Senin (01/04). (Yetede)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024.  Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.

Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Nama Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS kembali mencuat dalam masalah hukum. Kali ini, pengusaha 61 tahun ini tersangkut kasus korupsi tata kelola niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Robert pada Senin kemarin, 1 April 2024. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyatakan pihaknya memeriksa Robert untuk memperjelas hubungannya dengan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan yang menjadi mitra utama PT Timah Tbk dalam kasus ini. Kejagung sebelumnya menetapkan tiga petinggi PT RBT, Suparta, Reza Ardiansyah, dan Harvey Moeis, bersalah dalam kasus ini

Nama Robert Prinantio Bonosusa pertama kali muncul dalam kasus "rekening gendut" mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan pada 2015. Saat itu, dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri mencatat transaksi ganjil sebesar Rp 57 miliar di rekening Budi. Sekian lama menghilang, nama Robert Bonosusatya kembali muncul dalam kasus korupsi Korps Lalu Lintas Polri yang ditangani KPK, Kasus dugaan korupsi ini kemudian menguap begitu saja. KPK hanya mengusut kasus pengadaan simulator SIM yang memenjarakan eks Kepala Korlantas Polri, Djoko Susilo

Menurut Boyamin, Robert berperan menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus penyaluran dana sosial perusahaan (CSR) agar bisa dinikmati secara legal. Selain itu, Robert disebut sebagai pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang menjadi alat korupsi dalam perkara ini. “RBS adalah terduga penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan TPPU guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis,” kata dia. (Yetede)

Senyum semringah menghiasi wajah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat keluar ruang sidang utama MK. Mereka senang setelah Ketua MK Suhartoyo memastikan memanggil empat menteri Presiden Jokowi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024. "Ada kabar gembira sore ini. Permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim mencari materi kebenaran dalam persidangan ini," kata Heru Widodo, anggota tim hukum Anies-Muhaimin, setelah sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Senin, 1 April 2024.

Sebelum menutup sidang sengketa perselisihan hasil pemilu, Suhartoyo mengumumkan memanggil dua menteri, dua menko, dan DKPP. Mereka antara lain Mensos Tri Rismaharini, Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK Muhadjir Effendy. Suhartoyo menjelaskan, MK memanggil para menteri tersebut dan DKPP semata-mata karena hakim menilai keterangan mereka penting. Keempat menteri dan DKPP akan bersaksi untuk dua perkara sekaligus. Penggugat, tergugat, ataupun pihak terkait tidak akan diperkenankan bertanya kepada empat menteri dan DKPP lantaran Mahkamah Konstitusi yang memerlukan keterangan para saksi tersebut. "Jadi yang melakukan pendalaman hanya majelis hakim," kata Suhartoyo sebelum menutup sidang.

Keputusan MK tampaknya tidak membebani tim capres 02. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengaku tak mempermasalahkan jika empat menteri kabinet Jokowi itu diperiksa majelis hakim MK. Menurut dia, kehadiran empat menteri itu akan membuat timnya tak kerepotan membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam program bansos. "Dengan dihadirkannya para menteri ini, semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Prabowo-Gibran," ujar Otto saat ditemui seusai sidang. (Yetede)