Bapanas/NFA segera menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras. Dengan begitu HPP gabah kering panen (GKP) yang saat ini di petani Rp. 5.000 per kg akan naik. Melalui penyesuaian HPP itu diharapkan bisa memudahkan Perum Bulog untuk berburu beras dari dalam negeri guna meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Pengadaan Bulog dari domestic per 25 Maret 2024 baru 24.617 ton, sepanjang tahun lalu 1,066.335 ton.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, “Pak Mentan sudah telepon, kita akan menghitung HPP bersama dengan melibatkan stakeholder pangan seperti SPI (serikat petani Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dan Kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk Kemendag,” ungkap Arief saat Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Lebaran 2024 di Jakarta, Senin (01/04). (Yetede)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024.  Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.

Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Nama Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS kembali mencuat dalam masalah hukum. Kali ini, pengusaha 61 tahun ini tersangkut kasus korupsi tata kelola niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Robert pada Senin kemarin, 1 April 2024. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyatakan pihaknya memeriksa Robert untuk memperjelas hubungannya dengan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan yang menjadi mitra utama PT Timah Tbk dalam kasus ini. Kejagung sebelumnya menetapkan tiga petinggi PT RBT, Suparta, Reza Ardiansyah, dan Harvey Moeis, bersalah dalam kasus ini

Nama Robert Prinantio Bonosusa pertama kali muncul dalam kasus "rekening gendut" mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan pada 2015. Saat itu, dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri mencatat transaksi ganjil sebesar Rp 57 miliar di rekening Budi. Sekian lama menghilang, nama Robert Bonosusatya kembali muncul dalam kasus korupsi Korps Lalu Lintas Polri yang ditangani KPK, Kasus dugaan korupsi ini kemudian menguap begitu saja. KPK hanya mengusut kasus pengadaan simulator SIM yang memenjarakan eks Kepala Korlantas Polri, Djoko Susilo

Menurut Boyamin, Robert berperan menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus penyaluran dana sosial perusahaan (CSR) agar bisa dinikmati secara legal. Selain itu, Robert disebut sebagai pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang menjadi alat korupsi dalam perkara ini. “RBS adalah terduga penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan TPPU guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis,” kata dia. (Yetede)

Senyum semringah menghiasi wajah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat keluar ruang sidang utama MK. Mereka senang setelah Ketua MK Suhartoyo memastikan memanggil empat menteri Presiden Jokowi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024. "Ada kabar gembira sore ini. Permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim mencari materi kebenaran dalam persidangan ini," kata Heru Widodo, anggota tim hukum Anies-Muhaimin, setelah sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Senin, 1 April 2024.

Sebelum menutup sidang sengketa perselisihan hasil pemilu, Suhartoyo mengumumkan memanggil dua menteri, dua menko, dan DKPP. Mereka antara lain Mensos Tri Rismaharini, Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK Muhadjir Effendy. Suhartoyo menjelaskan, MK memanggil para menteri tersebut dan DKPP semata-mata karena hakim menilai keterangan mereka penting. Keempat menteri dan DKPP akan bersaksi untuk dua perkara sekaligus. Penggugat, tergugat, ataupun pihak terkait tidak akan diperkenankan bertanya kepada empat menteri dan DKPP lantaran Mahkamah Konstitusi yang memerlukan keterangan para saksi tersebut. "Jadi yang melakukan pendalaman hanya majelis hakim," kata Suhartoyo sebelum menutup sidang.

Keputusan MK tampaknya tidak membebani tim capres 02. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengaku tak mempermasalahkan jika empat menteri kabinet Jokowi itu diperiksa majelis hakim MK. Menurut dia, kehadiran empat menteri itu akan membuat timnya tak kerepotan membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam program bansos. "Dengan dihadirkannya para menteri ini, semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Prabowo-Gibran," ujar Otto saat ditemui seusai sidang. (Yetede)

Kinerja manufaktur nasional kembali kinclong, jika merujuk pada Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Maret 2024, lansiran S&P Global. PMI tercatat ekspansif dengan angka indeks 54,2 atau tertinggi sejak Oktober 2021. Capaian moncer itu disokong oleh peningkatan pesanan yang diterima perusahaan, khususnya dari pasar domestik yang belakangan menjadi penopang manufaktur nasional. Kinerja PMI Manufaktur Indonesia tergolong baik dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan yang turun menjadi 49,8 dari 50,7 pada Februari, dan Jepang yang masih terkontraksi meski mampu naik menjadi 48,2 dari 47,2. Kemudian juga Taiwan yang manufakturnya masih dalam zona kontraksi meski mampu tumbuh menjadi 49,3 dari 48,6, serta China yang naik tipis menjadi 51,1 dari 50,9 pada Februari. Kendati demikian, capaian positif itu dibayangi fakta bahwa sebagian pelaku industri masih bergulat dengan berbagai tekanan yang mengimpit usaha mereka.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, performa manufaktur dalam negeri bisa lebih bergeliat apabila pemerintah konsisten memberikan dukungan kepada pelaku industri, seperti dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk seluruh sektor industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Dampak positif lainnya, selama 2020 hingga 2023 adalah peningkatan ekspor sebesar Rp84,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp27,81 triliun, peningkatan investasi Rp31,06 triliun, dan penurunan subsidi pupuk mencapai Rp13,3 triliun. 

Perihal kinerja PMI yang kinclong di tengah berbagai tekanan yang dialami pelaku usaha manufaktur, Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa PMI Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri yang dirilis oleh pemerintah memang hanya menggambarkan kondisi industri secara makro. “Perusahaan industri yang menjadi responden surveinya banyak, dan sebagian besar mereka optimistis, dan sedang mengalami ekspansi, sehingga banyak yang merekrut tenaga kerja,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Jika ditengok, penutupan fasilitas produksi atau pabrik, khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT, alas kaki, dan olahan karet masih terjadi di tengah tren ekspansi manufaktur yang sudah terjadi dalam 31 bulan terakhir. Pemulihan aktivitas yang belum merata diklaim menjadi salah satu penyebab masih ada pabrik yang tutup di tengah tingginya optimisme pelaku industri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, mayoritas manufaktur yang terpaksa menutup fasilitas produksi adalah perusahaan dengan orientasi ekspor atau telah mengalami koreksi permintaan secara besar-besaran pascapandemi. Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, penutupan pabrik sepatu di dalam negeri terjadi karena pelaku usaha masih terjerat dampak pelemahan ekonomi dan pandemi Covid-19. Adapun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri hulu dan intermediateindustri TPT masih memerlukan waktu untuk pulih, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas impor. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ekspansi manufaktur di Indonesia masih terbatas pada subsektor tertentu, seperti industri makanan dan minuman (mamin) akibat peningkatan permintaan pada Ramadan dan Idulfi tri.

Kabar baik datang dari sektor manufaktur, Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia tercatat melesat ke level 54,2 pada Maret 2024, naik 1,5 poin dari bulan sebelumnya 52,7. Kenaikan indeks itu merupakan tertinggi dalam 31 bulan terakhir. Berdasarkan laporan S&P Global, pertumbuhan PMI manufaktur Indonesia didorong oleh permintaan yang tinggi sehingga produksi melonjak. Para pelaku usaha meningkatkan order dengan jumlah besar dalam 2,5 tahun terakhir. Lonjakan tersebut mencatatkan rekor pembukuan stok pembelian. Namun, tekanan permintaan terhadap kapasitas terpasang mesin-mesin industri dinilai masih kecil. Dampak terhadap kepercayaan dunia usaha terhadap peningkatan permintaan pun masih rendah, sehingga tidak memicu penambahan lapangan kerja. Sementara itu, peningkatan pesanan didorong oleh konsumsi domestik, karena penjualan di pasar internasional atau pasar ekspor masih pada tren turun atau kontraksi. Dampak negatif dari peningkatan permintaan ini adalah tekanan harga. Tingginya permintaan bahan baku menyebabkan kenaikan harga di tingkat pemasok.

Bahkan, inflasi Indonesia mencatatkan angka tertinggi dalam 1,5 tahun terakhir. Hal tersebut memicu kenaikan harga jual tercepat dalam 21 bulan karena produsen barang dapat dengan mudah membebankan biaya tambahan kepada klien. Akan tetapi, beberapa masih ragu bahwa tingkat ekspansif manufatur ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Kenaikan PMI manufaktur RI turut memacu PMI tingkat Asean pada kuartal I/2024 ini, bahkan mencapai level tertinggi dalam 11 bulan. PMI Asean pada Maret 2024 telah meningkat menjadi 51,5, dari bulan sebelumnya 50,4. Namun, PMI di beberapa negara Asia masih berada di wilayah kontraksi. PMI Korea Selatan turun menjadi 49,8 dari bulan sebelumnya 50,7. PMI Jepang naik menjadi 48,2 dari 47,2. PMI Taiwan meningkat menjadi 49,3 dari 48,6.

Penguatan PMI manufaktur itu berbanding terbalik dengan penutupan sejumlah pabrik-pabrik, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, hingga olahan karet. Pelaku industri menyebutkan bahwa penutupan pabrik sepatu untuk pasar domestik lantaran masih terjerat dampak pelemahan ekonomi, dan pandemi Covid-19 yang membuat permintaan sepatu lokal turun. Terlebih lagi utilitas kapasitas produksi industri sepatu diklaim masih berada di bawah 50%. Sementara itu, pabrik sepatu yang berorientasi ekspor masih bertahan meskipun order mengalami penurunan akibat perang dan resesi ekonomi. Industri TPT, sepatu dan olahan karet merupakan kontributor sek-tor manufatkur. Sangat disayang-kan apabila momentum pening-katan permintaan domestik ini tidak diimbangi dengan kapasitas terpasang industri di Tanah Air.

Tata kelola pa­­­­ngan masih mengidap pe­­­­nyakit laten ber­­­ulang yakni fluktuasi harga. Menjelang atau saat hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan kali ini, harga menjulang tinggi. Ironisnya, sampai ming­­­­gu ketiga Ramadan kenaikan harga tak hanya terjadi pada satu-dua, tetapi banyak komoditas. Bukan hanya beras, tapi juga telur dan daging ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, dan daging sapi. Semua komoditas pangan itu berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Bagi warga miskin dan rentan, kenaikan aneka komoditas pangan bersamaan ini pasti memukul daya beli mereka. Diakui atau tidak, tata kelola barang kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejati­nya masih diserahkan ke mekanisme pasar. Dari 11 jenis kebutuhan pokok (be­­­ras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan instrumen yang relatif solid hanya ada pada beras.

Sementara komoditas pangan selain beras, instrumen stabilisasinya amat terbatas. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi pangan adalah harga dan cadangan. Sejak Badan Pangan Nasional (Bapanas) beroperasi pada 21 Februari 2022, dua instrumen itu mulai diatur, terutama 9 komoditas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapanas. Dari 11 komoditas di Perpres 125/2022 hanya minus minyak goreng dan ikan. Masalahnya, regulasi yang dibuat Bapanas tidak mengikat publik. Soal harga, ada dua jenis harga. Pertama, harga acuan. Harga acuan pun ada dua yakni harga acuan pembelian di produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Harga acuan di tingkat produsen dimaksudkan untuk melindungi produsen dari kerugian. Kedua, harga eceran tertinggi (HET). Berbeda dengan harga acuan, HET bersifat mengikat publik. Ini berlaku untuk beras dan gula, plus minyak goreng yang diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Instrumen kedua, cadangan pangan, yang memadai juga hanya ada pada beras. Bapanas menggariskan kebijakan agar Bulog menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) setiap saat berada di level 1,2 juta ton. Ini setara 14 hari konsumsi. Meskipun kurang besar, setidaknya ini cukup memadai untuk mengintervensi pasar kala mekanisme pasar mengalami kegagalan.

Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini bisa jadi tidak semeriah biasanya. Konsumen, khususnya dari kelompok kelas menengah, harus memilah prioritas belanja. Harga bahan pangan yang tinggi membatasi daya beli mereka. Kondisi ini tecermin dari data inflasi BPS. Per Maret 2024, inflasi tahunan mencapai 3,05 %. Penyumbang utama inflasi selama periode ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09 % poin dari total inflasi. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengutarakan penyebabnya adalah kenaikan harga pangan pada sejumlah komoditas, seperti beras, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas lain yang berkontribusi pada inflasi adalah cabai merah, bawang putih, serta tomat.

Harga beras sendiri melonjak karena pasokan yang terbatas. Produksi beras di dalam negeri tersendat karena El Nino yang menyebabkan kekeringan tahun lalu. BPS mencatat produksi beras turun dari awal 2023 di 4 juta ton per bulan ke 1 juta ton per bulan pada akhir tahun. Volumenya baru menunjukkan kenaikan mulai Februari, di 3 juta ton per bulan. Secara tahunan, produksi beras 2023 hanya sebanyak 31,1 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Ketika inflasi melonjak, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, akan terpukul. Dalam inflasi tahun ini, mereka terbebani tingginya biaya belanja bahan pangan.

Akibatnya, kelompok ini akan mengerem belanja barang dan jasa selain pangan, terutama kebutuhan sekunder serta tersier seperti otomotif, barang elektronik, dan perjalanan wisata. Pemberian THR bisa membantu mengurangi tekanan daya beli pada kelompok tersebut. Artinya, konsumsi masih bisa naik. "Tapi laju konsumsi Lebaran kali ini tidak akan sekencang tahun lalu yang sebesar 5,22 % secara tahunan," tutur Eko. Diperkirakan konsumsi hanya tumbuh 5 % pada periode ini, ia mengatakan kelas menengah merupakan tumpuan utama laju konsumsi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan domestik bruto sepanjang 2023 mencapai 53,18 %. (Yetede)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyusul potensi perputaran ekonomi Lebaran 2024 mencapai Rp276,11 triliun. Potensi itu mengacu prediksi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran yang menembus 193,6 juta orang atau 71,7% dari total pupulasi penduduk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa koordinasi itu bertujuan memastikan kesiapan daerah dan destinasi wisata dalam menyambut libur Lebaran 2024. Dia telah menyampaikan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Mudik dan Hari Raya Idulfi tri 1445 H kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh pelaku usaha pariwisata. “Kemenparekraf akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenhub, Kemenkes, Kepolisian, dan Basarnas setempat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/4). Sandiaga mengungkapkan mayoritas wisatawan berasal dari daerah sekitar destinasi dan masyarakat intraprovinsi. Dia juga memperkirakan kepadatan aktivitas wisata akan dimulai pada H+1 Lebaran dan tingkat okupansi diprediksi lebih dari 80%, bahkan hingga menembus 100% di destinasi favorit. 

Deputi Bidang Kajian Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan potensi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai Rp276,11 triliun merupakan angka sementara Kemenparekraf 2024. Dia menegaskan potensi perputaran ekonomi itu diasumsikan meningkat sebesar 18% dibandingkan potensi perputaran ekonomi Lebaran 2023. Kemenparekraf mencatat tiga tujuan utama pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di antaranya adalah Jawa Tengah kurang lebih 61,6 juta orang, Jawa Timur 37,6 juta orang, dan Jawa Barat 32 juta orang. Selain itu, dia memperkirakan preferensi wisata masyarakat di antaranya wisata pantai atau danau, pusat kuliner, pegunungan atau agrowisata, taman rekreasi dan kebun binatang, serta pusat perbelanjaan. Berdasarkan kajian Lebaran yang dilakukan Kemenparekraf, Dessy menegaskan momentum Lebaran 2024 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5% pada kuartal I/2024 dan II/2024. Sementara itu, pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Chusmeru optimistis potensi perputaran ekonomi sektor parekraf menembus Rp276,11 triliun. Akan tetapi, Chusmeru memberikan sederet catatan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama libur Lebaran antara lain membatasi jumlah pengunjung di satu objek wisata untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat pengunjung membeludak dan perlunya pemantauan terhadap kemampuan sarana dan prasarana, utamanya pada wahana wisata.