Upaya KPK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus Rafael Alun Trisambodo sudah tepat. Aset yang terindikasi didapat dari hasil korupsi tidak boleh dibiarkan dinikmati oleh pelaku atau orang-orang dekatnya. Dalam putusan sidang banding pada 14 Maret lalu, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menguatkan mayoritas hukuman Rafael Alun. Bekas pejabat DJP Kemenkeu itu tetap dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis 14 tahun penjara tetap berlaku, juga denda Rp 500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 10 miliar.

Namun ada yang ganjil dalam putusan tersebut. Majelis hakim mengubah status barang bukti rumah di Simprug Golf, Jaksel, menjadi bukan milik Alun sehingga tidak boleh disita. Sudah semestinya KPK mengajukan kasasi atas putusan lancung tersebut. Sebab, rumah mewah seluas 765 meter persegi itu dibeli atas nama istri Alun. Maka, aset seharga Rp 5,75 miliar itu patut diduga menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang. Sudah lama praktik kotor menyembunyikan aset atas nama anggota keluarga lazim dipakai. Dalil itu bisa dipakai KPK untuk menempuh upaya kasasi.

Dalam memori kasasinya, tim jaksa KPK harus mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, termasuk bukti aliran dana pembelian rumah tersebut. Tujuannya agar harta hasil korupsi ini bisa disita lagi dan dikembalikan ke negara. Kasus Rafael Alun ini hanyalah puncak gunung es. Sudah menjadi rahasia umum, sejak era Orde Baru, banyak pejabat yang memiliki harta kekayaan fantastis dan tidak sesuai dengan gaji mereka. Keadaan ini tak segera diatasi sehingga makin memburuk. Instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditujukan untuk mengontrolnya sama sekali tak bertaji. (Yetede)

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak pandang bulu, kini mahasiswa yang berpendidikan, termasuk pimpinan kampus tempat mahasiswa itu berkuliah, turut menjadi korban lewat penipuan berkedok program magang Ferienjob, atau program kerja paruh waktu selama tiga bulan di Jerman. Berbungkus program magang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia teperdaya dan malah menjadi korban praktik penipuan serta TPPO. Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus dugaan TPPO dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke Jerman ini lewat laporan empat mahasiswa peserta program Ferienjob. Mereka mendatangi Kedutaan Republik Indonesia di Jerman.

Apa yang dialami dan terjadi selama program magang di Jerman ternyata sangat eksploitatif dan merugikan hak mahasiswa sebagai peserta program magang kerja. Berbeda dengan janji-janji manis yang disosialisasi agen penyalur, jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa peserta ini ternyata lebih banyak mengandalkan tenaga fisik atau jenis pekerjaan kasar. Alih-alih memperoleh kesempatan belajar dan menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah, para mahasiswa itu malah melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang keilmuan mereka di kampus. Mereka tak ubahnya seperti pekerja rendahan atau pekerja kasar yang hanya mengandalkan otot.

Kasus TPPO yang dialami para mahasiswa di Jerman ini perlu mendapat perhatian lebih karena di dalamnya sudah ada sejumlah hal yang terjadi. Pertama, dalam kasus ini telah terjadi proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan perekrutan, transportasi atau pengangkutan, transfer (alih tangan), serta penampungan dan penerimaan. Kedua, meski dalam proses rekrutmen tidak menggunakan ancaman, pemaksaaan, dan penculikan, dalam prosesnya telah terjadi praktik penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan korban. Ketiga, telah terjadi eksploitasi yang meliputi pemanfaatan mahasiswa dalam kerja yang menekan, setengah kerja paksa (fisik ataupun jasa), atau praktik-praktik menyerupai perbudakan, serta penghambaan (servitude). (Yetede)

Aturan pengelolaan benih bening lobster (BBL) memasuki babak baru. Pemerintah memutuskan harga terendah benur lobster Rp 8.500 di tingkat nelayan, yang tertuang pada Kepmen KP No 24 Tahun 2024 tentang patokan harga terendah benih lobster dan mulai berlaku pada 26 Maret 2024. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ragu aturan penetapan harga dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, para nelayan biasanya bergantung pada tengkulak agar hasil tangkapan dapat diserap pasar. “Para tengkulak yang bisa bermain harga,” katanya kepada Tempo, kemarin, 31 Maret 2024. Tengkulak mempunyai kemampuan modal sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dari nelayan.

Anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) NTB, Amin Abdullah, menuturkan hukum pasar berlaku dalam penentuan harga BBL. Dia mengatakan kini produksi benur terbatas, sementara permintaan di pasar cukup tinggi. aharga jual benur di Lombok mencapai Rp 20 ribu untuk BBL pasir dan Rp 25 ribu untuk BBL mutiara. Walhasil, penetapan harga batas bawah BBL tidak berpengaruh bagi nelayan penangkap benur. "Untuk saat ini, para pembeli, baik yang gelap maupun yang terang, sudah banyak yang menunggu," kata Amin. (Yetede)

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama menilai sebelum ataupun setelah pemilu kerap dimanfaatkan anggota DPR untuk merevisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam setiap revisi UU MD3, anggota Dewan lebih sering mengutak-atik komposisi pimpinan MPR dan DPR ataupun alat kelengkapannya. “Semua perubahan UU itu dilakukan hanya untuk memfasilitasi kehendak partai politik berkuasa,” kata Rizky pada 31 Maret 2024. Rizky mengatakan kursi pimpinan DPR dan MPR ataupun alat kelengkapannya sangat diminati karena strategis dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Karena itu, partai politik atau gabungan partai politik akan berusaha agar ketentuan dalam UU MD3 selalu menguntungkan kepentingannya.

Contohnya revisi UU MD3 pada 2018 dan 2019. Dalam perubahan ketiga pada 2018 itu, DPR menambahkan Pasal 427 D, yang salah satu isinya mengatur ketua DPR berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama di Senayan. Pada 2019, terjadi lagi perubahan UU MD3, tapi hanya khusus Pasal 15. Pasal ini, di antaranya, mengatur bahwa pimpinan MPR, baik ketua maupun wakil ketua, merupakan representasi dari wakil fraksi dan kelompok anggota DPD. Dengan ketentuan ini, semua fraksi di DPR mendapat jatah wakil ketua MPR. Agenda revisi UU MD3 kembali menggelinding setelah Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membuka peluang perubahan UU tersebut khususnya dalam memperebutkan posisi ketua DPR. Menurut dia, dinamika itu sangat tergantung pembicaraan antara ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres 2024, yang terdiri atas tujuh partai, dimana hanya empat partai politik yang mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2024, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, dengan 280 kursi dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029. Sekitar 300 kursi DPR lainnya akan dimiliki PDI P, Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Tanda-tanda revisi juga terlihat dengan masuknya perubahan keempat UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024. Tahun lalu, revisi keempat UU MD3 juga masuk Prolegnas Prioritas. Rizky Argama berharap DPR tak merevisi UU MD3 jika tujuannya hanya hendak mengutak-atik komposisi kursi pimpinan DPR dan MPR. Ia mengatakan agenda revisi undang-undang seharusnya lebih berfokus pada reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi parlemen. Arah revisi UU MD3 juga seharusnya menciptakan parlemen yang akuntabel. UU MD3 perlu memperketat pertanggung jawaban anggota ataupun fraksi berupa kewajiban penyusunan laporan tahunan kinerja. (Yetede)

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) merilis hasil kinerja positif pada 2023 dengan mencetak laba bersih konsolidasi setelah pajak tumbuh sebesar 213 % menjadi USD 100 juta atau Rp 1,58 triliun dibanding tahun sebelumnya USD 32 juta. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pendapatan operasional yang meningkat dibanding 2022.

“Keberhasilan kami dalam memperoleh prospek pertumbuhan baru telah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menghasilkan sumber pendapatan yang lebih stabil serta memberikan nilai tambah,” kata Dirut Barito Pacific Agus Pangestu dalam keterangan resminya, Minggu (31/3).

Indikator penopang pertumbuhan kinerja BRPT pada tahun buku 2023 terlihat dari bisnis perseoan di segmen panas bumi yang menghasilkan Ebitda konsolidasi tumbuh 28,8 % yoy menjadi USD 612 juta dibanding tahun sebelumnya USD 475 juta. Margin Ebitda juga menguat 614 basis poin menjadi 22,2 %.  (Yetede)

PT Bank Hibank Indonesia (Hibank) perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berhasil membukukan laba bersih senilai 130,18 miliar. Perolehan tersebut melesat 58,72 % dibandingkan laba bersih 2022 senilai Rp 82,02 miliar. Pertumbuhan yang tinggi tersebut didukung setelah proses akuisisi oleh BNI sehingga Hibank lebih ekspansif dalam meningkatkan kinerjanya, lantaran didukung oleh Induk.

Kredit yang disalurkan Hibank sepanjang 2023 sebesar Rp 6,02 triliun, meningkat 90.51 %. Hibank merupakan bank digital yang difokuskan untuk menyasar segmen UMKM. Dengan penyaluran kredit tersebut, total aset Hibank menjadi Rp 14,6 triliun, tumbuh 25,97 % (yoy) pada Desember 2023. (Yetede)

Ketika The Federal Reserve (The Fed) menyatakan rencana penurunan suku bunga acuan sebanyak tiga kali pada semester II-2024, banyak yang memprediksi rupiah akan menguat. Kapital inflow diperkirakan mengalir deras ke Indonesia. Selain itu hajatan politik yang berlangsung damai serta fundamental politik yang kuat akan membantu penguatan rupiah terhadap dolar AS. Namun dinamika isu moneter dalam sepekan justru membuat pelemahan rupiah.

Berdasar kurs Jisdor BI, kamis pecan lalu, rupiah melemah 0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sementara sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %. Nilai tukar rupiah terus turun terimbas kondisi pasar keuangan global, terutama di AS, dimana perekonomian global terutama AS membaik, berpeluang menurunkan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Sebenarnya sejak 2023 pemerintah sejak 2023 sudah memiliki jurus untuk menjaga rupiah tetap kokoh. Per 1 Desember 2023, pemerintah mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di Indonesia, namun implementasi kebijakan ini masih belum optimal, apalagi neraca perdagangan Indonesia belum membaik. Harapannya implementasi kebijakan DHE optimal sehingga dana ratusan triliun rupiah di luar negeri bisa masuk Indonesia. Hal lain adalah menggenjot investasi asing, dengan memberi karpet merah pada investor asing. Semuanya harus dilakukan agar nilai tukar rupiah stabil dan terjaga. (Yetede)

Pemerintah berencana memberikan potongan tarif untuk ruas tol tertentu di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran 2024. Anggota BPTJ (Badan Pengatur Jalan Tol) dari unsur masyarakat, Tulus Abadi mengatakan, potongan tarif tol atau diskon merupakan kompetensi badan usaha jalan tol (BUJT).

Namun begitu pihak asosiasi tol telah bersurat ke menteri PUPr, menginformasikan aka nada diskon tarif tol dengan besaran maksimum 20 %,” kata Tulus di Jakarta, Minggu (31/03). Tulus mengungkapkan belum ada informasi resmi dari BPTJ, namun dia memastikan akan ada diskon tarif tol dengan besaran maksimal 20 % untuk ruas tol Jawa. (Yetede)

Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourneybersama anak usahanya siap memeberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik dan juga wisatawan yang akan merayakan Hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Direktur Pemasaran dan Program InJourney Group, Maya Watono mengatakan, Seluruh anggota InJourney Group mulai dari airport, airport service, retail, hospitality hingga pengelolaan destinasi pariwisata telah mempersiapkan sebaik-baiknya berbagai fasilitas dan layanan untuk masyarakat,” kata Maya di Jakarta, Jumat (29/3).

Berdasarkan proyeksi InJourney Airport, pada lebaran 2024, sebanyak 7,9 juta penumpang diperkirakan beragkat melalui 58.000 penerbangan di 35 bandara InJourney Airports. Jumlah Penumpang dipresiksi meningkat 10 %, sementara jumlah penerbangan naik 7 %. Pada bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I dan II, diperkirakan puncak arus mudik pada 5 April dan puncak arus balik pada 14 April 2024. (Yetede)

Total nilai pendapatan/pasar/omzet komputer yang didesain untuk penggunaan harian disatu tempat/meja (personal komputer/PC deskstop) Di Indonesia diperkirakan mencapai USD 961,87 juta pada 2028 dari tahun 2023 masih US$ 861,99 juta. Nilainya meningkat US$ 99,9 juta atau bertumbuh 11,59 % dalam lima tahun kedepan. Atau tumbuh dan rata-rata 2,22% setiap tahun (compound growth rate/CAGR).

Data pasar computer desktop dari Statista,lembaga konsultan dan riset global untuk berbagai industri tersebut tidak memasukkan laptop dan notebook. “Makin populernya perangkat laptop dan selular yang bisa dibawa kemana-mana mengakibatkan permintaan PC di Indonesia menurun,” ungkap Departemen Riset Statita, Minggu (31/3). (Yetede)