Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan divonis pidana penjara 6 tahun atas kasus suap penanganan perkara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutut penjara 13 tahun. Hasbi langsung mengajukan upaya banding. Majelis Hakim menyatakan Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, pada pengurusan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Toni Irfan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (3/4). Selain vonis bui, hakim MA itu turut dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp3,8 miliar subsider satu tahun kurungan. 

Sementara itu, keadaan meringankan bagi Hasbi adalah belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap sopan selama persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa pengabdian Hasbi selama 31 tahun sebelum memutus perkara suap yang menjeratnya. Sementara itu, Hasbi menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim. “Terima kasih Yang Mulia, terima kasih juga kepada JPU. Karena waktunya terdesak, sudah mau masuk liburan, maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding,” katanya. Sementara itu, pihak jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis yang dibacakan hakim.

Ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 belum diperlukan karena belum terjadi tindak pidana. Marsudi Wahyu Kisworo, ahli yang dihadirkan KPU menyampaikan bahwa tidak ada bukti terjadinya fraud yang disebabkan oleh Sirekap karena merupakan aplikasi yang dilatih pengembang (developer). Hal itu disampaikan saat merespons pernyataan Anggota Tim Hukum Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto yang menyebtukan bahwa telah terjadi fraud atas selisih suara di Sirekap, sehingga patut dilakukan audit forensik. “Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah dengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah adanya mens rea [niat buruk], ada niat di situ. 

Nah, sementara yang mengonversi gambar menjadi angka itu kansoftware, aplikasi, sistem sebuah aplikasi,” katanya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/4). “Nanti bisa ditanya pada developer, ditrainingnya dengan [membaca] tulisan tangan berapa banyak, biasanya ribuan tulisan tangan. Tetapi, biarpun ditraining dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan,” lanjutnya. Menurut Marsudi, audit forensik belum perlu dilakukan karena, belum terdapat bukti absah telah terjadi tindak pidana. Di sisi lain, Analis Keamanan Tim Pengembang Sirekap, Yudis-tira Dwi Wardhana Asnar, yang merupakan ahli yang dihadirkan KPU, menjelaskan bahwa Sirekap diaudit oleh dua lembaga negara, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan melakukan technical assessment. Saksi yang dihadirkan KPU RI Andre Putra Hermawan meyakini Sirekap tidak bisa diserang virus, berisi perangkat lunak berbahaya (malware), maupun memiliki versi bajakan. 

Sementara itu, ketua tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan ditolak MK. Pasalnya, kubu Anies-Muhaimin mendalilkan bahwa aplikasi Sirekap milik KPU digunakan sebagai alat bantu kecurangan pilpres. Yusril menyebut bahwa KPU justru menggunakan penghitungan secara manual dalam menetapkan hasil pemungutan suara. Pada perkembangan lain, Presiden Joko Widodo mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Presiden mempersilakan MK memanggil para menteri tersebut untuk menggali informasi yang diperlukan dalam sidang sengketa Pilpres yang tengah berlangsung. Bahkan, dia menekankan siapa pun yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional. Sekadar informasi, keempat menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Para menteri tersebut memastikan bakal hadir dalam sidang di MK besok.

Emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel membukukan pertumbuhan laba bersih pada 2023 sejalan dengan pendapatan yang melonjak signifikan. Di sisi lain, ekspansi fasilitas pengolahan nikel NCKL terus berlanjut. Sepanjang 2023, pendapatan NCKL melonjak 149,35% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp23,85 triliun dari Rp9,56 triliun pada 2022. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tersebut terdiri atas pengolahan nikel sebesar Rp20,76 triliun serta pendapatan dari penambangan nikel sebesar Rp3,09 triliun. Kontrak pelanggan yang lebih dari 10% dari pendapatan adalah Lygend Resources & Technology Co., Ltd., Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., dan Glencore International AG. Pendapatan itu berasal dari penjualan bijih nikel sebanyak 15,38 juta wet metric ton (wmt) yang mencakup saprolit sebanyak 6,30 juta wmt dan limonit sebanyak 9,08 juta wmt sepanjang 2023. 

Selain itu, NCKL juga membukukan peningkatan produksi feronikel sebesar 300% YoY menjadi 101.538 ton pada 2023 dan kenaikan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50% YoY menjadi 63.654 ton pada 2023. Roy Arman Arfandy, Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, mengatakan Harita Nickel tetap berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023. Di sisi pengolahan nikel, pertumbuhan NCKL turut didorong oleh peningkatan volume dari smelter baru PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang menghasilkan feronikel dan lini produksi tambahan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.

Ketersediaan lahan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menjadi salah satu tantangan besar yang berisiko menahan laju produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah ini di masa mendatang. Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Koordinator Proyek Land4Lives Andree Ekadinata mengatakan bahwa kondisi Sumsel dengan seperlima pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memang erat kaitannya dengan ketersediaan lahan. Dia menjelaskan bahwa kondisi lahan saat ini tidak sama dengan dulu di mana ketersediaannya semakin menyempit. “Kuncinya yakni membangun sinergi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, serta upaya untuk meningkatkan produktivitas sehingga setiap jengkal lahan memberikan produksi yang bermanfaat,” jelasnya, Rabu (3/4). Menurutnya, salah satu solusi yang juga bisa diterapkan untuk mengatasi persoalan lahan yakni penerapan agroforestri di mana bisa memadukan berbagai spesies di satu lahan. Dia menambahkan bahwa beberapa persoalan yang juga perlu diperhatikan sejalan dengan strategi pembangunan Sumsel 20 tahun ke depan diantaranya ketahanan pangan, pengelolaan ekosistem gambut, serta isu kesetaraan gender. Penjabat (Pj.) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menambahkan perekonomian wilayah ini masih mampu tumbuh stabil di kisaran 5% pada saat Covid-19. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa beberapa capaian dari indikator makro juga menunjukkan tren yang positif.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan fenomena La Nina bisa menurunkan produksi perikanan tangkap di Tanah Air lantaran perubahan dalam pola migrasi ikan dan kondisi laut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu menyampaikan bahwa dampak La Nina terhadap sektor perikanan dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografi snya. Dia memberikan contoh spesies oceanik yang berada di area sempit seperti selat atau teluk, dengan pengaruh daratan akan lebih dominan seperti ikan Lemuru di Selat Bali. 

“Pengaruhnya tentu bisa mengakibatkan beberapa spesies oceanik lebih susah ditangkap,” katanya kepada Bisnis, Rabu (3/4). Secara umum, dia menuturkan fenomena La Nina dapat meningkatkan suhu permukaan laut yang dapat menghasilkan aliran yang lebih kuat di lautan. Fenomena La Nina yang ditandai dengan tingginya curah hujan membuat asupan air tawar ke laut meningkat dan salinitas di permukaan atau dekat pantai menurun. Di sisi lain, potensi penurunan produksi dapat berkisar antara beberapa persen hingga lebih signifikan, tergantung pada tingkat keparahan fenomena La Nina dan kondisi spesifi k di perairan Indonesia. Namun, Haeru belum bisa memastikan persentase penurunannya mengingat belum ada riset mendapat terkait hal ini di Indonesia. “Tanpa data yang lebih spesifi k, sulit untuk memberikan perkiraan persentase penurunan produksi,” ujarnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengizinkan sejumlah gerai Pertamina Shop atau Pertashop untuk menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite agar bisa meningkatkan margin dari pemilik usaha tersebut di daerah. Saleh Abdurrahman, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan pemberian izin penjualan Pertalite kepada sejumlah Pertashop masih dalam tahap uji coba. Hal itu merespons keluhan pemilik Pertashop yang kesulitan menjual Pertamax series di daerah, karena kalah bersaing dengan SPBU. Saleh bercerita, saat ini izin penjualan Pertalite baru diberikan kepada beberapa Pertashop di Jawa. 

Alasannya, kesadaran penggunaan BBM berkualitas di Jawa relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara terpisah, PT Pertamina (Persero) sempat menyatakan membuka kemungkinan untuk memberikan izin penjualan Pertalite kepada seluruh Pertashop. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, kemungkinan izin penjualan Pertalite itu bakal menyasar pasar yang ada di luar Pulau Jawa. Hal itu sekaligus menyukseskan program BBM 1 harga yang digagas oleh pemerintah. Kemungkinan itu disampaikan Riva menyusul pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VI DPR Jon Erizal ihwal rencana Pertamina untuk melibatkan Pertashop dalam menjual BBM subsidi tersebut.

Pemerintah kembang kempis memikirkan pasokan gas untuk industri di dalam negeri pada periode 2025—2026, seiring dengan capaian lifting nasional yang tidak kunjung memberikan kabar bahagia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pasokan gas dari hulu relatif pas-pasan untuk kebutuhan dalam negeri pada periode 2025—2026. Hingga kini, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah mencapai 68,2% dari total produksi nasional. Artinya, sekira 3.745 BBtud gas bumi dari 5.494 BBtud gas yang diproduksi dimanfaatkan di dalam negeri, sedangkan 1.749 BBtud sisanya dilepas ke pasar ekspor. Dari jumlah gas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri tersebut, 1.515,8 BBtud di antaranya digunakan oleh industri. “Perlu kita sadari sampai dengan 2 tahun ke depan atau 2025—2026 itu [kondisinya] tidak mudah, masih sulit bernapas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun bisa [memenuhi], tapi hanya sekadar pas,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Komisi VII DPR, Rabu (3/4). Tutuka pun menjelaskan bahwa alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri telah dialirkan kepada 265 perusahaan, dengan volume sekitar 41% dari keseluruhan produksi nasional. Selain itu, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. 

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud. Untuk memastikan seluruh industri mendapatkan pasokan gas bumi yang memadai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah mengevaluasi realisasi capaian program jangka panjang atau long term plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12.000 juta kaki kubik per hari gas (MMscfd). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa lembagannya bakal memundurkan target jangka panjang itu 2—3 tahun lebih lambat dari target LTP yang ditenggat pada 2030. Alasannya, realisasi lifting migas yang disusun pada 2019 itu terdampak oleh pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan cukup banyak impak positif dari pemanfaatan HGBT terhadap sektor pupuk selama 3 tahun terakhir, meski masih ditemui kendala dari sisi pemenuhan alokasinya. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa harga gas murah untuk industri yang berlaku sejak 2020 mampu menghemat biaya subsidi pupuk secara signifikan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menilai, multiplier effect manufaktur terhadap perekonomian bakal makin tinggi apabila industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, sehingga bisa mendongkrak daya saingnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Tak hanya itu, hingga 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibandingkan dengan 2019. Bahkan, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca yang sebesar Rp225 triliun. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat bahwa program harga gas murah itu justru membuat kemampuan finansial atau arus kas dari badan usaha usaha hilir gas terkontraksi untuk berinvestasi lebih masif pada infrastruktur midstream gas.

Ketika berbicara soal investasi, siapa tak kenal yang satu ini. Sebagai instrumen investasi yang digemari lintas generasi, emas terus dilirik dari waktu ke waktu. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai peristiwa geopolitik global, emas masih menjadi salah satu alat investasi yang menguat di tahun 2023. Institusi keuangan J.P. Morgan Chase & Co bahkan mencatat, harga emas global menyentuh titik tertingginya di kisaran 2.135,39 dolar AS per ons pada Desember kemarin, dan meski diprediksi turun dalam waktu dekat, harga emas akan terus naik ke level tertinggi baru di akhir tahun dengan perkiraan puncaknya pada tahun 2025 mendatang. Meski tren harga emas meningkat, data World Gold Council juga menunjukkan permintaan emas yang cukup baik pada kuartal keempat 2023 yang mencapai 1.150 ton, naik 8% di atas rata-rata setiap 5 tahun. 

Sebagai sarana investasi jangka panjang minim risiko, emas memang menawarkan berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri. Pertama, tren harga emas yang cukup stabil bahkan cenderung meningkat membuatnya menjadi alat lindung nilai yang efektif untuk menjaga nilai kekayaan. Emas juga sebagai “safe haven” memiliki daya tahan yang baik di tengah inflasi dan tidak memiliki kaitan dengan portofolio investasi lain, sehingga dapat menghindari risiko kerugian penurunan nilai aset.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital, sektor perbankan harus terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial yang serba cepat, praktis, dan dinamis. Apalagi berdasarkan data Indonesia Fintech Trends - Second Semester of 2023 dari Jakpat, saat ini digital payment telah begitu banyak digunakan, bahkan hingga lebih dari 85% untuk beragam transaksi offline dan online. Kebutuhan akan layanan digital yang terus tumbuh ini turut mendorong konsep investasi emas berevolusi menjadi lebih modern dan mudah dijangkau melalui emas digital. Sesuai dengan sebutannya, emas digital merupakan sebuah layanan investasi emas dengan jaminan kadar kemurnian 24 karat yang dapat dilakukan lewat proses transaksi secara digital, baik untuk pembelian, penjualan, maupun penyimpanan, dengan dukungan layanan fitur mobile banking yang cerdas, mudah, dan aman. Selain itu, jika melihat data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi atau rasio penduduk yang telah terkoneksi dengan internet di tahun 2024 mencapai 79,5% yang didominasi oleh dua generasi, yaitu Gen Z dan Milenial. 

Laporan Indonesia Digital Economic and Financial Outlook 2024 dari Populix juga mencatat, sebanyak 64% dari generasi Gen Z dan Milenial menggunakan layanan pembayaran online, di mana mobile banking, QRIS dan dompet digital masih menjadi favorit. Tingginya penggunaan internet dan platform digital tersebut turut memperluas jangkauan pasar investasi emas, termasuk di kalangan generasi Milenial dan Gen Z yang memiliki kedekatan dengan segala sesuatu yang bersifat online. Lewat kehadiran emas digital, masyarakat mempunyai pilihan instrumen investasi masa kini untuk merencanakan finansial masa depan. Selain mudah dijangkau, dengan dukungan layanan mobile banking yang cerdas, berinvestasi dapat dilakukan dalam satu genggaman. Emas digital bisa menjadi jawaban atas kebutuhan keuangan modern yang aman, mudah, dan nyaman yang dapat membantu masyarakat mencapai target finansial di masa mendatang.

Bank Indonesia mencatat perolehan Term Deposit (TD) valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar US$1,95 miliar hingga 20 Maret 2024. Sementara itu, jumlah perusahaan yang sudah menempatkan DHE di dalam negeri melalui instrumen tersebut mencapai 160 eksportir hingga Februari 2024. Adapun, pengertian devisa hasil ekspor (DHE) SDA, berdasarkan PMK No. 73/2023, adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional sebagai hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam tersebut mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang ditekan pada 12 Juli 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Berdasarkan PP tersebut, DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu. Masalah DHE ini sejatinya sudah menjadi rahasia umum sejak lama di kalangan eksportir di mana DHE disimpan di luar negeri, terutama di Singapura. Hal itu terjadi lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas, yang tidak melarang warganya menyimpan DHE di luar negeri. Persoalannya lagi-lagi kembali kepada komitmen dunia usaha. Pasalnya, pemerintah dihadapkan pada realisasi kondisi dilematis soal kebijakan DHE SDA, di mana jumlah perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut terus meningkat dan berakibat pada sanksi pemblokiran atau penghentian layanan ekspor. 

Di sisi lain, dunia usaha tentu juga realistis, di mana bank asing, misalnya, memberikan suku bunga deposito yang lebih menarik daripada bank lokal. Wajar jika kemudian DHE masih ada yang parkir di luar. Data Bea Cukai mencatat, jumlah perusahaan atau eksportir yang dikenai sanksi pemblokiran naik, dari 7 eksportir pada Februari menjadi 23 pada Maret 2024. Sementara itu, apabila pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat, eksportir makin kelabakan sehingga tak mampu memenuhi ketentuan itu sehingga berisiko makin banyaknya perusahaan yang tidak dapat menjalankan ekspor. Di sisi lain, urgensi untuk mengoptimalkan fungsi DHE sangat tinggi lantaran rupiah terus bergerak ke bawah akibat tersengat sentimen global. Sepanjang devisa ekspor banyak yang diparkir ke luar negeri, maka tekanan terhadap rupiah makin berat.

PT Bank CIMB Niaga Tbk memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih pada 2023 yang mencapai Rp6,17 triliun. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan selambatnya 30 hari kalender setelah keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlaku. Sisa laba bersih tahun buku 2023 setelah dikurangi pembagian dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi CIMB Niaga dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. Sebelumnya, dari laporan keuangan perseroan, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0% dan 89,3%. 

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun per 31 Desember 2023, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, RUPST juga mengangkat kembali 3 anggota Direksi dan 2 anggota Dewan Komisaris serta mengangkat 1 Komisaris Independen baru. Pada jajaran pengawas, RUPST sepakat mengangkat kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) CIMB Niaga dan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris CIMB Niaga. RUPST juga menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan kepada OJK pada 20 November 2023. Selain keputusan-keputusan di atas, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lain seperti pembelian kembali saham perseroan dan rencana pengalihannya serta perubahan anggaran dasar perseroan.