Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengizinkan sejumlah gerai Pertamina Shop atau Pertashop untuk menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite agar bisa meningkatkan margin dari pemilik usaha tersebut di daerah. Saleh Abdurrahman, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan pemberian izin penjualan Pertalite kepada sejumlah Pertashop masih dalam tahap uji coba. Hal itu merespons keluhan pemilik Pertashop yang kesulitan menjual Pertamax series di daerah, karena kalah bersaing dengan SPBU. Saleh bercerita, saat ini izin penjualan Pertalite baru diberikan kepada beberapa Pertashop di Jawa. 

Alasannya, kesadaran penggunaan BBM berkualitas di Jawa relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara terpisah, PT Pertamina (Persero) sempat menyatakan membuka kemungkinan untuk memberikan izin penjualan Pertalite kepada seluruh Pertashop. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, kemungkinan izin penjualan Pertalite itu bakal menyasar pasar yang ada di luar Pulau Jawa. Hal itu sekaligus menyukseskan program BBM 1 harga yang digagas oleh pemerintah. Kemungkinan itu disampaikan Riva menyusul pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VI DPR Jon Erizal ihwal rencana Pertamina untuk melibatkan Pertashop dalam menjual BBM subsidi tersebut.

Pemerintah kembang kempis memikirkan pasokan gas untuk industri di dalam negeri pada periode 2025—2026, seiring dengan capaian lifting nasional yang tidak kunjung memberikan kabar bahagia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pasokan gas dari hulu relatif pas-pasan untuk kebutuhan dalam negeri pada periode 2025—2026. Hingga kini, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah mencapai 68,2% dari total produksi nasional. Artinya, sekira 3.745 BBtud gas bumi dari 5.494 BBtud gas yang diproduksi dimanfaatkan di dalam negeri, sedangkan 1.749 BBtud sisanya dilepas ke pasar ekspor. Dari jumlah gas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri tersebut, 1.515,8 BBtud di antaranya digunakan oleh industri. “Perlu kita sadari sampai dengan 2 tahun ke depan atau 2025—2026 itu [kondisinya] tidak mudah, masih sulit bernapas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun bisa [memenuhi], tapi hanya sekadar pas,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Komisi VII DPR, Rabu (3/4). Tutuka pun menjelaskan bahwa alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri telah dialirkan kepada 265 perusahaan, dengan volume sekitar 41% dari keseluruhan produksi nasional. Selain itu, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. 

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud. Untuk memastikan seluruh industri mendapatkan pasokan gas bumi yang memadai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah mengevaluasi realisasi capaian program jangka panjang atau long term plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12.000 juta kaki kubik per hari gas (MMscfd). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa lembagannya bakal memundurkan target jangka panjang itu 2—3 tahun lebih lambat dari target LTP yang ditenggat pada 2030. Alasannya, realisasi lifting migas yang disusun pada 2019 itu terdampak oleh pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan cukup banyak impak positif dari pemanfaatan HGBT terhadap sektor pupuk selama 3 tahun terakhir, meski masih ditemui kendala dari sisi pemenuhan alokasinya. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa harga gas murah untuk industri yang berlaku sejak 2020 mampu menghemat biaya subsidi pupuk secara signifikan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menilai, multiplier effect manufaktur terhadap perekonomian bakal makin tinggi apabila industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, sehingga bisa mendongkrak daya saingnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Tak hanya itu, hingga 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibandingkan dengan 2019. Bahkan, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca yang sebesar Rp225 triliun. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat bahwa program harga gas murah itu justru membuat kemampuan finansial atau arus kas dari badan usaha usaha hilir gas terkontraksi untuk berinvestasi lebih masif pada infrastruktur midstream gas.

Ketika berbicara soal investasi, siapa tak kenal yang satu ini. Sebagai instrumen investasi yang digemari lintas generasi, emas terus dilirik dari waktu ke waktu. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai peristiwa geopolitik global, emas masih menjadi salah satu alat investasi yang menguat di tahun 2023. Institusi keuangan J.P. Morgan Chase & Co bahkan mencatat, harga emas global menyentuh titik tertingginya di kisaran 2.135,39 dolar AS per ons pada Desember kemarin, dan meski diprediksi turun dalam waktu dekat, harga emas akan terus naik ke level tertinggi baru di akhir tahun dengan perkiraan puncaknya pada tahun 2025 mendatang. Meski tren harga emas meningkat, data World Gold Council juga menunjukkan permintaan emas yang cukup baik pada kuartal keempat 2023 yang mencapai 1.150 ton, naik 8% di atas rata-rata setiap 5 tahun. 

Sebagai sarana investasi jangka panjang minim risiko, emas memang menawarkan berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri. Pertama, tren harga emas yang cukup stabil bahkan cenderung meningkat membuatnya menjadi alat lindung nilai yang efektif untuk menjaga nilai kekayaan. Emas juga sebagai “safe haven” memiliki daya tahan yang baik di tengah inflasi dan tidak memiliki kaitan dengan portofolio investasi lain, sehingga dapat menghindari risiko kerugian penurunan nilai aset.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital, sektor perbankan harus terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial yang serba cepat, praktis, dan dinamis. Apalagi berdasarkan data Indonesia Fintech Trends - Second Semester of 2023 dari Jakpat, saat ini digital payment telah begitu banyak digunakan, bahkan hingga lebih dari 85% untuk beragam transaksi offline dan online. Kebutuhan akan layanan digital yang terus tumbuh ini turut mendorong konsep investasi emas berevolusi menjadi lebih modern dan mudah dijangkau melalui emas digital. Sesuai dengan sebutannya, emas digital merupakan sebuah layanan investasi emas dengan jaminan kadar kemurnian 24 karat yang dapat dilakukan lewat proses transaksi secara digital, baik untuk pembelian, penjualan, maupun penyimpanan, dengan dukungan layanan fitur mobile banking yang cerdas, mudah, dan aman. Selain itu, jika melihat data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi atau rasio penduduk yang telah terkoneksi dengan internet di tahun 2024 mencapai 79,5% yang didominasi oleh dua generasi, yaitu Gen Z dan Milenial. 

Laporan Indonesia Digital Economic and Financial Outlook 2024 dari Populix juga mencatat, sebanyak 64% dari generasi Gen Z dan Milenial menggunakan layanan pembayaran online, di mana mobile banking, QRIS dan dompet digital masih menjadi favorit. Tingginya penggunaan internet dan platform digital tersebut turut memperluas jangkauan pasar investasi emas, termasuk di kalangan generasi Milenial dan Gen Z yang memiliki kedekatan dengan segala sesuatu yang bersifat online. Lewat kehadiran emas digital, masyarakat mempunyai pilihan instrumen investasi masa kini untuk merencanakan finansial masa depan. Selain mudah dijangkau, dengan dukungan layanan mobile banking yang cerdas, berinvestasi dapat dilakukan dalam satu genggaman. Emas digital bisa menjadi jawaban atas kebutuhan keuangan modern yang aman, mudah, dan nyaman yang dapat membantu masyarakat mencapai target finansial di masa mendatang.

Bank Indonesia mencatat perolehan Term Deposit (TD) valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar US$1,95 miliar hingga 20 Maret 2024. Sementara itu, jumlah perusahaan yang sudah menempatkan DHE di dalam negeri melalui instrumen tersebut mencapai 160 eksportir hingga Februari 2024. Adapun, pengertian devisa hasil ekspor (DHE) SDA, berdasarkan PMK No. 73/2023, adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional sebagai hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam tersebut mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang ditekan pada 12 Juli 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Berdasarkan PP tersebut, DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu. Masalah DHE ini sejatinya sudah menjadi rahasia umum sejak lama di kalangan eksportir di mana DHE disimpan di luar negeri, terutama di Singapura. Hal itu terjadi lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas, yang tidak melarang warganya menyimpan DHE di luar negeri. Persoalannya lagi-lagi kembali kepada komitmen dunia usaha. Pasalnya, pemerintah dihadapkan pada realisasi kondisi dilematis soal kebijakan DHE SDA, di mana jumlah perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut terus meningkat dan berakibat pada sanksi pemblokiran atau penghentian layanan ekspor. 

Di sisi lain, dunia usaha tentu juga realistis, di mana bank asing, misalnya, memberikan suku bunga deposito yang lebih menarik daripada bank lokal. Wajar jika kemudian DHE masih ada yang parkir di luar. Data Bea Cukai mencatat, jumlah perusahaan atau eksportir yang dikenai sanksi pemblokiran naik, dari 7 eksportir pada Februari menjadi 23 pada Maret 2024. Sementara itu, apabila pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat, eksportir makin kelabakan sehingga tak mampu memenuhi ketentuan itu sehingga berisiko makin banyaknya perusahaan yang tidak dapat menjalankan ekspor. Di sisi lain, urgensi untuk mengoptimalkan fungsi DHE sangat tinggi lantaran rupiah terus bergerak ke bawah akibat tersengat sentimen global. Sepanjang devisa ekspor banyak yang diparkir ke luar negeri, maka tekanan terhadap rupiah makin berat.

PT Bank CIMB Niaga Tbk memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih pada 2023 yang mencapai Rp6,17 triliun. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan selambatnya 30 hari kalender setelah keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlaku. Sisa laba bersih tahun buku 2023 setelah dikurangi pembagian dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi CIMB Niaga dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. Sebelumnya, dari laporan keuangan perseroan, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0% dan 89,3%. 

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun per 31 Desember 2023, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, RUPST juga mengangkat kembali 3 anggota Direksi dan 2 anggota Dewan Komisaris serta mengangkat 1 Komisaris Independen baru. Pada jajaran pengawas, RUPST sepakat mengangkat kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) CIMB Niaga dan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris CIMB Niaga. RUPST juga menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan kepada OJK pada 20 November 2023. Selain keputusan-keputusan di atas, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lain seperti pembelian kembali saham perseroan dan rencana pengalihannya serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Aturan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri atau Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sumber daya alam (SDA) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023, memang telah membantu menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa. Hal itu dapat dilihat dari realisasi tinggi penempatan DHE selama Agustus—Desember 2023, dan pada tahun ini per 20 Februari mencapai US$1,95 miliar. Namun, pemerintah juga berada pada posisi dilematis. Musababnya, masih ada saja pengusaha atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan soal penempatan DHE tersebut. Parahnya, jumlahnya sempat mengalami kenaikan yakni dari 7 eksportir pada Februari 2024 menjadi 16 eksportir pada 25 Maret, dan per 1 April berkurang menjadi 11 eksportir. Perusahaan pelanggar itu pun telah dikenai sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan ekspor yang dieksekusi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas rekomendasi Bank Indonesia (BI). Posisi dilematis itu muncul dari sanksi berupa penghentian layanan ekspor yang makin menggerus aktivitas ekspor nasional. Apalagi, surplus neraca perdagangan terus menyusut. Adapun, kalangan pelaku usaha memandang strategi yang bisa menarik minat eksportir untuk mematuhi ketentuan DHE tanpa mengorbankan neraca perdagangan adalah dengan menyajikan insentif menarik. Sayangnya, sampai saat ini insentif fiskal yang dijanjikan tak kunjung datang. Alhasil, ada aksi saling tunggu di kalangan eksportir yang sejatinya merugikan perekonomian nasional. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menjelaskan hingga kemarin, Rabu (3/4), posisi TD Valas DHE mencapai US$1,99 miliar dan diikuti oleh 85 nasabah. "Itu terdiri dari 85 nasabah dan 16 bank," katanya kepada Bisnis.

Mengacu pada data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, dari 23 eksportir bandel yang tercatat pada 1 April 2024, sebanyak 12 di antaranya telah patuh sehingga tersisa 11 eksportir yang masih dikenai pemblokiran layanan ekspor. Adapun, pencabutan blokir ekspor tersebut bisa dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, soal pemasukan blokir dicabut apabila eksportir sudah memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan di Indonesia. Kedua, soal penempatan pencabutan blokir layanan ekspor akan dilakukan apabila eksportir telah menempatkan minimal 30% DHE ke rekening khusus selama 3 bulan. Dalam konteks ini, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, enggan memberikan banyak komentar soal upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, kalangan eksportir meminta pemerintah untuk merumuskan jalan tengah agar kebijakan DHE tidak memberatkan, lebih menarik, serta tetap mendukung optimalisasi ekspor.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, berharap pemerintah tidak selayaknya memblokir perusahaan. Sebaliknya, pemerintah harus mencarikan jalan keluar yang solutif. "Kalau di blokir efeknya negatif untuk ekspor," katanya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda sehingga tidak semua mampu menahan devisa ekspornya hingga 3 bulan. Ketua Umum Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengusulkan agar pemerintah memberikan kelelulasaan bagi eksportir dalam mengelola DHE. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan pemerintah untuk mengimprovisasi skema insentif sehingga kemudahan yang diberikan tidak menambah beban fiskal. Salah satunya dengan menyediakan dana darurat yang bersumber dari masing-masing eksportir. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan hal yang perlu disempurnakan adalah penerapan DHE bagi perusahaan yang membutuhkan valas dalam pembelian input produksi.

Kelompok Tani Kampung Bayam Madani memprotes penangkapan Muhammad Furqon terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakut. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pengelola kampung yang disebut Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium, menyerahkan proses hukum ke Polres Metro Jakut. Polisi menangkap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Furqon, Selasa (2/4). Istri Furqon, Munjiah, menyaksikan penangkapan suaminya. Munjiah sempat dibawa ke kantor polisi dan dipulangkan pada pukul 22.00. Penangkapan ini tak lepas dari polemik antara warga Kampung Bayam dan Jakarta Propertindo.

Puncaknya, Jakarta Propertindo melaporkan empat warga, termasuk Furqon, ke Polres Metro Jakut karena dianggap telah menerobos masuk ke kawasan pekarangan rumah susun. ”Polisi masuk ke dalam rumah dan menangkap Furqon. Saya juga dibawa,” kata Munjiah, Rabu (3/4). Munjiah menanyakan alasan penangkapan tersebut dan polisi menjawab jika nanti akan dijelaskan di kantor polisi. Dia menyayangkan penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan Furqon diperlakukan bak seorang teroris. ”Sampai saat ini belum pernah ada mediasi dan belum ada solusi yang tepat serta tidak ada mediasi yang obyektif dan netral yang berpihak kepada warga,” kata Munjiah.

Pendamping warga Kampung Bayam, Yusron, menambahkan, ”Yang terjadi, laporan naik tingkat ke penyidikan hingga status saksi menjadi tersangka dan yang menjadi tersangka hanya Furqon,” kata Yusron. Menurut dia, Furqon menolak surat pemanggilan karena penyelidikan tidak disertai bukti yang cukup. Akhirnya,Furqon dijemput paksa Selasa malam. ”Kami memandang tindakan kepolisian ini sudah melampaui batas prosedur maupun sisi kemanusiaan atas nama Pemprov DKI Jakarta,” kata Yusron.

Atas polemik yang terjadi, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun baru di Tanjung Priok, Jakut, bagi warga Kampung Bayam. Pembangunan ditargetkan mulai Januari 2025 dan tuntas akhir 2025. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Rabu (24/1), menyampaikan rencana pembangunan rusun baru di Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 150-200 unit hunian. Rusun tersebut ditujukan bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam, sebagai solusi terbaik yang bisa diberikan pemerintah untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam. Namun, pemerintah belum menyosialisasikan pembangunan rusun baru kepada warga. (Yoga)

Belasan keranjang plastik berisi salak busuk dibuang ke sungai dari tepian Jembatan Sendang Kamulyan, Banjarnegara, Jateng, Kamis (28/3). Video dengan narasi ”salak tidak ada harganya” itu viral. Salak itu dibuang di Desa Talunamba, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Menurut Pardi, distributor yang membuang salak, buah itu sudah terlalu lama di gudang dan membusuk. ”Sudah empat hari di gudang, semua itu sudah busuk, ada 15 ton salak dibuang,” kata Pardi saat ditemui di Madukara, Banjarnegara, Rabu (3/4). Menurut Pardi, salak terlalu lama di gudang karena sepi permintaan atau pembeli. Biasanya ia bisa menerima 10-15 ton salak per hari dari sekitar 50 petani di Desa Talunamba. Salak itu langsung dikirim ke pasar-pasar di Bandung dan Karawang (Jabar) serta Lamongan (Jatim). 

Tapi, pekan itu, salak di pasar tersebut masih banyak sehingga pedagang belum bersedia menerima pasokan baru. ”Salak tak laku. Permintaan pasar sedikit. Di gudang banyak banget. Ini faktor terlalu banyak buah, ada duku, manggis, dan rambutan,” ujarnya. Harga salak saat normal, kata Pardi, berkisar Rp 4.500-Rp 5.000 per kg untuk kualitas bagus atau besar. Namun, saat ini harganya hanya Rp 2.000 per kg. Sementara untuk salak ukuran kecil, yang harganya sekitar Rp 1.500 per kg saat normal, kini hanya Rp 500 per kg. Kendati telah membuang 15 ton salak, Pardi masih menerima dan menjual salak meski permintaan dan harganya rendah. Jika biasanya dapat permintaan sampai 20 ton, kini hanya sekitar 5 ton per hari.

”Ini memang sengaja tak dipanen karena harganya murah, sekarang Rp 1.000 per kg. Padahal, biasanya lebih dari Rp 3.000 per kg,” ucap Sugianto (54), petani salak. Sugianto dan keluarga memiliki sekitar 200 rumpun tanaman salak. Namun, dua pekan terakhir, mereka tidak memanennya. Dari 200 rumpun tanaman salak, sebenarnya Sugianto bisa memanen 200 kg salak. Namun, jika harga jualnya hanya Rp 1.000 per kg, pemasukannya hanya Rp 200.000. Adapun biaya untuk tenaga kerja berkisar Rp 80.000-Rp 100.000 per orang. ”Mungkin nanti setelah Lebaran harganya bisa naik. Kalau (harga) sudah naik, baru dipanen,” katanya. Menurut Sugianto, idealnya harga salak lebih dari Rp 4.500 per kg. Sebab itu baru sebanding dengan biaya produksi yang meliputi tenaga kerja, pemupukan, dan perawatan. (Yoga)

NTT mengalami defisit beras cukup tinggi, 125.390 ton, pada triwulan pertama tahun 2024 menurut data BPS. Pasokan lokal hanya mampu menutup 23 % kebutuhan. Akibatnya, butuh pasokan 70 % dari luar daerah, sedangkan 7 % lainnya diadakan Bulog. Kondisi ini rawan terus terjadi di NTT. Hingga kini, NTT tak pernah menjadi lumbung beras. Banyak hari tanpa hujan, kondisi tanah tandus, serta minim sumber air menjadi penyebabnya. Belum lagi perilaku bercocok tanam yang masih cenderung sekadar untuk kebutuhan keluarga. Rata-rata produktivitas per hektar hanya 4,15 ton gabah kering giling (GKG), jauh di bawah produktivitas Bali (6,21 ton) atau Jatim (5,72 ton).

Ironisnya, tingkat konsumsi beras di NTT cukup tinggi. Dalam satu tahun, rata-rata orang NTT mengonsumsi 117,19 kg beras, termasuk tinggi di Indonesia. Defisit beras itu ikut memicu harga beras kualitas medium naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 18.000 per kg. Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati dalam acara buka puasa bersama media di Kota Kupang, Selasa (2/4) mengatakan, upaya yang dilakukan BI bersama pemangku untuk mengatasi inflasi beras, antara lain pasar, koordinasi antardaerah khusus penyuplai beras agar membantu kelancaran distribusi ke NTT, serta mendorong gerakan menanam.

BI NTT juga mendorong anak muda produktif mengembangkan pangan berbasis teknologi untuk bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dorongan itu salah satunya dikerucutkan melalui kompetisi teknokreasi. Pesertanya anak muda usia 17-22 tahun. ”Kami ingin menciptakan anak muda yang punya jiwa kewirausahaan, terutama di bidang pangan. Kami ingin mereka punya inovasi dan produktif. Sekarang ini petani, peternak, dan nelayan kebanyakan sudah tua dan lulusan SD,” kata Agus. Sejumlah pihak menilai defisit beras di NTT tak semata dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah mendorong masyarakat mengonsumsi pangan beragam.

”Pangan bukan hanya beras,” kata Koordinator Program Voice for Climate Action Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (Pikul) Dina Soro. Petani di NTT yang selama ini mengembangkan pertanian lahan kering didorong untuk terus menerapkan sistem tumpang sari. Selain padi dan jagung, teruslah menanam umbi-umbian dan pisang. Tanaman itu bisa bertahan kala terik atau cocok dengan iklim di NTT. Terbukti, masyarakat suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama bertahun-tahun mempraktikkan pangan beragam itu. Cadangan makanan mereka selalu ada setiap waktu. Mereka tidak pernah kekurangan makanan ketika warga daerah lain kelaparan. (Yoga)

Bapanas telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani Rp 6.000 per kg dan beras Rp 11.000 per kg. HPP itu berlaku sementara, pada 3 April-30 Juni 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ketentuan itu juga mengatur HPP gabah kering giling (GKG), yakni Rp 7.400 per kg. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Rabu (3/4) malam, mengatakan, dengan ketentuan itu, pemerintah memberikan fleksibilitas HPP gabah kering panen (GKP), GKG, dan beras.

Tujuannya agar harga gabah petani tidak jatuh dan Perum Bulog bisa menyerap gabah untuk cadangan beras pemerintah. HPP gabah dan beras itu hanya berlaku sementara, yakni pada 3 April-30 Juni 2024. ”Untuk HPP tetap, kami juga sedang membahasnya secara paralel,” ujar Arief ketika dihubungi dari Jakarta. Arief menambahkan, fleksibilitas HPP ini perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar dan konsumen. Sembari itu, pemerintah melalui Bulog juga bisa menambah cadangan beras pemerintah melalui serapan gabah dan beras dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. (Yoga)