Ditetapkannya Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah diyakini akan mendorong iklim investasi, khususnya di sektor properti. Keputusan pemerintah tersebut diambil dari Rapat Internal di Istana Negara pada 18 Maret lalu. BSD merupakan proyek grup Sinar Mas Land, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sementara PIK 2 merupakan lanjutan usaha patungan Salim Group (SG) dan Agung Sadayu Group (ASG). Sejak 2016 sampai dengan Februari 2024, terdapat 195 PSN yang sudah beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Kemudian terdapat 77 proyek dan 13 program dengan nilai Rp2.960,7  triliun yang dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian, serta 41 PSN diperkirakan selesai selama 2024. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  mencatatkan masih terdapat delapan dari 101 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar hingga akhir Maret 2024. Angka tersebut menyusut dibandingkan sebelumnya 20 fintech yang belum bisa memenuhi ekuitas pada 29 Desember 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya(PVML) OJK Agusman mengatakan, OJK akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan progress action plan untuk pemenuhan ekuitas  minimum yang dimaksud. "Baik berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal atau asing yang kredibel, termasuk diantaranya pengembalian izin usaha," kata Agus. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) secara konsisten menjaga stabilitas mata uang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Ikhtiar tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan valuta asing (Valas) di pasar keuangan domestik. Sementara itu, pemerintah terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan pengaruhnya ke kondisi perekonomian dalam negeri.  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (3/4/2024) melemah di tengah  data PMI Manufaktur ISM Amerika Serikat yang meningkat. Data PMI Manufaktur ISM AS tersebut menunjukkan ekspansi pertama di sektor manufaktur setelah kontraksi selama 16 bulan. Kurs rupiah ditutup merosot 23 poin atau 0,14% menjadi Rp15.920 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.897 per dolar AS. (Yetede)

Pembangunan 3.724 unit hunian tetap (huntap) dan infrastruktur pemukimannya di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerap anggaran Rp1,05 triliun. Huntap itu diperuntukkan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu pada 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menyatakan bahwa dari unit yang terbangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Selasa (26/3/2024), sebanyak 3.195 unit telah dihuni oleh warga. Jokowi berharap komplek huntap itu  dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan korban terdampak bencana bisa kembali bangkit menjalani kehidupan bersama keluarganya di rumah yang dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa tersebut. "Semua huntapnya sudah selesai dan tadi kita sudah meresmikan secara simbolik. Alhamdulillah ada fasum, Fasos, dan Faskesnya juga. Kita harap nanti akan menjadi tempat membangun kehidupan yang baru disana," terang Presiden. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri berlangsung di Gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan langkah kolaborasi itu dilakukan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen ditunjukkan agar aktivitas sektor keuangan memberikan dampak yang positif. 

Namun demikian, diakuinya, upaya meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen secara merata di seluruh daerah dan kalangan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Kemendagri yang juga bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan keberadaan TPAKD sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian serta ekonomi daerah. Sejak dibentuk pada 15 Januari 2016 hingga Desember 2023 lalu, TPAKD di Indonesia telah mencapai 515 dengan 34 di antaranya merupakan TPAKD tingkat 34 provinsi. Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari TPAKD, salah satunya yakni membantu program pemerintah dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Layanan TikTok Shop yang bermigrasi menjadi Shop Tokopedia berkomitmen melanjutkan program beli lokal, di tengah kekhawatiran risiko penguasaan data oleh platform belanja online asal China itu. Wajah Chief Executive Officer (CEO) PT Tokopedia Melissa Siska Juminto tampak ceria saat mengumumkan tuntasnya proses migrasi layanan TikTok Shop ke Shop Tokopedia sejak 27 Maret 2024. Proses migrasi tersebut terhitung lebih cepat dari jangka waktu yang diminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu 4 bulan terhitung sejak 12 Desember 2023. Dengan batas waktu 4 bulan, semestinya proses migrasi layanan harus selesai paling lambat 12 April 2024.

Dalam acara Diskusi Media Update Perkembangan Masa Transisi TikTok dan Tokopedia di Jakarta pada Rabu (3/4), Melissa mengungkap Tokopedia melakukan penyesuaian terhadap tiga komponen utama. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdanganan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pertama, secara pembayaran (payment). Melissa menyampaikan bahwa sosial commerce tidak dapat memfasilitasi transaksi pada sistem elektroniknya. Artinya, TikTok tidak lagi bisa memfasilitasi transaksi pembayaran, melainkan akan diambil oleh Tokopedia. Kedua, pengguna (user) dan data. Dalam komponen itu, tidak terjadi penyalahgunaan dan penguasaan data yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Ketiga, merchant operation. KP3A Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak bisa melakukan di luar kewajiban perlindungan konsumen, pembinaan, dan penyelesaian sengketa.

Teranyar, Tokopedia melaksanakan instruksi Kemendag untuk penerbitan invoice transaksi di dalam Shop Tokopedia. Selain itu, Kemendag memberikan catatan khusus agar tetap memprioritaskan penjualan produk lokal di dalam platform Shop Tokopedia. Hal itu, kata dia, telah dilakukan sejak awal kemunculan kolaborasi kedua platform pada momentum hari belanja online 12.12 pada 12 Desember 2023. Melissa menegaskan program promosi dalam Shop Tokopedia bertujuan mendukung penjualan produk UMKM di dalam platform. Namun, dia berjanji tidak akan berlebihan menggelontorkan promosi usai TikTok bergabung ke Tokopedia.   Oleh karena itu, Melissa mengeklaim aktif menurunkan akun penjual yang diduga melakukan predatory pricing. “Kita takedown, sekarang kita kerja very tight ya tiap dapat laporan kita turunin segera,” ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) tetap khawatir ada risiko penguasaan data tren belanja masyarakat warga Indonesia oleh platform TikTok Shop yang kini menjadi Shop Tokopedia. Ketua Umum Hippi Erik Hidayat menilai aksi platform belanja online asal China itu telah menabrak aturan telah mengancam keberlangsungan UMKM. Sejak mengakuisisi sejumlah besar saham PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), TikTok menyajikan fitur belanja dalam platform Tokopedia secara back end atau di balik layar dan mengubah nama fitur menjadi Shop Tokopedia. Menurutnya, pembelian saham Tokopedia oleh TikTok bakal berakibat fatal terhadap keberlangsungan bisnis UMKM. Padahal, Permendag No. 31/2023 Pasal 13 Ayat 3 huruf (a) menyebutkan bahwa penyelenggara PMSE wajib memastikan tidak adanya interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan dan sistem elektronik di luar Sarana.