Rasa bahagia kalangan pekerja menyambut penghasilan yang naik berkali-kali lipat ketika menerima slip gaji dan THR pada bulan Maret langsung buyar saat melihat potongan Pajak Penghasilan atau PPh 21 ternyata ikut membengkak. Selama ini, pembayaran THR selalu diiringi dengan potongan PPh 21 yang lebih besar dari bulan-bulan biasanya. Wajar, karena total penghasilan yang diterima lebih tinggi. Namun, dengan adanya skema baru penghitungan dan pemungutan PPh 21 alias skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), pajak yang dipotong saat menerima THR menjadi lebih besar dari sebelumnya. Perbedaannya cukup signifikan.

Contoh, sebelum skema TER berlaku, seseorang dengan gaji Rp 10 juta per bulan dipotong pajak Rp 1,13 juta saat menerima THR yang besarannya satu kali gaji. Kini, dengan skema TER, potongan pajaknya saat mendapat THR ”membengkak” menjadi Rp 1,8 juta. Perubahan skema penghitungan dan pemungutan pajak ini memang terkesan cepat dan tiba-tiba. Skema TER mulai berlaku 1 Januari 2024, sementara regulasi dasar yang menjadi acuan penerapannya baru terbit 29 Desember 2023, hanya jeda beberapa hari sebelum regulasi itu diimplementasikan secara nasional. Tidak cukup waktu untuk sosialisasi ke perusahaan selaku pemotong pajak ataupun kepada pekerja yang dipotong pajak. Tidak heran kalau banyak yang terkejut.

Kebetulan pula, THR tahun ini masuk pada bulan Maret, bertepatan dengan tenggat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pekerja sedang getol-getolnya menaruh perhatian pada urusan pajak. Keluhan, protes, dan cacian pun berseliweran di media sosial. Menanggapi keluhan warga, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan, besaran potongan PPh 21 terhadap pekerja jumlahnya masih tetap sama dengan yang dulu. Besarannya hanya berubah secara bulanan, tetapi jika ditotal, skema TER tidak mengubah pajak penghasilan yang harus dibayarkan seseorang dalam satu tahun pajak. Bahkan, menurut simulasi DJP, potongan PPh 21 yang lebih besar di awal-tengah tahun akibat adanya THR, bonus, dan uang lembur itu berpotensi menyebabkan ”lebih bayar pajak” di akhir tahun pada Desember 2024.

Lebih bayar terjadi ketika jumlah pajak yang sudah dibayarkan ternyata lebih besar daripada pajak terutang yang semestinya. Kelebihan pembayaran pajak itu tentu akan dikembalikan kepada wajib pajak. Biasanya, proses pengembalian pajak (restitusi) itu diajukan secara langsung ke DJP saat mengisi laporan SPT dengan status ”lebih bayar”. Dalam beberapa kasus, wajib pajak pun perlu melalui serangkaian pemeriksaan sebelum kelebihan pajaknya dikembalikan. Namun, DJP menjamin, pekerja yang mengalami lebih bayar akibat penerapan skema TER tidak perlu mengajukan restitusi dan diperiksa untuk mendapat pengembalian pajak. Lebih bayar mereka otomatis akan dikembalikan oleh perusahaan pada akhir tahun bersamaan dengan gaji Desember atau selambat-lambatnya pada bulan Januari. (Yoga)

Kemenaker mengklaim, hingga tenggat pembayaran THR keagamaan pada Rabu (3/4) belum menerima pengaduan terkait THR, baik laporan bahwa perusahaan tidak akan membayar maupun membayar dengan cara dicicil. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Indah Anggoro Putri menyebutkan, sejak posko THR kementerian dan dinas tenaga kerja dibuka pada 18 Maret hingga 3 April yang merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan, posko menerima sekitar 600 pertanyaan. Semuanya bersifat konsultasi mengenai bagaimana cara menghitung nilai THR. Pertanyaan tersebut datang dari pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berbagai industri.

”Umumnya, mereka yang berkonsultasi seperti itu merupakan pekerja dengan status PKWT yang kontraknya habis. Padahal, jika pekerja PKWT mengalami kontrak habis sebelum hari raya Lebaran, mereka tidak berhak mendapatkan THR keagamaan,” ujarnya yang ditemui seusai pemberangkatan mudik gratis Kemenaker, Kamis (4/4) di Jakarta. Sesuai Pasal 7 Ayat (3) Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT alias kontrak dan kontraknya berakhir 30 hari sebelum hari raya keagamaan, mereka tidak berhak atas THR. (Yoga)

Lena dan Rihwinarti semringah ketika ditemui, Kamis (4/4) pagi. Usaha mereka memelototi terus situs web mudik gratis tidak sia-sia sehingga akhirnya bisa mudik. Ketiganya beserta keluarga merupakan bagian dari 12.170 warga yang meninggalkan Jakarta dari Monumen Nasional (Monas). Mereka memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. ”Daftarnya agak susah. Tiga hari baru berhasil. Baru bisa daftar. Jadi, setiap hari coba lagi,” kata Lena.

Lena setiap tahun mudik ke Malang, Jatim, bersama keluarganya. Ini kali pertama dia dan tiga anggota keluarganya mengikuti mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Setelah berhasil mengakses laman https://mudikgratis.ja-karta.go.id, Lena wajib menyertakan kelengkapan administrasi kependudukan, kartu keluarga (KK), KTP DKI Jakarta (diutamakan), dan STNK (jika membawa sepeda motor). Setiap pendaftar kebagian maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK.

Setelah pendaftaran, dia melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi ke lokasi verifikasi yang ditentukan Dishub DKI Jakarta. ”Alhamdulillah enggak ada kendala verifikasi,” ujar Lena. Rihwinarti juga begitu. Bahkan, dia baru berhasil mendaftar ketika dibuka gelombang kedua. ”Awal-awal (gelombang pertama) susah akses ke web-nya. Pas bisa login (masuk), ternyata pendaftaran sudah full (penuh). Kuotanya sudah nol,” tutur Rihwinarti. Dia terus memantau berita media massa, termasuk laman Dishub DKI Jakarta. Ketika gelombang kedua dibuka, dia gerak cepat dan berhasil mendaftar untuk mudik ke Semarang, Jateng, bersama keluarganya. (Yoga)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) siap terbang lebih tinggi lagi pada 2024, setelah mencetak kinerja impresif tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari kian kokohnya fundamental perseroan dan iklim usaha yang kondusif selepas pandemi Covid-19.  Sejalan dengan itu, BUMN penerbangan itu akan memaksimalkan potensi pendapatan di lini komersial, termasuk kargo dan penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Perseroan juga akan menggenjot ancillary korporasi terkait dengan pengelolaan beban usaha secara ideal, hingga optimalisasi  tata laksana manajemen risiko dalam mengekor kemampuan pemenuhan kewajiban usaha perusahaan secara jangka panjang. Tahun lalu, perseroan mencetak pertumbuhan pendapatan 40% menjadi US$ 2,94 miliar dari tahun sebelumnya US$ 2,2 miliar. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan, insentif diskon biaya hak pengguna (BHP) frekuensi bagi operator  telekomunikasi (telko) nasional akan diterbitkan Mei 2024, sebelum lelang spektrum  frekuensi digelar. Saat ini, Kemenkominfo memantangkan insentif tersebut. Insentif ini diyakini nakal menguntungkan semua pihal, mulai dari negara operator, hingga masyarakat. Dengan peningkatan kualitas  layanan telko, dia mengaskan, masyarakat memiliki potensi pengembangan  usaha yang lebih baik dan berkualitas, khususnya melalui ruang digital. Ini penting, mengingat layanan kecepatan  kecepatan internet rata-rata  nasional saat ini hanya 25,37 Mbps, menurut Spedest by Ookla Januari 2024. "Kalau kecepatan internet meningkat, multiplier effect-nya keekonomi besar. Kami berharap masyarakat meningkat pendapatannya lewat ini," katanya. (Yetede)

Kondisi mismatch atau ketidaksesuaian antara kelulusan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah. "Ada mismatch antara supply dari alumni pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dengan apa yang dibutuhkan (demand) oleh industri ekonomi  dan keuangan syariah," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Nur Hidayah dalam diskusi yang diselenggarakan institute for Development of Economic and Finance (Indef) secara daring. Nur juga mengatakan bahwa kebanyakan dari lulusan program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah dapat dikatakan belum siap pakai, karena kurang memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan industri. (Yetede)

Lambaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesia AID menyalurkan bantuan senilai Rp 6,5 miliar untuk mendukung Pemerintah Laos sebagai Keketuaan Asean 2024, khususnya pada Asean Finance Process. Program hibah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan teknis  kepada Kementerian Keuangan Laos  dalam mempersiapkan agenda penyelenggaraan pertemuan Asean 2024 diantaranya melalui serangkaian kegiatan sharing session, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan. "Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama  yang erat antara  pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan  kemitraan," jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resminya. (Yetede)

Indonesia bakal memiliki Pusat Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelegence (AI) dengan nama Indonesia AI Nation di Kota Solo/Surakarta, Jawa Tengah. Total nilai dari total kolaborasi beberapa perusahaan teknologi tersebut juga diproyeksikan mencapai nilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun. Perusahaan yang berkolaborasi pada tahap awal berdiri atas dua korporasi, yakni perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat, yakni NVIDIA, dan perusahaan telekomunikasi digital Indonesia, yakni PT Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH). "Jadi ini pusat (pengembangan) AI di Indonesia AI Nation dan nilainya gak tanggung-tanggung, yaitu 200 juta AS," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie. Dia melanjutkan, Solo Teckho Park dipilih dan menjadi lokasi pengembangan pusat AI Indonesia dalam investasi itu karena dinilai memiliki infrastruktur yang cukup memadai dan punya potensi talenta digital untuk dikembangkan. (Yetede)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk turut serta membantu masyarakat dalam menghadapi era ekonomi digital. Karena itu, perseroan membuka kelas gratis pemasaran secara digital (digital marketing) bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Kegiatan 'Kelas Gratis Digital Marketing: Optimalisasi Penjualan melalui  Social Media & E-Commerce. Tingkatkan Penghasilan Tiap Bulannya' dilaksanakan secara daring beberapa waktu lalu. Telkom pun mengundang Chrysler Ade Chandra selaku CTO Vauza Tamma Hijab CFO Mudah Rumah BUMN (RB) Telkom. SGM Telkom CDC Hery Susanto mengatakan, kegiatan kelas gratis tersebut diadakan merupakan sebuah inovasi program yang coba ditawarkan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM. "Melihat antusiasme  masyarakat yang tinggi pada kegiatan webinar sebelumnya, kami dari Unit Community Development Center Telkom Indonesia, yang menaungi program TJSL Telkom, berharap ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya sobat UMKM dalam mengembangkan bisnis di era digital," kata Hery. (Yetede)