Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menuntaskan pengalihan listrik masyarakat dari PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP) ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud bersama Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni secara resmi melakukan penyalaan perdana listrik PLN setelah beralih dari listrik MEP di Desa Tenggulang Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kamis petang (4/4). “Alhamdulillah akhirnya tuntas peralihan listrik MEP ke PLN. Ini tentunya berkat kerja keras OPD [organisasi perangkat daerah] serta stakeholdersterkait di Pemkab Muba serta support warga Muba,” tutur Pj. Bupati Muba Apriyadi M. 

“Realisasi ini juga berkat kegetolan support dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 Herman Deru dan Mawardi Yahya. Hingga saat ini dari Pj Gubernur Agus Fatoni serta anggota DPR RI Kahar Muzakir dan Maman Abdurahman,” ujarnya. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan kini warga Desa Tenggulang Jaya dan beberapa desa lainnya di Muba telah resmi menikmati aliran listrik PLN. General Manajer UID S2JB, Adi Herlambang, merinci ada 12 MOF (titik ukur) yang dilaksanakan pembangunannya, yaitu MOF Nusa Serasan, MOF Tenggulang Jaya, MOF Bayat, MOF Mendis, MOF Lubuk Harjo, MOF Setia Jaya, MOF Layan, MOF Sungai Dua, MOF Tanjung Agung, MOF Rantau Keroya, MOF Danau Cala, dan MOF Mekar Jaya. Sedangkan untuk 7 MOF lagi masuk proses tahap 2.

Libur Lebaran 2024 segera tiba. Sejumlah pengelola objek wisata bersiap menyambut pelancong yang akan berlibur bersama keluarga, dengan memberikan peningkatan kenyamanan dan keamanan melalui digitalisasi dan teknologi. Sejumlah pengelola wisata yang meningkatkan layanannya terkait digitalisasi itu antara lain seperti PT Pembangunan Jaya Ancol, Jakarta. Head of Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengembangkan revenue safeguarding yaitu peningkatan layanan di pintu gerbang. Ancol memperluas saluran pembayaran seperti meningkatkan cashless yang bertujuan untuk mengurangi risiko fraud dan meningkatkan kecepatan layanan, serta penjualan tiket secara online. Pada Lebaran 2024, Ariyadi menuturkan bahwa pihaknya memang masih membuka kembali penjualan tiket secara tunai di semua loket atau pintu gerbang. Namun, dirinya tetap menyarankan pengunjung untuk bisa membeli tiket secara online sebelum kedatangan, agar memudahkan proses saat memasuki pintu gerbang Ancol. Smart CCTV telah dilengkapi dengan alarm untuk mengawasi pengunjung di beberapa titik. Di area pantai misalnya, ada beberapa lokasi yang diberi garis pembatas untuk keselamatan. Apabila ada pengunjung yang terpantau CCTV melewati garis pembatas tersebut, alarm otomatis berbunyi dan petugas akan segera menghampiri untuk mengamankan area. 

Beberapa CCTV juga sudah dilengkapi dengan face recognitionatau pemindai wajah. Salah satu fungsi alat ini, petugas bisa langsung mengenali pengunjung yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dihubungi terpisah, Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Wahyudi Bambang menerangkan implementasi digitalisasi di Ragunan dimulai dengan sistem ticketing. Selain itu, pengelola Ragunan juga akan menghadirkan perpustakaan digital dengan memberikan barcode yang bisa dipindai di sejumlah kandang satwa. Dengan demikian, pengunjung bisa mendapatkan literasi mengenai satwa secara digital. Saat ini pengadaan barcode di kandang dilakukan secara bertahap. 

Disamping itu, pengelola Ragunan juga memanfaatkan digitalisasi untuk menghitung jumlah pengunjung. Hal ini penting untuk menghindari kepadatan di area wisata hingga jalan raya. Sementara itu, dia menyampaikan bahwa Ragunan akan menyiapkan sejumlah atraksi pada momentum libur Lebaran tahun ini. Informasi atraksi ini akan diumumkan melalui media sosial agar pengunjung tidak melewatkannya. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor parekraf dalam mempersiapkan momentum lebaran 2024. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Martini Mohamad mengatakan bimtek bertajuk Green Creative itu untuk membekali pelaku usaha agar tidak saja memiliki pengetahuan terkait lingkungan tetapi menyiapkan suatu produk pelayanan yang ramah lingkungan dan ramah kepada wisatawan.

Mahkamah Konstitusi memastikan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan hadir untuk diperdengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada hari ini. Empat menteri yang akan hadir adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. “Empat menteri akan hadir dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024,” ujar Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, dilansir Antara, Kamis (4/4) Selain empat menteri, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk dimintai keterangan. Fajar mengatakan bahwa Ketua DKPP RI Heddy Lugito juga akan hadir dalam persidangan di Gedung I MK, Jakarta.

Sementara itu, dalam lanjutan sidang PHPU kemarin, Tim hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut campur alias cawe-cawe dalam pilpres lewat penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah sudah dipatahkan.Anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menggambarkan hal itu dengan perolehan hasil suara Prabowo-Gibran di berbagai daerah, seperti Aceh. Jumlah Pj di Aceh mencapai 23 pejabat dari total 24 daerah, tetapi perolehan suara paslon 02 kalah dari paslon 01. Hal yang sama juga berlaku di Provinsi Bengkulu yang memiliki banyak Pj kepala daerah. Otto juga menyebutkan bahwa Prabowo-Gibran juga kandas di Sumatra Barat atau kalah dari paslon 01.

Sementara itu, saksi yang dihadirkan Prabowo-Gibran, yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pelaksanaan penetapan penjabat kepala daerah sesuai dengan perintah dalam undang-undang. Pernyataan Doli tersebut membantah adanya dugaan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah dipenuhi unsur politisasi jelang Pemilu 2024.

PT Indosat Tbk. (ISAT) dan NVIDIA, raksasa teknologi global, berencana membangun pusat kecerdasan buatan atau AI di Solo, Jawa Tengah, senilai US$200 juta atau Rp3,18 triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Solo dipilih sebagai lokasi investasi karena memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni di bidang teknologi. Dia melanjutkan, rencana pembangunan pusat AI bernama Indonesian AI Nation itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, dia tidak memberi tahu detail waktu pembangunan tersebut. President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan Indosat mengadopsi GPU Tensor Core NVIDIA berbasis platform Blackwell untuk berbagai pemanfaatan seperti percepatan pada beban kerja inferensi—proses menjalankan data langsung melalui model AI terlatih untuk membuat prediksi atau menyelesaikan suatu tugas pada sebuah perusahaan.

Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang menambahkan, kolaborasi strategis perusahaan dengan NVIDIA tidak hanya akan mendorong pertumbuhan infrastruktur teknologi di Indonesia, tetapi juga akan mempersiapkan SDM Indonesia untuk merangkul teknologi masa depan. Sementara itu, Senior Vice President Telecom NVIDIA Ronnie Vasishta mengatakan integrasi platform Blackwell memungkinkan Indosat untuk mengembangkan bisnis lebih jauh, serta mendorong pengembangan Large Language Model yang akan membantu memberdayakan Indonesia dengan AI generatif.

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 600 kali konsultasi terkait dengan tunjangan hari raya Lebaran 2024 sejalan dengan mulai dibukanya Posko THR Kemnaker. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa jumlah itu merupakan laporan yang masuk ke Posko THR Dinas Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia per 3 April 2024. Menurutnya, mayoritas pekerja berkonsultasi soal perhitungan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024. Para pekerja yang berkonsultasi didominasi oleh pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang masa kontraknya sudah berakhir. 

Merujuk Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, imbuhnya, PKWT yang masa kontraknya sudah berakhir terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya Keagamaan tidak mendapat THR. Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Agatha Widianawati menambahkan Kemnaker telah membuka secara resmi Posko THR di seluruh Indonesia yang fokus terhadap pengaduan pembayaran THR. Menurutnya, Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap pengusaha dan pekerja dapat mengoptimalkan keberadaan posko tersebut. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan komitmen pengusaha dalam menjalankan kewajiban memberikan THR. Dia juga mendorong sejumlah perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pekerja jika terdapat kendala yang berkaitan dengan cash flow. Dalam kesempatan yang sama, Kemnaker juga siap menggodok rancangan aturan pelindungan pekerja platform digital termasuk skema pemberian THR. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut mulai dilakukan seusai Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2024. Saat ini, Kemnaker telah membentuk tim sesuai dengan arahan Komisi IX DPR. Rencana penyusunan regulasi itu juga sudah disampaikan Kemnaker dalam pertemuannya dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) beberapa waktu lalu.

Gempa bumi dengan magnitudo 7,2 skala richter di Taiwan membuat pelaku industri di Tanah Air waswas terhadap keandalan rantai pasok manufaktur di dalam negeri, karena mayoritas mesin yang digunakan pengusaha berasal dari Negeri Formosa. Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin mengatakan bahwa hingga saat ini pelaku manufaktur nasional masih mengandalkan mesin-mesin yang diimpor dari Taiwan.

Adapun, sejumlah produk utama yang diimpor Indonesia dari Taiwan adalah mesin listrik, mesin boiler, mesin pengemasan, mesin rajutan, hingga pemintalan fi lamen. Menurutnya, industri tekstil dan produk tekstil paling banyak menggunakan mesin asal Taiwan, karena kualitas produk asal negara tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan China, meskipun harganya masih lebih tinggi. Di sisi lain, Deputy of General Secretary Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Indrawan mengatakan bahwa pihaknya masih belum merasakan hambatan rantai pasok yang disebabkan oleh gempa bumi terbesar di Taiwan dalam 25 tahun terakhir.

Hal yang sama juga sempat dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefi n Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono yang menyebut bahwa dampak gempa Taiwan tidak begitu signifi kan terhadap bahan baku maupun barang jadi plastik yang diimpor Indonesia. Menurut Fajar, wilayah selatan, seperti Tainan, Kaohsiung, dan lainnya tidak terkena dampak gempa bumi yang signifi kan, maka tidak akan berpengaruh terhadap rantai pasok, termasuk untuk suku cadang permesinan.

PT Pertamina (Persero) serius menyiapkan pengembangan Lapangan Zulu dan GQX Complex di Wilayah Kerja Offshore North West Java atau ONWJ untuk memompa lifting minyak dan gas bumi yang belakang tidak mencapai target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengaku sedang menantikan pengajuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) prospek GQX Complex, bagian dari Blok ONWJ yang disiapkan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan, PHE belakangan masih melakukan kajian atau studi Geology, Geophysics, Reservoir, and Production (GGRP) untuk menghitung lebih detail cadangan lapangan minyaknya sebagai dasar pengajuan PoD. 

“Saat ini PHE ONWJ masih melakukan kajian atau studi GGRP sampai dengan 2025 untuk menghitung lebih detail nilai cadangan minyak,” katanya saat dikonfi rmasi, Kamis (4/4). Kendati demikian, konfirmasi lanjutan untuk sumber daya terkira itu diperkirakan menyisakan potensi produksi di level 10.000—20.000 barel minyak per hari (bopd). HE sendiri sempat menyampaikan bahwa perusahaan bakal mengajukan perubahan skema kontrak kerja sama di wilayah kerja tersebut. Direktur Utama PHE Chalid Said Salim menuturkan, pengajuan peralihan kontrak ONWJ itu menjadi krusial untuk melanjutkan kembali investasi di aset tersebut. 

Selain status lapangan tua yang membuat keekonomiannya relatif tidak menarik, karakteristik minyak lapangan yang saat ini tengah dikembangkan PHE itu tergolong minyak berat, khususnya untuk Lapangan Zulu. Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan, recovery factor dari Lapangan Zulu hanya sekitar 5%, meskipun volume minyak awal dari lapangan itu diidentifi kasi hampir 1 miliar barel. Di sisi lain, Hadi menambahkan, posisi Lapangan Zulu yang berada di laut lepas belakangan turut membuat sejumlah skema pengembangan menjadi tidak ekonomis. Di sisi lain, potensi sumber daya atau resources dari GQX berada di sekitaran 50—100 MMbo. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, keekonomian Blok ONWJ relatif marginal saat ini. Pemerintah pun perlu menyetujui pengajuan migrasi kontrak gross split ONWJ menjadi cost recovery yang telah disampaikan PHE awal tahun ini.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 sudah diprediksi oleh sejumlah lembaga. Indef, misalnya, mengalkulasi output Indonesia tumbuh sekitar 4,9% pada 2023. OECD juga menetapkan angka yang serupa. Meski realisasinya sekitar 5,05%; pertumbuhan ekonomi 2023 cukup rendah dari potensi yang ada. Sementara itu, asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menargetkan angka 5,3%. Dengan realisasi 5,05%, target pertumbuhan ekonomi 2023 kembali gagal dicapai. 

Penurunan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sangat disayangkan di tengah kebutuhan pertumbuhan tinggi untuk mengejar target negara maju. Disyaratkan pertumbuhan minimal 6% untuk bisa menjadi negara maju pada 2045. Persoalan utama perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 adalah pengetatan moneter dan fiskal secara bersamaan. Bahkan, pengetatan tersebut berlanjut hingga saat ini. Pengetatan moneter dimulai sejak Agustus 2022 melalui kenaikan suku bunga acuan, sebelum penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan tersebut juga diarahkan untuk pengelolaan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai respons terhadap kebijakan pengetatan The Fed. Namun dampaknya sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data berikut menunjukkan transmisi kenaikan suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan. Juli 2022, suku bunga acuan sebesar 3,5%, naik menjadi 3,75% pada Agustus. Kenaikan suku bunga acuan terus berlanjut dalam level yang lebih tinggi. Akhir 2023, suku bunga acuan mencapai 6% setelah dinaikkan pada Oktober. Suku bunga PUAB pagi (keseluruhan) naik dari 2,91% (Juli 2022) menjadi 6,09% (Desember 2023). Sementara itu, PUAB sore (keseluruhan) naik dari 3,08% menjadi 6,01%. Sepanjang Juli 2022—Desember 2023, kenaikan suku bunga acuan mencapai 250 bps atau 2,5%. Kenaikan yang terjadi pada PUAB lebih tinggi. Kenaikan suku bunga PUAB mencerminkan likuiditas pasar mengetat. 

Kenaikan suku bunga kredit modal kerja dan investasi masing-masing 44 bps dan 68 bps. Suku bunga kredit konsumsi turun 13 bps. Pokok persoalan di sisi moneter lainnya adalah kebijakan moneter kontraksi lewat menerbitkan berbagai instrumen penyerap likuiditas. Dari sisi fiskal, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2022, dari 10% ke 11%. Hal tersebut didasarkan pada UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,2%. Faktor pendorong hanya tersisa Idulfitri, Pilkada dan Tahun Baru. Dengan situasi daya beli yang terus menurun, target pertumbuhan tersebut sulit tercapai. Apalagi, situasi di global pun belum membaik.

Kuartal II/2024 bisa menjadi episode waktu untuk menyaksikan panorama fajar menyingsing di sektor kredit perbankan. Sejak tahun lalu, kegiatan usaha cenderung tiarap. Selain musabab eksternal, banyak di antara pebisnis yang gamang merilis aneka keputusan strategis dan bersikap menunggu berakhirnya hajatan Pemilu 2024. Jika situasi pada April ini benar-benar berbeda, industri perbankan kemungkinan juga siap-siap kewalahan menghadapi banyaknya permintaan kredit dari dunia usaha seusai libur Lebaran. Ketika kegiatan industri kembali menggeliat, perbankan juga harus menyiapkan strategi dalam menyiapkan dana segar guna memperlancar roda usaha. Namun, ada kalanya besaran permintaan kredit dari pelaku usaha melampaui kemampuan perbankan. Apalagi, di dalam jumlah kredit yang besar, terdapat risiko yang besar pula. Dengan demikian, mitigasi risiko kredit tidak boleh menjadi beban yang ditanggung sendirian.

Kredit sindikasi sering digunakan untuk pendanaan proyek besar, akuisisi perusahaan, atau kebutuhan pembiayaan korporat lainnya yang membutuhkan jumlah dana sangat besar, melebihi kapasitas pemberian kredit konvensional satu lembaga keuangan.Kredit sindikasi yang cukup fenomenal baru-baru ini adalah ketika BNI, Mandiri, dan BCA menyalurkan kredit sindikasi kepada perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, untuk mengakuisisi tiga perusahaan tambang. Nilai fasilitas kredit sindikasi yang tersiar cukup fantastis yaitu mencapai Rp3,5 triliun. Pada saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru tentang Survei Bauran Tunggal (SBT) yang menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan. Menurut BI, SBT pada Mei 2024 naik menjadi 36,2% dari posisi 29,3% pada April 2024.

Dalam menghadapi iklim suku bunga yang cenderung masih tinggi, perbankan harus berstrategi dalam menyalurkan kredit. Ini bukan hanya tentang memilih sektor dengan risiko rendah, melainkan juga yang memiliki potensi pertumbuhan dan pengembalian investasi yang signifikan. Dengan SBT Bank Indonesia yang meningkat, perbankan diharapkan dapat lebih selektif dan fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Fokus pendanaan sindikasi pada sektor-sektor strategis seperti minerba, perumahan, dan pariwisata seperti yang direkomendasikan BI, memang masih bisa menjadi pedang bermata dua.

Laju kredit sindikasi oleh industri perbankan rupanya masih tersendat di awal tahun ini. Buktinya, merujuk data Bloomberg, pada kuartal I/2024 realisasi penyaluran kredit sindikasi pada kuartal I/2024 hanya mencapai US$3,16 miliar, atau terkoreksi hampir separuh dari realisasi pada kuartal I/2023 yang tercatat US$5,47 miliar. Kendati demikian, penyaluran kredit sindikasi diramal makin santer pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring eksekusi sejumlah proyek infrastruktur dan rencana ekspansi korporasi. Apalagi, kebijakan restrukturisasi yang telah berakhir diprediksi membuat sejumlah bank, termasuk bank daerah, memilih berkongsi dalam penyaluran kredit guna menekan risiko kredit bermasalah. Faktanya, jika ditelisik secara tren penyaluran kredit sindikasi pada tiga bulan pertama memang tak bertenaga dan akan berganti pada kuartal II yang tecermin pada realisasi tahun 2015 hingga 2023, kecuali 2014 dan 2017. Perihal proyeksi kinerja kredit sindikasi pada tiga bulan kedua 2024, 

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan bahwa prospek kredit sindikasi akan jauh lebih baik dari kuartal I/2024. Adapun, sektor prospektif menyangkut infrastruktur yang berkaitan dengan konstruksi serta properti hingga pertambangan. Laju penyaluran kredit sindikasi pada kuartal II/2024 pun dimotori oleh langkah bank menekan potensi kenaikan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) yang kemungkinan terkerek akibat usainya stimulus restrukturisasi kredit Covid-19. Dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan No.42 periode Maret 2024, BI menuturkan bahwa bank sentral melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar. Pertama, Rasio Countercyclical Capital Buffer (CcyB) yang dipertahankan pada level 0% sehingga bank tak perlu memupuk tambahan modal.Kedua, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dipertahankan pada kisaran 84—94 untuk mendorong intermediasi bank. Ketiga, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mampu mencapai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan penyaluran kredit ultramikro. Terlepas dari sektor prioritas itu, bank sentral memproyeksi permintaan kredit di beberapa segmen bakal melaju pada kuartal II/2024. 

Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada kuartal II/2024 diprakirakan terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi, industri pengolahan, serta penyedia makan minum. Sejalan dengan sejumlah segmen tersebut, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) secara umum mempertimbangkan faktor risiko, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti perusahaan. “BCA berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan,” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn. Dihubungi terpisah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) optimistis menyalurkan kredit sindikasi lebih kencang. Corporate Secretary BTN Ramon Armando membidik segmen energi baru terbarukan (EBT) karena sejalan dengan meredanya sentimen Pemilu 2024, komitmen nasional untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai Net Zero Emission pada 2060.