Perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 sudah diprediksi oleh sejumlah lembaga. Indef, misalnya, mengalkulasi output Indonesia tumbuh sekitar 4,9% pada 2023. OECD juga menetapkan angka yang serupa. Meski realisasinya sekitar 5,05%; pertumbuhan ekonomi 2023 cukup rendah dari potensi yang ada. Sementara itu, asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menargetkan angka 5,3%. Dengan realisasi 5,05%, target pertumbuhan ekonomi 2023 kembali gagal dicapai. 

Penurunan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sangat disayangkan di tengah kebutuhan pertumbuhan tinggi untuk mengejar target negara maju. Disyaratkan pertumbuhan minimal 6% untuk bisa menjadi negara maju pada 2045. Persoalan utama perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 adalah pengetatan moneter dan fiskal secara bersamaan. Bahkan, pengetatan tersebut berlanjut hingga saat ini. Pengetatan moneter dimulai sejak Agustus 2022 melalui kenaikan suku bunga acuan, sebelum penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan tersebut juga diarahkan untuk pengelolaan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai respons terhadap kebijakan pengetatan The Fed. Namun dampaknya sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data berikut menunjukkan transmisi kenaikan suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan. Juli 2022, suku bunga acuan sebesar 3,5%, naik menjadi 3,75% pada Agustus. Kenaikan suku bunga acuan terus berlanjut dalam level yang lebih tinggi. Akhir 2023, suku bunga acuan mencapai 6% setelah dinaikkan pada Oktober. Suku bunga PUAB pagi (keseluruhan) naik dari 2,91% (Juli 2022) menjadi 6,09% (Desember 2023). Sementara itu, PUAB sore (keseluruhan) naik dari 3,08% menjadi 6,01%. Sepanjang Juli 2022—Desember 2023, kenaikan suku bunga acuan mencapai 250 bps atau 2,5%. Kenaikan yang terjadi pada PUAB lebih tinggi. Kenaikan suku bunga PUAB mencerminkan likuiditas pasar mengetat. 

Kenaikan suku bunga kredit modal kerja dan investasi masing-masing 44 bps dan 68 bps. Suku bunga kredit konsumsi turun 13 bps. Pokok persoalan di sisi moneter lainnya adalah kebijakan moneter kontraksi lewat menerbitkan berbagai instrumen penyerap likuiditas. Dari sisi fiskal, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2022, dari 10% ke 11%. Hal tersebut didasarkan pada UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,2%. Faktor pendorong hanya tersisa Idulfitri, Pilkada dan Tahun Baru. Dengan situasi daya beli yang terus menurun, target pertumbuhan tersebut sulit tercapai. Apalagi, situasi di global pun belum membaik.

Kuartal II/2024 bisa menjadi episode waktu untuk menyaksikan panorama fajar menyingsing di sektor kredit perbankan. Sejak tahun lalu, kegiatan usaha cenderung tiarap. Selain musabab eksternal, banyak di antara pebisnis yang gamang merilis aneka keputusan strategis dan bersikap menunggu berakhirnya hajatan Pemilu 2024. Jika situasi pada April ini benar-benar berbeda, industri perbankan kemungkinan juga siap-siap kewalahan menghadapi banyaknya permintaan kredit dari dunia usaha seusai libur Lebaran. Ketika kegiatan industri kembali menggeliat, perbankan juga harus menyiapkan strategi dalam menyiapkan dana segar guna memperlancar roda usaha. Namun, ada kalanya besaran permintaan kredit dari pelaku usaha melampaui kemampuan perbankan. Apalagi, di dalam jumlah kredit yang besar, terdapat risiko yang besar pula. Dengan demikian, mitigasi risiko kredit tidak boleh menjadi beban yang ditanggung sendirian.

Kredit sindikasi sering digunakan untuk pendanaan proyek besar, akuisisi perusahaan, atau kebutuhan pembiayaan korporat lainnya yang membutuhkan jumlah dana sangat besar, melebihi kapasitas pemberian kredit konvensional satu lembaga keuangan.Kredit sindikasi yang cukup fenomenal baru-baru ini adalah ketika BNI, Mandiri, dan BCA menyalurkan kredit sindikasi kepada perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, untuk mengakuisisi tiga perusahaan tambang. Nilai fasilitas kredit sindikasi yang tersiar cukup fantastis yaitu mencapai Rp3,5 triliun. Pada saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru tentang Survei Bauran Tunggal (SBT) yang menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan. Menurut BI, SBT pada Mei 2024 naik menjadi 36,2% dari posisi 29,3% pada April 2024.

Dalam menghadapi iklim suku bunga yang cenderung masih tinggi, perbankan harus berstrategi dalam menyalurkan kredit. Ini bukan hanya tentang memilih sektor dengan risiko rendah, melainkan juga yang memiliki potensi pertumbuhan dan pengembalian investasi yang signifikan. Dengan SBT Bank Indonesia yang meningkat, perbankan diharapkan dapat lebih selektif dan fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Fokus pendanaan sindikasi pada sektor-sektor strategis seperti minerba, perumahan, dan pariwisata seperti yang direkomendasikan BI, memang masih bisa menjadi pedang bermata dua.

Laju kredit sindikasi oleh industri perbankan rupanya masih tersendat di awal tahun ini. Buktinya, merujuk data Bloomberg, pada kuartal I/2024 realisasi penyaluran kredit sindikasi pada kuartal I/2024 hanya mencapai US$3,16 miliar, atau terkoreksi hampir separuh dari realisasi pada kuartal I/2023 yang tercatat US$5,47 miliar. Kendati demikian, penyaluran kredit sindikasi diramal makin santer pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring eksekusi sejumlah proyek infrastruktur dan rencana ekspansi korporasi. Apalagi, kebijakan restrukturisasi yang telah berakhir diprediksi membuat sejumlah bank, termasuk bank daerah, memilih berkongsi dalam penyaluran kredit guna menekan risiko kredit bermasalah. Faktanya, jika ditelisik secara tren penyaluran kredit sindikasi pada tiga bulan pertama memang tak bertenaga dan akan berganti pada kuartal II yang tecermin pada realisasi tahun 2015 hingga 2023, kecuali 2014 dan 2017. Perihal proyeksi kinerja kredit sindikasi pada tiga bulan kedua 2024, 

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan bahwa prospek kredit sindikasi akan jauh lebih baik dari kuartal I/2024. Adapun, sektor prospektif menyangkut infrastruktur yang berkaitan dengan konstruksi serta properti hingga pertambangan. Laju penyaluran kredit sindikasi pada kuartal II/2024 pun dimotori oleh langkah bank menekan potensi kenaikan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) yang kemungkinan terkerek akibat usainya stimulus restrukturisasi kredit Covid-19. Dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan No.42 periode Maret 2024, BI menuturkan bahwa bank sentral melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar. Pertama, Rasio Countercyclical Capital Buffer (CcyB) yang dipertahankan pada level 0% sehingga bank tak perlu memupuk tambahan modal.Kedua, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dipertahankan pada kisaran 84—94 untuk mendorong intermediasi bank. Ketiga, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mampu mencapai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan penyaluran kredit ultramikro. Terlepas dari sektor prioritas itu, bank sentral memproyeksi permintaan kredit di beberapa segmen bakal melaju pada kuartal II/2024. 

Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada kuartal II/2024 diprakirakan terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi, industri pengolahan, serta penyedia makan minum. Sejalan dengan sejumlah segmen tersebut, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) secara umum mempertimbangkan faktor risiko, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti perusahaan. “BCA berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan,” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn. Dihubungi terpisah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) optimistis menyalurkan kredit sindikasi lebih kencang. Corporate Secretary BTN Ramon Armando membidik segmen energi baru terbarukan (EBT) karena sejalan dengan meredanya sentimen Pemilu 2024, komitmen nasional untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Kemenkominfo memastikan layanan telekomunikasi berbasis satelit orbit rendah milik miliarder Elon Musk, Starlink, akan segera hadir secara ritel di Indonesia. Pendirian badan hukum Indonesia telah selesai dilakukan. Sementara pengurusan izin penyelenggara jasa internet dan izin prinsip penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis satelit/VSAT masih berproses menuju final. Dirjen Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini sudah berdiri PT Starlink Services Indonesia, badan hukum milik Starlink di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan bisnis layanan telekomunikasi berbasis satelit dari daftar negatif investasi (DNI).

Artinya, investor asing bisa menanamkan modalnya di sektor ini di Tanah Air. Bahkan, kepemilikan saham di sektor ini bisa 100 % oleh investor asing. Izin VSAT yang diajukan PT Starlink Services Indonesia, menurut Wayan, sudah lengkap. Adapun izin ISP masih ada yang kurang karena perusahaan itu masih harus menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan perusahaan network access provider (NAP). ”Standardisasi perangkat yang dipakai satelit Starlink sudah diurus Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo,” ujar Wayan, yang ditemui seusai buka puasa bersama Kominfo dengan media, Rabu (3/4) malam, di Jakarta. (Yoga)

Joko Nugroho (60) antusias menjelaskan arsitektur rumah joglonya di Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. ”Rumah ini dibangun tahun 1840. Sebagian besar bagiannya masih asli seperti dulu,” ujarnya, Senin (1/4). Rumah Joko terletak di Kampung Alun-alun. Nama itu tersemat dari sejarah kampung yang dulunya merupakan kawasan alun-alun atau lapangan terbuka Keraton Kerajaan Mataram Islam. Cikal bakal Kesultanan Yogyakarta tersebut berdiri di Kotagede pada tahun 1586. Saat pusat kerajaan dipindahkan Sultan Agung pada 1613 ke daerah Kerta di Plered (kini Kabupaten Bantul), Alun-alun Kotagede menjadi permukiman. Saat ini terdapat sembilan rumah yang masih dipertahankan kelestariannya di Kampung Alun-alun, termasuk rumah Joko.

Keunikan arsitektur dan tata ruang kampung itu menjadi daya tarik Kampung Wisata Purbayan. Wisatawan dapat menikmati tur keliling kampung dengan pemandu wisata. Sejumlah situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam pun lokasinya berdekatan dengan Purbayan, terutama Masjid Gedhe Mataram dan Kompleks Makam Raja-raja Mataram. Purbayan juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menambah pesonanya. Salah satunya adalah keterampilan kerajinan perak yang melegenda di Kotagede. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Purbayan, Nurcahyo Nugroho, menambahkan, Purbayan meraih peringkat kedua kategori Desa Wisata Berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023. Purbayan juga menjadi salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam ajang tahunan Kemenparekraf.

Di Kecamatan Kotagede, terdapat pula Kampung Wisata Rejowinangun, yang memiliki lima kluster wisata, yakni edukasi agro, herbal, kerajinan, budaya, dan kuliner. Ketua Pokdarwis Rejowinangun Dadik Rahmanto menjelaskan, kluster agro mengajak wisatawan mempelajari berbagai tanaman hias, sayur, dan buah yang dibudidayakan warga. Kluster herbal mengusung jamu tradisional dan kluster kuliner menyajikan jajanan pasar Yogyakarta. Adapun kluster kerajinan menyuguhkan aktivitas pembuatan belangkon, wayang kulit, dan rajutan. Terakhir, kluster budaya menawarkan pertunjukan tarian tradisional, wayang, dan gamelan. Dadik menambahkan, pihaknya juga bekerja sama membuat paket wisata gabungan dengan Gembira Loka Zoo, kebun binatang di kelurahan tersebut. ”Wisatawan bisa menikmati sejumlah kluster wisata di Rejowinangun, kemudian mengunjungi Gembira Loka,” ucapnya. (Yoga)

Tidak semua orang punya kesempatan untuk mudik Lebaran dan bertemu keluarga di kampung halaman. Sebagian harus tetap bekerja atau mencari cuan di perantauan karena kesulitan ekonomi. Para pedagang kecil, tukang parkir, hingga asisten rumah tangga menahan rindu bertemu keluarga demi mendapat cuan. Pada Lebaran tahun ini, Herianto (55) tidak bisa mudik lagi ke kampung halamannya di Jambi atau Jateng. Pria itu berjualan minuman dalam kemasan dengan gerobak di sekitar kawasan Blok M, Jakarta. Herianto memilih pulang ke kampung di hari biasa, karena harga tiket lebih terjangkau bagi pekerja informal sepertinya. ”Saya tidak mudik Lebaran tahun ini agar tetap bisa berjualan,” katanya, di Jakarta, Selasa (2/4).Ia berharap ada peluang untuk mendulang cuan lebih banyak karena persaingan lebih longgar.

Saat Lebaran hari pertama, Jakarta memang sepi. Namun, berselang satu atau dua hari, banyak orang jalan-jalan ke kawasan perbelanjaan itu. Dia menyadari bahwa ia bukan pekerja formal yang setiap Lebaran mendapat THR. Karena itu, ia mesti bersiasat agar memperoleh penghasilan lebih. Tidak mudik, bagi Herianto, adalah pilihan yang paling tepat untuk punya penghasilan tambahan. Apalagi, kembali ke kampung halaman saat Lebaran membutuhkan biaya besar. Selain biaya transportasi, dia juga harus memberi ”salam tempel” untuk kemenakan.

Aini (42), yang tinggal di Balikpapan, Kaltim, juga tidak mudik tahun ini. Ia menjadi infal atau ART pengganti. ”Peluang menjadi ART pengganti bisa saya manfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan,” katanya. Aini mendapat upah Rp 250.000 per hari. Dia bertugas menyapu, mengepel, memasak, mencuci pakaian, dan cuci piring. Berdasarkan kesepakatan, ia dan kenalannya, Aini, akan bekerja setidaknya tujuh hari. Menurut Aini, tawaran itu lumayan untuk menambah penghasilannya. Dia akan pulang kampung pada waktu lain. Uang hasil ART dadakan bisa digunakan untuk pulang kampung, meskipun tidak saat Lebaran. (Yoga)

Jumlah kasus penipuan terkait aktivitas keuangan ilegal cenderung meningkat selama Ramadhan. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang memperoleh THR, perkembangan teknologi, serta belum meratanya tingkat literasi masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal selama Maret 2024 mencapai 1.914. Jumlah ini naik dibandingkan Februari 2024 di 1.530 pengaduan.

”Secara umum, penipuan selama Ramadhan meningkat karena (para pelaku) memanfaatkan peluang adanya peningkatan pendapatan masyarakat, seperti mendapat THR dan bonus. Pada saat seperti ini, terbuka potensi masyarakat menjadi lengah dan kurang berhati-hati dalam menggunakan dananya. Apalagi, dengan iming-iming imbal hasil yang sangat besar,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/4). Friderica memaparkan berbagai modus penipuan yang marak terjadi selama Ramadhan berdasarkan aduan masyarakat, antara lain penawaran investasi melalui aplikasi periklanan yang menawarkan imbal hasil tetap dengan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian, promosi yang menawarkan keuntungan tertentu apabila peserta mampu mengundang anggota lain untuk bergabung (member get member).

Selanjutnya, penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan menggunakan logo serta nama perusahaan berizin atau impersonifikasi, terutama melalui media sosial, seperti Telegram. Selain itu, ada pula penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan meyetorkan uang sejumlah tertentu (money game). ”Supaya tidak masuk skema penipuan tersebut, selalu ingat  prinsip 2L, yakni legal dan logis. Pastikan legalitasnya, bisa dengan menghubungi 157. Kemudian logis, artinya kalau ditawari sesuatu yang berlebihan bagusnya, atau to good to be true, harus berhati-hati,” ujar Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2024 secara daring, Selasa (2/4). (Yoga)

Masa depan perekonomian Indonesia selama satu tahun ke depan masih dibayangi ketidakpastian di tengah proses transisi pemerintahan baru. Arah kebijakan ekonomi yang belum terbaca serta tingkat utang  pemerintah yang semakin besar dikhawatirkan bisa mengikis rasa percaya investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Berdasarkan Laporan East Asia and the Pacific Economics Update April 2024 ”Firm Foundations of Growth” oleh Bank Dunia, mayoritas negara di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan serupa.

Meski tumbuh stabil, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Pertumbuhan yang melambat di Indonesia dan negara-negara lain di kawasan terjadi karena laju investasi yang lebih rendah dibandingkan level prapandemi. Bank Dunia menduga investasi yang melambat itu disebabkan oleh level utang pemerintah dan swasta yang semakin tinggi serta ketidakpastian politik dan arah kebijakan baru oleh rezim mendatang.

Laporan itu menyebutkan, setiap kenaikan utang sebesar 10 % poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1 % poin. ”Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara, menghambat investasi publik, bahkan bisa semakin menghambat masuknya investasi swasta,” kata Kepala Ekonom Kawasan Asia Timur dan Pasifik di Bank Dunia Aaditya Mattoo, dalam konferensi pers daring, Kamis (4/4). (Yoga)

PT Vale Indonesia Tbk akan melalui sejumlah tahapan strategis terkait penuntasan divestasi saham selama April-Juli 2024. Dimulai dengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) pada 19 April, berlanjut ke penawaran umum terbatas untuk saham pada 21-27 Juni sampai akhirnya divestasi ditargetkan tuntas pada Juli.

”Proses divestasi ini ditargetkan selesai pada Juli 2024, dengan beberapa milestone (tahapan penting). Pada 19 April 2024 akan dilakukan RUPS LB, kemudian 5 Juni 2024 adanya konfirmasi right issue oleh OJK, lalu 21-27 Juni 2024 periode right issue, dan 1 Juli 2024 penjatahan atau allotment distribusi saham,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4).

Kesepakatan divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) berlangsung di Jakarta, Senin (26/2). Lewat kesepakatan ini, Mind Id menguasai 34 % saham atau terbesar. Sisanya dipegang oleh Vale Canada Limited sebesar 33,88 %, Sumitomo Metal Mining sebesar 11,48 %, dan publik sebesar 20 %. (Yoga)