Penguatan Industri BPR

;

Penguatan Industri BPR

Ekonomi Yoga 09 Apr 2024 Kompas

Penyaluran kredit bank perekonomian rakyat atau BPR tumbuh 8,98 % per Desember 2023 menjadi Rp 140 triliun. Namun, sederet tantangan menghadang kelembagaannya, seperti persaingan usaha, digitalisasi, serta pemenuhan ketentuan regulasi. Ini implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, banyak pelaku usaha yang secara ekspansif sudah memasuki pasar industri BPR dan BPR syariah (BPRS).

”Dari sisi digitalisasi, preferensi nasabah yang terus meningkatterhadap layanan digital memang menjadi cambuk bagi kita bersama, yang mau tidak mau, kami harus mampu menyesuaikan diri,” ujar Tedy, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/4). Selain itu, industri BPR dan BPRS juga dituntut untuk memenuhi ketentuan regulasi yang telah berlaku. Beberapa regulasi tersebut adalah kewajiban modal inti minimum pada akhir 2024 untuk BPR dan pada akhir 2025 untuk BPRS, serta implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat yang akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada 1 Januari 2025.

BPR atau BPRS menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank umum dengan menyalurkan pembiayaan dan menerima layanan simpanan, baik melalui tabungan maupun deposito. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, industri BPR menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada pelaku UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh bank umum tercatat sebesar 20,32 % pada 2023. Sementara, porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh industri BPR mencapai 36,29 %. (Yoga)