Pupuk Indonesia Hadapi Sejumlah Isu Strategis
PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi sejumlah isu aktual
strategis pada tahun ini, mencakup distribusi pupuk bersubsidi, piutang subsidi
pupuk, dan gejolak harga pupuk beserta bahan bakunya. Meski begitu, perusahaan milik
negara itu tetap berkomitmen turut menopang ketahanan pangan nasional. Produsen
pupuk terbesar keenam dunia itu juga akan mengembangkan kemandirian bahan baku
dan hilirisasi produk turunan pupuk. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar
Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia yang digelar secara hibrida di
Jakarta, Selasa (2/4). Rapat tersebut dihadiri Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad
Pribadi beserta jajarannya.
Rahmad mengatakan, penambahan anggaran dan alokasi pupuk
bersubsidi beserta pengadaan dan penyaluran merupakan salah satu isu aktual strategis
perseroan. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk Rp 26,6
triliun menjadi Rp 53,3 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. Dengan begitu,
alokasi pupuk bersubsidi bertambah dari 4,73 juta ton jadi 9,55 juta ton. Melalui
tambahan dana itu jenis pupuk yang disubsidi itu tidak hanya urea dan NPK.
Pupuk organik yang sebelumnya dikeluarkan dari daftar pupuk bersubsidi kini
kembali dialokasikan sebanyak 500.000 ton. ”Lahan pertanian di Indonesia sudah
banyak yang kritis sehingga pupuk organik diperlukan,” ujarnya.
Isu strategis yang dihadapi Pupuk Indonesia adalah utang
pemerintah terhadap perseroan terkait subsidi pupuk. Pembayaran utang subsidi
pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia masih kurang Rp 10,48 triliun. Rahmad
menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membayar utang hasil tagihan tahun
2022 senilai Rp 16,5 triliun pada 28 Desember 2023. Namun, masih ada kurang bayar
sebesar Rp 10,48 triliun. Kurang bayar itu mencakup tagihan utang tahun 2020
yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar. Isu strategis ketiga adalah
harga pupuk beserta bahan bakunya yang masih bergejolak sejak dua tahun
terakhir. Gejolak harga itu dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang
Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Perseroan harus menambah biaya
produksi lantaran kenaikan harga bahan baku yang mayoritas masih impor. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023