Surplus beras nasional pada semester I-2024 diperkirakan hanya 1,7 juta ton, atau lebih rendah dari periode sama 2023 sebesar 3,36 juta ton. Jebloknya surplus beras tersebut dipicu oleh panen yang mundur, dari Maret ke April, akibat fenomena EL Nino pada paruh kedua tahun lalu. Situasi ini disikapi pemerintah dengan mempercepat tanam padi disawah-sawah yang baru panen, dengan harapan pada semester II-2024 masih bisa diperoleh surplus  guna menghindari inflasi beras. Dalam paparan Menteri Pertanian (Kementan) dengan merujuk Kerangka Sampel badan Area Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras Januari-Juni 2024  diproyeksi 17,09 juta ton dan kebutuhan 15,39 juta ton, sehingga diperoleh surplus (produkdi-konsumsi) 1,7 juta ton. Rinciannya, Januari 2024 defisit 1,22 juta ton, Maret surplus 1,26 juta ton, April surplus 2,33 juta ton, Mei surplus 2024 0,778 juat ton dan Juni surplus  1,6 juta ton, April surplus  1,11 juta ton, Mei surplus 0,31 juta ton, dan Juni surplus 0,24 juta ton. Total beras surplus tahun 2023 sebesar 0,49 juta ton atau lebih  rendah dari 2022 yang sekitar 1,34 juta ton. (Yetede)

Presiden China Xi Jinping bertemu dengan para pengusaha Amerika Serikat (AS) pada Rabu (27/03/2024)  di Beijing. Pertemuan  bertujuan untuk meningkatkan  arus masuk investasi asing ke Negeri Tirai Bambu. Sebagai informasi, minggu ini para eksekutif  dan pengusaha lain dari perusahaan-perusahan  besar internasional berada  di beijing untuk menghadiri acara  tahunan Forum Pembangunan China atau China Development (CDF), yang berlangsung pada Minggu (24/03/2024) hingga Senin (25/03/2024).  Jajaran eksekutif puncak perusahaan multinasional biasanya menghadiri forum pemerintah, yang disebut konferensi internasional tingkat negara besar pertama setelah pertemuan parlemen tahunan China pada awal Maret. Adapun forum tahun ini bertepatan dengan upaya-upaya lain menarik pengusaha asing. (Yetede)

Angkasa Pura Indonesia memprediksi pergerakan penumpang di 35 unit bandara selama periode Angkutan Lebaran 2024 menembus 7,9 juta orang atau melebihi periode Lebaran 2019. Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi mengatakan bahwa proyeksi itu berlandaskan layanan penerbangan di bandara sejak 3 April hingga 18 April 2024. Adapun, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 5 April 2024, sedangkan puncak arus balik pada 14 April 2024. “Kami memproyeksikan selama periode posko lebaran ada sekitar 7,9 juta penumpang dilayani di 35 bandara,” ujarnya dalam konferensi pers In Journey di Jakarta, Rabu (27/3). Menurutnya, proyeksi penumpang pada periode Lebaran tahun ini sudah lebih tinggi 3% dibandingkan dengan jumlah penumpang Lebaran 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Bila disandingkan dengan Lebaran tahun lalu, dia memproyeksikan jumlah penumpang Angkutan Lebaran 2024 lebih tinggi 10%. Adapun, kepadatan tertinggi penumpang pesawat pada Periode Lebaran 2024 terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, diikuti Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Juanda di Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. “Yang lainnya ada di Padang, dan Yogyakarta,” sebutnya. 

Untuk mendukung kelancaran pergerakan penumpang di bandara selama periode Lebaran, Faik menambahkan, enam unit bandara beroperasi selama 24 jam. Keenam bandara itu adalah Soekarno Hatta (CGK), Denpasar (DPS), Makassar (UPG), Manado (MDC), Medan (KNO), dan Halim Perdana Kusuma (HLP). Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerima sekitar 2.350 permintaan penerbangan tambahan (extra flight) untuk periode Angkutan Lebaran 2024. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, permintaan extra flight untuk rute domestik tersebut berasal dari delapan maskapai dengan periode keberangkatan 3—18 April 2024. Saat ini, maskapai penerbangan mulai menaruh harga tiket mendekati tarif batas atas (TBA) yang ditetapkan. Menurutnya, hal tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap tiket pesawat jelang dimulainya musim mudik Lebaran 2024. Besaran kenaikan tarif itu bergantung kepada tingkat kompetisi yang ada pada masing-masing rute. Makin gemuk sebuah rute, dia menyatakan, kenaikan tarif tersebut akan makin ketat dan mendekati batas atas yang ditetapkan oleh Kemenhub. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebutkan bahwa lonjakan harga tiket pesawat hingga bus antarkota antarprovinsi (AKAP) selama Angkutan Lebaran 2024 berisiko mengerek infl asi pada periode April 2024. Selain tiket pesawat, harga yang perlu diwaspadai terjadi lonjakan adalah tiket angkutan antarkota. Pudji mengatakan bahwa tiket angkutan antarkota pernah mengalami inflasi tertinggi pada Idulfitri 2023 sebesar 12,36%. “Angkutan antarkota juga cenderung sering mengalami inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri,” jelasnya.

Ekosistem kendaraan listrik Tanah Air kembali mendapatkan angin segar, di tengah maraknya tantangan industri nikel dan pengolahan. Produsen nikel terbesar di dunia, Tsingshan Holding Group Co. dipastikan bakal membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Unit bisnis baterai Tsingshan Holding Group Co. bakal menjadi investasi terbaru dari China yang akan membantu Indonesia melaksanakan penghiliran komoditas pertambangan mineral dengan nilai tambah yang lebih menguntungkan. REPT BATTERO Energy Co., akan membangun pabriknya dekat fasilitas milik Tsingshan sebagai holdingnya yang sudah ada di Teluk Weda, dan direncanakan beroperasi pada tahun depan, sehingga bisa menarik perhatian para pesaingnya yang juga berencana meningkatkan kapasitas produksinya di negara lain. Pemilihan lokasi yang berdekatan dengan fasilitas Tsingshan juga bertujuan agar perusahaan bisa memanfaatkan bahan mentah dan infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan pabrik di Indonesia pun diharapkan bisa mengurangi kekhawatiran terhadap gesekan perdagangan dengan Amerika Serikat dan Eropa yang berpotensi mengganggu ekspor dari China. Hingga kini, China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, karena setidaknya telah menghabiskan lebih dari US$7 miliar pada tahun lalu. Sebagian besar investasi yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk memba-ngun fasilitas pengolahan cadangan bahan mentah yang berlimpah di Tanah Air. Hal tersebut sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pusat perkembangan kendaraan listrik global, di mana saat ini China menjadi negara yang paling banyak menjual mobil listrik di dunia. Dominasi China dalam kendaraan listrik dan pemrosesan banyak mineral penting telah menarik perhatian para pejabat perdagangan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hong mengatakan bahwa ketidakpastian kebijakan berpotensi menjadi masalah bagi perusahaan, dan penempatan pabrik di Indonesia dapat membantu memitigasi ancaman tersebut. 

“Biaya tenaga kerja dan listrik di Indonesia serupa dengan di China. Tsingshan memiliki infrastruktur yang komprehensif, dan pengalamannya yang luas di negara ini akan membantu dalam memperkirakan anggaran. Kami juga memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia yang mendukung sektor energi baru,” jelasnya. Meski begitu, pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia bukannya tanpa risiko. Salah satu alasannya adalah pasokan listrik di dalam negeri yang saat ini sangat bergantung pada batu bara, sehingga meningkatkan kekhawatiran lingkungan di kalangan pembeli dan investor. Dari dalam negeri, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam menargetkan pembangunan industrial park untuk pengembangan ekosistem baterai dapat terealisasi pada 2025. Industrial park yang dimaksud adalah smelter nikel dengan high pressure acid leaching (HPAL) dan rotary kiln electric furnace (RKEF). Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan bahwa pihaknya merupakan bagian yang berada di hulu dalam konsorsium pengembangan baterai yang dilakukan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), sehingga pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dan HPAL di dalam negeri harus dilakukan segera. Sementara itu, pabrik baterai mobil listrik yang dibangun oleh Hyundai dengan menggandeng LG Energy Solution Ltd. bakal beroperasi pada April 2024. Fasilitas itu telah menelan investasi senilai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kongsi Hyundai-LG akan meresmikan pabrik baterai dengan kapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan. Pembangunan pabrik bahkan diklaim sudah memasuki tahap untuk penambahan 10 GWh.

Penurunan harga batu bara acuan atau HBA mula membuat pelaku usaha pertambangan ‘emas hitam’ waswas terhadap keberlanjutan bisnisnya, sehingga berharap segera terjadi keseimbangan baru antara pasokan dan permintaan di pasar global. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan tren harga batu bara yang kembali anjlok sudah terjadi sejak tahun lalu akibat kelebihan pasokan di pasar global. Hendra menjelaskan output produksi domestik negara-negara pengimpor batu bara, seperti India dan China yang berada dalam rekor tertinggi menjadi salah satu penyebab oversupply. Pasalnya, meski permintaan ekspor batu bara meningkat, tetapi pasokan yang tersedia masih lebih banyak dari permintaan. Kondisi kelebihan pasokan tersebut, kata Hendra, bakal membuat pengelolaan arus kas perusahaan pertambangan batu bara menjadi lebih menantang. Terlebih, saat ini pengusaha diharuskan menempatkan devisa hasil ekspor sebesar 30% di bank nasional selama 3 bulan. Sekadar catatan, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 61.K/MB.01/MEM.B/2024, HBA untuk ‘emas hitam’ kalori tinggi dalam kesetaraan 6.322 kcal/kg GAR pada Maret 2024 turun menjadi US$109,77 per ton, dari sebelumnya US$124,95 per ton pada Februari 2024. Selanjutnya, HBA dengan kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan senilai US$88,77 per ton, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level US$87,65 per ton. Terakhir, HBA dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR seharga US$37,60 per ton, lebih tinggi dari bulan sebelumnya US$37,54 per ton.

Pertamina Hulu Energi atau PHE menargetkan lifting minyak dan gas (migas) tahun ini 742.000 barel setara minyak per hari (boepd) lebih tinggi 14.000 boepd dari realisasi 2023 di level 728.000 boepd. Dirut PHE Chalid Said Salim mengatakan, kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan perusahaan tahun ini bakal menjadi penopang capaian target tersebut. “Eksplorasi kami di daerah timur Indonesia cukup agresif, ada temuan di Sulawesi yang cukup strategis. Kami mengejar tambahan lifting,” katanya, Rabu (27/3). Dari target tersebut, lifting minyak bumi tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 420.000 barrel oil per day (bopd) dari 415.000 bopd pada 2023. Salur gas 2024 juga dibidik lebih tinggi menjadi 1.863 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dari 1.810 MMscfd pada 2023.

Selain menemukan cadangan baru, PHE bakal mengoptimalkan pengembangan GQX Complex dan Lapangan Zulu di Wilayah Kerja Offshore Northwest Java (ONWJ). “GQX Complex sedang berproses untuk PoD, sehingga bisa cepat pengembangan lanjutannya,” jelasnya. Percepatan Optimasi Wilayah Kerja ONWJ mendapat perhatian pemerintah, setelah Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta Pertamina fokus mengembangkan dua prospek migas di ONWJ. Arifin juga meminta PHE ONWJ meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait dengan persiapan infrastruktur  proyek  pengembangan  dan  optimalisasi  pemanfaatan  floating storage and off loading, mengingat besarnya  potensi kedua lapangan tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, potensi minyak yang terpetakan dari prospek itu mencapai 60 juta barel. (Yoga)

Sudah setahun berlalu, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) diterapkan pemerintah terhadap para eksportir. Namun, belum seluruh eksportir mematuhi aturan tersebut. Bahkan jumlah perusahaan pelanggar justru makin besar. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, per Senin (25/3), ada sebanyak 16 eksportir yang masih mendapatkan sanksi karena melanggar ketentuan penempatan DHE itu. Jumlah pelanggar itu bertambah dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya tujuh eksportir. Evaluasi memang terus dilakukan pemerintah dengan makin tingginya tingkat pelanggaran eksportir tersebut. Pemerintah bahkan telah merevisi aturan pengenaan sanksi denda, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023.Beleid itu menghapus sanksi denda sebesar 0,25%—0,5% dari nilai DHE yang belum ditempatkan di dalam negeri bagi eksportir nakal. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan sanksi berupa penghentian seluruh layanan ekspor bagi eksportir yang tidak patuh. Sanksi terbaru itu sekilas memberatkan dunia usaha karena larangan ekspor berisiko menghentikan aktivitas bisnis di dalam negeri. Aturan DHE ini sejatinya memiliki tujuan yang sangat membantu perekonomian nasional. Dengan penempatan DHE di dalam negeri, maka akan ada peningkatan likuiditas perbankan dari penempatan dana tersebut, penguatan nilai tukar rupiah, hingga aspek keadilan karena dana ekspor nasional tidak diparkir di luar negeri. Kalangan pelaku usaha berharap pemerintah bisa menaikkan ambang batas setidaknya di kisaran US$500.000—US$1 juta. Selain itu, hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan insentif yang konkret untuk eksportir di luar penempatan DHE pada instrumen deposito. Harapannya ada insentif fiskal untuk mengimbangi insentif moneter yang diterima eksportir. Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah memberikan insentif berupa pemberian bunga sebesar 5,51% untuk DHE yang nilainya di atas US$10 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Sanksi yang tegas tentu memuat prinsip berkeadilan. Masih banyak eksportir baik dan patuh terhadap ketentuan DHE tersebut yang berhak mendapatkan keadilan perlakuan dari pemerintah. Bahkan para eksportir yang baik dan patuh ini lebih nasionalis dan menaruh lebih lama dananya di perbankan dalam negeri. Saat ini penempatan mayoritas pada term deposit valuta asing DHE telah bergeser dari tenor satu bulan ke tiga bulan. Artinya penempatan dana di dalam negeri cenderung lebih lama akan memudahkan upaya otoritas menstabilkan posisi cadangan devisa dan rupiah.

Kendati tingkat suku bunga acuan atau BI Rate masih sulit untuk direlaksasi dari level 6%, Bank Indonesia (BI) agaknya tak menutup mata dengan kondisi dunia usaha. Terbaru, otoritas moneter tengah ancang-ancang untuk menguatkan implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas. Bank sentral menghitung ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit. Rencananya, BI juga akan memperluas sektor usaha yang bisa memanfaatkan likuiditas tersebut sehingga memberikan sengatan yang lebih dahsyat terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, mengatakan untuk saat ini penurunan suku bunga acuan masih dihadapkan pada ketidakpastian mengingat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) juga tengah mewaspadai lesatan inflasi. Sementara itu, instrumen fiskal juga penuh dengan kehati-hatian sehingga tak bisa leluasa memberikan intervensi untuk seluruh aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BI akan mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan KLM 4% guna mendukung kredit untuk memacu ekonomi. Karena menyasar sektor usaha tertentu, BI meyakini penambahan insentif ini akan menciptakan pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi strategis. Pada tahun lalu BI juga menaikkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas menjadi 4%, melalui pemangkasan setoran giro wajib minimum (GMW).

Sebelumnya, besaran likuiditas yang ditetapkan hanya 2,8% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan, sehingga ada ruang yang lebih longgar untuk mendukung kredit. Adapun, realisasi insentif KLM per Desember 2023 mencapai Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapan pada Oktober 2023 yang hanya Rp137 triliun. Sejauh ini, sektor yang telah memanfaatkan fasilitas itu antara lain penghiliran mineral dan batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan hijau. Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, mengatakan kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas. Di sisi lain, dia menyebut UMKM masih menemui sejumlah tantangan dalam pengembangan bisnis, di antaranya tingkat kapasitas kewirausahaan, informasi dan akses pasar, serta ekosistem kewirausahaan yang kurang terintegrasi. Dari kalangan bankir, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ahmad Solichin Lutfiyanto, memandang intermediasi keuangan amat bergantung pada kondisi ekonomi baik global maupun domestik. DPK di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun diprediksi cenderung ketat tecermin dari melambatnya peredaran uang dalam arti luas (M2). Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. Sejauh ini kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor yang menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan insentif BI menjadi bagian dari pertimbangan untuk strategi lembaga keuangan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit 1 sejatinya masih bisa beroperasi hingga 2042, tetapi operator memutuskan untuk memensiunkan pembangkit ini pada awal Desember 2035 lantaran ingin turut serta mempercepat transisi energi. Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power (CEP)Joseph Pangalila mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya dan komitmen dari perseroan dalam melakukan transisi energi yang sudah disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 2 tahun lalu. “Cirebon Power menjadi pilot project pensiun dini, karena kami berkomitmen berpartisipasi mempercepat transisi energi di Indonesia. Pensiun dini bukan karena pembangkit ini kotor,” kata nya di Kota Cirebon, Rabu (27/3). Dia menjelaskan bahwa rencana ‘suntik mati’ PLTU Cirebon Unit 1 sudah dibubuhkan dalam tanda tangan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) Asian Development Bank (ADB), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Indonesian Investment Authority (INA), dan pemilik PLTU Cirebon, Cirebon Electric Power (CEP). Joseph menjelaskan bahwa pensiun dini PLTU ini secara sederhana seperti mengubah skema finansial komersial. “Hampir mirip seperti over kredit perbankan, yang mempersingkat masa tenor kredit. Melalui skema ETM dan Just Energy Transion Partnership [JETP], memungkinkan pembiayaan lebih murah dan efisien. Melalui skema ini, proyek Cirebon 1 dapat diperpendek kontrak operasinya,” jelasnya.

Kinerja penjualan kendaraan niaga diproyeksi masih lesu menjelang Lebaran 2024 lantaran konsumen potensial yang berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, serta logistik masih wait and see hingga setelah Lebaran. Penjualan truk dari Mitsubishi Fuso mengalami penurunan tajam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya libur nasional dan Pemilu 2024. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan truk Fuso secara wholesales mencapai 4.124 unit periode Januari—Februari 2024 atau turun 44,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7.431 unit. Sales and Marketing Director Mitsubishi Fuso Aji Jaya mengatakan bahwa sejauh ini penjualan truk dari merek asal Jepang tersebut masih didominasi oleh sektor tambang, dan juga perkebunan yang performanya belum sesuai harapan. Jika mengasumsikan permintaan pasar kendaraan komersial akan seperti tahun sebelumnya, mak sektor logistik akan menjadi kontributor utama penjualan. Sementara sektor tambang masih belum akan pulih dalam waktu dekat. Fuso juga masih menaruh harapan besar pada sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur yang disebut bisa berkontribusi positif untuk penjualan tahun ini. Sementara itu, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memproyeksikan pasar untuk kendaraan niaga seperti truk akan mulai bergerak naik pasca-Lebaran 2024. Business Operation & Strategy Division Head IAMI Attias Asril menjelaskan bahwa proyeksi itu tecermin dari sektor transportasi dan logistik yang bisnisnya sudah mulai menggeliat belakangan ini. Beberapa pelanggan dari perusahaan sektor transportasi dan logistik diklaim sudah mulai menanyakan terkait dengan penyediaan unit kendaraan niaga. Hal ini pun disebut sebagai sinyal akan pulihnya pasar. Di satu sisi, Asril menyebutkan bahwa pasar truk mengalami pelemahan sejak kuartal IV/2023 seiring dengan adanya kampanye Pemilu 2024. Para konsumen disebut mengambil sikap wait and see untuk menunggu hasil pemilihan. Situasi tidak jauh berbeda juga dialami oleh PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Faktor cuaca buruk menjadi salah satu penyebab lesunya penjualan kendaraan niaga seperti truk pada awal tahun ini. 

Chief Operating Offi cer HMSI Santiko Wardoyo mengatakan bahwa cuaca yang tidak mendukung sejak akhir 2023 hingga saat ini menyebabkan konsumen juga kesulitan melakukan kegiatan usahanya. Faktor lain yang membuat penjualan truk lesu adalah momentum bulan puasa dan Lebaran yang menyebabkan kegiatan operasional belum maksimal. Sementara itu, pelaku usaha juga masih wait and see untuk melihat arah kebijakan pasca-Pemilu 2024. Di satu sisi, Santiko menyebutkan bahwa kuota pertambangan melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari awalnya 700 badan usaha menjadi sekitar 900 badan usaha menjadi angin segar untuk penjualan truk. Selain itu, sektor infrastruktur yang berjalan seperti adanya pembangunan seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga masih menjadi sinyal positif untuk penjualan truk tahun ini. Pada perkembangan lain, BMW Indonesia berpeluang menghadirkan produk teknologi hybrid baru tetapi bergantung pada rencana pemerintah memberikan insentif layaknya mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan mengatakan bahwa sejauh ini insentif dari yang diberikan oleh pemerintah masih mengarah kepada produk BEV. Kemudahan yang dirasakan bagi konsumen juga belum mengarah ke produk hybrid. Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania menambahkan bahwa secara global sejatinya sudah ada berbagai produk seperti internal combustion engine (ICE), BEV, hingga plugin hybrid (PHEV). BMW Indonesia sudah memasarkan produk hybrid melalui model 735i Limousine RHD AT seharga Rp2,2 miliar yang penjualan secara wholesales menembus 27 unit pada Januari—Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hybrid. Airlangga menjelaskan insentif yang akan diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Besaran PPN DTP untuk mobil hybridrencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik.