Emiten-emiten properti mempertajam strategi untuk memacu kinerja pada 2024 setelah mayoritas mampu memompa laba bersih meningkat rata-rata lebih dari 10% pada tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sedikitnya ada sembilan emiten properti yang sudah menyampaikan laporan keuangan 2023. Dari jumlah tersebut, enam emiten meraih kenaikan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) menjadi emiten properti yang mengantongi laba bersih paling besar dengan raihan Rp2,1 triliun pada 2023. Laba bersih PWON naik 36,81% year-on-year (YoY) saat pendapatan naik 3,56% secara tahunan menjadi Rp6,2 triliun. Adapun, lonjakan laba bersih paling tinggi diraih oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI). Pada 2023, PANI meraih laba bersih Rp270,03 miliar atau melesat 95,4% dari Rp138,19 miliar pada 2022. Sementara itu, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) berbalik laba Rp50,14 miliar terdorong oleh penghasilan lainnya. Terutama, keuntungan pembelian kembali obligasi Rpp918 miliar dan keuntungan selisih kurs Rp282 miliar. Berbanding terbalik, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menyusut 20,04% YoY dari Rp2,43 triliun menjadi Rp1,94 triliun. Minarto Basuki, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Pakuwon Jati, mengatakan pertumbuhan pendapatan perseroan ditopang oleh recurring income yang naik 20,7% YoY menjadi Rp4,67 triliun.

Pendapatan berulang PWON bersumber dari pendapatan retail mal Rp3,12 triliun, office leasing Rp304 miliar, dan hospitality Rp1,24 triliun. Menurut Minarto, marketing sales PWON didukung dari launching tower baru Lancaster dan Clayson Tower di superblok Pakuwon Mall, serta adanya insentif PPN DTP dari pemerintah pada kuartal IV/2023. “Berdasarkan revenueper segment terbagi atas pendapatan dari retail leasing 50%, hotel dan serviced apartment 20%, office leasing 5%, kondominium 12%, rumah tapak 12%, dan perkantoran 1%,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/3). Head of Investor Relations Lippo Karawaci Randi Bayu Prathama menjabarkan pendapatan perseroan meningkat 15% YoY menjadi Rp17 triliun pada 2023 dengan kontribusi yang sehat dari seluruh segmen bisnis. “Konsolidasi EBITDA meningkat 28% YoY menjadi Rp4,19 triliun didorong oleh perbaikan throughput dan rata-rata pendapatan per tempat tidur dari segmen rumah sakit,” paparnya dalam materi paparan, dikutip Selasa (26/3). Sementara itu, Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan penurunan laba bersih disebabkan oleh naiknya harga pokok penjualan dan biaya operasional. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma alias Aguan mengatakan perusahaan berupaya melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang akan ditranslasikan menjadi target marketing sales. Saat ini, PANI memiliki lahan sebesar 1.599 hektare yang terletak strategis di PIK 2.

Emiten perhiasan emas dan logam mulia, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) membukukan lonjakan penjualan bersih hingga 85,83% menjadi Rp12,85 triliun sepanjang 2023 terdorong oleh kinerja ekspor. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Selasa (26/3), HRTA mencatatkan penjualan sebesar Rp12,85 triliun sepanjang 2023. Penjualan tersebut melambung 85,83% dari capaian Rp6,91 triliun pada 2022. Penjualan tersebut ditopang oleh penjualan perhiasan dan logam mulia dengan lokal sebesar Rp8,49 triliun sementara penjualan ekspor tercatat sebesar Rp4,27 triliun. Lonjakan penjualan HRTA disumbang oleh adanya penjualan ekspor di mana pada 2022, HRTA belum mengekspor perhiasan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan emas murni sebesar 66,88% year-on-year (YoY) dari 7,75 ton menjadi 12,93 ton pada 2023. Selain itu, harga jual rata-rata naik 12,12% secara tahunan menjadi Rp987.706 pada 2023 dari Rp880.922 pada 2022. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp305,8 miliar sepanjang 2023. Laba ini naik 20,62% dibanding perolehan 2022 sebesar Rp253,52 miliar. Pada 2024, Direktur Utama Hartadinata Sandra Sunanto mengatakan HRTA menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% dan laba bersih sebesar 15%. Guna dapat mendongkrak target tersebut, HRTA juga berencana untuk melakukan pengembangan pasar ekspor ke beberapa negara di luar India dan UAE, seperti Singapura, Vietnam, Amerika Serikat dan Eropa. Di dalam negeri, HRTA akan memperluas gerai ritelnya dengan target ekspansi dari 83 gerai pada 2023 menjadi minimal 100 gerai pada akhir 2024. Didukung ekspansi gerai, penjualan ritel HRTA mengalami peningkatan 14,99% pada tahun lalu.

Penyampaian aspirasi, saran, dan keluhan masyarakat Jawa Barat kini kian mudah lantaran hadirnya aplikasi Sapawarga.Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ke depannya. Pemprov Jabar meluncurkan Layanan Aduan dan Hotline Terintegrasi Jawa Barat. Layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan bahwa selama ini masih terdapat kebingungan di kalangan warga mengenai bagaimana mendapatkan informasi atau solusi terkait layanan publik. Setiap fiturnya, imbuhnya, memiliki fungsi yang berbeda yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat melalui Sapawarga Jabar Super App. Fitur ini atau bisa disebut Sistem Pengaduan Elektronik Terintegrasi sudah terintegrasi dengan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) Aparatur Sipil negara (ASN). Dengan demikian, imbuhnya, aduan dapat ditindaklanjuti secara langsung dan cepat oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, terdapat fitur Hotline Jabar yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penyediaan informasi yang meliputi layanan kedaruratan, informasi, dan aduan warga dalam bidang prioritas. Bidang itu meliputi kategori layanan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi mengapresiasi hadirnya aplikasi Sapawarga yang telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan mengembangkan fitur pengaduan masalah yang langsung ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah. “Sapawarga menjadi salah satu alat untuk melaporkan kepada kami. Kemudian, diteruskan ke kepala perangkat daerah, untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak melaporkan ke Sapawarga, tetap kami tindaklanjuti,” jelasnya. Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus berinovasi dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta mudah diakses, di antaranya Sapawarga.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng online travel agent tiket.com untuk memperluas akses pembelian tiket kapal feri secara daring selama Angkutan Lebaran tahun ini. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa kerja sama strategis dengan tiket.com sebagai wujud komitmen manajemen untuk berinovasi dalam pelayanan penyeberangan prima berkelanjutan. “Kolaborasi pertama ASDP dengan tiket.com sebagai wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan value layanan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses pembelian tiket ferry,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/3). Sejak 2020, ASDP telah menerapkan penjualan tiket kapal feri secara daring melalui aplikasi Ferizy. Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, mengatakan tiket.com terus memberikan yang terbaik bagi konsumennya di antaranya konsumen pengguna transportasi umum. Saat ini, tiket kapal feri sudah dijual di platform tiket.com yang merupakan bentuk kerja sama strategis dengan ASDP. Dia berharap pembelian tiket ferry melalui platform tiket.com memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi konsumen yang hendak melakukan perjalanan antarpulau.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berencana menangguhkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474,80 miliar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyampaikan akan menunggu data hasilverifi kasi PT Sucofindo atas nilai yang akan dibayarkan ke pelaku usaha dan menanti pembayaran rafaksi minyak goreng. “Kita masih bisa menahan dulu sambil kita meminta percepatan dan transparansi atau klarifikasi atas data yang dihitung itu sehingga pembayaran dapat segera dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3). Saat ini, dia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Roy menambahkan proses untuk menggugat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia mengharapkan pembayaran utang rafaksi dapat segera dilakukan. Polemik itu bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022. Melalui beleid itu, pemerintah mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022. Muhammad Lutfi , Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, menyebut bahwa pembayaran selisih harga akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terbaru, pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng yang telah terverifikasi oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp474,80 miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan penuntasan permasalahan mengenai rafaksi minyak goreng. Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Jamdatun Kejaksaan Agung menyebut telah membuat legal opinion atau opini hukum untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, jumlah yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sekitar Rp474 miliar. Jumlah utang rafaksi yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sebesar Rp474,80 miliar atau 58,43% dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha sebesar Rp812,72 miliar. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya menyatakan kelengkapan hasil verifikasi Sucofindo belum disampaikan oleh Kemendag kepada BPDPKS. Selama ini, dia telah siap dan komitmen untuk membayar selisih harga jual tersebut. Achmad bahkan menyebut telah mengalokasikan dana dan sudah tersedia di BPDPKS. “Dari alokasi dananya, ada dan sudah tersedia di BPDPKS,” ujarnya. Dalam Permendag No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, disebutkan bahwa BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan 31 Januari 2022, serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3/2022. Jika minyak goreng kemasan sederhana masih tersisa setelah 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari pengecer.

Bahan baku plastik asal China siap mengekspansi pasar dalam negeri setelah penambahan pabrik petrokimia di negara tersebut menyebabkan kelebihan produksi komoditas itu. Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan pembangunan 23 proyek petrokimia di China dengan produksi 50 juta ton ethylene sebagai bahan baku plastik akan membuat Tiongkok kelebihan produk petrokimia. “Akibatnya, negara kita [Indonesia] menjadi kebanjiran impor produk bahan baku plastik,” katanya, dikutip Selasa (26/3). Akibat lainnya, daya saing industri petrokimia Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal, industri petrokimia nasional masih dalam fase pemulihan kapasitas produksi. Meski begitu, Inaplas mengakui keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 cukup menolong industri nasional, karena mampu membendung produk impor di industri plastik hulu, intermediate, dan hilir. Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman menjelaskan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 sangat penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum dalam berusaha dan investasi melalui pengaturan impor produk plastik. Salah satu perusahaan industri hulu anggota Inaplas bahkan mengeluhkan sepinya permintaan, sehingga utilisasi pabrik menurun hingga 55% dari kapasitas normal. Penurunan pesanan juga membuat margin makin menipis, bahkan negatif.

Upaya agresif dilakukan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama untuk bisa mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Langkah percepatan dan optimasi lapangan minyak dan gas bumi pun menjadi salah satu solusi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina Hulu Energi mengoptimalkan potensi Wilayah Kerja Offshore North West Java agar bisa berkontribusi lebih baik dalam pencapaian lifting nasional. Meski sudah tergolong blok minyak dan gas bumi (migas) tua karena sudah beroperasi sejak 1966, ONWJ hingga kini masih berproduksi. Bahkan, wilayah kerja itu diyakini masih memiliki potensi yang bisa dioptimalkan, yakni Lapangan Zulu yang pertama kali ditemukan pada 1974, dan Lapangan GQX Complex. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina Hulu Energi telah sepakat untuk mempercepat pengembangan Lapangan GQX Complex agar bisa kembali berproduksi. Arifin menjelaskan bahwa pengembangan GQX Complex harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu yang baik, karena potensinya cukup besar. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama juga mempercepat proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu Wilayah Kerja ONWJ memproduksi 26.580 barel minyak per hari (bopd), lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar 29.000 bopd. “Hingga 17 Maret 2024, realisasi produksi minyak ONWJ sebanyak 25.773 bopd, sedangkan realisasi produksi gas sebesar 73,5 MMscfd. Untuk salur gas terealisasi sebesar 50,4 MMscfd dari target APBN 40 MMSCFD,” kata Pjs General Manager Pertamina Hulu Energi ONWJ Wirdan Arifin.Wilayah Kerja ONWJ sendiri memiliki area operasi lepas pantai yang luas di perairan utara Jawa Barat seluas 8.300 kilometer persegi dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon.

Dari Wilayah Kerja South Andaman, Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd. agresif melakukan kegiatan eksplorasi setelah berhasil mengebor Sumur Eksplorasi Tangkulo-1 yang terletak pada 166 kilometer timur laut Kota Banda Aceh, dan 67 kilometer utara Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. “Sumur Tangkulo-1 menjadi sumur eksplorasi ke-2 yang dibor oleh Mubadala Energy di South Andaman pada tahun ini, setelah sebelumnya mereka juga melakukan tajak Sumur Eksplorasi Layaran-2 pada 18 Maret 2024,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa membuktikan cadangan gas dari Blok South Andaman. Pada perkembangan lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas sampai dengan pertengahan Maret 2024 anjlok seiring dengan tren penurunan harga komoditas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) migas mencapai Rp17,8 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Jumlah itu turun 20,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi harga minyak mentah Indonesia per Januari 2024 berada di level US$77,12 per barel. Angka ini di bawah asumsi APBN 2024 yang dipatok sebesar US$82 per barel. Sementara itu, lifting minyak per Februari 2024 tercatat baru mencapai 575.600 bopd, masih di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bopd.

Komoditas Timah mengawali 2024 dengan situasi yang kurang mengenakan. Lambatnya proses pengajuan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya badan usaha pertambangan timah dan persoalan hukum yang membelit industri tersebut membuat produksi komoditas itu anjlok. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru menyetujui 15 RKAB dari badan usaha pertambangan timah per 26 Maret 2024, dengan rencana produksi sebanyak 46.444 ton bijih timah pada tahun ini. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Tri Winarno mengatakan bahwa rencana produksi dari 15 RKAB yang telah disetujui tersebut mengambil porsi 60%—65% dari kapasitas produksi timah secara keseluruhan sepanjang tahun lalu yang sekitar 74.000 ton bijih. Hal itu membuat Kementerian ESDM terus mendorong badan usaha pertambangan timah untuk segera menyelesaikan penyusunan RKAB. Malahan, pemerintah juga secara aktif menggelar coaching clinic untuk membantu perusahaan menyelesaikan dokumen RKAB. 

Selain persoalan RKAB, terkoreksinya rencana produksi bijih timah pada tahun ini turut disebabkan oleh dugaan kasus rasuah terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (TINS) yang sampai saat ini masih didalami oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bersama dengan ahli lingkungan bekerja sama menghitung luas lahan yang telah dibuka dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di IUP TINS. Hasilnya, seluas 170.363 hektare lahan yang telah dibuka.Ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo mengatakan bahwa total luas lahan tersebut dibagi menjadi dua galian tambang yang berada di kawasan hutan dan non-hutan. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung bersama dengan ahli juga telah mengalkulasi kerugian ekologis dari dugaan korupsi tata niaga komoditas timah tersebut mencapai Rp271 triliun. TINS sendiri menargetkan produksi bijih timah naik ke level 30.000 ton dalam RKAB tahun ini. Rencana produksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan RKAB tahun sebelumnya yang berada di kisaran 26.000 ton bijih timah. “RKAB sudah terbit, kami sudah buka ekspor,” kata Direktur Utama TINS Ahmad Dani Virsal saat ditemui di DPR. Dari perkiraan produksi itu, TINS rencananya bakal mengalokasikan porsi 5% sampai dengan 8% untuk penjualan domestik. Sisanya, bakal dialihkan untuk pasar ekspor dengan target mampu tumbuh 1%. Dalam kesempatan itu, Dani pun memastikan TINS bakal berhati-hati menyikapi ihwal rencana akomodasi tambang masyarakat untuk dibeli TINS. Perseroan bakal menunggu izin pertambangan rakyat (IPR) dari sejumlah wilayah pertambang rakyat (WPR) yang telah terpetakan oleh pemerintah hingga saat ini.

Awal Maret 2024 ini, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/2024 terkait pengaturan impor atau dikenal dengan kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor untuk memperkuat ekonomi nasional mulai diberlakukan. Lalu, efektifkah penerapan lartas impor ini terhadap daya saing perdagangan internasional Indonesia, di tengah praktik bisnis rantai suplai global khususnya yang dilakukan lewat laut termasuk Pelabuhan nasional Indonesia?Nobelis dan penulis buku proteksionisme, Jagdis Bagwati, pada 1990 mengkritik pola pembatasan perdagangan yang pro pada konsep kebebasan perdagangan atas nama kepentingan individu negara, ketimbang kebebasan perdagangan untuk banyak negara secara global. Bagwati berargumen proteksi perdagangan eksklusif justru menciptakan manfaat paradoks bagi potensi ekonomi dan daya saing negara yang menerapkannya, khususnya bila konteks praktik perdagangan internasional tersebut membutuhkan pergerakan berbagai barang modal, bahan baku serta barang setengah jadi dalam rantai suplai barang global, untuk dihilirkan dengan nilai tambahnya. Premis paradoksal di atas, mulai faktual menggejala terjadi di Indonesia termasuk di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Pola restriksi distribusi, dengan pembatasan pelabuhan tujuan barang impor utamanya di Pelabuhan Belawan terhadap Pelabuhan Kuala Tanjung mulai menimbulkan masalah baru. Di Sumatra, preferensi lartas dengan memilih pelabuhan tujuan impor di Pelabuhan Belawan telah menimbulkan penurunan volume barang, kehilangan peluang perdagangan yang berkelanjutan, dan terganggunya sumber bahan baku ekspor sekaligus inefisiensi logistik komoditas unggulan tidak hanya di Kuala Tanjung Sumatra Utara, tetapi di sejumlah provinsi penting di Sumatra. 

Lartas lewat Permendag 2017, 2020, 2023 dan 2024 ini telah menutup akses 25 kategori barang impor (berdasar Permendag 36/2023), seperti elektronik dan komputer, makanan-minuman, hortikultura, bahan kimia, ekstrak nabati, kosmetik, tekstil, mainan, pakaian, serta berbagai bahan baku atau setengah jadi untuk KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung semisal Inalum sebagai entitas induk BUMN pertambangan nasional terdekat sekitarnya. Walau ada kargo ekspor dari Kuala Tanjung, jika baliknya kosong, konskuensinya menimbulkan ketidakseimbangan trafik yang merugikan. Dampak operasionalnya, Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi stagnan, padahal investasi negara lewat modal BUMN dan swasta di diperkirakan telah menghabiskan Rp11 triliun untuk penyediaan infrastruktur, suprastruktur, juga kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, termasuk penyediaan akses darat dan tol sekitar Kuala Tanjung. Sementara, pelabuhan Belawan yang menjadi pilihan tujuan kebijakan lartas memiliki keterbatasan kedalaman navigasi perairan termasuk kolam kurang dari 9 meter. Secara teknis, hanya mampu menangani armada kapal dengan kapasitas angkut 500—800 boks kontainer. Sementara dermaga kontainer Kuala Tanjung dengan kedalaman 16 meter mampu menangani kapal berukuran besar bertipe Post-Panamax dengan kapasitas angkut hingga 18.000 boks kontainer. Dalam konteks Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung, penerapan lartas perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif. Keduanya mungkin perlu mendapatkan porsi lartas yang rasional dengan target meningkatkan nilai tambah komoditas atau kargo unggulan Sumatra dan nasional.

Masuknya daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, membuka peluang sekaligus tantangan bagi arah pembangunan jangka panjang nasional. Bagaimana tidak? Rencananya seluruh kebutuhan untuk membangun aneka proyek infrastruktur itu bersumber dari swasta murni alias tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu ini menjadi angin segar bagi pemangku kebijakan yang memang tengah haus penanaman modal untuk melahirkan efek berganda besar ke perekonomian. Apalagi, hitung-hitungan nilai investasi 14 PSN itu mencapai hampir Rp500 triliun. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi fiskal negara dan kredibilitas pemerintah. Utamanya ketika situasi ekonomi menghadapi guncangan sehingga dunia usaha memilih wait and see. Risiko ini pun bukannya omong kosong. Maklum, dewasa ini banyak pebisnis yang menunda investasi lantaran masih mewaspadai ketidakpastian global yang diiringi dengan rezim suku bunga tinggi sehingga membatasi akses pembiayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada investasi Rp139,3 triliun yang mangkrak dan tak bisa diselesaikan karena ketidak-mampuan pelaku usaha. Pemerintah pun bukannya tak menyadari adanya risiko tersebut. Tak ayal, meski dalam skenario awal nihil melibatkan APBN, fiskal negara tetap disiagakan tatkala terjadi kemacetan kucuran modal swasta. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan saat ini nilai investasi dari 14 PSN baru itu masih dihitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Termasuk di dalamnya kemungkinan dilibatkannya dana negara dalam pembangunan tersebut ketika swasta berhenti memberikan kontribusi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan dimasukkannya 14 proyek itu ke dalam PSN mempertimbangkan be-berapa aspek. Di antaranya nilai investasi tinggi dan berdampak ke ekonomi secara luas mulai infrastruktur jalan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah, tentu akan meminta kepada pebisnis untuk men-jalankan komitmennya secara penuh sehingga proyek-proyek tersebut terwujud dan tidak menjadi bangunan mangkrak. Sekaligus, pemangku kebijakan terbantu oleh modal swasta sehingga tak perlu mengutak-atik fiskal negara untuk memenuhi besarnya pembiayaan investasi itu. Emiten properti yang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), yang akan mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, satu dari 14 PSN baru itu, bersiap meng-gelontorkan dana senilai Rp40 triliun. Sekretaris Perusahaan PANI Christy Grassela, mengatakan investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta murni dan tidak menggunakan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah juga perlu memacu penerimaan negara lebih tinggi agar fiskal negara lebih tebal. Jika hal itu tak dilakukan, maka sumber utama pembiayaan PSN baru tersebut berasal dari penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).