Berdasarkan laporan Speedtest Global Index pada Desember 2023, peringkat kecepatan internet di Indonesia masih rendah di Asia Tenggara. Untuk kategori internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menang jika dibandingkan dengan Myanmar dan Timor Leste. Hal yang sama terjadi pada kategori fixed broadband atau internet lewat kabel ke rumah-rumah. Bahkan, per Desember 2023, posisi Indonesia ada di peringkat ke-126 dari 178 negara di dunia. Untuk internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara.

Menkominfo Budi Arie Setiadi telah bertekad mewujudkan tersedianya internet fixed broadband dengan kecepatan minimal 100 Mbps di Indonesia. Untuk itu, pemerintah, akan melarang setiap operator dan penyedia layanan internet broadband (ISP) menjual paket internet dengan kecepatan di bawah 100 Mbps. Sudah pasti masyarakat dan berbagai kalangan pengguna internet di seantero negeri ini juga akan senang jika internet Indonesia bisa ngebut, tak hanya lebih nyaman menonton video pengaliran konten atau main gim daring, akan banyak peluang bisnis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang.

Namun, menghadirkan internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps itu tak mudah. Perlu kolaborasi sejumlah pihak dari ujung ke ujung, tidak hanya pihak operator. Semua operator dan ISP pasti berniat mendukung upaya pemerintah mewujudkan layanan internet berkualitas, cepat, dan merata. Buktinya, puluhan triliun rupiah setiap tahun dialokasikan oleh operator dan ISP untuk membangun jaringan internet beserta teknologi terbaru sebagai pendukungnya. Bagi penyedia layanan internet, kualitas layanan yang prima, cepat, dan stabil merupakan pemenuhan atas kebutuhan pelanggan, juga memperbesar pasar mereka.

Namun, selain masalah teknis dan hitung-hitungan bisnis, operator menghadapi dilema iklim bisnis internet yang belum kondusif, yaitu maraknya penjualan kembali (resale) layanan internet dari operator atau ISP oleh sebagian pelanggan ke masyarakat dengan biaya berlangganan yang murah. Dengan demikian, para oknum itu bisa mengambil keuntungan berlipat dari layanan yang disediakan operator atau ISP. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah untuk melarang praktik bisnis layanan internet dengan nyantol layanan milik operator dan ISP ini sangatlah penting bagi perkembangan internet cepat di Indonesia  (Yoga)

Delapan pemuda menggigil karena kuyup diguyur hujan saat berjalan kaki di tengah gelap dan suhu 4 derajat celsius di Hanover, Jerman, 19 Desember 2023. Mereka adalah para mahasiswa asal Indonesia, salah satunya RM (22), mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi atau Unja. ”Aku sampai nangis karena dingin banget dan super capek. Malam itu aku habis kerja 11 jam nyortir buah, full berdiri, dan aku lagi datang bulan,” kata RM saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (24/3). Agen tenaga kerja yang menyalurkan mahasiswa Indonesia ke perusahaan Nordgemüse Krogmann tidak menyediakan jemputan. RM dan kawan-kawannya harus jalan kaki 1,5 jam di tengah musim dingin menuju Stasiun Schwarmstedt. Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa Indonesia dijanjikan kerja magang di Jerman, tetapi justru menjadi korban eksploitasi.

Bareskrim Polri mengungkap dugaan kasus perdagangan orang terkait program magang ini. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka menawarkan program magang yang disebut bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Namun, program itu rupanya bukan kerja magang, melainkan ferienjob, yang dalam Bahasa Jerman artinya program kerja paruh waktu saat musim libur. Ferienjob meliputi kerja-kerja fisik, seperti mengemas dan mengantar paket, mencuci piring di rumah makan, dan menangani koper di bandara. Tujuannya mengisi kekurangan tenaga fisik di Jerman. Kemendikbudristek menegaskan, ferienjob bukan bagian dari MBKM. Perguruan tinggi diminta menghentikan program itu. (Yoga)

Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Salah satu opsinya adalah mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor ke produksi. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (25/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi DMO rendah. Realisasi DMO rendah sebab pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya lesu. Hal itu menunjukkan kebijakan DMO yang selama ini dianggap cukup bagus ternyata rawan atau memiliki risiko. Di kala pasar ekspor lesu, kebijakan yang bergantung pada volume ekspor tersebut menjadi kurang efektif.

Untuk itu, lanjut Edy, KSP meminta Kemendag, Bapanas, serta Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mempertimbangkan kembali mengevaluasi kebijakan itu. Salah satu opsinya adalah mengaitkan DMO dengan produksi, bukan lagi ekspor. ”Dengan begitu, kalau produsen memproduksi sekian ton CPO dan empat produk turunannya, maka sekian persen harus dialokasikan untuk minyak goreng curah dan Minyakita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Harga saham perseroan pengelola kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD) naik setelah pemerintah mengumumkan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Proyek jangka panjang itu menargetkan tema pembangunan dengan konsep berbeda, dari pariwisata hingga kawasan terpadu kesehatan. Kawasan PIK 2 meliputi Jakut dan Tangerang di Banten yang dikelola perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Adapun pengelola kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kabupaten Tangerang dan Tangsel, Banten, adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).

Dua kawasan tersebut menjadi perbincangan setelah pemerintah pada Senin (18/3) mengumumkan penambahan 14 PSN baru yang pendanaannya murni oleh swasta, termasuk PIK dan BSD. Pengumuman itu mengerek naik harga saham kedua emiten. Pada perdagangan sesi pertama hari ini, Senin (25/3) harga saham PANI naik 3,76 % ke Rp 5.525 per lembar. Harga melonjak cukup tajam dalam sepekan terakhir dari Rp 5.100 per lembar saham pada Selasa (19/3). Demikian juga dengan harga saham BSDE yang naik 3 % hingga Rp 1.010 per lembar daripada perdagangan pada akhir pekan lalu. Dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga saham itu masih di kisaran Rp 950 per lembar.

Pengamat pasar modal dan Founder WH-Project, William Hartanto, memantau bahwa kenaikan ini terjadi sejak ramai pemberitaan mengenai penunjukan kawasan BSD dan PIK sebagai lokasi PSN. Ia memperkirakan harga saham PANI bisa positif menguat hingga ke level tertinggi di Rp 6.150. ”Tren kenaikan PANI sudah terlihat sejak awal bulan,” ujarnya. Sementara itu, harga saham BSDE bisa naik ke level Rp 1.075-Rp 1.200 dengan level support di Rp 985. ”Tren harga saham ini menurun, tetapi berhasil mempertahankan support,” lanjutnya. (Yoga)

Meski ekonomi digital terus berkembang di Asia Tenggara, belum semua masyarakat terliterasi digital secara optimal. Tingkat keterampilan berpikir kritis dan melindungi privasi belum merata antar negara di kawasan ASEAN. Mereka rentan menjadi korban kejahatan siber. Dalam laporan penelitian ”One Divide or Many Divides? Underprivileged ASEAN Communities’ Meaningful Digital Literacy and Response to Disinformation” yang dirilis ASEAN Foundation dan didukung Google.org, akhir pekan lalu, tingkat keterampilan berpikir kritis masih bervariasi di seluruh kawasan ASEAN. Thailand berada di tingkat terendah (25 5) dan Kamboja pada tingkat tertinggi (62,2 %).

Indonesia, yang porsi ekonomi digitalnya berkontribusi 42 % terhadap kawasan Asia Tenggara, disebut dalam penelitian sebagai negara yang menghadapi ketimpangan keterampilan berpikir kritis dan kompetensi perlindungan privasi yang kompleks. Penyebabnya, tantangan geografis serta kesenjangan jender, disabilitas, dan status sosial ekonomi. Salah satu temuan menarik dalam laporan itu adalah 73,4 % responden remaja Indonesia yang diteliti merasa privasi mereka sangat terlindungi. Sementara hanya 13,7 % kelompok lansia berpendapat serupa. Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, ancaman kejahatan siber dan disinformasi terjadi bukan hanya di perkotaan.

Dia mengamati, kerawanan kebocoran data pribadi juga telah sampai perdesaan. Akan tetapi, masyarakat di sana tidak mendapat edukasi tentang keamanan siber yang optimal. ”Korban kejahatan siber dan disinformasi telah merata di perkotaan dan perdesaan. Bagi masyarakat perdesaan, kami mengamati masih ada kecenderungan mereka kebingungan melapor atau mengadu ketika menjadi korban,” ucap Ibnu. Ibnu menyarankan agar pemerintah membuat satuan tugas khusus literasi digital sampai di desa-desa. Selanjutnya pemerintah dapat melibatkan lembaga pendidikan untuk memberikan literasi digital kepada anak-anak usia dini. (Yoga)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memusatkan penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan nonpajak lewat satu pintu. Lembaga baru itu juga akan menyasar aktivitas ekonomi yang selama ini bergerak di ”ruang-ruang gelap”. Rencana membentuk BPN tertuang dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 serta termasuk dalam daftar program prioritas Prabowo-Gibran begitu menjabat, alias Delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kehadiran lembaga baru itu diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional menjadi 23 %.

Menurut rencana, BPN akan terdiri dari Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai, yang dipisahkan dari Kemenkeu. Kemenkeu akan tetap ada, tetapi fokus pada urusan fiskal di luar penerimaan, seperti belanja, pembiayaan, dan hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, saat memaparkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru di Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea, Jumat (22/3) mengatakan, saat ini, pengumpulan penerimaan negara tidak maksimal karena masih tercerai-berai di banyak lembaga. Bukan hanya DJP serta Bea dan Cukai, ada pula penerimaan negara yang masuk lewat Ditjen Anggaran melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk dari Kepolisian, Kementerian ESDM, serta kementerian/lembaga lain. (Yoga)

Berkembangnya tren bekerja tanpa harus berkantor atau work from anywhere semenjak pandemi Covid-19 mengakibatkan permintaan terhadap properti perkantoran menurun. Kondisi ini ditengarai turut menyebabkan kredit macet sektor property awal 2024 cenderung naik. Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto berpendapat, pandemi Covid-19 jadi salah satu penyebab meningkatnya kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sektor properti. Ini terkait dengan kemampuan debitor membayar cicilan pinjaman. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio NPL sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah itu meningkat, baik di-bandingkan bulan sebelumnya maupun dibandingkan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.

”Pola kerja yang kini telah berubah menjadi tidak harus di kantor (work from anywhere) turut berpengaruh pada kualitas kredit. Ini menjadi fenomena global juga, dialami oleh sejumlah negara, seperti AS, Kanada, dan China,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (25/3). Tren pola kerja tersebut, lanjut Ryan, mengakibatkan adanya ketimpangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) terhadap gedung perkantoran yang cenderung terus menurun. Fenomena ini berdampak terhadap arus dana para pengembang yang telah telanjur membangun gedung-gedung perkantoran. Merujuk data Survey Colliers Indonesia, luas gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2023 sekitar 7,38 juta meter persegi. Dari jumlah itu, tingkat kekosongan sebesar 2 juta meter persegi atau 27 % dari total luas perkantoran yang meliputi wilayah Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan Satrio. (Yoga)

Siprianus Ansel (43) melepas keran air rusak, lalu mengganti dengan keran baru. Mulut keran dibuka, seketika air mengucur deras. Inilah tugas Ansel sebagai anggota komite air di Desa Randoria, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, NTT, seperti dijumpai Kamis (21/3) petang. Ia memastikan aliran air selalu lancar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Ansel bersama anggota komite lain kemudian memeriksa jaringan pipa dari mata air berjarak 7 km. Jaringan melewati beberapa bukit dan lembah hingga mencapai perkampungan mereka yang berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Jalur itu rawan longsor. Mereka mengatur jadwal pelayanan agar pasokan air tetap tersedia, terutama ketika musim kemarau panjang. Jangan sampai ada pemborosan air yang merugikan warga. ”Setiap 6 jam sampai 12 jam kami pindah jalur layanan. Kami juga harus siaga 24 jam merespons laporan warga,” kata Ansel.

Komite air yang terdiri atas sembilan orang itu dibentuk masyarakat atas pendampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang hadir di Desa Randoria sejak 2013. Komite air diisi oleh mereka yang suka-rela mau mengurusi air. Setiap bulan, mereka mendapat insentif Rp 40.000 per orang. Kendati demikian, mereka tidak pernah mengeluh dan tidak protes. ”Kami kerja untuk masyarakat, terutama anak-anak kami, agar bisa menikmati air bersih. Itu jauh lebih berharga, tidak ternilai. Kami tidak ingin kesulitan air terus berlanjut hingga anak cucu kami,” ucap Zakarias Rowa, Ketua Komite Air Desa Randoria.

Kepala Desa Randoria Rafael Ruma mengatakan, tahun ini mereka mendapat bantuan dari Kemensos sebesar Rp 1,03 miliar untuk pembangunan sumur bor. Setelah warga mulai mengakses air bersih, WVI yang membantu sambungan untuk 50 rumah itu mendorong agar pengelolaan air perlu diorganisasi melalui pembentukan komite air. Harapannya, akan tercapai sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Komite air di Randoria membuktikan pengaturan air dapat menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat. Pengabdian tulus dari mereka patut diapresiasi. (Yoga)