Kebijakan investasi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan memprioritaskan sektor padat karya. Hal Ini dilakukan agar sektor pangan, energi, dan industri manufaktur selaku tiga ”mesin” utama pendorong perekonomian andalan pemerintah baru kelak punya efek berganda dalam penyerapan tenaga kerja. Berlandaskan visi dan cita-cita ekonomi yang digaungkan Prabowo, Ketua Dewan Pakar PAN DrajadWibowo, yang juga anggota dewan pakar di tim pemenangan Prabowo-Gibran, menilai bahwa pemerintahan ke depan tetap akan membuka keran investasi padat modal. Namun, prioritas utama akan diarahkan untuk investasi padat karya

”Pak Prabowo itu sangat  menaruh perhatian pada bidang pangan. Jadi, penyerapan lapangan kerja akan digenjot dari situ, makanya food estate akan semakin kita genjot,” ujar Dradjad, Minggu (24/3). Sektor pangan diyakini dapat memberikan efek berganda terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Dradjad mencontohkan upaya meningkatkan luas panen dan rotasi tanaman di sektor pertanian ataupun restrukturisasi peternakan sapi perah dan sapi potong di sektor peternakan sama-sama akan menyerap banyak tenaga kerja. (Yoga)

Dokter di sejumlah rumah sakit terindikasi menyalahi aturan pemberian antibiotik. Tim Investigasi Harian Kompas mengungkap adanya dokter yang meresepkan antibiotik pada penyakit noninfeksi bakteri, seperti demam berdarah, vertigo, batuk pilek karena virus, sampai sembelit. Padahal, pasien tersebut tidak membutuhkan antibiotik. Kompas memperoleh 16 lembar dokumen bertulis tangan di gudang farmasi RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (27/2) berisi catatan penggunaan antibiotik pasien yang dirawat di Ruang Flamboyan, Januari 2024 dan Desember 2023.

Untuk mengecek ketepatan penggunaan antibiotik di berkas itu, tim Kompas memperlihatkannya kepada Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono. Tatapannya mengarah ke kolom antibiotik, lalu berucap, ”Tuh, kan, seftriakson dipakai banyak banget,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran UI itu, Selasa (5/3). Seftriakson termasuk antibiotik golongan watch yang penggunaannya di rumah sakit harus diawasi ketat lewat prosedur khusus saat diresepkan dokter, mengacu pada Panduan Penatagunaan Antimikroba di RS Tahun 2021 terbitan Kemenkes. Antibiotik yang digunakan berlebihan, tidak tepat, dan tidak sesuai indikasi bisa memicu kemunculan bakteri yang kebal antibiotik.

Pada dokumen di RSUD Depati Hamzah, Dante mendapati sejumlah diagnosis penyakit yang tidak boleh diberi antibiotik, yaitu vertigo, konstipasi atau sembelit, demam berdarah (dengue haemoragic fever/DHF), batuk pilek, dan gula darah rendah atau hipoglikemia. ”Antibiotik hanya bisa diberikan apabila ada infeksi bakteri,” kata Dante. Ketua Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) RSUD Depati Hamzah, Ratna Setia Asih, mengakui, pengawasan penggunaan antibiotik di rumah sakit belum maksimal karena keterbatasan SDM. Peringatan atau teguran kepada dokter masih bersifat insidental. ”Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) kalau tidak diingatkan kadang lupa, tetapi kami yang ngingetin (terus) capek juga. Saya sebagai dokter juga punya pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Moh Adib Khumaidi, belum semua dokter paham tentang resistensi antimikroba (AMR). Ini terjadi karena pembahasan AMR dalam materi pendidikan dokter masih sangat umum. ”AMR harus diprioritaskan dalam kurikulum karena akan berdampak saat dokter  melakukan pelayanan,” kata Adib. AMR adalah suatu kondisi ketika mikroorganisme atau mikroba, seperti bakteri, virus, fungi, dan parasit, menjadi kebal atau resisten terhadap obat-obatan antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, dan antiparasit) akibat pemberian antibiotik yang tidak tepat. (Yoga)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)

Pemulihan dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dialami masyarakat,terutama mereka yang berada pada kelas menengah bawah, tecermin dari rasio kredit macet sektor properti periode Januari 2024 yang meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah tersebut meningkat, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dengan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.Peningkatan rasio kredit bermasalah itu terjadi di tengah bertumbuhnya penyaluran kredit sektor properti pada Januari 2024 sebesar 7,05 % secara tahunan menjadi Rp 856,31 triliun.

Dari jumlah tersebut, porsi terbesar penyaluran kredit sektor properti berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) tapak yang mencapai Rp 664,035 triliun atau 77,54 % total kredit properti. Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengatakan, pe- ningkatan NPL sektor property terutama didorong oleh KPR dan kredit pemilikan apartemen. Hal ini disebabkan sesungguhnya masyarakat menengah ke bawah belum pulih benar pascapandemi Covid-19. ”Bahkan, mungkin ada nasabah yang terpapar pandemi, misalnya di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Artinya, misalnya, kini sudah mulai bekerja lagi, tetapi belum stabil untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan keluarga sehari-hari. Celakanya, ada nasabah yang belum dapat pekerjaan baru sehingga mereka makan tabungan dari pesangon yang diperoleh ketika di-PHK dulu,” katanya, Minggu (24/3). (Yoga)

Di tengah kisruh di media sosial, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu mengklarifikasi bahwa pelaporan barang bawaan penumpang dari luar negeri tidaklah wajib, tetapi opsional atau pilihan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menekankan bahwa aturan soal barang bawaan ke luar negeri tertuang sejak tahun 2017 dalam Permenkeu (PMK) No 203/PMK.04/2017. Tujuan aturan ini adalah mempermudah penumpang yang membawa barang tertentu ke luar negeri dan membawanya kembali ke Indonesia.

”Kebijakan tersebut adalah fasilitas opsional yang bisa digunakan penumpang, jadi tidak bersifat wajib. Penumpang yang memanfaatkannya pun terhitung sangat minim,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (24/3). Nirwala menambahkan, kebijakan itu sangat bermanfaat dan dapat membantu warga Indonesia yang hendak mengadakan kegiatan di luar negeri. Semisal kegiatan perlombaan, kegiatan budaya, seni, musik, pameran, ataupun aktivitas lain yang membutuhkan banyak peralatan bawaan dari Indonesia, seperti sepeda, gitar, dan alat musik lainnya.

Jika warga negara yang hendak ke luar negeri mendaftarkan barang-barang tersebut di Bea Cukai bandara atau pelabuhan, mereka akan cepat mengurus pelayanan kepabeanan terhadap barang tersebut saat kembali ke Indonesia. ”Jadi, terhadap barang tersebut akan berlaku skema ekspor sementara sehingga tidak akan dianggap sebagai barang perolehan luar negeri atau impor saat datang kembali ke Indonesia. Barang tersebut juga tidak akan dikenai bea masuk atau pajak dalam rangka impor,” ujar Nirmala. (Yoga)

Setiap bulan Maret, publik di Tanah Air selalu dihebohkan dengan kewajiban mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Tak sedikit yang masih kebingungan dalam mengisi dan enggan melapor, apalagi bagi pemula. Bagi Cindy Alinta Raina Ayukusuma (23), karyawati swasta, Ini adalah pengalaman pertama mengisi SPT pajak. Awalnya, ia sempat menunda-nunda karena takut salah dan bingung. Tapi, setelah mencari panduan lengkap di Youtube dan berbagai artikel online, proses pengisian SPT pajak lebih mudah dan lancar, tidak sesulit yang dibayangkan. Meski panduan lengkap secara daring menjadi solusi bagi saya yang baru pertama kali mengisi SPT pajak, ada baiknya kantor pajak dan situs resmi pajak juga lebih informatif dan edukatif tentang pengisian SPT pajak.

Menurut saya, sistem untuk pelaporan pajak tahunan semakin mudah dengan penerapan digitalisasi, di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi berbasis web yang disediakan DJP. Dengan melaporkan SPT pajak, maka kita sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan. Pihak kantor juga memberikan bukti potong pajak sejak awal tahun sehingga memudahkan pegawai melaporkan SPT, ucap Firsta Nodia (30), ASN di Batam, Riau. Aditya MHD (38), pengusaha swasta di Tangerang, Banten, merasa kesulitan setiap kali mengisi SPT pajak tahunan. Lembar isiannya tidak simple dan ribet karena dibutuhkan banyak data untuk melengkapi pengisian itu. Untuk sekelas UKM yang tidak mampu menyewa konsultan pajak, seharusnya pengisian SPT dibikin lebih sederhana. Selain itu, peran Account Representative (AR) kurang membantu dalam proses perpajakan. Mereka baru akan bekerja dan sangat komunikatif jika wajib pajak (WP) punya tunggakan. (Yoga)

Petani di Bengkulu dan Jambi tengah menghadapi konflik lahan dengan perusahaan. Warga berusaha mempertahankan ruang hidupnya, sementara perusahaan mengklaim sebagai pemegang hak guna usaha. Suasana di perkebunan sawit dan karet yang digarap puluhan petani di Kecamatan Muko-muko Selatan, Bengkulu, mencekam pada Minggu hingga Senin (17-18/3). Puluhan petani yang menggarap lahan dikagetkan dengan perusakan oleh puluhan orang. Aksi perusakan itu terjadi saat para petani sedang mengurus pengajuan banding atas putusan yang dikeluarkan PN Muko-muko. Pada 5 Maret 2024, pengadilan mengeluarkan putusan gugatan perdata no 6/PDT.G/2023/PN MKM terhadap tiga petani Tanjung Sakti, yakni Harapandi, Ibnu Amin, dan Rasuli.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyebutkan, ketiga petani telah melakukan perbuatan melawan penggugat, yakni PT Daria Dharma Pratama (DDP). Menurut hakim, para petani sebagai tergugat telah menghalang-halangi proses panen buah sawit milik perusahaan pemegang HGU. Para petani juga dinilai mengambil tanpa hak buah sawit hasil panen milik perusahaan dan menghalang-halangi kegiatan usaha perusahaan. Atas perbuatan itu, ketiga petani diminta membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.363.000.

Ali Akbar selaku pendamping petani mengatakan, akar konflik lahan antara petani dan PT DDP bermula saat puluhan petani menggarap lahan terbengkalai di Kecamatan Muko-muko Selatan sejak 2021. Menurut Ali, putusan itu belum inkrah karena petani mengajukan banding. Ali dan aktivis Lembaga Kanopi Hijau mendampingi petani melaporkan perusakan pondok ke kepolisian. Simon dari Humas PT DDP dalam keterangan resminya menyampaikan, bangunan liar di lokasi tersebut berada dalam areal HGU perusahaan yang dikelola sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit sejak 2006.

Petani di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, juga menghadapi konflik berpuluh tahun dengan perusahaan sawit. Akibat konflik lahan tersebut, seorang petani, Bahusni, mendekam di penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan, Bahusni telah menggarap kebun milik perusahaan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada petani tersebut. Ketua Perempuan Padek Nur Jannah mengatakan, masyarakat kecewa terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Bahusni. Menurut dia, tanah tersebut merupakan milik masyarakat desa.

Mereka telah mengelolanya sejak sebelum 1960. Sekitar tahun 1998, lahan tersebut digarap menjadi perkebunan sawit oleh sebuah perusahaan. Sejak saat itu hingga sekarang, masyarakat setempat terus mempertahankan tanahnya. Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria Benni Wijaya mengatakan, kasus ini menambah preseden buruk penanganan konflik agraria di Indonesia yang semakin tajam ke bawah. Menurut dia, Bahusni adalah warga lokal yang berjuang memperjuangkan hak atas tanah. (Yoga)

Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai proyek strategis nasional baru. Kedua kawasan yang sudah berkembang ini diyakini menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, muncul pertanyaan apakah tetesan ekonomi (trickle down effect) akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang tertinggal. Pemerintah mengumumkan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland, Senin (18/3). Pengumuman disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Minggu (24/3), menyebut pengembangan Kawasan Terpadu BSD menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menkes yang menerbitkan surat rekomendasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangsel. KEK akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital. Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Keseluruhan proyek akan menyerap 10.065 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, SDM, lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan daya saing ini agar warga Tangsel tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi. (Yoga)

Pasangan Prabowo-Gibran membawa sejumlah program baru yang akan diimplementasikan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Terdapat sekurangnya tiga tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan pertama adalah persoalan istilah. Jajak pendapat Litbang Kompas, 5-7 Maret 2024, menunjukkan, makan siang gratis menjadi program ekonomi baru yang paling membekas di benak masyarakat. Hampir setengah responden (48,6 %) menyebut makan siang dan susu gratis adalah program ekonomi yang paling diingat, tapi responden menilai makan siang gratis bukan program prioritas. Dari 510 responden yang dimintai pendapat, hanya 12,3 % yang menilai makan siang gratis perlu diprioritaskan. Peringkat pertama yang dianggap perlu diutamakan justru bantuan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil (34 %).

Tantangan kedua adalah alokasi anggaran untuk memenuhinya. Berdasarkan simulasi yang dibuat Litbang Kompas, diperlukan anggaran Rp 346,14 triliun per tahun untuk mewujudkan program jaminan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, dan anak usia dini, dengan mengalikan jumlah penerima manfaat (88.754.797), jumlah hari efektif (260 hari), dan biaya sekali makan (Rp 15.000). Terdapat tiga narasi yang sempat beredar terkait pemenuhan anggaran ini, yakni meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi subsidi yang tidak begitu diperlukan, serta dari bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi. Akan tetapi, sebagian besar responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas menolak narasi tersebut. Sebesar 72,5 % masyarakat menolak pembiayaan program makan siang dan susu gratis berasal dari dana BOS. Proporsi masyarakat yang menolak bertambah menjadi 77,9 % ketika pembiayaan berasal dari subsidi BBM.

Tantangan ketiga adalah dukungan kuat dari parlemen. Mewujudkan program baru tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat dan kabinet yang kuat, tetapi juga dukungan parlemen. Berkaca dari pemerintahan Jokowi-Amin, diperlukan minimal 80 % dukungan di parlemen agar program pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan lancar. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas masyarakat (80,5 %) yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga stabilitas politik nasional untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam mewujudkan stabilitas politik nasional, sebagian besar (80,8 %) masyarakat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membentuk koalisi besar partai-partai di DPR untuk mendukung program pembangunan pemerintah. (Yoga)