Penegasan kepastian soal tiga kali penurunan suku bunga acuan The Fed, Fed fund rate (FFR), pada tahun ini diyakini bakal berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Dari sisi moneter, hal itu bisa membuat nilai tukar rupiah  makin kuat dan arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air kian deras. Sedangkan dari sisi fiskal, biaya dana (cost of fund) untuk pembiayaan defisit APBN, bisa menjadi lebih murah. Bahkan, pada tahap berikutnya, penegasan The Fed tersebut  akan berdampak pada suku bunga di perbankan, baik simpanan maupun kredit. Meski demikian, transisi untuk sampai ke tahap itu membutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu 3-4 bulan setelah Bank Indonesia (BI) merespon penurunan  FFR dengan memangkas BI rate. Sementara respons BI itu baru akan diberikan dalam 1-2 bulan kemudian. (Yetede)

Dalam dua bulan pertama tahun ini, perbankan nasional telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 8.193 triliun, tumbuh 5,4% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan  posisi Januari yang naik 5,8% (yoy). Berdasarkan data uang beredar yang dirilis BI, perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi yang meningkat 8,6% (yoy) menjadi Rp3.712,6 triliun per Februari 2024. Simpanan tersebut tumbuh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya naik 6,2% (yoy).  Sementara itu DPK perorangan  mengalami perlambatan, dari 5,4% (yoy) per Januari menjadi naik 3,2% (yoy) per Februari dengan nilai Rp 4.072,7 triliun. Bahkan, DPK lainnya yang mencakup pemda, koperasi yayasan, dan swasta lainnya mengalami kontrasksi 0,3% (yoy) menjadi Rp 407,7 triliun. DI sisi lain, berdasarkan jenisnya, hanya tabungan yang mengalami peningkatan  lebih tinggi di Februari 2024, dari 4,2% (yoy) per Januari 2024.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik  dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagai perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirgen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, nilai tambah yang dihasilkan tersebut meningkat hampir tiga kali lipat  dari yang dikeluarkan pemerintah. Ini artinya manfaat dan mulitplier effect-nya sangat besar bagi eskpor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (BTN) gencar menggaet pendanaan dari nasabah. Salah satu jurusnya adalah lewat Layanan BTN Prospera yang diperkenalkan ke publik Jumat (22/3/2024). Menurut Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin, Layanan BTN Prospora hadir untuk membidik segmen  kelas atas (emerging affluent) dengan harapan ikut menumbuhkan dana pihak ketiga yang hingga akhir 2023 mencapai Rp349,93 triliun.  Dia menerangkan, pihaknya menargetkan BTN Prospera mendorong pertumbuhan dana portfolio nasabah bank BTN Prospera dan membidik nasabah baru lebih dari 6.000 orang dengan target pertumbuhan dana mencapai dana RpRp 8 triliun hingga akhir 2024. (Yetede)

Terrakon Properti mulai mengembangkan proyek perumahan  kedua bertajuk Royal  Grande Residences, Palembang diatas lahan seluas 6,3 hektare (ha) Pembangunan proyek dimulai dengan peletakan batu pertama (Ground breaking) rumah contoh, baru-baru ini. "Setelah semua peraturan-peraturan yang terkait legalitas telah tuntas dengan baik, kami segera melakukan proses pembangunan rumah contoh bahkan untuk semua tipe yang ada di RGR," ujar Hengky Gunawan, promotion Manager Terrakon Poperti. "Di Palembang ini konsumennya sangat teliti dan hati-hati sekali. Makanya mereka tidak mau beli properti tanpa melihat produknya seperti apa agar mendapatkan kesan dan ambience dari produk incarannya," ujar Hengky. (Yetede)

Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri atau Lebaran menjadi momentum membahagiakan. Sayangnya tak banyak yang cerdas mengelola THR sehingga habis begitu saja. Sayangnya, bonus tahunan seperti THR  seringkali tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang mendadak menjadi lebih boros setelah menerima THR. Budaya menyambut Lebaran biasanya  merogoh kocek yang lumayan dalam, mulai dari membeli pakaian baru, biaya konsumstif lebaran, kiriman parsel, hingga berbagi angpao. Ya berdasarkan riset Continuum Data Indonesia menggunakan uang THR untuk berbelanja. Baik belanja online maupun offline dan orang lain, untuk diri sendiri maupun keluarga atau orang lain. Sementara itu, proporsi THR untuk kegiatan menabung dan investasi hanya mencapai 6,6% dan sisanya mengaku untuk membayar hutang. Riset ini dilakukan pada 1.204.102 percakapan dari 934.671 akun mendia sosial. (Yetede)

Persiapan matang untuk mengatur distribusi liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram terus dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menyalurkannya agar bisa memastikan komoditas bersubsidi itu lebih tepat sasaran. Setidaknya sudah ada 77,2% konsumen yang terdata dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang termasuk desil 1 sampai dengan 7 telah melakukan pembelian LPG 3 kilogram melalui merchant apps Pertamina. Angka tersebut setara dengan 39,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun, 22,8% transaksi lainnya masih belum menggunakan merchant apps, karena merupakan konsumen on demand. Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, mengharapkan bantuan pemerintah daerah agar transformasi distribusi LPG 3 kilogram berjalan lancar. Pertamina, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kilogram saat ini.  Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6.E/MG.05/DJM/2024 memang terus memacu pelaksanaan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji menerangkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan Pertamina masih dalam tahap I proses transformasi pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran. 

Sejak 1 Maret 2023, telah dilakukan proses pendataan dan pencocokan data pengguna komoditas yang dikenal dengan gas tabung melon itu. Seiring dengan penerapan kebijakan wajib daftar tersebut, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji pengurangan porsi penyaluran LPG 3 kilogram ke pengecer menjadi paling banyak 5%—10% untuk mendukung program subsidi tepat. Usulan itu bakal diterapkan secara bertahap, meski relatif sulit diterapkan untuk kawasan terpencil. Adapun, aturan saat ini memberikan akses jual LPG 3 kilogram kepada pengecer maksimal 20%. Porsi yang lebih besar dikerjakan oleh pangkalan penyalur. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG 3 kilogram, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT, sedangkan LPG 3 kilogram dijatah sebanyak Rp87,4 triliun. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mulai menyusun regulasi yang mengatur pembatasan pembelian LPG 3 kilogram. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov berpendapat bahwa pendataan yang saat ini dilakukan Pertamina belum efektif untuk membatasi penjualan tabung gas subsidi itu di tengah masyarakat.

Bisnis asuransi kerugian di Tanah Air memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, pelaku industrinya dinilai rawan karena profit yang rendah, sedangkan risiko yang ditanggung di atas rata-rata industri. Segmen asuransi kerugian juga dinilai masih terkonsentrasi ke segmen yang rentan terhadap situasi makroekonomi, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, dan kredit perbankan. Selain itu, persaingan antar penyedia jasa juga sangat ketat. Dari sisi permintaan, sejatinya masyarakat memiliki minat untuk membeli produk asuransi kerugian guna melindungi aset. Namun, layanan oleh perusahaan perlu ditingkatkan. Upaya penataan yang dilakukan oleh regulator mestinya dapat membawa ekosistem industri asuransi umum lebih baik ke depan.

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Sebagaimana perusahaan asuransi jiwa yang sedang dipusingkan dengan kinerja loyo produk unit-linked, kalangan pelaku bisnis asuransi kerugian juga masih waswas dengan kinerja premi. Pasalnya, segmen utama penyokong pendapatan premi relatif belum stabil. Apalagi, jika berkaca pada situasi ketidakpastian ekonomi dunia yang turut menggelayuti domestik. Merujuk data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), hingga akhir tahun lalu, lini asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi 25,5%, asuransi kredit 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Premi ketiga segmen itu mencapai 65,8% dari total premi industri sepanjang 2023 yang tercatat Rp103,87 triliun. Ketiga segmen tersebut yakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycle. Perihal kondisi ketiga segmen utama itu sejatinya tecermin dari nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu. Dari total klaim sebesar Rp46,13 triliun, komposisi terbesar dibayarkan untuk segmen asuransi kredit yakni Rp16,88 triliun, disusul kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Klaim asuransi kredit memang kian mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tak lepas dari kualitas kredit dari sejumlah sektor yang masih belum prima pascapandemi. Apalagi ada kebijakan restrukturisasi. Amat mungkin situasi tersebut berlanjut, lantaran kinerja penyaluran kredit perbankan tahun ini yang juga menantang. Dari perspektif regulator, situasi tersebut harus cermat diperhatikan, agar tak berkembang menjadi persaingan yang tidak sehat dan menabrak aturan main. Terlebih sudah muncul suara-suara sumir perihal perang premi yang kontraproduktif. Agar itu tak meluas, dibutuhkan aturan main yang baik dan efektif. Demikian pula dengan pengaturan secara umum, dibutuhkan untuk menjaga perkembangan industri ini. Contohnya dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi mulai tahun depan. Penerapan PSAK 117 bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antarperusahaan maupun antarindustri. Adapun, dari sisi mitigasi risiko, penerapan PSAK 117 juga diharapkan membuat perusahaan asuransi dapat mengelola risikonya secara terstruktur dan sistematis. Ya, perkembangan pesat industri asuransi membutuhkan aturan yang mumpuni untuk mengimbanginya. Layanan asuransi kerugian memiliki peran yang krusial dalam menjaga perekonomian nasional. Perlindungan yang diberikan, menjadi salah satu bantalan dalam mengamankan gerak ekonomi melalui berbagai transaksi bisnis.