Meski ekonomi digital terus berkembang di Asia Tenggara, belum semua masyarakat terliterasi digital secara optimal. Tingkat keterampilan berpikir kritis dan melindungi privasi belum merata antar negara di kawasan ASEAN. Mereka rentan menjadi korban kejahatan siber. Dalam laporan penelitian ”One Divide or Many Divides? Underprivileged ASEAN Communities’ Meaningful Digital Literacy and Response to Disinformation” yang dirilis ASEAN Foundation dan didukung Google.org, akhir pekan lalu, tingkat keterampilan berpikir kritis masih bervariasi di seluruh kawasan ASEAN. Thailand berada di tingkat terendah (25 5) dan Kamboja pada tingkat tertinggi (62,2 %).

Indonesia, yang porsi ekonomi digitalnya berkontribusi 42 % terhadap kawasan Asia Tenggara, disebut dalam penelitian sebagai negara yang menghadapi ketimpangan keterampilan berpikir kritis dan kompetensi perlindungan privasi yang kompleks. Penyebabnya, tantangan geografis serta kesenjangan jender, disabilitas, dan status sosial ekonomi. Salah satu temuan menarik dalam laporan itu adalah 73,4 % responden remaja Indonesia yang diteliti merasa privasi mereka sangat terlindungi. Sementara hanya 13,7 % kelompok lansia berpendapat serupa. Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, ancaman kejahatan siber dan disinformasi terjadi bukan hanya di perkotaan.

Dia mengamati, kerawanan kebocoran data pribadi juga telah sampai perdesaan. Akan tetapi, masyarakat di sana tidak mendapat edukasi tentang keamanan siber yang optimal. ”Korban kejahatan siber dan disinformasi telah merata di perkotaan dan perdesaan. Bagi masyarakat perdesaan, kami mengamati masih ada kecenderungan mereka kebingungan melapor atau mengadu ketika menjadi korban,” ucap Ibnu. Ibnu menyarankan agar pemerintah membuat satuan tugas khusus literasi digital sampai di desa-desa. Selanjutnya pemerintah dapat melibatkan lembaga pendidikan untuk memberikan literasi digital kepada anak-anak usia dini. (Yoga)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memusatkan penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan nonpajak lewat satu pintu. Lembaga baru itu juga akan menyasar aktivitas ekonomi yang selama ini bergerak di ”ruang-ruang gelap”. Rencana membentuk BPN tertuang dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 serta termasuk dalam daftar program prioritas Prabowo-Gibran begitu menjabat, alias Delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kehadiran lembaga baru itu diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional menjadi 23 %.

Menurut rencana, BPN akan terdiri dari Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai, yang dipisahkan dari Kemenkeu. Kemenkeu akan tetap ada, tetapi fokus pada urusan fiskal di luar penerimaan, seperti belanja, pembiayaan, dan hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, saat memaparkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru di Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea, Jumat (22/3) mengatakan, saat ini, pengumpulan penerimaan negara tidak maksimal karena masih tercerai-berai di banyak lembaga. Bukan hanya DJP serta Bea dan Cukai, ada pula penerimaan negara yang masuk lewat Ditjen Anggaran melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk dari Kepolisian, Kementerian ESDM, serta kementerian/lembaga lain. (Yoga)

Berkembangnya tren bekerja tanpa harus berkantor atau work from anywhere semenjak pandemi Covid-19 mengakibatkan permintaan terhadap properti perkantoran menurun. Kondisi ini ditengarai turut menyebabkan kredit macet sektor property awal 2024 cenderung naik. Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto berpendapat, pandemi Covid-19 jadi salah satu penyebab meningkatnya kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sektor properti. Ini terkait dengan kemampuan debitor membayar cicilan pinjaman. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio NPL sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah itu meningkat, baik di-bandingkan bulan sebelumnya maupun dibandingkan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.

”Pola kerja yang kini telah berubah menjadi tidak harus di kantor (work from anywhere) turut berpengaruh pada kualitas kredit. Ini menjadi fenomena global juga, dialami oleh sejumlah negara, seperti AS, Kanada, dan China,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (25/3). Tren pola kerja tersebut, lanjut Ryan, mengakibatkan adanya ketimpangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) terhadap gedung perkantoran yang cenderung terus menurun. Fenomena ini berdampak terhadap arus dana para pengembang yang telah telanjur membangun gedung-gedung perkantoran. Merujuk data Survey Colliers Indonesia, luas gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2023 sekitar 7,38 juta meter persegi. Dari jumlah itu, tingkat kekosongan sebesar 2 juta meter persegi atau 27 % dari total luas perkantoran yang meliputi wilayah Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan Satrio. (Yoga)

Siprianus Ansel (43) melepas keran air rusak, lalu mengganti dengan keran baru. Mulut keran dibuka, seketika air mengucur deras. Inilah tugas Ansel sebagai anggota komite air di Desa Randoria, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, NTT, seperti dijumpai Kamis (21/3) petang. Ia memastikan aliran air selalu lancar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Ansel bersama anggota komite lain kemudian memeriksa jaringan pipa dari mata air berjarak 7 km. Jaringan melewati beberapa bukit dan lembah hingga mencapai perkampungan mereka yang berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Jalur itu rawan longsor. Mereka mengatur jadwal pelayanan agar pasokan air tetap tersedia, terutama ketika musim kemarau panjang. Jangan sampai ada pemborosan air yang merugikan warga. ”Setiap 6 jam sampai 12 jam kami pindah jalur layanan. Kami juga harus siaga 24 jam merespons laporan warga,” kata Ansel.

Komite air yang terdiri atas sembilan orang itu dibentuk masyarakat atas pendampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang hadir di Desa Randoria sejak 2013. Komite air diisi oleh mereka yang suka-rela mau mengurusi air. Setiap bulan, mereka mendapat insentif Rp 40.000 per orang. Kendati demikian, mereka tidak pernah mengeluh dan tidak protes. ”Kami kerja untuk masyarakat, terutama anak-anak kami, agar bisa menikmati air bersih. Itu jauh lebih berharga, tidak ternilai. Kami tidak ingin kesulitan air terus berlanjut hingga anak cucu kami,” ucap Zakarias Rowa, Ketua Komite Air Desa Randoria.

Kepala Desa Randoria Rafael Ruma mengatakan, tahun ini mereka mendapat bantuan dari Kemensos sebesar Rp 1,03 miliar untuk pembangunan sumur bor. Setelah warga mulai mengakses air bersih, WVI yang membantu sambungan untuk 50 rumah itu mendorong agar pengelolaan air perlu diorganisasi melalui pembentukan komite air. Harapannya, akan tercapai sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Komite air di Randoria membuktikan pengaturan air dapat menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat. Pengabdian tulus dari mereka patut diapresiasi. (Yoga)

Sejak pandemi, kecenderungan masyarakat untuk berbelanja melalui platform digital semakin meningkat. Menurut laporan Hootsuite dan We Are Social bertajuk ”Digital 2021”, lebih dari 87 % pengguna internet di Indonesia membeli beragam produk secara daring pada beberapa bulan terakhir di pengujung tahun 2020. Ashifa Sakinah (25), warga Jakpus, bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk menentukan satu baju. Saat mencari gamis untuk Lebaran, Ashifa menghabiskan waktu hampir seminggu berselancar di sejumlah aplikasi.

”Rasanya seperti ketagihan mencari barang yang lebih bagus. Barang-barang yang menurut saya bagus, saya taruh di keranjang dulu, tidak langsung checkout,” katanya, Senin (25/3). Banyaknya toko di banyak kota dengan berbagai harga dan ulasan membuatnya menjadi seorang pemilih. Namun, terlalu memilih demi mendapatkan barang terbaik membuat Ashifa pening. Bahkan, aktivitas sehari-harinya juga kerap terganggu akibat kepikiran barang-barangnya di keranjang lokapasar. Keresahan belanja daring tidak berakhir dengan pemilihan barang.

Ashifa juga masih harus menunggu berhari-hari karena sebagian besar baju lebaran menggunakan sistem pre-order, yakni memesan dulu baru dibuatkan bajunya. ”Hingga hari ini, saya masih menunggu baju lebaran saya tiba. Katanya dijanjikan minggu ini dikirim. Jujur saja saya khawatir,” ucap Ashifa. Herman Ahmad Deru (27) juga memilih belanja daring untuk kebutuhan Lebaran. Kesibukan bekerja membuatnya kurang waktu untuk berkelana ke mal atau pasar. Dalam proses mencari barang secara daring, Herman sering galau. Saat membeli baju lebaran contohnya. ”Awalnya sudah yakin dengan pilihanku, tetapi tiba-tiba ada iklan. Pas dicek, kok, lebih bagus. Jadi galau lagi. Akan begitu terus,” tuturnya. (Yoga)

Jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan memenangi Pemilu 2024, apalagi setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, kabinet akan sedikit lebih gemuk. Akan dibentuk kementerian khusus yang menangani program makan siang gratis bagi anak-anak usia sekolah dan ibu hamil. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko. Gibran sendiri sudah menemui Prabowo di Jakarta untuk membahas kementerian baru itu. Bahkan, menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sudah ada perusahaan Cina yang ingin membangun pabrik garpu serta sendok di sini.

Program makan siang gratis ini disambut baik di desa-desa, dengan catatan, makanan sudah dibungkus atau di dalam kotak. makanan itu dibawa pulang dan anak-anak bersantap di rumah saja. Alasannya, Dengan jatah harga makanan Rp 10-30 ribu, ada lauk daging dan sayur, orang tua si anak bisa kebagian. Entah nasinya atau syukur secuil lauknya. Jatah makan siang yang gratis itu bisa dibagi bersama orang tua atau saudara si anak yang tidak bersekolah. Makanan seharga Rp 10 ribu, apalagi lebih, terlalu mewah untuk warga miskin perdesaan. Saat ini makanan yang sudah memadai di desa-desa masih berharga sekitar Rp 5.000 dan di kota yang disebut “nasi jinggo” paling mahal Rp 6.000.

Bagaimana menyalurkan makanan itu sampai ke sekolah yang terpencil? Atau makanan diproduksi di lokasi sekolah setempat? Di negeri di mana orang masih antre membeli beras, jatah makan siang gratis itu bisa-bisa tak utuh sampai ke anak sekolah. Jadi program maksitis alias makan siang gratis itu masih perlu dikaji. Apalagi anggarannya sampai Rp 450 triliun. Dari mana uangnya? Menaikkan harga Pertalite dan menghapus subsidi gas melon bisa menimbulkan masalah baru. Mari kita realistis apakah program itu cara terbaik untuk meningkatkan gizi anak dan mencegah stunting. (Yetede)