Setiap bulan Maret, publik di Tanah Air selalu dihebohkan dengan kewajiban mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Tak sedikit yang masih kebingungan dalam mengisi dan enggan melapor, apalagi bagi pemula. Bagi Cindy Alinta Raina Ayukusuma (23), karyawati swasta, Ini adalah pengalaman pertama mengisi SPT pajak. Awalnya, ia sempat menunda-nunda karena takut salah dan bingung. Tapi, setelah mencari panduan lengkap di Youtube dan berbagai artikel online, proses pengisian SPT pajak lebih mudah dan lancar, tidak sesulit yang dibayangkan. Meski panduan lengkap secara daring menjadi solusi bagi saya yang baru pertama kali mengisi SPT pajak, ada baiknya kantor pajak dan situs resmi pajak juga lebih informatif dan edukatif tentang pengisian SPT pajak.

Menurut saya, sistem untuk pelaporan pajak tahunan semakin mudah dengan penerapan digitalisasi, di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi berbasis web yang disediakan DJP. Dengan melaporkan SPT pajak, maka kita sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan. Pihak kantor juga memberikan bukti potong pajak sejak awal tahun sehingga memudahkan pegawai melaporkan SPT, ucap Firsta Nodia (30), ASN di Batam, Riau. Aditya MHD (38), pengusaha swasta di Tangerang, Banten, merasa kesulitan setiap kali mengisi SPT pajak tahunan. Lembar isiannya tidak simple dan ribet karena dibutuhkan banyak data untuk melengkapi pengisian itu. Untuk sekelas UKM yang tidak mampu menyewa konsultan pajak, seharusnya pengisian SPT dibikin lebih sederhana. Selain itu, peran Account Representative (AR) kurang membantu dalam proses perpajakan. Mereka baru akan bekerja dan sangat komunikatif jika wajib pajak (WP) punya tunggakan. (Yoga)

Petani di Bengkulu dan Jambi tengah menghadapi konflik lahan dengan perusahaan. Warga berusaha mempertahankan ruang hidupnya, sementara perusahaan mengklaim sebagai pemegang hak guna usaha. Suasana di perkebunan sawit dan karet yang digarap puluhan petani di Kecamatan Muko-muko Selatan, Bengkulu, mencekam pada Minggu hingga Senin (17-18/3). Puluhan petani yang menggarap lahan dikagetkan dengan perusakan oleh puluhan orang. Aksi perusakan itu terjadi saat para petani sedang mengurus pengajuan banding atas putusan yang dikeluarkan PN Muko-muko. Pada 5 Maret 2024, pengadilan mengeluarkan putusan gugatan perdata no 6/PDT.G/2023/PN MKM terhadap tiga petani Tanjung Sakti, yakni Harapandi, Ibnu Amin, dan Rasuli.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyebutkan, ketiga petani telah melakukan perbuatan melawan penggugat, yakni PT Daria Dharma Pratama (DDP). Menurut hakim, para petani sebagai tergugat telah menghalang-halangi proses panen buah sawit milik perusahaan pemegang HGU. Para petani juga dinilai mengambil tanpa hak buah sawit hasil panen milik perusahaan dan menghalang-halangi kegiatan usaha perusahaan. Atas perbuatan itu, ketiga petani diminta membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.363.000.

Ali Akbar selaku pendamping petani mengatakan, akar konflik lahan antara petani dan PT DDP bermula saat puluhan petani menggarap lahan terbengkalai di Kecamatan Muko-muko Selatan sejak 2021. Menurut Ali, putusan itu belum inkrah karena petani mengajukan banding. Ali dan aktivis Lembaga Kanopi Hijau mendampingi petani melaporkan perusakan pondok ke kepolisian. Simon dari Humas PT DDP dalam keterangan resminya menyampaikan, bangunan liar di lokasi tersebut berada dalam areal HGU perusahaan yang dikelola sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit sejak 2006.

Petani di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, juga menghadapi konflik berpuluh tahun dengan perusahaan sawit. Akibat konflik lahan tersebut, seorang petani, Bahusni, mendekam di penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan, Bahusni telah menggarap kebun milik perusahaan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada petani tersebut. Ketua Perempuan Padek Nur Jannah mengatakan, masyarakat kecewa terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Bahusni. Menurut dia, tanah tersebut merupakan milik masyarakat desa.

Mereka telah mengelolanya sejak sebelum 1960. Sekitar tahun 1998, lahan tersebut digarap menjadi perkebunan sawit oleh sebuah perusahaan. Sejak saat itu hingga sekarang, masyarakat setempat terus mempertahankan tanahnya. Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria Benni Wijaya mengatakan, kasus ini menambah preseden buruk penanganan konflik agraria di Indonesia yang semakin tajam ke bawah. Menurut dia, Bahusni adalah warga lokal yang berjuang memperjuangkan hak atas tanah. (Yoga)

Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai proyek strategis nasional baru. Kedua kawasan yang sudah berkembang ini diyakini menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, muncul pertanyaan apakah tetesan ekonomi (trickle down effect) akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang tertinggal. Pemerintah mengumumkan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland, Senin (18/3). Pengumuman disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Minggu (24/3), menyebut pengembangan Kawasan Terpadu BSD menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menkes yang menerbitkan surat rekomendasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangsel. KEK akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital. Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Keseluruhan proyek akan menyerap 10.065 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, SDM, lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan daya saing ini agar warga Tangsel tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi. (Yoga)

Pasangan Prabowo-Gibran membawa sejumlah program baru yang akan diimplementasikan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Terdapat sekurangnya tiga tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan pertama adalah persoalan istilah. Jajak pendapat Litbang Kompas, 5-7 Maret 2024, menunjukkan, makan siang gratis menjadi program ekonomi baru yang paling membekas di benak masyarakat. Hampir setengah responden (48,6 %) menyebut makan siang dan susu gratis adalah program ekonomi yang paling diingat, tapi responden menilai makan siang gratis bukan program prioritas. Dari 510 responden yang dimintai pendapat, hanya 12,3 % yang menilai makan siang gratis perlu diprioritaskan. Peringkat pertama yang dianggap perlu diutamakan justru bantuan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil (34 %).

Tantangan kedua adalah alokasi anggaran untuk memenuhinya. Berdasarkan simulasi yang dibuat Litbang Kompas, diperlukan anggaran Rp 346,14 triliun per tahun untuk mewujudkan program jaminan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, dan anak usia dini, dengan mengalikan jumlah penerima manfaat (88.754.797), jumlah hari efektif (260 hari), dan biaya sekali makan (Rp 15.000). Terdapat tiga narasi yang sempat beredar terkait pemenuhan anggaran ini, yakni meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi subsidi yang tidak begitu diperlukan, serta dari bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi. Akan tetapi, sebagian besar responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas menolak narasi tersebut. Sebesar 72,5 % masyarakat menolak pembiayaan program makan siang dan susu gratis berasal dari dana BOS. Proporsi masyarakat yang menolak bertambah menjadi 77,9 % ketika pembiayaan berasal dari subsidi BBM.

Tantangan ketiga adalah dukungan kuat dari parlemen. Mewujudkan program baru tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat dan kabinet yang kuat, tetapi juga dukungan parlemen. Berkaca dari pemerintahan Jokowi-Amin, diperlukan minimal 80 % dukungan di parlemen agar program pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan lancar. Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas masyarakat (80,5 %) yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga stabilitas politik nasional untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam mewujudkan stabilitas politik nasional, sebagian besar (80,8 %) masyarakat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membentuk koalisi besar partai-partai di DPR untuk mendukung program pembangunan pemerintah. (Yoga)

Kebijakan yang mendapat respons publik secara luas adalah potensi pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilarang sejak 2003, yaitu PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut meski kritik dan penolakan bermunculan. Kebijakan ini bukan hanya akan mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses penyusunannya juga tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menunjuk tujuh lokasi yang pasir lautnya boleh dikeruk: Surabaya, Demak, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga di Kepulauan Riau (Ambarwati, 2024). Pengumuman tersebut mengindikasikan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai pemenang Pemilu 2024.

Pemerintah beralasan peraturan ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem pesisir dari sedimentasi dan menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan. Ekspor pun dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Nyatanya, penambangan semakin masif, dan pasir kita, terutama dari Kepulauan Riau, menjadi komoditas ekspor penting ke Singapura yang sedang gencar melakukan proyek reklamasi.

Retraubun (2023) menyebutkan pembukaan kembali ekspor pasir laut justru menjadi sebuah “tragedi negara kepulauan”. Pelarangan ekspor pasir pada masa lalu justru meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan Singapura, terutama dalam perundingan batas wilayah laut kedua negara. Karena itu, banyak kritik terhadap kebijakan ini bermunculan, bahkan dari Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang merekemondasikan pemerintah mencabut PP tersebut (Koran Tempo, 2024).

Penambangan pasir laut tidak hanya mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, tapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Dua provinsi, yakni Riau dan Kepri yang sebelumnya menjadi lokasi utama penambangan dan pengiriman pasir pada masa lalu ke Singapura, masih memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum sepenuhnya dipulihkan pascatambang. Bahkan, dampak penambangan pasir yang dilakukan dalam rentang waktu tiga dekade (1970-an hingga 2000-an), sebelum kemudian dimoratorium pada 2003, masih dirasakan hingga saat ini (Arianto, 2023). Ironisnya lagi, dalam pengumuman KKP tersebut, Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang diizinkan untuk aktivitas penambangan pasir laut. (Yetede)