Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran
Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memusatkan
penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan nonpajak lewat satu pintu. Lembaga
baru itu juga akan menyasar aktivitas ekonomi yang selama ini bergerak di
”ruang-ruang gelap”. Rencana membentuk BPN tertuang dalam dokumen visi-misi
Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 serta termasuk dalam daftar program prioritas Prabowo-Gibran
begitu menjabat, alias Delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kehadiran lembaga
baru itu diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk
domestik bruto (PDB) nasional menjadi 23 %.
Menurut rencana, BPN akan terdiri dari Ditjen Pajak (DJP)
serta Ditjen Bea dan Cukai, yang dipisahkan dari Kemenkeu. Kemenkeu akan tetap ada,
tetapi fokus pada urusan fiskal di luar penerimaan, seperti belanja, pembiayaan,
dan hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye
Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, saat memaparkan arah kebijakan
ekonomi pemerintahan baru di Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea,
Jumat (22/3) mengatakan, saat ini, pengumpulan penerimaan negara tidak maksimal
karena masih tercerai-berai di banyak lembaga. Bukan hanya DJP serta Bea dan
Cukai, ada pula penerimaan negara yang masuk lewat Ditjen Anggaran melalui penerimaan
negara bukan pajak (PNBP), termasuk dari Kepolisian, Kementerian ESDM, serta kementerian/lembaga
lain. (Yoga)
Postingan Terkait
Menakar Daya Tahan Momentum Elektrifikasi
Meningkatkan Pendapatan dari Pajak Digital
Anggaran 2025 Terancam Membengkak
Potensi Tekanan Tambahan pada Target Pajak
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023