Belanja jumbo pemerintah selama tiga bulan terakhir membuat upaya stabilisasi fiskal amat menantang. Sejumlah kalangan pun berharap agar gelontoran belanja negara yang bersifat ‘populis’ segera digeser ke sektor-sektor produktif demi mendorong akselerasi ekonomi. Maklum, ruang fiskal sepanjang tahun berjalan 2024 yang berakhir 15 Maret lalu makin terbatas. Musababnya, keran belanja yang menganga tak sanggup diimbangi dengan penerimaan yang gemilang. Buktinya, hampir seluruh pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat mengalami penurunan, baik pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Harus diakui, belanja ‘jor-joran’ pada tiga bulan terakhir memang mampu menguatkan konsumsi masyarakat terutama kelas bawah, melalui bantuan langsung baik tunai maupun nontunai. Terlebih, pemangku kebijakan juga memiliki tambahan napas lantaran Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Kementerian Keuangan mencatat, dari alokasi anggaran Pemilu 2024 yang senilai Rp71,3 triliun, realisasi hanya Rp33 triliun. Artinya, negara memiliki amunisi Rp38,3 triliun yang bisa disesuaikan untuk belanja produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menyadari betul ada beberapa pos belanja yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian, terutama di sektor infrastruktur. Dia menambahkan, APBN 2024 akan dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Pemerintah memahami, belanja negara menjadi kunci utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi nasional di seluruh sektor. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan perlunya penajaman arah belanja sehingga pelonggaran defisit linier dengan geliat ekonomi terkini. Pasalnya, pemerintah menaikkan proyeksi defisit APBN 2024 dari sebelumnya 2,29% menjadi 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa, mengatakan salah satu stimulus yang dapat menjangkau masyarakat luas adalah penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang dieksekusi 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, menambahkan agar belanja tetap leluasa dan impak ke ekonomi lebih maksimal, pemerintah perlu melebarkan defisit ke kisaran 3%—5% terhadap PDB. Adapun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, menyampaikan perlu insentif fiskal bagi masyarakat menengah yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Menurutnya, stimulus kelompok menengah juga perlu menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan tertentu. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan konsumsi rumah tangga perlu menjadi prioritas mengingat kontribusinya yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pesatnya perkembangan Global Islamic Economiy tentu melahirkan pertanyaan kepada Indonesia  sebagai sebuah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Misalnya posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Itulah yang dilakukan oleh DinarStandard sejak 10 tahun yang lalu melakukan kajian dan menerbitkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang didukung oleh Salam Gateway dan Pemerintah Dubai, sebuah city-state yang memposisikan diri sebagai the capital of Global Islamic Economy. Sejak pertama kali dibuat, kajian tersebut berfokus  pada sektor-sektor industri dimana muncul kesadaran kuat pada kepatuhan kehalalan proses produksi dan konsumsi atau secara  umum dikenal sebagai  sharia compliance. (Yetede)

Aplikasi mobile banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu Muamalat DIN berhasil menembus angka setengah juta pengguna aktif. Oleh karena itu, pionir bank syariah di Tanah Air ini terus menambah fitur baru untuk memenuhi kebutuhan dan referansi nasabah. Saat ini Muamalat DIN telah memiliki 198 fitur sejak pertama kali diluncurkan pada November  2019, dengan jumlah transaksi mencapai 56,7 juta dan volume transaksi mencapai Rp76,5 triliun sampai akhir 2023. Selain itu, Bank Muamalat juga mendorong peningkatan pembukaan rekening secara online melalui fitur digital customer on board. Saat ini pembukaan rekening via Muamalat DIN telah mencapai rata-rata meningkat lebih dari tiga kali lipat. Direktur Operasi dan Digital Bank Mualamat telah memasuki era superapp melalui berbagai  fitur dan layanan yang ada di Muamalat DIN. (Yetede)

Industri perbankan pada dua bulan pertama tahun ini telah mengucurkan kredit UMKM sebesar Rp 1.364 triliun Nilai tersebut tumbuh 9,4 secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan sebulan sebelumnya 7,9% (yoy). Merujuk data uang beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit UMKM skala mikro mencapai Rp 633,1 triliun per Februari 2024. kemudian skala menengah naik 3,5% (yoy) menjadi Rp303,5 triliun, serta skala kecil tumbuh negatif 3,1% (yoy) menjadi Rp427,4 triliun. Di sisi lain, berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM untuk investasi melesat 23,1% (yoy) per Februari 2024 menjadi Rp 366,4 triliun. Sementara itu, kredit UMKM untuk modal kerja  tumbuh 5,1% (yoy) menjadi Rp997,6 triliun dalam dua bulan tahun ini. (Yetede)

Pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp13,4 triliun untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI,Polri dan pensiunan per 24 Maret 2024. Nilai ini terbagi dalam pembayaran THR untuk ASN/TNI/Polri sebesar Rp3,2 triliun  dan untuk pensiunan dan manfaat pensiunan sebesar Rp 10,2 triliun. "Ini artinya, untuk ASN/TNI/Polri pemerintah pusat itu sudah 625.112 pengawai dari 4.722 satuan kerja yang sudah menyampaikan  surat perintah pembayarannya dan sudah kita proses sehingga THR  sudah bisa dibayarkan Rp 3,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Komponen THR untuk ASN/TNI/Polri adalah gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan), 100% tunjangan kinerja  bagi ASN pusat atau dengan nama lain bagi ASN daerah. (Yetede)

Kinerja penerimaan pajak mengalami tekanan karena terdampak fluktuasi harga komoditas. Hingga 15 Maret 2024, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 342,9 triliun atau terkontraksi 3,7 % dibandingkan periode yang sama tahun 2023. “Jika dilihat dari target (penerimaan pajak sampai 15 Maeret 2024) sudah 17,2 % dari target APBN, kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Aula Mezzaine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3).

Jika dirinci, penerimaan pajak Rp 342,88 triliun meliputi PPh non migas sebesar Rp 203,92 triliun, PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp 121.92 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 2,56 triliun, serta PPh Migas sebesar Rp 14,48 triliun. Penerimaan pajak melambat akibat penurunan harga komoditas pada tahun 2023 yang akibatnya baru dirasakan tahun ini. (Yetede)

Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang ekspansif dalam 30 bulan terakhir menandakan industrialisasi terus berjalan. Hasil tersebut juga menandakan bahwa sektor industri nasional telah benar-benar pulih dari covid-19. Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, pelaku industri sangat memandang positif capaian gemilang PMI manufaktur Indonesia selama 30 bulan berturut-turut yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan dan yang paling penting adakah indicator ketenagakerjaan,” ujar Bob seperti dikutip Antara, Senin (23/3). Dia menjelaskan, kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang dan lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia, karena itu pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional. (Yetede)

Pemerintah memastikan akan membayar utang dana talangan (rafaksi) minyak goreng (migor) kepada peritel senilai Rp 474,8 miliar. Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat memimpin Rakor Pembayaran Rafaksi Migor, Senin (25/3). Ia mengaku kaget karena pemerintah menunggak utang tersebut hingga 2 tahun dan meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut. “Saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain, tidak boleh hal semacam itu terjadi lagi. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu saat kelangkaan minyak goreng,” kata Menko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (25/3). (Yetede)

Potensi investasi hotel di Indonesia diprediksi melonjak 55 % pada 2024 dibanding tahun sebelumnya menjadi USD 265 juta. Nilai investasi itu diprediksi mencapai 3,98 triliun (kurs Rp 15.000 per USD). Indonesia mencatat total volume investasi hotel sebesar USD 171 juta di Jakarta dan Bali ditengah penurunan volume transaksi global pada 2023,” ujar Jacintha Tabalujan Herzog, Head of Capital Markets JLL untuk Indonesia dan Senior Director Capital Markets JLL untuk Asia Tenggara dalam keteranga tertulis baru-baru ini.

Dia menerangkan, investor melihat kelas asset hotel dengan sudut pandang jangka panjang dan oportunistik. “Kami memperkirakan total volume investasi hotel mencapai USD 265 juta pada 2024, didorong oleh aktivitas penjualan investasi yang kuat terutama di segmen luxury di Bali dan Jakarta,” kata Jacintha. Potensi kenaikan investasi hotel di Indonesia itu jauh lebih besar dari perkiraan JLL terhadap nilai investasi hotel secara global. (Yetede)

Nilai penjualan antibiotik lebih dari Rp 10 triliun dalam satu tahun dengan tren yang terus meningkat. Angka ini mengindikasikan luasnya konsumsi antibiotik di Tanah Air, baik lewat resep dokter maupun yang dijual bebas di apotek, lokapasar, dan aplikasi telemedisin. Setelah menunggu sepekan, IQVIA akhirnya mengirimkan data penjualan antibiotik di Indonesia, Rabu (13/3). Perusahaan multinasional yang membidangi riset informasi dan teknologi kesehatan ini akhirnya menyetujui permintaan Kompas mencuplik data penjualan antibiotik.

Di Indonesia, IQVIA menjadi satu-satunya lembaga yang mendata penjualan antibiotic dan menjadi rujukan industri farmasi dalam menganalisis pasar kesehatan. Lembaga riset asal AS itu mengirimkan table penjualan antibiotik di rentang waktu 2018-2022. Tahun 2018, penjualan antibiotik sebesar Rp 8,9 triliun. Sempat turun saat wabah Covid-19 (Rp 7,9 triliun tahun 2020). Satu tahun kemudian, penjualan antibiotik meningkat menjadi Rp 9,4 triliun. Pasar antibiotik kembali bergairah dengan nilai transaksi mencapai Rp 10,4 triliun pada 2022. Senior Principal IQVIA Erwin Widjaja menjelaskan, penjualan antibiotik tahun 2022 itu setara 12,12 % dari total penjualan semua obat resep.

”Dari golongan obat resep, penjualan antibiotik terbesar, jauh melampaui obat diabetes yang berada di peringkat kedua (Rp 5,7 triliun) dan obat digestitif (Rp 5 triliun),” ujarnya. Sebagai obat keras atau obat yang hanya bisa didapat lewat resep, antibiotik diberi tanda khusus. Di labelnya ada lingkaran warna merah dengan tulisan K berkelir hitam. Semua obat keras memiliki tanda ini. Faktanya antibiotik beredar secara bebas di pasaran. Di Pasar Pramuka, Jakarta, yang terkenal sebagai pasar gelap produk farmasi, obat ini masih mudah didapat, sebagaimana yang ditemukan Kompas, Oktober 2023. Begitu pun di sejumlah apotek, antibiotik juga bisa dibeli tanpa resep. Kompas membuktikan ini dengan membeli antibiotik di empat apotek di Jatim dan Jateng, termasuk perusahaan pelat merah Kimia Farma. (Yoga)