Bahan baku plastik asal China siap mengekspansi pasar dalam negeri setelah penambahan pabrik petrokimia di negara tersebut menyebabkan kelebihan produksi komoditas itu. Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan pembangunan 23 proyek petrokimia di China dengan produksi 50 juta ton ethylene sebagai bahan baku plastik akan membuat Tiongkok kelebihan produk petrokimia. “Akibatnya, negara kita [Indonesia] menjadi kebanjiran impor produk bahan baku plastik,” katanya, dikutip Selasa (26/3). Akibat lainnya, daya saing industri petrokimia Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal, industri petrokimia nasional masih dalam fase pemulihan kapasitas produksi. Meski begitu, Inaplas mengakui keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 cukup menolong industri nasional, karena mampu membendung produk impor di industri plastik hulu, intermediate, dan hilir. Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman menjelaskan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 sangat penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum dalam berusaha dan investasi melalui pengaturan impor produk plastik. Salah satu perusahaan industri hulu anggota Inaplas bahkan mengeluhkan sepinya permintaan, sehingga utilisasi pabrik menurun hingga 55% dari kapasitas normal. Penurunan pesanan juga membuat margin makin menipis, bahkan negatif.

Upaya agresif dilakukan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama untuk bisa mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Langkah percepatan dan optimasi lapangan minyak dan gas bumi pun menjadi salah satu solusi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina Hulu Energi mengoptimalkan potensi Wilayah Kerja Offshore North West Java agar bisa berkontribusi lebih baik dalam pencapaian lifting nasional. Meski sudah tergolong blok minyak dan gas bumi (migas) tua karena sudah beroperasi sejak 1966, ONWJ hingga kini masih berproduksi. Bahkan, wilayah kerja itu diyakini masih memiliki potensi yang bisa dioptimalkan, yakni Lapangan Zulu yang pertama kali ditemukan pada 1974, dan Lapangan GQX Complex. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina Hulu Energi telah sepakat untuk mempercepat pengembangan Lapangan GQX Complex agar bisa kembali berproduksi. Arifin menjelaskan bahwa pengembangan GQX Complex harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu yang baik, karena potensinya cukup besar. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama juga mempercepat proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu Wilayah Kerja ONWJ memproduksi 26.580 barel minyak per hari (bopd), lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar 29.000 bopd. “Hingga 17 Maret 2024, realisasi produksi minyak ONWJ sebanyak 25.773 bopd, sedangkan realisasi produksi gas sebesar 73,5 MMscfd. Untuk salur gas terealisasi sebesar 50,4 MMscfd dari target APBN 40 MMSCFD,” kata Pjs General Manager Pertamina Hulu Energi ONWJ Wirdan Arifin.Wilayah Kerja ONWJ sendiri memiliki area operasi lepas pantai yang luas di perairan utara Jawa Barat seluas 8.300 kilometer persegi dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon.

Dari Wilayah Kerja South Andaman, Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd. agresif melakukan kegiatan eksplorasi setelah berhasil mengebor Sumur Eksplorasi Tangkulo-1 yang terletak pada 166 kilometer timur laut Kota Banda Aceh, dan 67 kilometer utara Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. “Sumur Tangkulo-1 menjadi sumur eksplorasi ke-2 yang dibor oleh Mubadala Energy di South Andaman pada tahun ini, setelah sebelumnya mereka juga melakukan tajak Sumur Eksplorasi Layaran-2 pada 18 Maret 2024,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa membuktikan cadangan gas dari Blok South Andaman. Pada perkembangan lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas sampai dengan pertengahan Maret 2024 anjlok seiring dengan tren penurunan harga komoditas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) migas mencapai Rp17,8 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Jumlah itu turun 20,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi harga minyak mentah Indonesia per Januari 2024 berada di level US$77,12 per barel. Angka ini di bawah asumsi APBN 2024 yang dipatok sebesar US$82 per barel. Sementara itu, lifting minyak per Februari 2024 tercatat baru mencapai 575.600 bopd, masih di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bopd.

Komoditas Timah mengawali 2024 dengan situasi yang kurang mengenakan. Lambatnya proses pengajuan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya badan usaha pertambangan timah dan persoalan hukum yang membelit industri tersebut membuat produksi komoditas itu anjlok. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru menyetujui 15 RKAB dari badan usaha pertambangan timah per 26 Maret 2024, dengan rencana produksi sebanyak 46.444 ton bijih timah pada tahun ini. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Tri Winarno mengatakan bahwa rencana produksi dari 15 RKAB yang telah disetujui tersebut mengambil porsi 60%—65% dari kapasitas produksi timah secara keseluruhan sepanjang tahun lalu yang sekitar 74.000 ton bijih. Hal itu membuat Kementerian ESDM terus mendorong badan usaha pertambangan timah untuk segera menyelesaikan penyusunan RKAB. Malahan, pemerintah juga secara aktif menggelar coaching clinic untuk membantu perusahaan menyelesaikan dokumen RKAB. 

Selain persoalan RKAB, terkoreksinya rencana produksi bijih timah pada tahun ini turut disebabkan oleh dugaan kasus rasuah terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (TINS) yang sampai saat ini masih didalami oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bersama dengan ahli lingkungan bekerja sama menghitung luas lahan yang telah dibuka dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di IUP TINS. Hasilnya, seluas 170.363 hektare lahan yang telah dibuka.Ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo mengatakan bahwa total luas lahan tersebut dibagi menjadi dua galian tambang yang berada di kawasan hutan dan non-hutan. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung bersama dengan ahli juga telah mengalkulasi kerugian ekologis dari dugaan korupsi tata niaga komoditas timah tersebut mencapai Rp271 triliun. TINS sendiri menargetkan produksi bijih timah naik ke level 30.000 ton dalam RKAB tahun ini. Rencana produksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan RKAB tahun sebelumnya yang berada di kisaran 26.000 ton bijih timah. “RKAB sudah terbit, kami sudah buka ekspor,” kata Direktur Utama TINS Ahmad Dani Virsal saat ditemui di DPR. Dari perkiraan produksi itu, TINS rencananya bakal mengalokasikan porsi 5% sampai dengan 8% untuk penjualan domestik. Sisanya, bakal dialihkan untuk pasar ekspor dengan target mampu tumbuh 1%. Dalam kesempatan itu, Dani pun memastikan TINS bakal berhati-hati menyikapi ihwal rencana akomodasi tambang masyarakat untuk dibeli TINS. Perseroan bakal menunggu izin pertambangan rakyat (IPR) dari sejumlah wilayah pertambang rakyat (WPR) yang telah terpetakan oleh pemerintah hingga saat ini.

Awal Maret 2024 ini, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/2024 terkait pengaturan impor atau dikenal dengan kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor untuk memperkuat ekonomi nasional mulai diberlakukan. Lalu, efektifkah penerapan lartas impor ini terhadap daya saing perdagangan internasional Indonesia, di tengah praktik bisnis rantai suplai global khususnya yang dilakukan lewat laut termasuk Pelabuhan nasional Indonesia?Nobelis dan penulis buku proteksionisme, Jagdis Bagwati, pada 1990 mengkritik pola pembatasan perdagangan yang pro pada konsep kebebasan perdagangan atas nama kepentingan individu negara, ketimbang kebebasan perdagangan untuk banyak negara secara global. Bagwati berargumen proteksi perdagangan eksklusif justru menciptakan manfaat paradoks bagi potensi ekonomi dan daya saing negara yang menerapkannya, khususnya bila konteks praktik perdagangan internasional tersebut membutuhkan pergerakan berbagai barang modal, bahan baku serta barang setengah jadi dalam rantai suplai barang global, untuk dihilirkan dengan nilai tambahnya. Premis paradoksal di atas, mulai faktual menggejala terjadi di Indonesia termasuk di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Pola restriksi distribusi, dengan pembatasan pelabuhan tujuan barang impor utamanya di Pelabuhan Belawan terhadap Pelabuhan Kuala Tanjung mulai menimbulkan masalah baru. Di Sumatra, preferensi lartas dengan memilih pelabuhan tujuan impor di Pelabuhan Belawan telah menimbulkan penurunan volume barang, kehilangan peluang perdagangan yang berkelanjutan, dan terganggunya sumber bahan baku ekspor sekaligus inefisiensi logistik komoditas unggulan tidak hanya di Kuala Tanjung Sumatra Utara, tetapi di sejumlah provinsi penting di Sumatra. 

Lartas lewat Permendag 2017, 2020, 2023 dan 2024 ini telah menutup akses 25 kategori barang impor (berdasar Permendag 36/2023), seperti elektronik dan komputer, makanan-minuman, hortikultura, bahan kimia, ekstrak nabati, kosmetik, tekstil, mainan, pakaian, serta berbagai bahan baku atau setengah jadi untuk KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung semisal Inalum sebagai entitas induk BUMN pertambangan nasional terdekat sekitarnya. Walau ada kargo ekspor dari Kuala Tanjung, jika baliknya kosong, konskuensinya menimbulkan ketidakseimbangan trafik yang merugikan. Dampak operasionalnya, Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi stagnan, padahal investasi negara lewat modal BUMN dan swasta di diperkirakan telah menghabiskan Rp11 triliun untuk penyediaan infrastruktur, suprastruktur, juga kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, termasuk penyediaan akses darat dan tol sekitar Kuala Tanjung. Sementara, pelabuhan Belawan yang menjadi pilihan tujuan kebijakan lartas memiliki keterbatasan kedalaman navigasi perairan termasuk kolam kurang dari 9 meter. Secara teknis, hanya mampu menangani armada kapal dengan kapasitas angkut 500—800 boks kontainer. Sementara dermaga kontainer Kuala Tanjung dengan kedalaman 16 meter mampu menangani kapal berukuran besar bertipe Post-Panamax dengan kapasitas angkut hingga 18.000 boks kontainer. Dalam konteks Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung, penerapan lartas perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif. Keduanya mungkin perlu mendapatkan porsi lartas yang rasional dengan target meningkatkan nilai tambah komoditas atau kargo unggulan Sumatra dan nasional.

Masuknya daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, membuka peluang sekaligus tantangan bagi arah pembangunan jangka panjang nasional. Bagaimana tidak? Rencananya seluruh kebutuhan untuk membangun aneka proyek infrastruktur itu bersumber dari swasta murni alias tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu ini menjadi angin segar bagi pemangku kebijakan yang memang tengah haus penanaman modal untuk melahirkan efek berganda besar ke perekonomian. Apalagi, hitung-hitungan nilai investasi 14 PSN itu mencapai hampir Rp500 triliun. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi fiskal negara dan kredibilitas pemerintah. Utamanya ketika situasi ekonomi menghadapi guncangan sehingga dunia usaha memilih wait and see. Risiko ini pun bukannya omong kosong. Maklum, dewasa ini banyak pebisnis yang menunda investasi lantaran masih mewaspadai ketidakpastian global yang diiringi dengan rezim suku bunga tinggi sehingga membatasi akses pembiayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada investasi Rp139,3 triliun yang mangkrak dan tak bisa diselesaikan karena ketidak-mampuan pelaku usaha. Pemerintah pun bukannya tak menyadari adanya risiko tersebut. Tak ayal, meski dalam skenario awal nihil melibatkan APBN, fiskal negara tetap disiagakan tatkala terjadi kemacetan kucuran modal swasta. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan saat ini nilai investasi dari 14 PSN baru itu masih dihitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Termasuk di dalamnya kemungkinan dilibatkannya dana negara dalam pembangunan tersebut ketika swasta berhenti memberikan kontribusi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan dimasukkannya 14 proyek itu ke dalam PSN mempertimbangkan be-berapa aspek. Di antaranya nilai investasi tinggi dan berdampak ke ekonomi secara luas mulai infrastruktur jalan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah, tentu akan meminta kepada pebisnis untuk men-jalankan komitmennya secara penuh sehingga proyek-proyek tersebut terwujud dan tidak menjadi bangunan mangkrak. Sekaligus, pemangku kebijakan terbantu oleh modal swasta sehingga tak perlu mengutak-atik fiskal negara untuk memenuhi besarnya pembiayaan investasi itu. Emiten properti yang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), yang akan mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, satu dari 14 PSN baru itu, bersiap meng-gelontorkan dana senilai Rp40 triliun. Sekretaris Perusahaan PANI Christy Grassela, mengatakan investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta murni dan tidak menggunakan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah juga perlu memacu penerimaan negara lebih tinggi agar fiskal negara lebih tebal. Jika hal itu tak dilakukan, maka sumber utama pembiayaan PSN baru tersebut berasal dari penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap rencana Apple membangun pabrik di Indonesia seiring dengan besarnya pengguna ponsel pintar asal Amerika Serikat itu di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi lebih lanjut terkait dengan investasi pabrik, sehingga belum bisa memastikan lebih lanjut. “Kemungkinan-kemungkinan semua ada, kita lihat pendekatannya gimana, karena pengguna Apple di Indonesia kan banyak sekali,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Senin (25/3). Dia menjelaskan negosiasi akan dilakukan saat CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia. Budi mengatakan akan berusaha sebaik mungkin menarik Apple di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan investasi yang sudah pasti adalah investasi dalam hal pengetahuan dengan membangun Apple Academy di Denpasar Bali. Sebelumnya, Apple sempat membuat Apple Academy Banten dan Batam. Diketahui, CEO Apple Tim Cook sempat dikabarkan akan datang ke Indonesia pada April 2024. Nantinya, Menkominfo dan Tim Cook akan bersama-sama meninjau Apple Academy yang baru tersebut. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan pabrik ponsel Apple bakal membuat Indonesia lebih dilirik asing. Selain mempermudah investasi, imbuhnya, kehadiran pabrik Apple juga bisa mendorong roda perekonomian dalam negeri untuk bergerak lebih cepat.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) meraih pertumbuhan pendapatan dan laba dobel digit pada 2023. Sepanjang tahun lalu, Alfamart mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp106,94 triliun. Pencapaian itu naik 10,34% dibandingkan dengan pendapatan Rp96,92 triliun pada 2022. Kinerja ciamik pendapatan AMRT pada tahun lalu ditopang oleh segmen makanan yang naik 12,36% year-on-year(YoY) menjadi Rp75,65 triliun dan segmen bukan makanan menyumbang Rp31,28 triliun atau naik 5,73% YoY. Di sisi bottom line, AMRT mencetak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp3,4 triliun atau melompat 19,21% YoY. Laba per saham juga naik dari Rp68,76 menjadi Rp81,97.Sementara itu, MIDI meraup pendapatan Rp17,35 triliun pada 2023 atau naik 11,06% secara tahunan. Dalam perkembangan lainnya, MIDI menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 11% sepanjang 2024. Corporate Secretary MIDI Suantopo Po mengatakan perseroan cukup optimistis dengan prospek bisnis ritel pada 2024. Oleh karena itu, MIDI membidik peningkatan pendapatan secara konsolidasi tumbuh hingga dobel digit. “Dari sisi pendapatan, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan konsolidasian 11% di mana target SSSG [same store sales growth] untuk Alfamidi adalah sebesar 6%,” ujarnya. Dari sisi pengembangan gerai, MIDI berencana untuk membuka 200 gerai baru Alfamidi pada 2024. Pada saat bersamaan, perseroan juga akan membuka 250 gerai baru Lawson dengan rincian 50 gerai berformat standalone dan 200 gerai store-in-store.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad mengakui sempat diingatkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tidak membantu persoalan pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 Kementerian Kesehatan. “Kepala BPKP mengatakan bahwa ‘Ya itu ada masalah dengan pengadaan itu karena harga dan sebagainya. Pak Fadel jangan bantu mereka,” ujar Fadel usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/3). Fadel diperiksa kurang lebih 1 jam dan mendapatkan enam pertanyaan. Penyidik menanyakan soal bantuan yang diberikan olehnya kepada sejumlah pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2020 terkait dengan pengadaan APD Covid-19. Mereka disebut menyuplai pengadaan APD pada 2020. Fadel mengatakan pengusaha-pengusaha Hipmi itu sudah menyuplai APD namun tak kunjung dibayar. Senator itu lalu mengaku menghubungi Kepala BPKP perihal masalah yang dihadapi pengusaha Hipmi itu terkait dengan pengadaan APD.Menurut Fadel, Kepala BPKP langsung mengingatkan dirinya agar tak terlibat dalam hal tersebut karena ada dugaan penggelembungan pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemanggilan Fadel dibutuhkan untuk membuat terang perkara yang diduga merugikan negara Rp625 miliar itu.

Anak usaha PT INTI (Persero) yang bergerak di bisnis teknologi, PT INTI Konten Indonesia (Intens) tengah berencana untuk melakukan aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tahun depan. Rencana itu dituangkan dalam program Road to IPO 2025. Direktur Operasi PT INTI (Persero) Ahmad Taufik mengatakan bahwa Road to IPO 2025 adalah bagian dari program transformasi total perseroan dalam 5 tahun ke depan. Bisnis mencatat, PT INTI telah mempertajam portofolio bisnis 5 tahunan yang dirumuskan dalam sebuah program komprehensif bertajuk INTI Reborn. Selain restu dari pemegang saham, program strategis ini secara agresif telah membukukan sejumlah capaian dari aspek transformasi fi nansial, manajemen sumber daya manusia, dan bisnis. Targetnya, jelas Ahmad, adalah transformasi total dengan sokongan para pemegang keputusan itu akan memuluskan pencapaian target agresif yang telah dicanangkan dalam kurun 2024—2028, termasuk agenda IPO pada 2025. Upaya terstruktur untuk mencapai target agresif tersebut tak lepas dari semua proses yang terus berjalan, mulai dari pembenahan bisnis, restrukturisasi keuangan, hingga transformasi sumber daya manusia. Menurutnya, paralel dengan tahapan restrukturisasi keuangan yang telah rampung setelah diketoknya Perjanjian Homologasi atau Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT INTI (Persero), Perusahaan pun secara intensif menggenjot kinerja pengerjaan proyek, demi meningkatkan performa.

Rencana pemerintah memangkas jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia didukung maskapai nasional karena sejalan dengan program percepatan pemulihan industri aviasi. Pimpinan teras perusahaan penerbangan nasional tampaknya serius menanggapi rencana pengurangan jumlah bandara berstatus internasional di Tanah Air. Alasannya, pergantian status bandara internasional berpengaruh pada operasional maskapai penerbangan nasional. Bila bandara tak lagi berstatus internasional, maskapai baik nasional maupun asing tidak boleh lagi melayani rute internasional dari bandara tersebut. Pada sisi lain, pergantian status bandara internasional menjadi bandara nasional memungkinkan rute di dalam negeri makin semarak. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. Menurutnya, kebijakan pemangkasan bandara internasional bisa memberikan kesempatan bagi maskapai nasional memperbesar pangsa pasarnya. Apalagi, Indonesia menerapkan asas cabotage yang mengharuskan penerbangan antarbandara di dalam negeri dilayani oleh maskapai nasional. Umumnya, bandara yang berstatus internasional hanya melayani rute regional Asia Tenggara seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara Asean lainnya. Dengan kondisi itu, peluang usaha baru yang tersedia bagi para maskapai nasional akan turut meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut juga dapat mempercepat tingkat pemulihan (recovery rate) sektor penerbangan Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. 

Denon berharap kebijakan pemangkasan bandara internasional dikaji dan direncanakan secara matang oleh regulator dalam hal ini Kemenhub dan instansi terkait lainnya. Kemenhub perlu berkoordinasi dengan seksama dengan kementerian/lembaga lain agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam kesempatan terpisah, Kemenhub bersama kementerian dan lembaga (K/L) lainnya memang tengah membahas rencana pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rencana pengurangan bandara internasional itu bisa diputuskan diumumkan pada tahun ini. Menurutnya, pengurangan jumlah bandara internasional merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan layanan bandara. Selain itu, Kemenhub masih terus membahas titik mana saja yang akan menjadi bandara internasional. Langkah pemangkasan bandara internasional sudah didengungkan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Rencana tersebut dikemukakan dalam sebuah rapat yang membahas industri pariwisata bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kala itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah telah sepakat untuk mengurangi jumlah bandara internasional menjadi sekitar 14 unit bandara hingga 15 unit bandara sebagai pintu masuk penerbangan internasional. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menilai rencana pemerintah mengurangi bandara internasional sudah tepat. Menurutnya, salah satu dampak positif pengurangan bandara internasional adalah meningkatnya pangsa pasar domestik. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji penetapan bandara internasional yang akan dikurangi secara matang. Dia mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria sebuah bandara dapat menjadi bandara internasional dengan mempertimbangkan berbagai hal.