Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri atau Lebaran menjadi momentum membahagiakan. Sayangnya tak banyak yang cerdas mengelola THR sehingga habis begitu saja. Sayangnya, bonus tahunan seperti THR  seringkali tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang mendadak menjadi lebih boros setelah menerima THR. Budaya menyambut Lebaran biasanya  merogoh kocek yang lumayan dalam, mulai dari membeli pakaian baru, biaya konsumstif lebaran, kiriman parsel, hingga berbagi angpao. Ya berdasarkan riset Continuum Data Indonesia menggunakan uang THR untuk berbelanja. Baik belanja online maupun offline dan orang lain, untuk diri sendiri maupun keluarga atau orang lain. Sementara itu, proporsi THR untuk kegiatan menabung dan investasi hanya mencapai 6,6% dan sisanya mengaku untuk membayar hutang. Riset ini dilakukan pada 1.204.102 percakapan dari 934.671 akun mendia sosial. (Yetede)

Persiapan matang untuk mengatur distribusi liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram terus dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menyalurkannya agar bisa memastikan komoditas bersubsidi itu lebih tepat sasaran. Setidaknya sudah ada 77,2% konsumen yang terdata dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang termasuk desil 1 sampai dengan 7 telah melakukan pembelian LPG 3 kilogram melalui merchant apps Pertamina. Angka tersebut setara dengan 39,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun, 22,8% transaksi lainnya masih belum menggunakan merchant apps, karena merupakan konsumen on demand. Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, mengharapkan bantuan pemerintah daerah agar transformasi distribusi LPG 3 kilogram berjalan lancar. Pertamina, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kilogram saat ini.  Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6.E/MG.05/DJM/2024 memang terus memacu pelaksanaan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji menerangkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan Pertamina masih dalam tahap I proses transformasi pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran. 

Sejak 1 Maret 2023, telah dilakukan proses pendataan dan pencocokan data pengguna komoditas yang dikenal dengan gas tabung melon itu. Seiring dengan penerapan kebijakan wajib daftar tersebut, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji pengurangan porsi penyaluran LPG 3 kilogram ke pengecer menjadi paling banyak 5%—10% untuk mendukung program subsidi tepat. Usulan itu bakal diterapkan secara bertahap, meski relatif sulit diterapkan untuk kawasan terpencil. Adapun, aturan saat ini memberikan akses jual LPG 3 kilogram kepada pengecer maksimal 20%. Porsi yang lebih besar dikerjakan oleh pangkalan penyalur. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG 3 kilogram, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT, sedangkan LPG 3 kilogram dijatah sebanyak Rp87,4 triliun. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mulai menyusun regulasi yang mengatur pembatasan pembelian LPG 3 kilogram. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov berpendapat bahwa pendataan yang saat ini dilakukan Pertamina belum efektif untuk membatasi penjualan tabung gas subsidi itu di tengah masyarakat.

Bisnis asuransi kerugian di Tanah Air memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, pelaku industrinya dinilai rawan karena profit yang rendah, sedangkan risiko yang ditanggung di atas rata-rata industri. Segmen asuransi kerugian juga dinilai masih terkonsentrasi ke segmen yang rentan terhadap situasi makroekonomi, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, dan kredit perbankan. Selain itu, persaingan antar penyedia jasa juga sangat ketat. Dari sisi permintaan, sejatinya masyarakat memiliki minat untuk membeli produk asuransi kerugian guna melindungi aset. Namun, layanan oleh perusahaan perlu ditingkatkan. Upaya penataan yang dilakukan oleh regulator mestinya dapat membawa ekosistem industri asuransi umum lebih baik ke depan.

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Sebagaimana perusahaan asuransi jiwa yang sedang dipusingkan dengan kinerja loyo produk unit-linked, kalangan pelaku bisnis asuransi kerugian juga masih waswas dengan kinerja premi. Pasalnya, segmen utama penyokong pendapatan premi relatif belum stabil. Apalagi, jika berkaca pada situasi ketidakpastian ekonomi dunia yang turut menggelayuti domestik. Merujuk data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), hingga akhir tahun lalu, lini asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi 25,5%, asuransi kredit 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Premi ketiga segmen itu mencapai 65,8% dari total premi industri sepanjang 2023 yang tercatat Rp103,87 triliun. Ketiga segmen tersebut yakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycle. Perihal kondisi ketiga segmen utama itu sejatinya tecermin dari nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu. Dari total klaim sebesar Rp46,13 triliun, komposisi terbesar dibayarkan untuk segmen asuransi kredit yakni Rp16,88 triliun, disusul kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Klaim asuransi kredit memang kian mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tak lepas dari kualitas kredit dari sejumlah sektor yang masih belum prima pascapandemi. Apalagi ada kebijakan restrukturisasi. Amat mungkin situasi tersebut berlanjut, lantaran kinerja penyaluran kredit perbankan tahun ini yang juga menantang. Dari perspektif regulator, situasi tersebut harus cermat diperhatikan, agar tak berkembang menjadi persaingan yang tidak sehat dan menabrak aturan main. Terlebih sudah muncul suara-suara sumir perihal perang premi yang kontraproduktif. Agar itu tak meluas, dibutuhkan aturan main yang baik dan efektif. Demikian pula dengan pengaturan secara umum, dibutuhkan untuk menjaga perkembangan industri ini. Contohnya dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi mulai tahun depan. Penerapan PSAK 117 bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antarperusahaan maupun antarindustri. Adapun, dari sisi mitigasi risiko, penerapan PSAK 117 juga diharapkan membuat perusahaan asuransi dapat mengelola risikonya secara terstruktur dan sistematis. Ya, perkembangan pesat industri asuransi membutuhkan aturan yang mumpuni untuk mengimbanginya. Layanan asuransi kerugian memiliki peran yang krusial dalam menjaga perekonomian nasional. Perlindungan yang diberikan, menjadi salah satu bantalan dalam mengamankan gerak ekonomi melalui berbagai transaksi bisnis.

Layanan asuransi baik, asuransi jiwa dan asuransi kerugian dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas aset yang mereka miliki. Namun, isu mengenai premi dan oknum ‘nakal’ dalam bisnis asuransi perlu menjadi perhatian kalangan penyedia jasa. Temuan NoLimit Indonesia, entitas yang memantau perbincangan di media sosial, persepsi masyarakat terhadap asuransi cukup baik. Dari 25.210 pembicaraan di media sosial yang dipantau sepanjang Februari 2024, sebanyak 86% sentimen pembicaraan di lingkup asuransi cenderung netral. Sementara itu, sebanyak 10% sentimen bernada positif dan 4% lainnya bernada negatif. “Sentimen didominasi oleh netral sebesar 86% dikarenakan banyaknya netizenyang memberikan informasi terkait asuransi. Pembicaraan tertinggi terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 dikarenakan terdapat pembicaraan terkait asuransi syariah yang dinilai memiliki potensi tinggi,” kata CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa pada Jumat (22/3). Dalam perbincangan di media sosial tersebut, katanya, sentimen positif terkait dengan asuransi mencakup apresiasi kepada perusahaan yang memberikan asuransi kepada pegawai sekitar 800 pembicaraan, lalu kemudahan dalam klaim asuransi sekitar 300 pembicaraan, pilihan terhadap asuransi syariah, lalu antusiasme terhadap asuransi digital, dan kenaikan aset di industri asuransi. Adapun, sebanyak 10% netizen yang membicarakan asuransi secara positif terutama menyangkut kemudahan pada saat darurat apabila memiliki layanan asuransi. Hal positif lainnya yakni menjamin keselamatan jiwa dan masa tua. Sementara itu, netizenyang berbincang soal asuransi dengan sentimen negatif terutama didominasi oleh kekhawatiran terhadap nilai premi yang mahal, kesulitan dalam proses klaim, banyaknya kasus penipuan, banyaknya asuransi yang tidak jelas, dan kesulitan dalam menghubungi agen. Khusus untuk asuransi kerugian, 82% responden menyebut sangat membutuhkan. Sedangkan 18% menyebut belum membutuhkan. Segmen masyarakat yang menaruh minat terhadap asuransi kerugian dengan alasan menjaga aset yang dimiliki (34%), melakukan klaim pada saat darurat (28%), meminimalkan kerugian (26%), dan menjaga tabungan saat ada musibah (12%). Jenis asuransi kerugian yang diminati masyarakat dari temuan NoLimit yakni asuransi kendaraan (58%), asuransi kecelakaan diri (36%), asuransi properti (5%), dan sisanya asuransi pengangkutan. Sementara itu, temuan Populix yang dikumpulkan Data Indonesia, sebanyak 73% responden menyebut pen-tingnya asuransi. Hanya 5% responden yang menyatakan asuransi tidak penting, dan sisanya cenderung netral.

Kami mencoba mengurangi akun-akun yang berpotensi memiliki klaim yang besar seperti pabrik kayu kami kurangi, tekstil. Jadi yang risikonya cukup tinggi kami kurangi,” kata Chief Technical Officer PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insurance, Indrajaya Wardhana. Mega Insurance merupakan perusahaan asuransi kerugian di bawah kendali PT Mega Corpora, konglomerasi keuangan yang mayoritas sahamnya dimiliki PT CT Corpora kepunyaan taipan Chairul Tanjung. Perusahaan itu memilih untuk menyeleksi risikonya. Mereka mengurangi premi-premi yang berpotensi melahirkan klaim jumbo. Dengan begitu, kata Indrajaya, perusahaan mampu mengoptimalkan profit dari layanan yang diberikan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) hingga akhir tahun lalu, lini bisnis asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi dicatat pada 2023 sebesar 25,5%, lalu asuransi kredit sebanyak 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Ketiganya mendulang 65,8% dari total premi dicatat sepanjang 2023 yang nilainya mencapai Rp103,87 triliun. Sementara itu, nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu sebesar Rp46,13 triliun dengan komposisi terbesar untuk segmen asuransi kredit Rp16,88 triliun, lalu kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti dengan nilai klaim Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Situasi itu tak lepas dari sejumlah faktor, mulai dari pandemi, situasi ekonomi global yang melambat, dan persoalan di industri terkait lainnya. Misalnya, permintaan asuransi segmen kendaraan bermotor sempat turun, baik premi maupun klaim karena penjualan mobil dan sepeda motor merosot. Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit di industri perbankan dan jasa keuangan lainnya, memberi andil pada lonjakan klaim di asuransi kredit. 

Temuan IFG Progress yang dipublikasi pada 2022 mencermati fenomena di bisnis asuransi kerugian. Lini bisnis asuransi umum di Tanah Air terkonsentrasi di tiga sektor yang sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycleyakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit. Berdasarkan data historis, lini bisnis asuransi kredit memiliki level profitabilitas terendah jika dibandingkan dengan lini bisnis lainnya. IFG Progress juga sempat melakukan observasi kepada 30 perusahaan asuransi umum dengan premi terbesar yang mewakili industri dengan total market share premi sekitar 87% dari total premi industri keseluruhan pada 2020. Hampir 70% dari perusahaan asuransi umum yang bisnis utamanya terkonsentrasi di sektor asuransi kredit mencatatkan loss ratio yang tinggi. Khusus isu asuransi kredit, IFG Progress mencatat terdapat lima tantangan yang menyebabkan rendahnya profi tabilitas dan tren kinerja yang makin turun. Pertama, karakteristik dari produk asuransi kredit di Indonesia yang menyediakan kontrak jangka panjang yang mengunci pembayaran premi tunggal (single premium). Kedua, asuransi kredit tidak melihat aspek underwritingloan oleh bank dan tidak menguasai risiko kredit. Ketiga, tidak menguasai kuantifikasi risiko yang ada, sehingga rating menjadi spekulatif. Keempat, infrastruktur seperti sistem teknologi informasi dan database yang digunakan belum memadai untuk dapat melakukan proses administrasi klaim yang efisien dan pencadangan dengan baik. Kelima, adanya informasi asimetris yang merupakan penyebab terjadinya moral hazard. Sementara itu, pengamat asuransi dan Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Ivan Rahardjo menilai ada indikasi persaingan tarif premi di asuransi kerugian yang berlangsung sejak lama. Bahkan, persaingan tarif premi itu merusak tingkat kesehatan industri asuransi. Imbas persaingan premi ke industri asuransi ini, katanya, menyebabkan perolehan premi asuransi di bawah tingkat kelayakan ekonomi risiko yang harus ditanggung sehingga mengalami kerugian operasional bertahun-tahun. Bahkan, lanjutnya, ketika pasar asuransi internasional mengalami kenaikan tarif premi, industri asuransi di dalam negeri masih bertahan dengan persaingan harga rendah.

Pemain industri asuransi umum harus mulai ancang-ancang mengubah strategi meraup premi secara ideal seiring dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 117 yang mengatur kontrak asuransi yang akan mulai berlaku pada 2025. Saat ini tren banting harga premi masih terjadi, bahkan di hampir setiap lini bisnis asuransi umum. Penyebabnya, persaingan yang kian ketat di tengah pasar yang hanya tumbuh tipis, ditambah keengganan pemain untuk lepas dari beberapa lini bisnis yang jelas-jelas merugikan dan menjadi biang pembengkakan rasio klaim.PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) menjadi salah satu contoh perusahaan yang berupaya lepas dari jebakan perang tarif, tepatnya pada lini bisnis asuransi rangka kapal, dan asuransi kesehatan.Presiden Direktur Asuransi Bintang HSM Widodo menjelaskan strategi itu sempat membawa pendapatan premi sepanjang 2023 terkontraksi 17% menjadi Rp380 miliar dari sebelumnya Rp459 miliar. Sementara itu, pihaknya juga tengah mengkaji ulang strategi menjual produk asuransi kesehatan. Sebab, selain karena predatory price, terdapat fenomena kenaikan harga fasilitas medis yang naik dua kali lipat dan fasilitas pertanggungan yang diberikan sudah terbilang berlebihan. Menurut Widodo, perusahaan asuransi yang masih sekadar ‘rindu premi’ tidak akan survivesetelah menerapkan PSAK 117. Pencatatan terbaru akan berpengaruh pada indikator kesehatan keuangan perusahaan,Tak heran, premi ke depan tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan. Terlebih, kebiasaan mengandalkan predatory price memberikan konsekuensi bagi perusahaan asuransi terkait, karena kekurangan atau ketidakcukupan cadangan premi harus segera ditutup pada masa transisi tahun ini. Ujung-ujungnya, butuh ekuitas yang memadai. Tren banting harga bahkan masih terjadi di lini bisnis yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor, melalui Surat Edaran OJK No. 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Kepala Departemen Properti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sekaligus General Manager Underwriting PT Sompo Insurance Hendry Tamrin membenarkan tren tersebut. 

Ke depan, AAUI berupaya membicarakan tarif baru dengan OJK, dalam rangka menjaga kesesuaian dengan kondisi terkini, sekaligus menjaga kompetisi harga yang lebih sehat. Kebetulan, Hendry saat ini juga dipercaya sebagai bagian panitia perancang tim perubahan tarif baru dalam AAUI. Mewakili industri reasuransi, Direktur Teknik & Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Delil Khairat mengungkapkan tren serupa soal tren banting harga, yang ujungnya juga berpengaruh terhadap reasuransi. “Asuransi properti dan kendaraan bermotor ada tarifnya. Tapi walaupun begitu, tetap ada modus operandi bukan dengan menurunkan rate, tapi potong acquisition cost, kemudian diskon, engineeringfee, jadi potongan transaksi tinggi dan semakin mahal. Di luar itu, perang harga akan terus terjadi selama market belum dewasa. Ini tentu mempengaruhi reasuransi yang berada di belakang para perusahaan asuransi umum,” ujarnya. Kemudian, asuransi kredit menurutnya di Indonesia sudah seperti blunder. Tidak ada negara lain yang melakukan, dan industri di Tanah Air dulu memulainya notabene tanpa knowledge yang kuat. Terakhir, asuransi berkaitan engineering juga sedang tidak bagus dan perlu diperbaiki. Sama dengan properti yang secara umum masih bagus, tapi karena preminya masih banyak yang kurang ideal, akhirnya reasuransi kena getahnya ketika terdampak klaim bernominal jumbo. Dalam perspektif perusahaan aktuaria, Riana Magdalena dari Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan menuturkan penggerak utama bisnis asuransi kerugian masih di lini kendaraan dan properti. Khusus untuk kendaraan dan properti, terdapat tarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh regulator. “Jadi untuk perusahaan menetapkan pricingnya sendiri cukup sempit. Tetapi sejauh mana penetapan tarif aktual berdasarkan analisis profil risiko, kami kurang tahu juga. Kalau produknya baru, pasti harus ada analisis dan diajukan ke dan setujui OJK terlebih dahulu, baru bisa dipasarkan,” katanya.

Emiten teknologi, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) mengincar kinerja moncer pada 2024 kendati masih mencetak rugi bersih pada 2023. Presiden Bukalapak Teddy Oetomo mengatakan dalam keterangannya, bahwa momentum positif dari kinerja makroekonomi yang solid membawa ekspektasi perbaikan kinerja. “Kami mengharapkan pendapatan akan meningkat antara 15%—20% menjadi setidaknya Rp5.104 miliar dan EBITDA yang disesuaikan lebih tinggi dari Rp200 miliar untuk tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (23/3). Selain itu, dia menekankan pada penerapan biaya rendah pada tahun ini. Hal itu bertolak pada realisasi pada kuartal IV/2023 dengan penurunan 52% pada beban umum dan administrasi ke Rp324 miliar. Kemudian, penurunan 47% pos yang sama sepanjang 2023 ke Rp349 miliar. Berdasarkan laporan keuangan per akhir Desember 2023, BUKA mencatatkan pendapatan bersih senilai Rp4,43 triliun atau meningkat 22,66% dibandingkan dengan perolehan 2022. Pendapatan BUKA sepanjang tahun lalu ditopang oleh segmen marketplace yang meraih Rp2,23 triliun, tumbuh 47,44% secara year-on-year (YoY). Segmen online to offline juga mencatatkan peningkatan sebesar 11,29% YoY menjadi Rp2,18 triliun. Namun, BUKA mencatatkan rugi nilai investasi yang belum dan sudah terealisasi sebesar Rp1,22 triliun pada tahun lalu. Perolehan tersebut berbanding terbalik dari 2022 yang membukukan laba nilai investasi sebesar Rp3,93 triliun. Bukalapak lantas mencatatkan rugi usaha senilai Rp2,12 triliun pada 2023, dari sebelumnya meraih laba usaha sebesar Rp1,75 triliun tahun 2022.

Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada penyelenggaraan pemilihan umum kali ini diprediksi bakal lebih banyak dibandingkan dengan 2019. Gugatan sengketa pemilihan legislatif masih akan mendominasi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mencatat setidaknya sudah ada 265 permohonan PHPU hingga Minggu (24/3) pukul 15.00 WIB. Dari jumlah tersebut, dua permohonan di antaranya adalah PHPU Pemilihan Presiden, 10 permohonan PHPU Pemilihan Legislatif DPD, dan 253 permohonan PHPU Pemilihan legislatif DPR. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memprediksi jumlah gugatan sengketa pemilu atau PHPU 2024 meningkat dari jumlah gugatan pada saat Pemilu 2019. “Kalau secara jumlah, masih banyak sekarang. Dulu [Pemilu 2019] kan 262 perkara. Ini prediksinya bisa lebih,” katanya saat mengecek loket pendaftaran PHPU 2024, dilansir Antara, Minggu (24/3). Suhartoyo menjelaskan bahwa pihaknya hingga Minggu siang masih melakukan penginputan data gugatan yang masuk untuk dicatat ke laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK). MK, kata dia, masih menghitung pendaftaran yang diajukan oleh perseorangan dan partai politik. Dalam kesempatan itu, dia juga menduga masih ada pihak yang mendaftarkan gugatan, kendati telah mengetahui jadwal pendaftarannya sudah tutup. Hal itu, kata Suhartoyo, pernah terjadi pada PHPU Pemilu sebelumnya. MK akan tetap menerima pendaftaran itu, karena lembaga peradilan tidak bisa menolak perkara. Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyiapkan 30 saksi dan 10 saksi ahli untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden 2024 di MK. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan saksi dari banyak daerah. 

Hal itu disampaikan olehnya usai resmi mendaftarkan PHPU ke MK pada Sabtu (23/3). Sementara itu, kubu paslon capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar langsung melakukan pendaftaran sebagai pemohon dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 pada Kamis (21/3) dini hari, atau 3 jam setelah penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU. Faktor pendorong Timnas Amin mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres di MK, salah satunya adalah unsur tidak percaya lagi kepada Bawaslu yang tidak pernah memproses laporannya. Dari gugatan PHPU Pemilihan Legislatif (Pileg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengajukan permohonan gugatan untuk anggota legislatif DPR ke MK pada Sabtu (23/3). “Kami diperkuat oleh 23 tim lawyer untuk dalam mengajukan gugatan, khususnya terkait dengan suara PPP yang patut diduga hilang di sejumlah pemilihan, sehingga menyebabkan angka kami di dalam rekapitulasi KPU itu hanya menembus angka 3,87%, artinya di bawah ambang batas,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan nasional di KPU, Rabu (20/3), PPP diumumkan hanya meraup suara 5.878.777 suara. PPP, lanjut Baidowi, sudah mengantongi alat bukti yang kini masih dilengkapi dalam waktu 3x24 jam. Bukti-bukti itu sudah diajukan ke MK ketika mendaftar. Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan menerima hasil Pemilu 2024.“Sudah pasti enggak akan lolos ke Senayan, tetapi balik lagi saya mewakili teman-teman PSI di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami akan tetap berjuang dengan cara kami,” ujar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.