Aksi agresif pemerintah memacu penghiliran bauksit agar bisa diolah hingga menjadi aluminium berimpak positif terhadap sejumlah emiten yang memiliki portofolio pertambangan dan proyek penghiliran komoditas tersebut. PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), menargetkan pengoperasian smelter aluminium secara bertahap mulai 2025. ADMR juga melihat peluang ekspansi sektor logam/mineral lainnya. Direktur Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi menyampaikan, ADMR memiliki dua aset terbesar, yakni di Adaro Met Coal yang memproduksi coking coal atau batu bara metalurgi, dan proyek smelter aluminium yang digarap PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI). Saat ini, konstruksi proyek smelter aluminium dengan kapasitas produksi tahap I sebesar 500.000 ton ingot atau batangan aluminium terus berjalan. Diharapkan smelter itu bisa beroperasi bertahap secara komersial mulai kuartal III/2025. Pemerintah memang menyampaikan besarnya kebutuhan aluminium di dalam negeri yang selama ini dipenuhi dari produk hasil importasi membuka peluang bagi industri bauksit dan turunannya. Penambahan kapasitas terpasang smelter pun menjadi urgen untuk mengoptimalkan nilai tambah bauksit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa industri aluminium sangat menjanjikan untuk dikembangkan di dalam negeri. Industri tersebut pun bakal memberikan nilai tambah yang cukup tinggi dari proses pengolahan bauksit. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini hanya terdapat dua smelter aluminium yang berdiri sendiri (stand alone) di Indonesia dengan kapasitas input sebanyak 1 juta ton per tahun, dan output 500.000 ton per tahun. Sementara itu, Kemenperin menargetkan 1,5 juta—2 juta ton produksi aluminium pada 2025. Sepanjang tahun ini, Antam juga menargetkan penjualan bijih bauksit sebanyak 3,05 juta WMT, naik 103% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 1,5 juta WMT. Selain memenuhi kebutuhan fasilitas chemical grade alumina Tayan, Antam juga berencana bakal memasok bauksit untuk kebutuhan smelter grade alumina refi nery (SGAR) Mempawah. Di fasilitas itu, Antam dan pemilik izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat akan memasok sekitar 6,6 juta ton bijih bauksit ke SGAR Mempawah untuk menjadi 2 juta ton alumina. Sementara itu, Hasan Barakwan, analis BRI Danareksa, merekomendasikan beli untuk ANTM dengan target price Rp2.100. Hanya saja, dia mengingatkan risiko harga nikel yang lebih rendah saat ini bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

PLN Energi Primer Indonesia agresif menjajaki beragam kerja sama guna mengamankan pasokan sumber energi untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Terbaru, perseroan memulai kolaborasi pengembangan infrastruktur midstream liquified natural gas (LNG). Pengembangan infrastruktur midstream LNG tersebut untuk mengakomodasi rencana PT PLN (Persero) menambah 80 gigawatt (GW) listrik hingga 2040, di mana 20 GW di antaranya bakal menggunakan gas bumi. 

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara mengatakan, keberadaan gas dalam roadmap transisi energi sangat penting untuk mendampingi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang memiliki kelemahan intermitensi. Pembangkit listrik berbasis gas pun dinilai bisa direalisasikan dengan cepat, yakni hanya dalam waktu 3-4 tahun. Pengembangan infrastruktur midstream LNG juga diperlukan PLN untuk mengantisipasi penurunan penyaluran gas melalui pipa akibat natural decline di saat permintaan listrik terus meningkat. Terlebih, perseroan juga memanfaatkan gas untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel di daerah. Direktur Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia Rahmad Dewanto menambahkan, PLN telah memilih Accelerated Renewable Energy Development (ARED) sebagai skenario optimal untuk menurunkan emisi, sekaligus menjaga keandalan sistem maupun kelangsungan keuangan perusahaan.

Upaya penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih panjang. Setelah restrukturisasi hingga penyuntikan modal dari kas negara, pemerintah kini menggantungkan harapan pada konsolidasi BUMN sektor konstruksi atau BUMN karya untuk mengurangi beban utang. Keuangan Wijaya Karya dalam kondisi tak sehat. Merujuk laporan keuangan perusahaan hingga akhir kuartal III 2023, total utang tercatat Rp 55,7 triliun. Nilainya 83,5 % total aset perusahaan yang sebesar Rp 66,6 triliun. Merujuk pada ketentuan OJK mengenai keuangan yang sehat, total utang seharusnya tak lebih dari 50 % dari total nilai aset

Sejak awal tahun ini, upaya untuk mengurangi beban utang mulai terlihat. Emiten berkode WIKA ini berhasil meraih kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang. Pada Januari, perusahaan meneken perjanjian dengan 11 bank dan disusul dengan empat bank pada Februari lalu. Nilainya Rp 20,79 triliun, yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 17,3 triliun, fasilitas pinjaman tunai senilai Rp 2,1 triliun, serta bunga yang ditangguhkan senilai Rp 1,3 triliun.

Secara bersamaan, perusahaan mengurus perpanjangan pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Kesepakatan restrukturisasi surat utang dengan total nilai Rp 629,3 miliar berhasil dikantongi. Salah satunya dari obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan jumlah pokok Rp 495 miliar dan Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp 134 miliar yang jatuh tempo pada 3 Maret 2024. Namun Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 19 Maret lalu mengatakan masih ada upaya restrukturisasi yang belum rampung. (Yetede)

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk perusahaan BUMN tahun 2024 senilai Rp 13,6 triliun. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati PMN 2024 sebesar Rp 28,16 triliun untuk tiga perusahaan. Selain itu, pemerintah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp 44,2 triliun.    Erick menyebutkan setoran dividen dari semua BUMN lebih besar dibanding PMN yang dikucurkan pemerintah. “Porsinya kurang-lebih 55 % (dividen) banding 45 % (PMN)," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 19 Maret 2024.

Data pemerintah menunjukkan dividen yang disetor BUMN pada 2023 sebesar Rp 81,2 triliun, naik dua kali lipat dari setoran dividen 2022 di Rp 39,7 triliun. Namun porsinya tidak merata. Hampir separuh dividen berasal dari BUMN perbankan yang menyetor Rp 40,84 triliun. Sementara itu, setoran dividen dari gabungan BUMN non-perbankan senilai Rp 41,22 triliun. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menuturkan penyaluran PMN harus dilakukan secara selektif dan diberikan kepada perusahaan dengan kinerja yang sehat secara keuangan, teknis, serta kelembagaan. (Yetede)

Langkah Bank Indonesia menahan suku bunga acuan selama empat bulan beruntun pada 6% memberikan sinyal bahwa iklim suku bunga tinggi masih bertahan sehingga berpotensi mengadang kinerja penyaluran kredit hingga semester I/2024. Akan tetapi, para bankir optimistis performa penyaluran kredit kredit kembali solid mulai paruh kedua 2024 karena adanya ekspektasi penurunan suku bunga. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menilai laju kinerja penyaluran kredit perbankan per Februari 2024 belum optimal menyusul kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga tinggi yang diproyeksi hingga paruh pertama 2024, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit lebih moderat. "Dengan kondisi itu, pertumbuhan kredit pada paruh pertama 2024 akan lebih mild,” kata Lani kepada Bisnis pada Kamis (21/3). Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), kinerja penyaluran kredit pada 2024 masih tumbuh dobel digit kendati melambat. Pada Februari 2024, realisasi penyaluran kredit tumbuh melambat dibandingkan dengan Januari 2024 dari 11,83% ke 11,28%. Realisasi kredit tersebut sebagian besar dikontribusikan dari kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Dengan demikian, target pertumbuhan kredit setahun penuh sebesar 8% dapat tercapai. Lani juga mengatakan terdapat sejumlah peluang yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan kredit pada semester I/2024. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan potensi kinerja kredit masih moncer kendati pada kuartal I/2024 secara historis melemah. Namun, menurutnya, kinerja penyaluran kredit pada Maret 2024 bakal positif sejalan dengan Ramadan dan Idulfitri. Prospek positif juga diharapkan datang dari pelaksanaan Pemilu 2024 satu putaran yang telah dikonfirmasi oleh pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari situ, Jahja berharap agar permintaan kredit menanjak karena investor mendapatkan kepastian investasi dan usaha. Pernyataan Jahja sejalan dengan survei BI tentang kebutuhan pembiayaan korporasi untuk 3 bulan yang akan datang atau pada Mei 2024 diprakirakan meningkat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2% atau lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya, April 2024 dengan SBT 29,3%. Sejalan dengan prospek permintaan pembiayaan korporasi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso mengatakan akan melakukan antisipasi agar bisa tetap menyalurkan kredit secara agresif, terutama pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultramikro. Dari sisi permintaan, dia mengakui bahwa ada potensi kredit korporasi melambat kala Pemilu. Namun, perusahaan terus memantau perkembangan kinerja penyaluran kredit secara umum. “Faktor demand dan likuiditas relatif lebih memengaruhi pertumbuhan kredit produktif dan konsumsi,” terang Sunarso. Dari kalangan perusahaan multifinance, iklim suku bunga tinggi diakui akan berdampak pada permintaan pembiayaan. Kendati demikian, Chief Marketing & Digital Officer Home Credit Sheldon Chuan mengatakan perusahaan melakukan negosiasi dengan bank mitra pendanaan agar mendapatkan bunga murah. Sementara itu, Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja menyebut perusahaan telah mengantisipasi langkah BI mempertahankan suku bunga. Namun, dia tak khawatir bahwa suku bunga mahal menggerus kinerja pembiayaan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi jumlah kendaraan yang keluar wilayah Jabodetabek pada periode arus mudik H-7 hingga H-2 Hari Raya Idul Fitri 1445 H (periode 3 April-11 April 2024) mencapai 1,86 juta kendaraan atau naik 54,13 % dari kondisi normal dan mengalami kenaikan 5,94 % dari periode lebaran 2023.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa MArga Lisye Octaviana menjelaskan, prediksi puncak arus mudik jatuh pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada hari Sabtu, 6 April 2024 dengan lalu lintas mencapai 259.000 kendaraan di empat gerbang tol (GT) utama, naik 66,8 % terhadap normal.  (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun.  “Belanja ini relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2). Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun. Lebih tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.

Perubahan arah suku bunga global, salah satunya ditandai oleh Bank of Japan (BoJ) yang memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 10 basis poin menjadi 0% hingga 0,1% pada Selasa (19/3) lalu. Itu merupakan kenaikan bunga pertama di Jepang dalam 17 tahun terakhir. Selain itu, ada pula sentimen dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang saat ini masih tertahan pada level 5,25% hingga 5,5%. The Fed diperkirakan baru mulai memangkas Fed Fund Rate (FFR) pada paruh kedua 2024. Jepang dan Amerika Serikat (AS) merupakan kreditur pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, mata uang kedua negara juga tergolong yang paling dominan dalam utang luar negeri (ULN) pemerintah. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan, meski memutuskan menaikkan suku bunganya, BoJ menekankan bahwa akan tetap akomodatif pada suku bunga jangka panjangnya, atau tetap membeli obligasi pemerintah Jepang JGB dengan jumlah yang sama, serta akan menambah jumlah pembeliannya apabila imbal hasil  yang ditawarkan JGB dinilai terlalu tinggi. "Melihat potensi penurunan obligasi dari sisi global tersebut, kami melihat akan berdampak positif bagi pembiayaan anggaran pemerintah," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (21/3). Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai pemerintah tidak perlu melakukan penyesuaian yang terlalu kompleks untuk merespons perubahan suku bunga global tersebut. Pemerintah bisa menyesuaikan penerbitan surat utang global saat inflasi sudah cenderung stabil. Setidaknya bisa ditinjau setelah momentum Lebaran ataupun pada semester kedua tahun ini. "Dalam jangka pendek dan prospek yang lebih baik dengan inflasi stabil tentu akan memudahkan pemerintah dalam menarik atau menerbitkan surat utang global," tambah Yusuf.

Lukas Setia Atmaja, Pengamat Pasar Modal Universitas Prasetiya Mulya mencermati, dari 313 saham IPO selama 5 tahun terakhir, ada 43% saham yang harganya turun 40% di bawah harga perdana. Lalu, ada 25% saham IPO yang harganya tinggal gocap bahkan kurang. "Saham IPO yang fundamentalnya kurang baik dan dijual saat IPO akan sangat merugikan investor," kata dia. Otoritas bursa sendiri mulai melihat isu ini sebagai salah satu masalah. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna bilang, BEI sudah mendengar ada beberapa hal yang jadi isu di bursa, yaitu volatilitas transaksi dan penurunan harga saham usai IPO. "Kami juga sudah melakukan refleksi. Selain volatilitas transaksi, ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan dari sisi operasional," kata dia, Rabu (20/3). Untuk mengatasi masalah volatilitas, Nyoman bilang BEI akan menyempurnakan aturan tentang penjatahan atau allotment.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat anggaran simpanan jumbo di perkirakan mencapai Rp 4.521 triliun, tumbuh 6,3 % secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5 % (yoy). “DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu, walau ngga signifikan tapi ada perbaikan bottoming out,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya, Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (21/3). Menurut dia, kuartal I tahun ini DPK akan kembali ke level normal 6-7 %. Sedang pada semester II, likuiditas perbankan kembali longgar dengan pertumbuhan DPK lebih tinggi.  (Yetede)