Pemerintah menargetkan tingkat keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun ini.Inklusi keuangan Indonesia baik dari sisi kepemilikan maupun penggunaan, telah mengalami lompatan jauh dan meningkatkan dalam satu dkade terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya mencapai target  tingkat keuangan inklusi sebesar 90% dilakukan dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan. "Pada tahun ini beberapa target yang harus dicapai yaitu tingkat inklusi keuangan ditargetkan sebear 90%, untuk kepemilikan akun sebesar 80%, sedangkan untuk jangka menengah antara 2025 sampai dengan 2029 target pengguna akun naik  1% setiap tahun," kata Arilangga. Inklusi keuangan merupakan kondisi  dimana ketika seluruh masyarakat  usia produktif punya akses efektif ke layanan kredit. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menerapkan  Program Penjamin Polis (PPP) asuransi pada 12 Januari 2028. Saat ini, LPS masih mempersiapkan program tersebut termasuk  ketentuan peraturan terkait. Seluruh ketentuan peraturan mengenai PPP termasuk ketentuan terkait kesehatan perusahaan asuransi diharapkan  mulai berlaku paling lambat pada 12 Januari 2025 atau dua tahun setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan  Sektor Keuangan (UUP2SK) ditetapkan.  Ketentuan persyaratan tingkat kesehatan tertentu bagi perusahaan asuransi saat ini sedang disiapkan LPS, antara lain meliputi rasio RBC, tingkat kesehatan komposit, status pengawasan, dan tidak dalam sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami sudah mengusulkan agar LPS mempunyai wewenang untuk melakukan cek setahun sebelum Program Penjamin Polis berjalan," kata Ketua Dewan Komisioris LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (Yetede)

Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.

Aksi agresif pemerintah memacu penghiliran bauksit agar bisa diolah hingga menjadi aluminium berimpak positif terhadap sejumlah emiten yang memiliki portofolio pertambangan dan proyek penghiliran komoditas tersebut. PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), menargetkan pengoperasian smelter aluminium secara bertahap mulai 2025. ADMR juga melihat peluang ekspansi sektor logam/mineral lainnya. Direktur Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi menyampaikan, ADMR memiliki dua aset terbesar, yakni di Adaro Met Coal yang memproduksi coking coal atau batu bara metalurgi, dan proyek smelter aluminium yang digarap PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI). Saat ini, konstruksi proyek smelter aluminium dengan kapasitas produksi tahap I sebesar 500.000 ton ingot atau batangan aluminium terus berjalan. Diharapkan smelter itu bisa beroperasi bertahap secara komersial mulai kuartal III/2025. Pemerintah memang menyampaikan besarnya kebutuhan aluminium di dalam negeri yang selama ini dipenuhi dari produk hasil importasi membuka peluang bagi industri bauksit dan turunannya. Penambahan kapasitas terpasang smelter pun menjadi urgen untuk mengoptimalkan nilai tambah bauksit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa industri aluminium sangat menjanjikan untuk dikembangkan di dalam negeri. Industri tersebut pun bakal memberikan nilai tambah yang cukup tinggi dari proses pengolahan bauksit. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini hanya terdapat dua smelter aluminium yang berdiri sendiri (stand alone) di Indonesia dengan kapasitas input sebanyak 1 juta ton per tahun, dan output 500.000 ton per tahun. Sementara itu, Kemenperin menargetkan 1,5 juta—2 juta ton produksi aluminium pada 2025. Sepanjang tahun ini, Antam juga menargetkan penjualan bijih bauksit sebanyak 3,05 juta WMT, naik 103% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 1,5 juta WMT. Selain memenuhi kebutuhan fasilitas chemical grade alumina Tayan, Antam juga berencana bakal memasok bauksit untuk kebutuhan smelter grade alumina refi nery (SGAR) Mempawah. Di fasilitas itu, Antam dan pemilik izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat akan memasok sekitar 6,6 juta ton bijih bauksit ke SGAR Mempawah untuk menjadi 2 juta ton alumina. Sementara itu, Hasan Barakwan, analis BRI Danareksa, merekomendasikan beli untuk ANTM dengan target price Rp2.100. Hanya saja, dia mengingatkan risiko harga nikel yang lebih rendah saat ini bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

PLN Energi Primer Indonesia agresif menjajaki beragam kerja sama guna mengamankan pasokan sumber energi untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Terbaru, perseroan memulai kolaborasi pengembangan infrastruktur midstream liquified natural gas (LNG). Pengembangan infrastruktur midstream LNG tersebut untuk mengakomodasi rencana PT PLN (Persero) menambah 80 gigawatt (GW) listrik hingga 2040, di mana 20 GW di antaranya bakal menggunakan gas bumi. 

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara mengatakan, keberadaan gas dalam roadmap transisi energi sangat penting untuk mendampingi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang memiliki kelemahan intermitensi. Pembangkit listrik berbasis gas pun dinilai bisa direalisasikan dengan cepat, yakni hanya dalam waktu 3-4 tahun. Pengembangan infrastruktur midstream LNG juga diperlukan PLN untuk mengantisipasi penurunan penyaluran gas melalui pipa akibat natural decline di saat permintaan listrik terus meningkat. Terlebih, perseroan juga memanfaatkan gas untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel di daerah. Direktur Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia Rahmad Dewanto menambahkan, PLN telah memilih Accelerated Renewable Energy Development (ARED) sebagai skenario optimal untuk menurunkan emisi, sekaligus menjaga keandalan sistem maupun kelangsungan keuangan perusahaan.

Upaya penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih panjang. Setelah restrukturisasi hingga penyuntikan modal dari kas negara, pemerintah kini menggantungkan harapan pada konsolidasi BUMN sektor konstruksi atau BUMN karya untuk mengurangi beban utang. Keuangan Wijaya Karya dalam kondisi tak sehat. Merujuk laporan keuangan perusahaan hingga akhir kuartal III 2023, total utang tercatat Rp 55,7 triliun. Nilainya 83,5 % total aset perusahaan yang sebesar Rp 66,6 triliun. Merujuk pada ketentuan OJK mengenai keuangan yang sehat, total utang seharusnya tak lebih dari 50 % dari total nilai aset

Sejak awal tahun ini, upaya untuk mengurangi beban utang mulai terlihat. Emiten berkode WIKA ini berhasil meraih kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang. Pada Januari, perusahaan meneken perjanjian dengan 11 bank dan disusul dengan empat bank pada Februari lalu. Nilainya Rp 20,79 triliun, yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 17,3 triliun, fasilitas pinjaman tunai senilai Rp 2,1 triliun, serta bunga yang ditangguhkan senilai Rp 1,3 triliun.

Secara bersamaan, perusahaan mengurus perpanjangan pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Kesepakatan restrukturisasi surat utang dengan total nilai Rp 629,3 miliar berhasil dikantongi. Salah satunya dari obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan jumlah pokok Rp 495 miliar dan Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp 134 miliar yang jatuh tempo pada 3 Maret 2024. Namun Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 19 Maret lalu mengatakan masih ada upaya restrukturisasi yang belum rampung. (Yetede)

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk perusahaan BUMN tahun 2024 senilai Rp 13,6 triliun. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati PMN 2024 sebesar Rp 28,16 triliun untuk tiga perusahaan. Selain itu, pemerintah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp 44,2 triliun.    Erick menyebutkan setoran dividen dari semua BUMN lebih besar dibanding PMN yang dikucurkan pemerintah. “Porsinya kurang-lebih 55 % (dividen) banding 45 % (PMN)," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 19 Maret 2024.

Data pemerintah menunjukkan dividen yang disetor BUMN pada 2023 sebesar Rp 81,2 triliun, naik dua kali lipat dari setoran dividen 2022 di Rp 39,7 triliun. Namun porsinya tidak merata. Hampir separuh dividen berasal dari BUMN perbankan yang menyetor Rp 40,84 triliun. Sementara itu, setoran dividen dari gabungan BUMN non-perbankan senilai Rp 41,22 triliun. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menuturkan penyaluran PMN harus dilakukan secara selektif dan diberikan kepada perusahaan dengan kinerja yang sehat secara keuangan, teknis, serta kelembagaan. (Yetede)

Langkah Bank Indonesia menahan suku bunga acuan selama empat bulan beruntun pada 6% memberikan sinyal bahwa iklim suku bunga tinggi masih bertahan sehingga berpotensi mengadang kinerja penyaluran kredit hingga semester I/2024. Akan tetapi, para bankir optimistis performa penyaluran kredit kredit kembali solid mulai paruh kedua 2024 karena adanya ekspektasi penurunan suku bunga. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menilai laju kinerja penyaluran kredit perbankan per Februari 2024 belum optimal menyusul kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga tinggi yang diproyeksi hingga paruh pertama 2024, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit lebih moderat. "Dengan kondisi itu, pertumbuhan kredit pada paruh pertama 2024 akan lebih mild,” kata Lani kepada Bisnis pada Kamis (21/3). Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), kinerja penyaluran kredit pada 2024 masih tumbuh dobel digit kendati melambat. Pada Februari 2024, realisasi penyaluran kredit tumbuh melambat dibandingkan dengan Januari 2024 dari 11,83% ke 11,28%. Realisasi kredit tersebut sebagian besar dikontribusikan dari kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Dengan demikian, target pertumbuhan kredit setahun penuh sebesar 8% dapat tercapai. Lani juga mengatakan terdapat sejumlah peluang yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan kredit pada semester I/2024. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan potensi kinerja kredit masih moncer kendati pada kuartal I/2024 secara historis melemah. Namun, menurutnya, kinerja penyaluran kredit pada Maret 2024 bakal positif sejalan dengan Ramadan dan Idulfitri. Prospek positif juga diharapkan datang dari pelaksanaan Pemilu 2024 satu putaran yang telah dikonfirmasi oleh pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari situ, Jahja berharap agar permintaan kredit menanjak karena investor mendapatkan kepastian investasi dan usaha. Pernyataan Jahja sejalan dengan survei BI tentang kebutuhan pembiayaan korporasi untuk 3 bulan yang akan datang atau pada Mei 2024 diprakirakan meningkat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2% atau lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya, April 2024 dengan SBT 29,3%. Sejalan dengan prospek permintaan pembiayaan korporasi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso mengatakan akan melakukan antisipasi agar bisa tetap menyalurkan kredit secara agresif, terutama pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultramikro. Dari sisi permintaan, dia mengakui bahwa ada potensi kredit korporasi melambat kala Pemilu. Namun, perusahaan terus memantau perkembangan kinerja penyaluran kredit secara umum. “Faktor demand dan likuiditas relatif lebih memengaruhi pertumbuhan kredit produktif dan konsumsi,” terang Sunarso. Dari kalangan perusahaan multifinance, iklim suku bunga tinggi diakui akan berdampak pada permintaan pembiayaan. Kendati demikian, Chief Marketing & Digital Officer Home Credit Sheldon Chuan mengatakan perusahaan melakukan negosiasi dengan bank mitra pendanaan agar mendapatkan bunga murah. Sementara itu, Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja menyebut perusahaan telah mengantisipasi langkah BI mempertahankan suku bunga. Namun, dia tak khawatir bahwa suku bunga mahal menggerus kinerja pembiayaan.