Kenaikan tariff pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % tahun 2025 dan saat ini 11 % memang bisa menambah pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan ini memiliki sejumlah efek negatif antara lain, pelemahan konsumsi masyarakat hingga industri manukfaktur. Di Indonesia, peran konsumsi masyarakat sangat strategis, menyumbang 50 % lebih PDB nasional, jauh di atas investasi dan ekspor. Artinya, jika   konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, demi menjaga pertumbuhan ekonomi 5 %, konsumsi masyarakat wajib dijaga.

Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kenaikan tariff PPN 1 % menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 %. Sementara kenaikan pajak bakal menambah beban dunia usaha, terutama sektor manufaktur. Imbasnya, harga produk manufaktur bisa membengkak jauh di atas kenaikan tariff PPN sebesar 1 %, yang mengakibatkan penjualan manufaktur, terutama subsector unggulan seperti otomotif berpotensi merosot. Karenanya, Ketua umum Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto, dengan tegas meminta kenaikan PPN 12 % ditunda sampai perekonomian nasional dan daya beli masyarakat pulih. (Yetede)

Ekonomi Indonesia pernah mengalami industrialisasi pada masa Orde Baru yang diawali dengan pembangunan berencana 1970-an. Sejak 1996, Indonesia sudah tergolong negara berkembang yang berhasil menjalankan industrialisasi meski masih tahap awal. Peranan sektor industri yang tinggi itu bahkan masih bertahan setelah Indonesia mengalami krisis moneter 1997/1998. Peranan sektor industri meningkat sampai 29,6 % PDB pada 2001 karena sektor tersier dan primer melambat lebih besar. Pasca-2001, peranan sektor industri terus menurun.  Deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia mirip beberapa negara  Amerika Latin. Di Brasil, peranan sektor industri terhadap PDB mencapai puncaknya sebesar 34 % tahun 1984, kemudian menurun tajam hanya 11 % pada 2022.

Deindustrialisasi dini, termasuk yang terjadi di Indonesia, disebabkan beberapa faktor pokok, antara lain, pertama, fenomena Dutch disease, dimana industrialisasi negara yang kaya SDA terhambat karena naiknya harga komoditas di pasar global, mengakibatkan perdagangan komoditas primer jauh lebih menguntungkan daripada membangun industri. Pembangunan ekonomi yang sebelumnya mulai bertumpu pada industri beralih kembali ke sektor primer. Kedua, meningkatnya persaingan global di bidang manufaktur. Sejak awal dekade 1990-an, persaingan produk manufaktur dunia meningkat dengan pesatnya pembangunan industri di China. Industri manufaktur China yang awalnya mengandalkan biaya murah jadi pesaing berat produk manufaktur global. Ketiga, tidak adanya strategi pengembangan industri yang terarah.

Dari perkembangan manufaktur global dan Indonesia, pemerintah mendatang perlu mengembalikan sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi. Tak ada jalan lebih cepat dari industrialisasi untuk jadi negara pendapatan tinggi dan maju. Dua langkah pokok perlu diambil. Pertama, revitalisasi industri secara konkret dan berspektrum luas (broad based). Kedua, pengembangan industri berbasis SDA. Hilirisasi yang dijalankan perlu dikembangkan lebih lanjut. Tidak hanya berhenti pada barang antara, tetapi juga pada barang akhir yang bernilai tinggi agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh nasional. Di sini penguasaan teknologi menjadi tantangan besar. Dengan posisi tawar berupa penguasaan SDA yang kuat, transfer teknologi bisa diwujudkan dengan baik. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pengangkut ikan asal Filipina di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 716 Laut Sulawesi. Kapal FB.CA. F-01 atau KM EPM ditangkap aparat pengawasan KKP pada 18 Maret 2024 pukul 11.14 Wita. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi, Kamis (21/3) mengemukakan, berdasarkan pengakuan dari nakhoda kapal, kapal itu telah mengangkut ikan di perairan Indonesia ke General Santos (Gensan) Filipina sejak 2022 sampai Maret 2024 tanpa dokumen sama sekali alias ilegal. Kapal pengangkut ikan ilegal tersebut memiliki kemiripan dengan kapal nelayan kecil setempat dengan ukuran kapal 7-10 gros ton sehingga kerap sulit dibedakan dengan kapal perikanan lokal.

Kapal itu juga ditengarai kerap mengelabui aparat pengawasan dengan beroperasi pada malam hari. Pung menambahkan, pihaknya sedang menelusuri keterlibatan kapal pengangkut asing ilegal tersebut dengan kapal-kapal nelayan lokal. Sebab, kapal angkut ilegal tersebut diduga bisa masuk ke perairan Indonesia hingga pelabuhan. ”Pola kapal perikanan ilegal tersebut akan menjadi perhatian dalam operasi pengawasan kapal-kapal serupa berikutnya, termasuk antisipasi modus-modus pencurian baru. Biasanya, jika pola lama pelanggaran sudah ketahuan (aparat), modus baru akan berkembang,” ujar Pung. (Yoga) 

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsistensi pelaku industri financial technology peer-to-peer lending menggarap masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan secara memadai mulai membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan telah terjadi pergeseran peminjam aktif dari Jawa ke luar wilayah tersebut di platform yang menyediakan akses pinjaman online. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa P2P lending sangat membantu sebagai salah satu alternatif solusi masalah dalam mengakses keuangan, termasuk yang terjadi pada masyarakat di wilayah luar Jawa. “Dengan telah meluasnya ke luar Jawa, tentu diharapkan akan mendukung akses terhadap keuangan tersebut. Tentu diharapkan dengan kualitas pembiayaan yang tetap baik, serta terjaganya pelindungan konsumen,” jelasnya. Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memproyeksi peminjam aktif di industri fi ntech P2P lending di luar Jawa akan terus bertambah. Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pergeseran dalam pola peminjaman dapat timbul akibat dari komitmen yang pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan inklusi keuangan. Seiring dengan pergeseran tersebut, AFPI juga menilai kemungkinan kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) akan disumbang dari luar Pulau Jawa makin tinggi. “Faktor-faktor seperti pendapatan rata-rata, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi lokal dapat memengaruhi tingkat pengembalian pinjaman dan risiko kredit macet,” ujarnya.

Presiden Jokowi menilai model pembiayaan dalam pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalbar, perlu diikuti daerah-daerah lain. Model ini mempercepat pembangunan dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Singkawang, Rabu (20/3). Pembiayaan bandara yang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dipaparkan kepada Presiden. Presiden pun mengapresiasi partisipasi pelaku-pelaku usaha yang berasal dari Singkawang dalam pembangunan Bandara Singkawang.

”Pak Menhub tadi menyampaikan, (pembiayaan) dari APBN Rp 272 miliar dan kemudian dari pengusaha Rp 155 miliar. Saya sampaikan terima kasih karena kalau pola ini bisa dilakukan di banyak bandara, banyak proyek, dan banyak pelabuhan, akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air kita,” tutur Presiden. Presiden Jokowi menambahkan, ”Bandara ini bisa jadi contoh, dikopi, direplikasi di daerah lain,  temanya skema  kerja sama tadi. Ada skema KPBU plus CSR ini sekali lagi akan mempercepat potensi yang ada di Tanah Air kita.”

Bandara Singkawang dibangun sejak tahun 2019 dengan panjang landas pacu (runway) 2.000 meter. Terminal bandara dibangun seluas 8.000 meter persegi. Bandara ini pun dinilai bisa mempercepat mobilitas orang dan barang dari dan ke Kota Singkawang. Dengan demikian, diharapkan dapat muncul titik ekonomi baru di Singkawang. Presiden Jokowi juga meminta Menhub mendorong maskapai segera masuk ke Bandara Singkawang. Sepanjang penumpang banyak, menurut Presiden, akan semakin banyak pula maskapai yang ikut mendaftarkan penerbangan ke Singkawang. (Yoga) 

Investor mengkhawatirkan nada hawkish pertemuan The Fed, Kamis (21/3). Mengutip Bloomberg, Rabu (20/3), kurs rupiah spot melemah 0,03% ke Rp 15.723 per dolar AS. Sementara di Jisdor Bank Indonesia (BI) kurs rupiah melemah 0,09% ke Rp 15.727 per dolar AS. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengataka,, fokus pernyataan Gubernur Fed, Jerome Powell. The Fed berpotensi hawkish dan memangkas prospek penurunan bunga tahun ini. Dari Asia, pasar nilai tukar dipengaruhi langkah Bank of Japan (BoJ) menjauh dari suku bunga negatif. Sentimen internal, langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mencermati, sebagian besar mata uang Asia cenderung bergerak dalam rentang yang terbatas. Ia memproyeksi rupiah di Rp15.650–Rp 15.750 , Kamis (21/3). Sedangkan, Ibrahim memprediksi Rp15.710–Rp15.780.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 sebesar Rp 51,5 triliun, setara 16% dari target sebesar Rp 321 triliun. Namun, angka ini turun 3,1% secara tahunan atau year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan setoran kepabeanan dan cukai terutama terjadi karena menyusutnya penerimaan cukai, yakni sebesar 6,09% yoy menjadi Rp 40,7 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) memang dibutuhkan untuk mempertebal kantong negara. Pasalnya, saat ini tax ratio Indonesia dalam arti sempit baru sebesar 10,1% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tax ratio di level 10% belum ideal untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk program makan siang gratis. Bahkan, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) menyebut angka minimal tax ratio seharusnya 15% PDB untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. "Maka pemerintah setidaknya harus berupaya mengejar kenaikan tax ratio sebesar 5% agar program-program yang mereka buat bisa berjalan," ujar Ariawan, Minggu (18/2).