Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024 berdasarkan hasil rapat pleno penetapan perolehan suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Rabu (20/3). Dengan hasil yang diputuskan KPU sesuai waktu yang ditetapkan itu, Prabowo mengajak masyarakat kembali bersatu karena masih besarnya tantangan yang harus dihadapi bangsa ke depan. Adapun untuk pemilihan anggota legislatif (pileg), PDI-P menjadi partai peraih suara terbanyak, disusul Golkar di posisi kedua, dan Gerindra di posisi ketiga. Dengan hasil itu, PDI-P yang dipimpin Megawati Soekarnoputri berhasil tiga kali berturut-turut menjadi partai dengan suara terbanyak di pemilu, setelah di Pemilu 2014 dan 2019.

Hasil pilpres ataupun capaian suara parpol tersebut tak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 14 Februari lalu. Hasil hitung cepat Litbang Kompas saat itu, Prabowo-Gibran meraih 58,47 % suara, Anies-Muhaimin meraih 25,23 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,30 %. Dengan demikian, selisih rata-rata antara hasil yang ditetapka KPU dan hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk pilpres adalah 0,19 %. Sementara selisih rata-rata untuk pileg sebesar 0,14 %. Dari perolehan suara yang ditetapkan KPU, ada delapan partai yang akan mendapat kursi di DPR RI. Partai itu adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. (Yoga) 

Vietnam, tengah melangkah lebih maju. Mereka mulai memasuki penggerak ekonomi baru, yaitu basis teknologi digital. Vietnam punya ambisi besar: mencetak 50.000 insinyur elektronika, untuk menjadikan Vietnam salah satu produsen semikonduktor global. Generasi Z jadi tumpuan ambisi tersebut. Industri semikonduktor menjadi salah satu fokus aras baru kemitraan Vietnam dengan AS. AS akan membantu Vietnam mengembangkan ekosistem industri, infrastruktur, dan keterampilan pekerja semikonduktor, dengan investasi 2 juta USD untuk pelatihan perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor (Kompas.id, 19/3/2024). Vietnam menyadari bahwa mereka harus mulai melepas penggerak ekonomi lama, seperti produksi pakaian, sepatu, dan perabot murah.

Karena itu, mereka melangkah ke depan dengan ekonomi yang lebih memberi nilai tambah. Semikonduktor menjadi inti dari ekonomi digital karena produk ini menjadi komponen penting dalam pemrosesan komputer. Vietnam menyadari fungsi penting ini, apalagi di tengah pasokan semikonduktor yang kadang bermasalah, sehingga mereka ingin memastikan ekosistem digital bisa lengkap di negara itu mulai dari hulu hingga hilir. Vietnam telah lama menyiapkan mulai dari bekerja sama dengan produsen semikonduktor, menjadi tempat atau bagian dari rantai pasok semikonduktor, hingga mengirim anak-anak muda untuk studi di luar negeri yang mulai kembali ke Vietnam.

Vietnam, mengembangkan ekonomi baru yang menjadi tumpuan pada masa depan. Karena itu, mereka memprioritaskan generasi Z untuk mendukung ekonomi ini. Melihat secara keseluruhan, Vietnam benar-benar telah menyiapkan ekonomi masa depan. Kita mungkin bisa belajar dari cara-cara mereka mulai dari berpartner dengan perusahaan yang sudah memiliki keahlian dan kemudian membangun SDM. Beberapa cara sudah ditempuh oleh Indonesia, tetapi sepertinya kita masih perlu belajar dalam banyak hal, termasuk kultur mereka yang ulet dan keberanian mereka untuk memasuki sumber-sumber ekonomi baru. Ekonomi ke depan lebih mengandalkan otak. (Yoga)

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali pentingnya pemerintah mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai kemungkinan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau terapi. Hasil kajian tersebut nantinya dapat diakomodasi dalam perubahan UU Narkotika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional daftar kumulatif terbuka. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertimbangan putusan MK No 13/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pada Rabu (20/3). Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo itu, MK kembali menolak permohonan legalisasi ganja untuk keperluan medis yang diajukan Pipit Sri Hartanti dan Supardji, orangtua Shita Aske Paramitha, penderita cerebral palsy sejak usia 4 bulan.

”Karena semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, kami tetap pada pendirian sebelumnya bahwa pengkajian atau penelitian secara khusus, mendalam, dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia dapat menjadi rujukan pembentuk undang-undang,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum. Pipit dan Supardji, yang didampingi kuasa hukum Singgih Tomi Gumilang, mempersoalkan belum adanya perubahan soal perizinan penggunaan ganja atau kanabis untuk pengobatan.

Padahal, ada perkembangan terbaru di dunia mengenai hal ini, yaitu rekomendasi WHO yang merekomendasikan perubahan status ganja dari Daftar Lampiran IV Konvensi Narkotika 1961 menjadi Daftar Lampiran I. Artinya, ganja hanya diperbolehkan penggunaannya untuk produksi, manufaktur, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, dan penggunaan berdasarkan tujuan medis dan ilmiah. Dari kajian Stevie Britch dkk (2021) di jurnal Psychopharmacology yang dapat diakses di PubMed Central, senyawa cannabidiol pada ganja berpotensi memberikan efek terapeutik untuk epilepsi dan gangguan kecemasan. Meski begitu, masih perlu pengujian untuk menemukan dosis yang efektif sebelum digunakan sebagai farmakoterapi (Kompas, 2 Juli 2022). (Yoga) 

Bank Indonesia (BI) secara konsisten kembali menahan suku bunga acuannya sebesar 6 % sejak Oktober 2023. Kebijakan suku bunga itu sejalan dengan fokus BI yang mengedepankan stabilitas atau stability overgrowth. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2024, Rabu (20/3). Berdasarkan hasil RDG yang digelar pada 19-20Maret 2024, BI memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility 6,75 %. ”Kami baru akan melihat ruang terbukanya penurunan suku bunga BI Rate pada semester II-2024. Itu baseline scenario, tetapi tentu saja bisa maju, bisa mundur,” ujarnya.

Faktor utama yang akan memicu penurunan suku bunga adalah tingkat inflasi. BI meyakini kenaikan inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food), yang pada Februari 2024 meningkat menjadi 8,47 % secara tahunan dari bulan sebelumnya 7,22 %, Perry menjelaskan, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 6 % konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. Artinya, BI ingin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus sebagai langkah pencegahan (pre-emptive) dan proyeksi ke depan (forward looking) untuk memastikan inflasi terkendali dalam target 1,5-3,5 % pada 2024. (Yoga) 

Temuan kasus penyaluran kredit bermasalah ke sejumlah perusahaan eksportir sebanyak Rp 2,5 triliun ibarat puncak gunung es yang menyimpan potensi masalah lebih besar. Dugaan kasus korupsi itu dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kasus ini mencuat ke publik saat Menkeu Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta, Senin (18/3) untuk melaporkan indikasi kecurangan (fraud) yang mengarah pada tindak pidana dalam penyaluran dana LPEI kepada empat eksportir. Perkara serupa sudah beberapa kali disampaikan BPK ke Kejagung.

Awal Februari 2024, misalnya, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI pada tahun 2013-2019. Penyimpangan itu disebut menyebabkan total kerugian negara sebesar Rp 81,3 miliar. Peneliti dari UI, Fithra Faisal, Selasa (19/3) mengatakan, mencuatnya kasus dugaan korupsi di tubuh LPEI menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi ulang kinerja dan keberadaan lembaga penyalur pembiayaan ekspor tersebut.

Bukan hanya temuan kredit bermasalah yang akhirnya mencuat, dalam penyaluran pembiayaan, LPEI juga dinilai tidak berorientasi membangun UKM atau eksportir kecil yang sedang merintis merambah ke pasar global. LPEI cenderung memberikan pembiayaan kepada ”klien- klien” besar di sektor ekstraktif. Fithra menduga temuan kasus kredit bermasalah yang beberapa tahun terakhir ini terungkap ke publik hanya ”puncak gunung es” atau top of the iceberg. ”Kemungkinan fraudnya banyak. Di sektor perdagangan dan ekspor-impor potensi fraud-nya itu besar,” ujarnya. (Yoga)

Di tengah pandangan terhadap demokrasi sebagai sistem yang mahal dan bertele-tele, pertanyaannya ialah adakah sistem alternatif yang tidak mahal, tidak bertele-tele, tetapi sekaligus transparan dan melibatkan publik dalam menentukan pemimpin atau partai berkuasa? Pertanyaan ini muncul bukan hanya karena ndonesia baru merampungkan pemungutan suara pada pertengahan Februari lalu, juga karena India mengumumkan bakal menggelar pemilu berskala sangat besar, untuk memilih 543 anggota majelis rendah atau parlemen (Lok Sabha), pemilu berlangsung 1,5 bulan: pertengahan April hingga Juni 2024.

Tempat pengambilan suara berada paling jauh 2 km dari kediaman warga, panitia harus naik ke dataran tinggi Himalaya dan menembus hutan belantara nan sunyi. Ada 970 juta pemilih di India dalam pemilu yang diikuti 2.400 partai. Ada 15 juta pegawai pemerintah dikerahkan sebagai panitia pemilihan. Meski pos pemungutan suara sudah menggunakan sistem elektronik dan tak lagi sistem coblos seperti di Indonesia, pelaksanaannya tetap lama. Pengambilan suara dijalankan bertahap dan tersebar di 28 negara bagian serta delapan teritori federal.

Total ongkos yang dikeluarkan calon anggota legislative (caleg) dan partai diperkirakan 1,2 triliun rupee (14,4 miliar USD atau Rp 226 triliun). Jumlah ini belum menghitung anggaran dari negara. .Apa yang akan dikerjakan India mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi memang mahal dan tak ada jaminan akan memberi hasil memuaskan. Namun, sejauh ini, rasanya hanya demokrasi yang mampu memastikan transparansi, kebebasan, dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Apa pun hasilnya. (Yoga)

Kabar dugaan penipuan, penyimpangan, indikasi tindak pidana korupsi, datang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dibentuk berdasarkan UU No 2 Tahun 2009 tentang LPEI. Kabar buruk itu terkait dana ekspor LPEI yang macet sebesar Rp 2,5 triliun . Diduga terjadi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana LPEI yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yakni PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS, yang bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan (Kompas, 19/3/2024). Menkeu Sri Mulyani melaporkan indikasi penyimpangan penggunaan dana, yang menjadi kredit bermasalah, itu kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (18/3).

Saat ini, jajaran direksi LPEI telah diminta melakukan pembersihan secara internal. Perbuatan itu mengecewakan jika melihat rekam jejak sebelumnya. Pada 2022, Kejagung menangani dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI. Persoalan kredit macet pada periode 2013-2019 tersebut diduga merugikan negara Rp 2,6 triliun (Kompas.id, 19/3/2022). Dugaan penyimpangan penggunaan dana LPEI ini terasa menyakitkan. Jelas-jelas disebutkan dalam UU No 2/2009 perihal penyelenggaraan pembiayaan ekspor perihal asas, antara lain kepentingan nasional, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang mesti dipatuhi.

Ada juga sejumlah prinsip yang mesti diterapkan LPEI dalam menjalankan tugasnya, antara lain tata kelola dan manajemen risiko. Padahal, kerap kali ada pengusaha yang mengaku kesulitan menembus pasar ekspor karena keterbatasan biaya atau modal. Mereka layak dibantu dan didukung demi bisa mengembangkan usaha, melebarkan sayap ke luar negeri, dan menjaga kelangsungan ekonomi pekerjanya. Maka, dana ekspor mesti digunakan dengan tepat, bukan disalahgunakan. (Yoga)

Angka tengkes atau stunting di Indonesia di posisi ke-27 dari 154 negara dunia. Ditargetkan turun dari 21,6 % pada 2022 menjadi 14 % pada 2024. Secara ekonomi, kelompok tengkes membebani negara 2-3 % dari PDB. Lebih dari itu, kondisi anak tengkes tidak terpulihkan (irreversible). Itu alasan medis mengapa lebih penting melakukan upaya pencegahan agar itu tidak terjadi mengingat koreksi gizi dengan cara apa pun tidak mengubah nasib anak tengkes dan anak bawah tiga tahun atau batita kurang gizi.

Otak anak berkembang optimal sebelum tiga tahun (batita, toddler). Tak ada kesempatan kedua untuk disusulkan kemudian apabila telanjur kekurangan, khususnya asupan protein. Itu kenapa anak batita kurang gizi tergolong senasib dengan anak tengkes, yakni kondisinya tidak terpulihkan. Kerugian demografis negara dibebani oleh dua populasi kurang berkualitas. Kurang gizi setelah lewat umur tiga tahun dampak medisnya tak seburuk anak telanjur tengkes. Status kurang gizi setelah anak batita masih bisa dipulihkan (reversible) dan tak mengurangi tingkat kecerdasan dan harus menerima gangguan fisik seperti dialami anak tengkes, dengan pemberian suplemen vitamin-mineral.

Untuk mencegah tengkes, sudah harus dimulai sejak anak dalam kandungan mula. Berarti perlu kehamilan yang sehat. Untuk itu perlu revitalisasi layanan KIA (kesehatan ibu dan anak) puskesmas dan posyandu agar ibu hamil cukup gizi. Peran posyandu menyuluh dan mengedukasi perbaikan gizi keluarga, tujuan akhirnya mencegah kejadian kurang gizi anak balita. Tumbuh kembang optimal secara mudah, murah, dan sederhana hanya dapat diperoleh dengan ASI eksklusif sampai berumur enam bulan, yang menghemat biaya membesarkan bayi sampai setahun sebesar 700 USD, juga biaya untuk membeli susu kaleng dan ongkos berobat bayi.

Sebagaimana diungkap Ali Khomsan dalam surat pembaca (Kompas, 8/3/2024), perlu dipertimbangkan apakah program makan siang untuk semua kelompok umur? Anggarannya tidak kecil. Di mata ilmu gizi, kecil kemungkinan itu dapat memperbaiki status gizi anak, apalagi yang sudah kurang gizi berat, jika hanya diberi satu kali dalam sehari berupa bubur kacang hijau dan susu. Anggaran untuk mengatasi gizi buruk hanya untuk sekelompok kecil anak-anak, tidak akan sebesar untuk seluruh anak sekolah. Anggaran untuk makan siang lebih tepat dialokasikan untuk mendukung upaya pencegahan tengkes dan memperbaiki tumbuh kembang anak batita yang kurang gizi. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak batita kurang gizi lebih tepat sasaran dalam menyelamatkan nasib kesehatan generasi penerus bangsa. Mereka yang lebih berhak mendapat prioritas. (Yoga)

Bapanas memperpanjang penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras premium selama satu bulan. Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan beras di pasar modern dan ritel. Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan penyesuaian HET beras premium tersebut dalam rapat tertutup terkait kebijakan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/3). Sebelumnya, Bapanas menetapkan penyesuaian HET beras premium selama periode 10-23 Maret 2024. HET naik Rp 1.000 dari HET sebelumnya. Dengan adanya penyesuaian tersebut, HET beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumsel naik dari Rp 13.900 per kg menjadi Rp 14.900 per kg. Adapun di wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Riau, Kepri, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras premium naik dari Rp 14.400 per kg menjadi Rp 15.400 per kg.

Di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, HET naik menjadi Rp 15.400 dari Rp 14.400 per kg. Untuk wilayah Maluku dan Papua, HET disesuaikan dari Rp 14.800 menjadi Rp 15.800 per kg. Penyesuaian harga ini awalnya berakhir pada 23 Maret 2024. Namun, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai rapat tertutup di  Istana Merdeka mengatakan,Presiden menyetujui perpanjangan penyesuaian HET sampai satu bulan. ”(Hal ini) supaya stok yang ada di market, terutama di modern market, dan outlet terjaga. Ini, kan, awalnya sampai 24 (Maret) ini. (Tanggal) 24 kita perpanjang lagi, dari 24 (Maret) sampai 24 (bulan) berikutnya. (Hal ini) supaya beras itu tetap ada di pasar sambil menyesuaikan GKP (gabah kering panen) turun,” ujar Arief kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Yoga)