Jasa Marga Proyeksi 1,86 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi jumlah kendaraan yang
keluar wilayah Jabodetabek pada periode arus mudik H-7 hingga H-2 Hari Raya
Idul Fitri 1445 H (periode 3 April-11 April 2024) mencapai 1,86 juta kendaraan
atau naik 54,13 % dari kondisi normal dan mengalami kenaikan 5,94 % dari
periode lebaran 2023.
Corporate Communication & Community Development Group
Head Jasa MArga Lisye Octaviana menjelaskan, prediksi puncak arus mudik jatuh
pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada hari Sabtu, 6 April 2024 dengan
lalu lintas mencapai 259.000 kendaraan di empat gerbang tol (GT) utama, naik
66,8 % terhadap normal. (Yetede)
Pemilu dan Bansos Kerek Belanja Pemerintah Pusat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan,
realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023
yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat
pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun. “Belanja ini
relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi
oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani
dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2). Adapun realisasi belanja
pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang
mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar
jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun. Lebih
tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan
pemilihan umum (pemilu). Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai
Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah
jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.
Atur Siasat Menghadapi Perubahan Bunga Global
Perubahan arah suku bunga global, salah satunya ditandai oleh Bank of Japan (BoJ) yang memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 10 basis poin menjadi 0% hingga 0,1% pada Selasa (19/3) lalu. Itu merupakan kenaikan bunga pertama di Jepang dalam 17 tahun terakhir. Selain itu, ada pula sentimen dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang saat ini masih tertahan pada level 5,25% hingga 5,5%. The Fed diperkirakan baru mulai memangkas Fed Fund Rate (FFR) pada paruh kedua 2024. Jepang dan Amerika Serikat (AS) merupakan kreditur pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, mata uang kedua negara juga tergolong yang paling dominan dalam utang luar negeri (ULN) pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan,
meski memutuskan menaikkan suku bunganya, BoJ menekankan bahwa akan tetap
akomodatif pada suku bunga jangka panjangnya, atau tetap membeli obligasi
pemerintah Jepang JGB dengan jumlah yang sama, serta akan menambah jumlah pembeliannya
apabila imbal hasil yang ditawarkan JGB
dinilai terlalu tinggi. "Melihat potensi penurunan obligasi dari sisi
global tersebut, kami melihat akan berdampak positif bagi pembiayaan anggaran
pemerintah," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (21/3). Ekonom Center of
Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai pemerintah tidak perlu
melakukan penyesuaian yang terlalu kompleks untuk merespons perubahan suku
bunga global tersebut. Pemerintah bisa menyesuaikan penerbitan surat utang
global saat inflasi sudah cenderung stabil. Setidaknya bisa ditinjau setelah
momentum Lebaran ataupun pada semester kedua tahun ini. "Dalam jangka
pendek dan prospek yang lebih baik dengan inflasi stabil tentu akan memudahkan
pemerintah dalam menarik atau menerbitkan surat utang global," tambah
Yusuf.
Bursa Saham Dibanjiri Emiten Tak Berkualitas
Lukas Setia Atmaja, Pengamat Pasar Modal Universitas Prasetiya Mulya mencermati, dari 313 saham IPO selama 5 tahun terakhir, ada 43% saham yang harganya turun 40% di bawah harga perdana. Lalu, ada 25% saham IPO yang harganya tinggal gocap bahkan kurang. "Saham IPO yang fundamentalnya kurang baik dan dijual saat IPO akan sangat merugikan investor," kata dia. Otoritas bursa sendiri mulai melihat isu ini sebagai salah satu masalah. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna bilang, BEI sudah mendengar ada beberapa hal yang jadi isu di bursa, yaitu volatilitas transaksi dan penurunan harga saham usai IPO. "Kami juga sudah melakukan refleksi. Selain volatilitas transaksi, ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan dari sisi operasional," kata dia, Rabu (20/3). Untuk mengatasi masalah volatilitas, Nyoman bilang BEI akan menyempurnakan aturan tentang penjatahan atau allotment.
Awal Tahun Simpanan Jumbo Kembali Naik
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat anggaran simpanan jumbo di perkirakan mencapai Rp 4.521 triliun, tumbuh 6,3 % secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5 % (yoy). “DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu, walau ngga signifikan tapi ada perbaikan bottoming out,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya, Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (21/3). Menurut dia, kuartal I tahun ini DPK akan kembali ke level normal 6-7 %. Sedang pada semester II, likuiditas perbankan kembali longgar dengan pertumbuhan DPK lebih tinggi. (Yetede)
Pembiayaan Kendaraan Seken Menanjak
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berharap pembiayaan akan tumbuh menjelang Lebaran. Sebab pembiayaan Januari ke Februari 2024 turun 20% karena banyak orang sudah beli pada Desember 2023. "Harapannya pada bulan ini, perusahaan dapat mengejar ketertinggalan," kata dia. PT Mandiri Utama Finance (MUF) menargetkan pembiayaan kendaraan bekas saat momen Lebaran 2024 akan naik 8% dari bulan sebelumnya jadi Rp 435 miliar. Direktur Utama MUF Stanley Setia mengatakan, target tersebut diambil seperti realisasi pembiayaan kendaraan bekas pada Lebaran 2023 yang naik 8% jadi Rp 470 miliar. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menargetkan pembiayaan kendaraan bekas perusahaan akan tumbuh 42% secara tahunan menjelang Lebaran 2024 menjadi Rp 735 miliar. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, pada momen Lebaran, yakni Maret hingga April 2024, CNAF menargetkan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 1,5 triliun. "Dalam target tersebut, terdapat kontribusi kendaraan bekas sebesar 49%," kata dia.
Grup Sinar Mas Tak Kenal Wait and See
Grup Sinar Mas terus menggeber ekspansi bisnis. Langkah konglomerasi ini digelar lewat sejumlah entitas bisnis mereka di pasar modal. Tengok saja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) yang merilis obligasi berkelanjutan IV tahap IV tahun 2024 senilai Rp 4 triliun, sukuk mudharabah berkelanjutan III tahap IV tahun 2024 senilai Rp 695,09 miliar, serta obligasi dolar AS berkelanjutan I tahap III tahun 2024 senilai US$ 25 juta. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) juga merilis obligasi berkelanjutan I dan sukuk mudharabah berkelanjutan I senilai total Rp 7 triliun. Kemudian, DSSA juga mengambil alih aset bisnis pusat data yang sebelumnya dipegang PT Smartfren Telecom Tbk (FREN). Smartfren sendiri tak mau ketinggalan mencari pendanaan dari pasar modal. FREN menggelar rights issue dengan menerbitkan 171,45 miliar saham baru.
Target penghimpunan dananya hingga Rp 8,57 triliun. Managing Director Sinar Mas Ferry Salman mengungkapkan, perencanaan bisnis Sinar Mas memang tidak terhalang oleh tahun politik. Sentimen ini biasanya ampuh mengerem hajat korporasi menggelar ekspansi. "Buat kami tidak ada istilah wait and see . Kami terus konsisten dan melanjutkan apa yang telah direncanakan," kata Ferry dalam buka puasa bersama yang digelar Kamis (21/3). Dalam kesempatan yang sama, CEO Smartfren Andrijanto Muljono optimistis bisa menumbuhkan kinerjanya tahun ini. Dia juga menyinggung mengenai potensi merger antara FREN dengan PT XL Axiata Tbk (EXCL). "Jika gabung, mungkin kami bisa langsung nomor dua secara " ungkap Andrijanto. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto mencermati tidak semua aksi Grup Sinar Mas tersebut cepat membawa dampak positif. Misalnya rights issue yang dilakukan FREN.
Melihat Skouw, Masa Depan Kota Jayapura
Hubungan kekerabatan turun-temurun di perbatasan Indonesia - Papua
Niugini di Skouw menciptakan berbagai dampak positif. Kawasan ini bahkan
digadang jadi masa depan pembangunan Kota Jayapura. Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. PLBN yang jadi penanda batas
antara Indonesia dan Papua Niugini ini berjarak sekitar 60 km dari Kota
Jayapura. Pasar ini jadi pusat belanja bagi warga Papua Niugini yang tinggal di
kampung sekitar perbatasan yang masuk wilayah administratif kota Vanimo, Provinsi
Sandaun. Kampung terdekat, yakni Wutung, berjarak 1 km dari pos perbatasan. Pagi
itu, para mama Papua, sudah mulai beraktivitas di emperan pasar. Mereka datang dari
kampung sekitar PLBN, seperti Mosso, Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo, membawa
dagangan sayur, pisang, umbi-umbian, pinang, sirih, dan beberapa buah lokal.
Pos perbatasan kedua negara buka pukul 08.00-16.00 WIT. ”Mereka biasanya
beli sayur atau pinang,” ujar Mama Manu. Saat bertransaksi, mereka memakai mata
uang Papua Niugini, yakni kina. Satu kina setara Rp 4.000. Mama Elama cekatan
melayani sejumlah pembeli. Sesekali terjadi saling tawar dalam Bahasa Pidgin
atau broken English, salah satu Bahasa resmi warga Papua Niugini. Mama Elama
berharap pasar ada lebih dari sekali sepekan. Dengan begitu, transaksi dan
silaturahmi bisa semakin intens dengan kerabat dari negeri seberang. Sebagai
pusat belanja terdekat, banyak warga Papua Niugini yang berbelanja untuk dijual
kembali. ”Mereka belanja dalam jumlah
banyak. Bahkan, sekali belanja bisa Rp 1 juta-Rp 2 juta,” ucap Rahmad, pedagang
yang berasal dari Buton, Sultra. Jimmy (47), warga Papua Niugini, bersama istri
dan dua anaknya belanja banyak perabotan rumah. ”Di sini banyak barang dan
lengkap, kami juga bisa terus merawat hubungan,” katanya dalam bahasa Pidgin.
Plt Kepala PLBN Skouw Brendina Mathilda Pusung mengatakan, setelah
status pandemi Covid-19 berakhir, kawasan perbatasan menggeliat. Aktivitas pasar
kembali ramai, wisatawan kembali datang ke kawasan pos dan pasar perbatasan. Seperti
harapan pemerintah, kata Brendina, pos perbatasan yang diresmikan pada 2017 ini
bukan hanya jadi simbol pembatas, melainkan juga penggerak ekonomi kedua negara.
Dalam sehari, ada 1.000-2.000 warga Papua Niugini yang melintas menuju Papua. Pemerintah
Kota Jayapura melihat daerah PLBN Skouw yang masuk dalam Distrik Muara Tami
sebagai kawasan masa depan. Saat ini, arah pembangunan kota, seperti kantor instansi,
kawasan permukiman, dan sentra pertanian, berpusat di Distrik Muara Tami. Hal
ini diharapkan turut menggenjot pembangunan di wilayah perbatasan. (Yoga)
Makan Siang dengan Pangan Lokal
Rencana program makan siang gratis di sekolah sebaiknya tidak
menambah parah penyeragaman pola konsumsi nasional ke beras dengan menggusur
ragam sumber pangan lokal. Makan siang bersama bisa dilakukan dengan menu
pangan lokal, yang selain sehat juga murah, seperti dicontohkan SD di Flores
Timur, NTT. Pada Senin (4/3) siang, anak-anak di SD Inpres Lewoneda di Desa
Mudakeputu, Flores Timur, tengah menikmati makan siang bersama dengan beragam
pangan lokal. Fransiskus Barru, siswa kelas IV, lahap menyantap nasi jagung
dengan lauk ikan tongkol dan sayur rumpu rampe. ”Enak dan suka karena lapar
juga. Tadi pagi tidak sarapan. Bangun kesiangan,” kata Fransiskus.
Kegiatan makan siang bersama ini diinisiasi Perkumpulan
Finbargo-Bekal Pemimpin, Berguna Larantuka, dan Amartha. Bekerja sama dengan pihak
sekolah dan desa, mereka berupaya mengenalkan kembali keberagaman pangan lokal
kepada anak-anak di Flores Timur. ”Saat ini, anak-anak di Flores Timur sudah
banyak yang meninggalkan pangan lokal. Melalui kegiatan ini, kami mengajak
anak-anak untuk kembali mengenali dan merasakan kembali pangan lokal. Pangan
sehat itu bisa diupayakan sendiri oleh lingkungan sekitar kita,” tutur Rofinus
Monteiro, pendiri Berguna Larantuka.
”Hari ini kami sajikan makan lokal yang dulu menjadi makanan
kami saat kecil. Ini makanan-makanan tradisional, yang sekarang makin jarang
dikonsumsi,” kata Nirmala Piran (55), orangtua murid yang juga Bendahara PKK Desa
Mudakeputu. Hampir semua bahan pangan yang disajikan siang itu berasal dari
lingkungan sekitar. ”Sayur kami tidak beli, tinggal ambil dari kebun dan pekarangan.
Hanya ikan dan jagung yang beli. Singkong dan pisang tinggal panen,” ujarnya. Menurut
Nirmala, menu lengkap itu bisa disajikan dengan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per
piring. ”Kalau pakai beras, ya, tidak cukup, mahal sekarang. Tapi, kalau mau
makan pangan lokal, masih terjangkau,” lanjutnya. (Yoga)
Segala Upaya untuk Genjot Pertumbuhan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja resmi
diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih versi hasil hitung riil saat
ini dihadapkan pada satu pertanyaan penting: bagaimana cara mendanai
janji-janji kampanye mereka yang ambisius saat pemilu, mengerek pertumbuhan
ekonomi hingga 6-7 %, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang
stagnan di 5 %. Saat berpidato di Mandiri Investment Forum, 5 Maret 2024,
Prabowo bahkan optimistis ekonomi masih bisa dikerek hingga tumbuh 8 % dalam
4-5 tahun ke depan.
Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, ”Sejumlah
cara akan ditempuh untuk menggenjot pertumbuhan. Jadi, gas-nya yang akan
dikencangkan, sesuai lagu (saat kampanye) saja. Gas pol, oke gas, oke gas,” kata
Dradjad saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/3). Secara umum, ujarnya,
Prabowo-Gibran akan melanjutkan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi. Namun,
arah kebijakan itu tidak sepenuhnya sama. Meski demikian, ia menjamin, tingkat
rasio utang dan defisit fiskal negara akan tetap dijaga di batas aman. Apalagi,
Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota”Klub Negara Maju” atau
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dalam proses aksesi itu, defisit fiskal Indonesia dipantau
ketat agar tetap di batas aman sebagai syarat menjadi anggota. Menurut dia,
alih-alih menambah utang, Prabowo akan menggenjot penerimaan pajak lewat
berbagai cara, dari membenahi sistem, menutup celah kebocoran pajak, hingga memajaki
aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah ta nah. Salah satunya dengan
membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang terpisah dari Kemenkeu. Kalau
penerimaan pajak kuat, pemerintah tidak perlu berutang untuk membiayai kebijakannya.
Upaya mendongkrak penerimaan pajak itu diupayakan tidak membebani masyarakat. (Yoga)









