Kementerian Investasi/BKPM mencatat rekor baru penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tembus di angka 8 juta NIB. Hingga tanggal 20 Maret 2024, total NIB terbit mencapai 8.131.284. NIB yang terbit didominasi oleh usaha mikro sejumlah 7.809.869 NIB, diikuti usaha kecil sejumlah 202.249 NUB, usaha besar 52.247 NIB dan usaha menengah 24.897 NIB.

Staf Khusus dan Jubir kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan, pertumbuhan NIB dapat berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha tersebut dapat bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo di perbankan mencapai Rp4.521 trliun, tumbuh 6,3% secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5% (yoy). Meski secara tahunan tumbuh, simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar atau simpanan jumbo per Januari ini turun 0,3% (month to month/mtm) atau year to date (ytd) menurun senilai Rp 12 triliun dari Rp 4.533 triliun di posisi Desember 2023. Sementara itu, dari tiering simpanan, nominal simpanan terbesar terdapat pada tiering simpanan di atas Rp 5 miliar yang mencakup 53,3% total simpanan. "DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu  walau enggak signifikan, tapi ada perbaikan bottoming out," ucap Keta Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, di jakarta. (Yetede)

Pemerintah optimistis investor tetap berminat untuk menanamkan modal di Indonesia pasca pemilu 2024. Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus menggenjot kinerja investasi. Apalagi investasi memiliki peran vital terhadap laju perekonomian nasional.

“Investasi kan jangka menengah panjang, saya rasa dengan situasi di Indonesia, investasi tetap terus berjalan,” kata Airlangga di kantornya, Kamis (21/3). Airlangga mengatakan, dari hasil pembicaraan dengan investor, dia melihat investor tetap memiliki minat tinggi untuk menjalankan investasi di Indonesia, bahkan gairah investor menjalani kegiatan usaha tidak terganggu dengan kontestasi pemilu. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil mengamankan pasokan garam selama tiga tahun untuk bahan baku pabrik chlor-alkali perseroan di Cilegon, Banten. Garam yang digunakan untuk memproduksi soda kaustik atau soda api ini akan dipasok dari Proyek Mardie Salt & Potash di pantai Pilbara, Australia Barat, milik BCI Minerals Limited.

Dalam perjanjian kontrak yang disepakati pada Rabu (20/3) BCI Minerals bakal memasok 300.000 ton garam per tahun kepada Chandra Asri di tahun pertama,naik pada tahun kedua menjadi 600.000 ton garam per tahun dan pada tahun ketiga akan disesuaikan dengan perkembangan pabrik chlor-alkali

“Kemitraan ini mengukuhkan posisi kompetitif kami sebagai pemimpin pasar melalui rencana kami yang sedang berjalan untuk mengembangkan pabrik caustic soda dan ethylene dichloride berskala global,” kata CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra dalam keterangan resminya, Kamis (21/3). (Yetede)

Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell pada Rabu (20/03/2024) waktu setempat mengatakan, data inflasi yang tertinggal baru-baru ini tidak mengubah tren pelanggaran tekanan harga-harga secara bertahap di Amerika Serikat. Alhasil bank sentral AS tersebut memastikan rencana untuk tiga kali menurunkan suku bunga acuan di tahun ini, dan menegaskan pertumbuhan ekonomi yang solid akan terus berlanjut. The Fed dalam pengumuman hasil pertemuan  kebijakan Maret 2023 itu, sesuai perkiraan, mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 5,25% dan merilis proyeksi baru ekonomi kuartalan yang  menunjukkan para pejabat The Fed memperkirakan ekonomi AS tumbuh 2,1% di tahun ini. Angka proyeksi itu melampaui potensi jangka panjang ekonomi AS dan naik signifikan dibandingkan pertumbuhan 1,4% pada Desember tahun lalu. (Yetede)

Kenaikan tariff pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % tahun 2025 dan saat ini 11 % memang bisa menambah pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan ini memiliki sejumlah efek negatif antara lain, pelemahan konsumsi masyarakat hingga industri manukfaktur. Di Indonesia, peran konsumsi masyarakat sangat strategis, menyumbang 50 % lebih PDB nasional, jauh di atas investasi dan ekspor. Artinya, jika   konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, demi menjaga pertumbuhan ekonomi 5 %, konsumsi masyarakat wajib dijaga.

Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kenaikan tariff PPN 1 % menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 %. Sementara kenaikan pajak bakal menambah beban dunia usaha, terutama sektor manufaktur. Imbasnya, harga produk manufaktur bisa membengkak jauh di atas kenaikan tariff PPN sebesar 1 %, yang mengakibatkan penjualan manufaktur, terutama subsector unggulan seperti otomotif berpotensi merosot. Karenanya, Ketua umum Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto, dengan tegas meminta kenaikan PPN 12 % ditunda sampai perekonomian nasional dan daya beli masyarakat pulih. (Yetede)

Ekonomi Indonesia pernah mengalami industrialisasi pada masa Orde Baru yang diawali dengan pembangunan berencana 1970-an. Sejak 1996, Indonesia sudah tergolong negara berkembang yang berhasil menjalankan industrialisasi meski masih tahap awal. Peranan sektor industri yang tinggi itu bahkan masih bertahan setelah Indonesia mengalami krisis moneter 1997/1998. Peranan sektor industri meningkat sampai 29,6 % PDB pada 2001 karena sektor tersier dan primer melambat lebih besar. Pasca-2001, peranan sektor industri terus menurun.  Deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia mirip beberapa negara  Amerika Latin. Di Brasil, peranan sektor industri terhadap PDB mencapai puncaknya sebesar 34 % tahun 1984, kemudian menurun tajam hanya 11 % pada 2022.

Deindustrialisasi dini, termasuk yang terjadi di Indonesia, disebabkan beberapa faktor pokok, antara lain, pertama, fenomena Dutch disease, dimana industrialisasi negara yang kaya SDA terhambat karena naiknya harga komoditas di pasar global, mengakibatkan perdagangan komoditas primer jauh lebih menguntungkan daripada membangun industri. Pembangunan ekonomi yang sebelumnya mulai bertumpu pada industri beralih kembali ke sektor primer. Kedua, meningkatnya persaingan global di bidang manufaktur. Sejak awal dekade 1990-an, persaingan produk manufaktur dunia meningkat dengan pesatnya pembangunan industri di China. Industri manufaktur China yang awalnya mengandalkan biaya murah jadi pesaing berat produk manufaktur global. Ketiga, tidak adanya strategi pengembangan industri yang terarah.

Dari perkembangan manufaktur global dan Indonesia, pemerintah mendatang perlu mengembalikan sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi. Tak ada jalan lebih cepat dari industrialisasi untuk jadi negara pendapatan tinggi dan maju. Dua langkah pokok perlu diambil. Pertama, revitalisasi industri secara konkret dan berspektrum luas (broad based). Kedua, pengembangan industri berbasis SDA. Hilirisasi yang dijalankan perlu dikembangkan lebih lanjut. Tidak hanya berhenti pada barang antara, tetapi juga pada barang akhir yang bernilai tinggi agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh nasional. Di sini penguasaan teknologi menjadi tantangan besar. Dengan posisi tawar berupa penguasaan SDA yang kuat, transfer teknologi bisa diwujudkan dengan baik. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pengangkut ikan asal Filipina di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 716 Laut Sulawesi. Kapal FB.CA. F-01 atau KM EPM ditangkap aparat pengawasan KKP pada 18 Maret 2024 pukul 11.14 Wita. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi, Kamis (21/3) mengemukakan, berdasarkan pengakuan dari nakhoda kapal, kapal itu telah mengangkut ikan di perairan Indonesia ke General Santos (Gensan) Filipina sejak 2022 sampai Maret 2024 tanpa dokumen sama sekali alias ilegal. Kapal pengangkut ikan ilegal tersebut memiliki kemiripan dengan kapal nelayan kecil setempat dengan ukuran kapal 7-10 gros ton sehingga kerap sulit dibedakan dengan kapal perikanan lokal.

Kapal itu juga ditengarai kerap mengelabui aparat pengawasan dengan beroperasi pada malam hari. Pung menambahkan, pihaknya sedang menelusuri keterlibatan kapal pengangkut asing ilegal tersebut dengan kapal-kapal nelayan lokal. Sebab, kapal angkut ilegal tersebut diduga bisa masuk ke perairan Indonesia hingga pelabuhan. ”Pola kapal perikanan ilegal tersebut akan menjadi perhatian dalam operasi pengawasan kapal-kapal serupa berikutnya, termasuk antisipasi modus-modus pencurian baru. Biasanya, jika pola lama pelanggaran sudah ketahuan (aparat), modus baru akan berkembang,” ujar Pung. (Yoga) 

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.