Kebijakan yang mendapat respons publik secara luas adalah potensi pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilarang sejak 2003, yaitu PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut meski kritik dan penolakan bermunculan. Kebijakan ini bukan hanya akan mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses penyusunannya juga tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menunjuk tujuh lokasi yang pasir lautnya boleh dikeruk: Surabaya, Demak, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga di Kepulauan Riau (Ambarwati, 2024). Pengumuman tersebut mengindikasikan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai pemenang Pemilu 2024.

Pemerintah beralasan peraturan ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem pesisir dari sedimentasi dan menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan. Ekspor pun dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Nyatanya, penambangan semakin masif, dan pasir kita, terutama dari Kepulauan Riau, menjadi komoditas ekspor penting ke Singapura yang sedang gencar melakukan proyek reklamasi.

Retraubun (2023) menyebutkan pembukaan kembali ekspor pasir laut justru menjadi sebuah “tragedi negara kepulauan”. Pelarangan ekspor pasir pada masa lalu justru meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan Singapura, terutama dalam perundingan batas wilayah laut kedua negara. Karena itu, banyak kritik terhadap kebijakan ini bermunculan, bahkan dari Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang merekemondasikan pemerintah mencabut PP tersebut (Koran Tempo, 2024).

Penambangan pasir laut tidak hanya mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, tapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Dua provinsi, yakni Riau dan Kepri yang sebelumnya menjadi lokasi utama penambangan dan pengiriman pasir pada masa lalu ke Singapura, masih memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum sepenuhnya dipulihkan pascatambang. Bahkan, dampak penambangan pasir yang dilakukan dalam rentang waktu tiga dekade (1970-an hingga 2000-an), sebelum kemudian dimoratorium pada 2003, masih dirasakan hingga saat ini (Arianto, 2023). Ironisnya lagi, dalam pengumuman KKP tersebut, Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang diizinkan untuk aktivitas penambangan pasir laut. (Yetede)

Penegasan kepastian soal tiga kali penurunan suku bunga acuan The Fed, Fed fund rate (FFR), pada tahun ini diyakini bakal berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Dari sisi moneter, hal itu bisa membuat nilai tukar rupiah  makin kuat dan arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air kian deras. Sedangkan dari sisi fiskal, biaya dana (cost of fund) untuk pembiayaan defisit APBN, bisa menjadi lebih murah. Bahkan, pada tahap berikutnya, penegasan The Fed tersebut  akan berdampak pada suku bunga di perbankan, baik simpanan maupun kredit. Meski demikian, transisi untuk sampai ke tahap itu membutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu 3-4 bulan setelah Bank Indonesia (BI) merespon penurunan  FFR dengan memangkas BI rate. Sementara respons BI itu baru akan diberikan dalam 1-2 bulan kemudian. (Yetede)

Dalam dua bulan pertama tahun ini, perbankan nasional telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 8.193 triliun, tumbuh 5,4% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan  posisi Januari yang naik 5,8% (yoy). Berdasarkan data uang beredar yang dirilis BI, perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi yang meningkat 8,6% (yoy) menjadi Rp3.712,6 triliun per Februari 2024. Simpanan tersebut tumbuh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya naik 6,2% (yoy).  Sementara itu DPK perorangan  mengalami perlambatan, dari 5,4% (yoy) per Januari menjadi naik 3,2% (yoy) per Februari dengan nilai Rp 4.072,7 triliun. Bahkan, DPK lainnya yang mencakup pemda, koperasi yayasan, dan swasta lainnya mengalami kontrasksi 0,3% (yoy) menjadi Rp 407,7 triliun. DI sisi lain, berdasarkan jenisnya, hanya tabungan yang mengalami peningkatan  lebih tinggi di Februari 2024, dari 4,2% (yoy) per Januari 2024.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik  dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagai perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirgen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, nilai tambah yang dihasilkan tersebut meningkat hampir tiga kali lipat  dari yang dikeluarkan pemerintah. Ini artinya manfaat dan mulitplier effect-nya sangat besar bagi eskpor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (BTN) gencar menggaet pendanaan dari nasabah. Salah satu jurusnya adalah lewat Layanan BTN Prospera yang diperkenalkan ke publik Jumat (22/3/2024). Menurut Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin, Layanan BTN Prospora hadir untuk membidik segmen  kelas atas (emerging affluent) dengan harapan ikut menumbuhkan dana pihak ketiga yang hingga akhir 2023 mencapai Rp349,93 triliun.  Dia menerangkan, pihaknya menargetkan BTN Prospera mendorong pertumbuhan dana portfolio nasabah bank BTN Prospera dan membidik nasabah baru lebih dari 6.000 orang dengan target pertumbuhan dana mencapai dana RpRp 8 triliun hingga akhir 2024. (Yetede)

Terrakon Properti mulai mengembangkan proyek perumahan  kedua bertajuk Royal  Grande Residences, Palembang diatas lahan seluas 6,3 hektare (ha) Pembangunan proyek dimulai dengan peletakan batu pertama (Ground breaking) rumah contoh, baru-baru ini. "Setelah semua peraturan-peraturan yang terkait legalitas telah tuntas dengan baik, kami segera melakukan proses pembangunan rumah contoh bahkan untuk semua tipe yang ada di RGR," ujar Hengky Gunawan, promotion Manager Terrakon Poperti. "Di Palembang ini konsumennya sangat teliti dan hati-hati sekali. Makanya mereka tidak mau beli properti tanpa melihat produknya seperti apa agar mendapatkan kesan dan ambience dari produk incarannya," ujar Hengky. (Yetede)