Tantangan Program Makan Siang Gratis
Pasangan Prabowo-Gibran membawa sejumlah program baru yang
akan diimplementasikan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Terdapat
sekurangnya tiga tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan pertama adalah
persoalan istilah. Jajak pendapat Litbang Kompas, 5-7 Maret 2024, menunjukkan,
makan siang gratis menjadi program ekonomi baru yang paling membekas di benak
masyarakat. Hampir setengah responden (48,6 %) menyebut makan siang dan susu
gratis adalah program ekonomi yang paling diingat, tapi responden menilai makan
siang gratis bukan program prioritas. Dari 510 responden yang dimintai
pendapat, hanya 12,3 % yang menilai makan siang gratis perlu diprioritaskan.
Peringkat pertama yang dianggap perlu diutamakan justru bantuan pemenuhan gizi
bagi anak balita dan ibu hamil (34 %).
Tantangan kedua adalah alokasi anggaran untuk memenuhinya.
Berdasarkan simulasi yang dibuat Litbang Kompas, diperlukan anggaran Rp 346,14
triliun per tahun untuk mewujudkan program jaminan gizi bagi siswa, santri, ibu
hamil, dan anak usia dini, dengan mengalikan jumlah penerima manfaat
(88.754.797), jumlah hari efektif (260 hari), dan biaya sekali makan (Rp 15.000).
Terdapat tiga narasi yang sempat beredar terkait pemenuhan anggaran ini, yakni
meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi subsidi yang tidak begitu
diperlukan, serta dari bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi. Akan tetapi,
sebagian besar responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas menolak narasi
tersebut. Sebesar 72,5 % masyarakat menolak pembiayaan program makan siang dan
susu gratis berasal dari dana BOS. Proporsi masyarakat yang menolak bertambah
menjadi 77,9 % ketika pembiayaan berasal dari subsidi BBM.
Tantangan ketiga adalah dukungan kuat dari parlemen. Mewujudkan
program baru tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat dan kabinet yang kuat,
tetapi juga dukungan parlemen. Berkaca dari pemerintahan Jokowi-Amin,
diperlukan minimal 80 % dukungan di parlemen agar program pemerintahan
Prabowo-Gibran dapat berjalan lancar. Berdasarkan jajak pendapat Litbang
Kompas, mayoritas masyarakat (80,5 %) yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu
menjaga stabilitas politik nasional untuk mendukung program pembangunan pemerintah.
Dalam mewujudkan stabilitas politik nasional, sebagian besar (80,8 %) masyarakat
yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membentuk koalisi besar partai-partai
di DPR untuk mendukung program pembangunan pemerintah. (Yoga)
Postingan Terkait
Anggaran 2025 Terancam Membengkak
Rendahnya Belanja Produktif Menghambat Pemulihan
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023