;

Penyertaan Modal Perlu Lebih Selektif

27 Mar 2024 Kompas
Penyertaan Modal
Perlu Lebih Selektif

Pemerintah telah mengusulkan penyertaan modal negara senilai Rp 57,8 triliun untuk tambahan 2024 dan untuk tahun anggaran 2025. Diharapkan negara dapat lebih selektif memutuskan perusahaan pelat merah mana yang layak diberi suntikan modal. Pemberian penyertaan modal negara yang tidak efektif justru akan membuat penggunaan anggaran negara sia-sia. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk tahun 2024 sebesar Rp 13,6 triliun kepada 7 BUMN serta Rp 44,2 triliun untuk 16 BUMN pada tahun 2025.

Di antara BUMN yang diusulkan mendapat suntikan PMN, terdapat sejumlah nama BUMN Karya yang sedang terdesak masalah utang, seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero). Selain itu, ada pula nama PT Asabri yang tersandung kasus dugaan korupsi. Saat dihubungi pada Selasa (26/3/2024), analis senior Indonesia Strategic andEconomic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai pemerintah dan BUMN acapkali berlindung di balik alasan penugasan khusus tanpa mempertimbangkan kesehatan tata kelola dan keuangan BUMN terkait.

”Padahal, PMN semestinya harus memegang dua perspektif untuk direalisasikan. Pertama, tanggung jawab publik. Kedua, terkait konsiderasi komersial,” kata Ronny. Terkait tanggung jawab publik, dalam menyuntik PMN, pemerintah mesti punya pertimbangan seberapa penting tugas publik BUMN yang membebani kondisi finansial perseroan. BUMN baru dianggap layak mendapatkan investasi tambahan dari negara jika mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. ”Beberapa BUMN sebenarnya belum memenuhi kedua kriteria tersebut. Jadi, misi publiknya tidak terlalu urgent, pun secara komersial dan finansial belum terlalu clear, mulai dari beban utang yang besar sampai governance yang masih rawan moral hazard,” papar Ronny. (Yoga)

Download Aplikasi Labirin :