Pemerintah telah menetapkan sasaran kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru tahun depan. Kebijakan fiskal akan mengarah pada defisit APBN yang melebar. Selain itu, rasio utang negara juga membengkak. Kondisi itu dipandang dapat meningkatkan risiko fiskal di tengah iklim ekonomi global yang serba tidak pasti. Gambaran arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rincian sasaran fiskal tahun 2025, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,45-2,80 persen terhadap PDB, mendekati batas aman defisit fiskal sebesar 3 % terhadap PDB yang diamanatkan UU Keuangan Ne gara. Rentang defisit itu juga melebar dari target di PBN 2024 sebesar 2,29 % terhadap PDB.

Selain defisit yang melebar, rasio utang pemerintah juga membengkak. Dokumen RKP mencatat, target stok utang atau rasio utang pemerintah adalah 39,77-40,14 % terhadap PDB, naik dari target rasio utang 2024 yang sebesar 38,26 %, bahkan mendekati level rasio utang saat pandemi Covid-19 (39,4 % pada 2020 dan 40,7 % pada 2021). Target belanja RKP 2025 juga meningkat dari 14,56 % terhadap PDB (pada APBN 2024) menjadi 16,15-17,80 % terhadap PDB. Target belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 % terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 4,19-4,45 % terhadap PDB. RKP dan RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tetapi dijalankan oleh pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober 2024. Sesuai hasil hitung riil, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak di Pilpres 2024. (Yoga)

Kemenkominfo menyebutkan, industri telekomunikasi seluler membutuhkan tambahan spektrum frekuensi selebar 1.310 megahertz sampai tahun 2026, untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan seluler. ”Teknologi akses seluler yang baru terus muncul sehingga lebar pita spektrum frekuensi harus ditambah. Jadi, bukan semata-mata okupansi lebar spektrum frekuensi yang sekarang dimiliki operator telekomunikasi seluler itu sudah penuh,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail saat menghadiri Konferensi Manajemen Spektrum Tingkat Asia Pasifik yang Ke-10, Selasa (23/4) di Jakarta. Konferensi ini menindaklanjuti hasil pertemuan World Radiocommunication Conference (WRC) 2023 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, pada akhir 2023.

Konferensi pada 23-24 April ini membahas berbagai masalah terkait spektrum frekuensi, di antaranya mobile broadband, 5G, 6G, Wi-Fi, satelit, dan isu kebencanaan. Menurut Ismail, tambahan spektrum frekuensi dengan total lebar 1.310 MHz akan dipenuhi dari berbagai jenis spektrum frekuensi, seperti jenis spektrum frekuensi rendah (low band) dan tinggi (millimeter-wave). Rencananya, Kemenkominfo akan melelang spektrum 700 MHz (jenis low band) dan 26 gigahertz (GHz) terlebih dulu untuk memenuhi tambahan kebutuhan. Keduanya akan dilelang bersama. Harga lebar pita spektrum, ujar Ismail, akan diberi insentif. Salah satu opsi insentif yang sedang dibahas ialah operator pemenang lelang tak langsung membayar biaya penggunaan spektrum frekuensi. (Yoga)

Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan MK yang diiringi dissenting opinion atau pendapat berbeda dari tiga hakim ini mengabsahkan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024. Baru kali ini ada pendapat berbeda dalam putusan MK terkait sengketa hasil pilpres. Dalam putusannya, MK juga menyampaikan catatan untuk perbaikan pemilu ke depan. Atas putusan MK itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menerima serta menghormati.

Ucapan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran juga disampaikan. Setelah proses persidangan sengketa hasil pilpres di MK tuntas, KPU bakal menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4). Selama pembacaan putusan MK, Prabowo berada di kantornya di Kemhan. Senin malam, ia kembali ke kediamannya. ”Kita bersyukur proses di MK sudah selesai dan kita sekarang lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan,” ujar Prabowo. Prabowo menilai, MK telah menjalankan tugas yang berat.

Selanjutnya, ia akan datang ke KPU pada Rabu. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk pemenangannya. Ganjar dan Mahfud pun sepakat menerima putusan MK. ”Kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar. Melalui rekaman video, Anies dan Muhaimin pun menyatakan menghormati putusan MK. Meski demikian, Anies mengingatkan segenap pihak untuk terus memperkuat demokrasi. (Yoga)

Lowongan pekerjaan baru cenderung marak dibuka setelah Lebaran, pemicunya ialah pengunduran diri pekerja yang ramai terjadi selama Ramadhan dan setelah pekerja menerima THR. ”Kalau berbicara tren pasar tenaga kerja pasca-Lebaran, pasti peningkatan lowongan pekerjaan baru. Klien-klien saya sejak awal Lebaran sudah berpesan agar mencarikan pekerja yang siap mengisi setelah Lebaran dan awal Mei 2024. Hal ini didukung fakta kecenderungan pengunduran diri yang marak setelah (pembagian) THR sehingga posisi yang ditinggalkan perlu diisi karyawan baru,” ujar Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Senin (22/4) di Jakarta.

Menurut Haryo, karyawan yang ramai-ramai mengundurkan diri biasanya telah mengantongi surat penawaran perekrutan dari perusahaan lain. Mereka kemudian menunggu pencairan THR terlebih dahulu, yang berlanjut dengan pengajuan surat pengunduran diri. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti proses perekrutan di perusahaan lain 1-2 bulan sebelum Lebaran. ”Pokoknya, THR sudah turun baru mereka berani mengajukan surat pengunduran diri. Lalu, mereka bergabung ke perusahaan baru pada awal atau pertengahan Mei 2024,” katanya.

Jika ditelusuri, lanjut Haryo, penyebab utama karyawan melakukan hal tersebut lantaran mereka tidak memperoleh remunerasi yang baik di kantor lama. Adapun tempat kerja yang baru berani memberikan remunerasi yang lebih tinggi. Kendati demikian, ada pula karyawan yang ingin mengundurkan diri karena mencari remunerasi lebih baik, tetapi memutuskan bertahan di kantor lama karena manajemen di kantor lama bersedia menaikkan gaji lebih tinggi. Namun, Haryo meyakini, fenomena seperti itu tidak banyak.” Ia menambahkan, pemicu lain maraknya lowongan pekerjaan baru seusai Lebaran ialah banyaknya perusahaan yang melakukan ekspansi. Langkah ini biasanya juga membutuhkan pekerja baru. (Yoga)

Kasus perikanan ilegal di Laut Arafura yang menyibak penyelundupan BBM bersubsidi dan perbudakan manusia mendesak diusut tuntas hingga ke aktor utama. Penyelundupan ratusan ton BBM yang diduga jenis bersubsidi dinilai merupakan puncak gunung es praktik gelap sektor perikanan. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, perlu dilakukan pengusutan secara tuntas aktor utama di balik mata rantai kejahatan transnasional itu. Kejahatan melibatkan sindikasi kapal asing ilegal asal China dengan kapal ikan Indonesia. Mereka diduga bekerja sama melakukan pencurian ikan, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Penyimpangan penyaluran alokasi BBM hingga ratusan ton untuk kapal-kapal asing ilegal setiap kali beroperasi merupakan ironi di tengah kesulitan nelayan-nelayan kecil di Indonesia untuk mendapatkan pasokan BBM bersubsidi.

”Penyelundupan BBM bersubsidi ke kapal asing illegal merupakan fenomena gunung es atas praktik gelap di sektor perikanan,” ujar Halim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (22/4). Sebelumnya, aparat pengawasan KKP menangkap kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) di Laut Arafura pada 14 April. Kapal berbobot 289 gros ton (GT)itu terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal penangkap ikan asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Dua kapal ikan asing ilegal itu menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang. Kapal KM MUS terindikasi membantu kapal RZ 03 dan 05 melakukan kejahatan perikanan, memindahkan BBM bersubsidi ke kapal asing itu di tengah laut. Dari pemeriksaan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat ada 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka. Sebagian BBM sudah disuplai ke dua kapal asing dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka.

Kapal KM MUS juga terindikasi memasok 55 ABK Indonesia ke kapal RZ 03 dan RZ 05. Dari 55 ABK tersebut, 30 ABK berada di dua kapal asing ilegal tersebut, 25 ABK Indonesia lainnya diselamatkan aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 6 ABK di antaranya kabur dari kapal RZ 03 dengan terjun ke laut pada 11 April 2024. Mereka berenang di laut, tetapi 1 orang tewas karena tidak kuat berenang. 20 ABK lainnya diturunkan dari kapal dan diangkut kapal pengangkut sayuran sewaktu kapal asing itu berada di dekat Pulau Penambulai, Kepulauan Maluku. Menurut Halim, lemahnya pengawasan terhadap perikanan ilegal dan perlindungan terhadap warga asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berpotensi memicu pelanggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka kesempatan kapal ikan milik pemodal asing beroperasi di Indonesia. (Yoga)

Dalam bahasa Mandarin, krisis disebut weiji, ’wei’ yang artinya bahaya dan ’ji’ yang berarti peluang. Jadi, dalam setiap krisis, tak hanya ada bahaya, tetapi juga peluang. Saat ini dunia dilanda ketidakpastian yang tinggi. Dalam webinar yang digelar IDN Times pekan lalu, ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan, memanasnya konflik antara Israel dan Iran akan meningkatkan tensi ketidakpastiaan ekonomi. Fenomena ini memicu serangkaian tindakan yang makin menekan perekonomian. Hal ini akan membuat harga minyak dunia terkerek naik. Sebab, Israel dan Iran adalah negara di jazirah Timur Tengah, yang merupakan kawasan pemasok minyak dunia. Ketika terjadi ketegangan di kawasan itu, pasokan akan berkurang, sementara permintaan minyak dunia tetap. Harga pun segera naik, yang bakal memicu inflasi global, termasuk di Indonesia. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat sehingga laju ekonomi bakal melambat.

Selain ketegangan geopolitik, tekanan untuk perekonomian Indonesia bertambah seiring depresiasi rupiah. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Senin (22/4) ditutup di level Rp 16.224 per USD. Ekonom Senior Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebelum konflik Iran dan Israel memanas, sejatinya kurs USD menguat dibandingkan mata uang dunia lainnya, termasuk Indonesia dikarenakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diprediksi belum akan menurunkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Karena suku bunga The Fed masih tinggi, investor menilai investasi dalam aset berdenominasi USD lebih menguntungkan. Akhirnya, pemodal di seluruh dunia menarik uangnya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dipindah ke AS. Dampaknya, terjadi arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Pasokan dollar AS di dalam negeri pun menurun, yang membuat nilainya menguat terhadap rupiah.

Baik Bambang maupun Mari mengatakan, dalam kondisi seperti ini akan muncul fenomena ”flight to safety” dari para pemodal dunia. Para pemodal akan memindahkan asetnya ke instrumen yang risikonya lebih rendah. Investor akan cenderung memindahkan dananya pada aset-aset berdenominasi USD, seperti US Treasury Bond atau Obligasi Negara AS. Dengan suku bunga acuan The Fed yang masih tinggi, ’memegang’ instrumen itu akan jadi keuntungan bagi investor. Selain itu, instrumen yang selalu laris manis di kala dunia penuh ketidakpastian adalah logam mulia atau emas. Mengutip Logammulia.com, harga emas pada Minggu (21/4) Rp 1,34 juta per gram, meningkat Rp 37.000 per gram atau 2,82 % dibanding harga pekan sebelumnya (Minggu, 14/4). Jika ditarik dari awal tahun, harga emas sudah naik Rp 218.000 atau 19,30 %. (Yoga)

Masalah penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masih sulit diatasi. Rezim pemerintahan silih berganti. Namun, isu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum juga menemukan solusi yang tepat. Alih-alih makin teratasi, masalah perumahan justru kian merisaukan. Sebagai contoh, kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog perumahan) semakin menumpuk dari tahun ke tahun dan kini telah mencapai 12,7 juta unit. Dari jumlah itu, 83 % adalah backlog perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Persoalan utamanya adalah belum ada skema pembiayaan rumah bersubsidi yang komprehensif dan efektif. Skema yang ada saat ini, meskipun memiliki beberapa keunggulan, masih belum mampu mengatasi persoalan perumahan secara tuntas.

Saat ini, salah satu skema pembiayaan rumah subsidi yang berlaku adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dana FLPP berasal dari investasi pemerintah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan nantinya akan menjadi dana bergulir. Dana FLPP ini kemudian disalurkan melalui perbankan dalam bentuk kredit pemilihan rumah (KPR) bersubsidi dengan porsi 75 %. Adapun 25 % sisanya berasal dari dana perbankan. Dengan porsi yang lebih kecil, perbankan diharapkan tidak terlalu khawatir dalam menyalurkan KPR subsidi. Selain mendapat FLPP, KPR subsidi yang berlaku saat ini juga memiliki uang muka dan bunga yang rendah serta tenor yang panjang. Bunga yang dikenai hanya 5 %, jauh di bawah bunga pasar yang berkisar 10-11 %. Adapun tenor KPR subsidi rata-rata 20 tahun.

Persoalannya, KPR subsidi yang disalurkan belum sepadan dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jangankan mengurangi backlog, untuk menutup kebutuhan rumah selama tahun berjalan pun tidak mampu. Tahun 2023, BP Tapera menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 26,32 triliun untuk 229.000 rumah. Jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 750.000 unit per tahun. Untuk membiayai pengadaan rumah sesuai kebutuhan, pemerintah harus menambah anggaran investasinya. Namun, ini menjadi tantangan karena anggaran pemerintah terbatas. Jadi, dengan skema ini, per soalan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap sulit terselesaikan. Yang ada, backlog akan semakin membesar. (Yoga)

Bapanas sedang menghitung kembali harga kewajaran gabah, beras, jagung, dan gula, dalam rangka menentukan harga acuan baru keempat komoditas itu di tingkat produsen dan konsumen. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (22/4). Rapat tersebut dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah sedang meninjau kembali harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani dan penggilingan, serta harga eceran tertinggi (HET) beras.

Harga acuan pembelian jagung serta harga pokok penjualan dan harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi juga akan dievaluasi, guna menjaga harga gabah, jagung, dan gula di tingkat petani tidak anjlok. Penyesuaian juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi setiap komoditas tersebut. ”Harga kewajaran setiap komoditas itu di tingkat produsen dan konsumen akan dihitung kembali. Kalau nanti sudah ada penyesuaian harga, harga sejumlah pangan pokok yang cenderung mulai turun pasti akan bertahan sedikit tinggi,” ujarnya. Astawa mencontohkan, ketika harga jagung pipilan kering di tingkat petani dijaga tidak anjlok di bawah Rp 5.000 per kg, harga daging dan telur ayam ras pasti akan bertahan sedikit tinggi. Harga telur ayam ras, bisa menjadi Rp 28.000-Rp 29.000 per kg. Saat ini, harga acuan pembelian jagung pipilan kering untuk kadar air 15 % di tingkat petani Rp 4.200 per kg.

Adapun HAP telur ayam ras ditingkat konsumen Rp 27.000 per kg. Bapanas juga sedang memberlakukan sementara HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg dan HET beras premium Rp 14.900-Rp 15.400 per kg. HPP GKP berlaku pada 3 April-30 Juni 2024, sedang kan HET beras premium pada 10 Maret-24 April 2024. Selain itu, Bapanas juga memberlakukan sementara HAP gula di tingkat eceran menjadi Rp 17.500-Rp 18.500 per kg pada 5 April-31 Mei 2024. Resminya, HAP gula tersebut Rp 14.500-Rp 15.500 per kg bergantung wilayah. Dalam rangka menetapkan harga acuan baru, Bapanas telah menjaring usulan HPP gabah dan gula dari sejumlah organisasi petani. Mereka mengusulkan HPP GKP naik dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 7.000 per kg dan gula dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 16.400 per kg. (Yoga)