Melihat kondisi global saat ini, muncul berbagai kekuatan baru yang dapat membuat dunia berkarakter brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible (BANI). Berbagai permasalahan ini adalah bentuk koreksi atas demokrasi hipokrit dan standar ganda negara Barat dalam bersikap pada berbagai isu atau konflik global. Fenomena BANI harus diantisipasi negara-negara karena dapat menimbulkan kerugian serius ditengah berbagai agenda global lainnya, seperti transisi energi, emisi nol bersih, dan perubahan perilaku menyikapi perubahan iklim. Rivalitas yang kini terjadi tidak hanya antar dua hegemoni blok kekuatan, juga antar server proxy karena sangat mungkin adanya proxy war. Di waktu mendatang, persaingan geopolitik blok Barat dan Timur akan sedikit mereda, tetapi menguat persaingan geopolitik 5.0. Ini diawali dengan munculnya blok kawasan Utara dan Selatan.

Kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan akan jadi episentrum konflik perebutan sumber daya. Persaingan geopolitik akan menjadi world war blue yang berbasiskan cyber army. Di situ, teknologi IoT, AI, blockchain, dan remote sensing akan diperebutkan untuk memenangi percaturan global. Fenomena ini baru mulai terjadi dengan banyaknya negara membentuk angkatan militer ke-4 berbasis cyber untuk mengumpulkan data menjadi big data, mempelajari, serta memengaruhi algoritma manusia. Perang global ke depan juga akan diwarnai penggunaan teknologi High-Frequency Active Auroral. Konflik mendatang juga akan diwarnai kompetisi persaingan ekonomi.

Pada abad ke-21, China diyakini akan menjadi ekonomi terbesar dunia dengan pangsa 22,68 %, yakni mencapai 101 triliun USD ditengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di negeri itu. Persaingan antarforum kerja sama global, yakni G7, Uni Eropa, OECD, ASEAN, MIKTA, dan BRICS, dinilai akan sangat sengit. Kunci dari persaingan global ke depan adalah negara yang dapat memegang cadangan minyak dan energi. Selain itu, juga merangkul negara-negara kepulauan sebagai ”investasi” di PBB untuk memenangi voting dalam pengambilan keputusan. Indonesia perlu melakukan redefinisi ”politik Bebas Aktif”, yakni dengan mengembalikan sentralitas dalam kancah politik global.

Sebagai negara besar, Indonesia harus menjadi pembawa proposal Selatan-Selatan ke dunia Internasional. Hal itu dilakukan dengan berbenah secara ekonomi, sekaligus membangkitkan kembali solidaritas kawasan Selatan yang menjadi modal sosial Indonesia selama ini dalam menghadapi kompleksitas global. Peran negara kepulauan akan menjadi kunci Indonesia melalui sinergi kekuatan gerakan Non-Blok dengan menghadirkan kerja sama negara berkembang. Solidaritas negara berkembang dapat dibangkitkan dengan model ekonomi Indonesia yang kini tengah menjadi perhatian internasional. Indonesia harus aktif menghimpun modal dari negara G7, OECD, Uni Eropa, BRICS, dan MIKTA sehingga dapat mendorong soft lending facility kepada negara berkembang. Bentuk diplomasi ekonomi ini akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia. (Yoga)