Sebelum Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran (19 April), IMF sebenarnya masih memberikan optimisme terhadap outlook ekonomi global selama 2024. Ini terbukti, pada World Economic Outlook (WEO) yang terbit 16 April, IMF menaikkan outlook pertumbuhan ekonomi global di 2024 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,1% (WEO, Januari 2024) dan 2,9% (WEO, Oktober 2023). Perbaikan outlook antara lain didorong oleh outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik, pemulihan ekonomi China dan kinerja ekonomi India yang mengejutkan (surprisingly). Kini, setelah serangan balasan Israel tersebut, memunculkan sejumlah pertanyaan: apakah optimisme tersebut masih valid?. Dampak langsung konflik Iran-Israel terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kecil. Meskipun Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia, impor migas Indonesia dari Iran sangat kecil. Data Bank Indonesia menyebutkan impor migas dari Iran hanya 0,01% dari total impor migas Indonesia pada 2023. Yang perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsungnya. 

Peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan global melalui transmisi utamanya antara lain, harga energi, gangguan rantai pasokan (supply-chain disruptions), volatilitas pasar keuangan (financial market volatility), dan meningkatnya kembali tekanan terhadap inflasi. Pada akhirnya, berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kalkulasi bank sentral utama dunia, seperti the Federal Reserve, yang sebelumnya berpotensi akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Tingginya harga minyak yang berlanjut akan memperburuk ekonomi negara-negara importir energi, seperti AS, Eropa, dan China. Dari sisi fiskal, terdapat beberapa kebijakan mitigasi yang perlu dipersiapkan, yaitu mitigasi risiko untuk mengurangi dampak (i) risiko kenaikan harga energi, (ii) risiko nilai tukar, dan (iii) risiko kenaikan harga pangan. Ketiga jenis mitigasi risiko tersebut tidak hanya penting untuk membentengi fiskal tetapi juga untuk menjaga stabilitas inflasi.

Pemerintah, misalnya, perlu menyiapkan kebijakan mitigasi risiko harga energi untuk mengurangi tekanan terhadap beban subsidi dan kompensasi energi. Ini mengingat, analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan bahwa realisasi harga minyak mentah (ICP) yang melebihi asumsi yang ditetapkan APBN justru meningkatkan beban (defisit) fiskal. Analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel di atas asumsi APBN akan meningkatkan defisit fiskal sebesar Rp6,5 triliun. Situasi ini terjadi karena realisasi lifting migas kita menurun. Di sisi lain, kebutuhan energi (khususnya BBM) masih meningkat. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya pengadaan BBM yang akhirnya meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Beban fiskal berupa kenaikan subsidi dan kompensasi energi akan menjadi lebih besar bila pada waktu yang sama nilai tukar rupiah melemah. 

Pelemahan nilai tukar Rupiah juga telah menimbulkan implikasi berupa kenaikan bunga utang pemerintah. Selama Januari—Februari 2024, beban bunga utang pemerintah telah mencapai Rp69 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp50,3 triliun dan Rp41,9 triliun pada 2022. Penerapan strategi hedging, tidak hanya perlu dilakukan pada nilai tukar. Strategi hedging juga perlu dilakukan pada komoditas untuk memastikan stabilitas harga komoditas yang diimpor. Serangkaian kebijakan mitigasi risiko fiskal di atas penting untuk didorong. Berbagai kebijakan di atas memiliki dimensi luas untuk mewujudkan stabilitas keuangan, baik di tingkat mikro dan makro. Mitigasi risiko fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas fiskal. Dukungan kolektif dari korporasi negara juga penting untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Proyek Forel Bronang menjadi salah satu prioritas otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional untuk bisa onstream pada tahun ini agar bisa mengejar target lifting yang ditetapkan sebanyak 635.000 barel minyak per hari dan 5.785 MMscfd gas. Proyek Forel dan Bronang yang dikelola oleh Medco E&P Natuna Ltd. memiliki peran penting dalam pencapaian hulu migas nasional pada tahun ini. Musababnya, produksi minyak dari proyek itu menjadi yang terbesar dibandingkan dengan 14 proyek lain yang direncanakan onstream tahun ini, yakni 10.000 barel per hari (bph). Gas yang bakal dihasilkan dari Forel dan Bronang pun menjadi yang terbesar, yakni 43 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Bahkan, hampir setengah investasi yang diperlukan untuk 15 proyek yang diproyeksi onstream tahun ini mengalir ke Proyek Forel Bronang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun mengaku terus berupaya memastikan agar Proyek Forel dan Bronang bisa onstream atau berproduksi pada Oktober tahun ini. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa kedua proyek garapan Medco itu menjadi andalan pemerintah untuk menaikan torehan lifting migas nasional pada paruh kedua tahun ini.

Untuk diketahui, tahun ini SKK Migas memiliki 15 proyek di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan yang ditargetkan bisa onstream pada tahun ini. 15 proyek tersebut diproyeksi bisa menambah produksi 41.922 bph, dan 207 MMscfd gas. Investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan 15 proyek tersebut mencapai US$506,1 juta. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai pemerintah perlu membuat perencanaan dan target onstream lapangan migas yang lebih baik di tengah mundurnya jadwal produksi lapangan migas yang disampaikan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang menjadi kendala KKKS dalam mengembangkan suatu kontrak blok migas saat ini secara lebih komprehensif.

Untuk mencapai target lifting nasional, pemerintah juga melakukan beragam upaya agar produksi migas KKKS bisa optimal. Salah satunya adalah meminta optimalisasi potensi yang ada di sejumlah lapangan migas, meski sudah masuk kategori tua. Misalnya saja Pertamina Hulu Energi yang diminta untuk mengoptimalkan potensi Wilayah Kerja Offshore North West Java agar bisa berkontribusi lebih baik dalam pencapaian lifting nasional. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina Hulu Energi telah sepakat untuk mempercepat pengembangan Lapangan GQX Complex agar bisa kembali berproduksi. Arifin menjelaskan bahwa pengembangan GQX Complex harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu yang baik, karena potensinya cukup besar. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama juga mempercepat proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO).

Harga batu bara kembali mendapatkan momentum untuk kembali bangkit setelah sempat terperosok cukup dalam pada Maret 2024. Meningkatnya permintaan komoditas itu di pasar global dalam 2 bulan terakhir menjadi pemicu utama. Pemerintah menetapkan harga batu bara acuan dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total sulfur 0,66%, dan ash 7,94 untuk periode April 2024 ditetapkan US$121,13 per ton. Angka itu melonjak cukup tajam dibandingkan dengan harga pada bulan sebelumnya yang senilai US$109,77 per ton. Meski begitu, harga batu bara acuan pada April tahun ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2023 yang mencapai US$265,26 per ton. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) menilai peningkatan harga batu bara acuan pada bulan ini disebabkan oleh peningkatan permintaan komoditas tersebut di pasar global beberapa waktu belakangan. Alasannya, harga batu bara acuan saat ini menggunakan formulasi yang memerhatikan kondisi dalam 2 bulan terakhir. “Kenaikan harga batu bara acuan pada April merupakan representasi harga dalam periode 2 bulan terakhir yang dipicu antara lain oleh demand sedikit meningkat,” kata Direktur Eksekutif API Hendra Sinadia saat dihubungi Bisnis, Selasa (23/4). Kelebihan pasokan batu bara di pasar global menjadi salah satu penyebab industri batu bara di pasar global terus dirundung kelesuan. Terlebih, saat ini juga muncul sentimen baru dari rencana produksi batu bara yang terbilang tinggi hingga beberapa waktu mendatang.

Untuk diketahui, selain menetapkan harga batu bara acuan dengan kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total sulfur 0,66%, pemerintah juga mematok harga ‘emas hitam’ dengan tiga kategori berbeda. Pertama, harga batu bara acuan I dengan kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32% total sulfur 0,75%, dan ash 6,04% senilai US$86,93 per ton. Kedua, harga batu bara acuan II dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, total sulfur 0,23% dan ash 3,90% ditetapkan US$57,17 per ton. Ketiga, harga batu bara acuan III untuk kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, total sulfur 0,24% dan ash 3,88% seharga US$36,32 per ton. Niko Chandra, Corporate Secretary PTBA, mengatakan bahwa perusahaan bakal mengoptimalkan potensi dalam negeri, sekaligus mencari pe­luang ekspor ke sejumlah negara dengan prospek pertumbuhan yang tinggi sebagai langkah pengembangan pasar. Dari sisi permintaan, kata dia, tren permintaan batu bara masih mengalami penurunan. RMKE pun memperkirakan penurunan tersebut akan terjadi pada 1—2 bulan ke depan, lalu setelahnya akan ada kenaikan yang cukup signifikan, bergantung kepada perang dan kondisi geopolitik terkini. Vincent melanjutkan, saat ini RMKE cukup terbantu dengan pelemahan nilai tukar rupiah, terutama untuk penjualan ekspor. Apalagi, 75% penjualan perusahaan saat ini ditujukan untuk pasar ekspor.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak memberikan efek signifikan terhadap pergerakan harga batu bara acuan. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa dampak dari ketegangan di Timur Tengah hingga kini lebih banyak dirasakan oleh komoditas minyak. Di sisi lain, China disebut-sebut sudah tidak begitu berminat terhadap batu bara asal Rusia, karena persoalan bea impor dan persoalan logistik. Konsumen batu bara terbesar di Asia itu pun mulai mencari sumber baru dengan harapan mendapatkan harga lebih murah. Dalam sebuah catatan Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China juga menyoroti kenaikan tarif kereta api Rusia di tengah keterbatasan kapasitas. Hal itu memperburuk persoalan yang muncul dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang dari Rusia. Penjualan Rusia ke China sempat meningkat tajam tahun lalu hingga mencapai 100 juta ton, menjadikan negara tersebut sebagai pemasok nomor dua bagi mitra strategisnya di saat impor China melonjak.

PT PLN (Persero) mengoptimalkan infrastruktur kelistrikan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi fasilitas pengisian kendaraan listrik guna mempercepat ekosistem electric vehicle atau EV di Tanah Air. Tahun ini, PLN menargetkan mampu memasang 2.000 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiang listrik yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, problem lahan yang kerap mengadang pengembangan infrastruktur di dalam negeri bisa teratasi. “Tahun ini kami akan menambah lagi 2.000 SPKLU yang akan kami pasang di tiang listrik, baik itu ditanam pada tiang besi atau ditempel pada tiang beton,” kata Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti, Selasa (23/4). 

Hanya saja, kata Edi, PLN tetap bakal mempertimbangkan besaran daya pada tiang listrik dan ketersediaan lahan untuk parkir saat memilih titik mana saja yang nantinya bakal ‘ditempel’ dengan SPKLU. Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sendiri terus melesat. Hal tersebut terlihat dari transaksi penggunaan SPKLU pada Lebaran tahun ini meningkat lima kali lipat dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun mengakui transaksi penggunaan SPKLU pada periode arus mudik dan balik Lebaran tahun ini meningkat tajam. PLN mencatat, jumlah transaksi di SPKLU melonjak menjadi 4.500 transaksi pada periode Lebaran tahun ini, dari 906 transaksi pada periode Idulfitri 2023.

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) terus memasarkan proyek baru Bukit Podomoro Tenjo di Banten dengan menargetkan kinerja prapenjualan atau marketing sales bisa menembus Rp800 miliar sepanjang tahun ini. Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja, menuturkan target tersebut dibidik seiring dengan tren penjualan Bukit Podomoro Tenjo yang terus membaik pascapandemi Covid-19 hingga Pemilu 2024. “Sepanjang 2024 sih target kita sekitar Rp800 miliar,” tuturnya dalam pameran properti APLN di salah satu mal Jakarta Barat, Selasa (23/4). 

Perinciannya, tiga produk yang dipasarkan pada pameran yang digelar APLN kali ini yakni tipe Deluxe yang berukuran 6 x 10 m2dan 6 x 15 m2 dengan harga Rp270 jutaan yang dapat dicicil hingga 20 tahun dengan angsuran mulai Rp1,8 juta. Corporate Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya menambahkan APLN telah menjual hampir 6.000 unit rumah tapak di proyek Kota Podomoro Tenjo. Pencapaian itu merupakan akumulasi penjualan sejak Kota Podomoro Tenjo resmi diluncurkan pada Agustus 2020. Di samping itu, Agung mengeklaim penjualan Kota Podomoro Tenjo tidak terdampak dengan sentimen pelaksanaan Pemilu 2024 yang rampung dilaksanakan. Pada tahap pertama, pembangunan Kota Podomoro Tenjo difokuskan pada lahan seluas 150 hektare.

Pemerintah disarankan mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, daripada mengutip kepada wisatawan melalui iuran dalam tiket pesawat udara. Pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menyampaikan bahwa dana APBN lebih tepat untuk kepentingan konservasi budaya dan lingkungan atau peningkatan SDM di sektor pariwisata.“Pemerintah perlu juga memikul tanggung jawab atau paling tidak sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dengan mengalokasikan anggaran konservasi budaya, lingkungan, dan peningkatan SDM dalam APBN,” katanya kepada Bisnis, Selasa (23/4).Chusmeru menyebutkan persoalan konservasi budaya hingga peningkatan SDM di sektor pariwisata merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan wisatawan. Selain itu, dia mengkhawatirkan rencana pemerintah memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat bisa membuat industri pariwisata menjadi lesu.

Chusmeru turut menilai pungutan tersebut tidak tepat, tidak rasional, dan tidak proporsional. Alasannya, masalah harga tiket pesawat kerap menjadi persoalan dalam industri pariwisata.Dia menyebutkan terdapat kelompok wisatawan yang selama ini terbebani oleh harga tiket pesawat. Oleh karena itu, dia mengungkap rencana mengutip iuran itu juga tidak proporsional lantaran tidak semua penumpang pesawat melakukan perjalanan wisata. Dana juga dapat diperoleh dari calon wisatawan saat mengurus visa untuk kepentingan perjalanan wisata. Jadi, rencana tersebut tidak disamaratakan kepada semua penumpang pesawat.Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R. M. Manuhutu menyampaikan masih menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.

Sebaliknya, juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengonfi rmasi bahwa rencana pemungutan iuran pariwisata dari tiket pesawat dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Dia menuturkan pembahasan pemungutan iuran ini dilakukan secara lintas kementerian. Namun, Adita enggan memaparkan secara detail saat ditanyakan rencana pemungutan itu telah dikoordinasikan ke Kemenhub. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra berpendapat rencana iuran itu bisa berdampak langsung kepada penumpang. Alasannya, kebijakan tersebut akan berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat. Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana telah menyampaikan dokumen rancangan Perpres Dana Pariwisata Berkelanjutan tengah dalam tahap harmonisasi lintas kementerian/lembaga.

Salah satu sumber dana pariwisata berkelanjutan ini berasal dari iuran pariwisata. Hayun menuturkan, iuran tersebut merupakan pengenaan tambahan biaya sebesar nominal atau persentase tertentu di atas biaya visa/terhadap kunjungan warga negara asing yang datang ke Indonesia.Besaran iuran pariwisata akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pariwisata.

Indonesia perlu mempercepat kolaborasi di sektor logistik guna mendongkrak performa logistik nasional yang menurun pada tahun ini. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky mengatakan kolaborasi itu penting dalam rangka memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk menaikkan indeks kinerja logistik Indonesia. Menurutnya, bank Dunia telah menurunkan indeks kinerja logistik atau logistics performance index (LPI) Indonesia pada 2023 di posisi ke-61 dari 139 negara. Posisi itu turun 10 peringkat dalam dua periode pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, dia mencatat waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time di pelabuhan utama berhasil diturunkan. Beberapa pelabuhan utama itu adalah Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, Tanjungkarang, dan Makassar. Hal itu menandakan bahwa bongkar muat dilakukan lebih cepat. Soal kolaborasi, Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang bisa menghapus repetisi dan duplikasi, simplifikasi proses bisnis, kolaborasi platform logistik, pembayaran digital dan membangun infrastruktur.

Sementara itu, Bisnis Indonesia Group menggelar Bisnis Indonesia Shipping & Logistics Forum 2024 sebagai ruang dialog antarpemangku kepentingan guna memperbaiki daya saing di logistik dan pelayaran. Selama ini, sektor logistik berperan penting dalam perekonomian nasional dan menjadi nadi yang menghubungkan berbagai pulau dan meningkatkan interaksi ekonomi baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Sejumlah pembicara mumpuni di bidangnya pun bakal turut memeriahkan acara, dengan pembicara kunci, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pembicara pada sesi pertama, yakni Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Hendri Ginting; Direktur Armada Pertamina International Shipping Muhammad Irfan Zainul Fikri; dan Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan. Pembicara di sesi kedua yakni Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim & Energi Kemenkomarves RI Jodi Mahardi; Deputi Bidang Ekonomi, Badan Pembangunan Nasional Amalia A.Widyasanti; dan Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto.

Proyek smelter nikel sulfat Kalla Group segera beroperasi pada akhir tahun ini. Operasi produksi dari smelter ini bakal menempatkan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) —bagian dari Kalla Grup— sebagai pionir untuk hasil olahan nikel jenis ini. Oleh sebab itu, pemilik Kalla Grup Jusuf Kalla melakukan peninjauan pembangunan pabrik pengolahan nikel sulfat PT BMS yang terletak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Saat ini progres pembangunan smelter ini diklaim telah mencapai 40%. Pabrik ini merupakan pabrik kedua di area lokasi tersebut, setelah pabrik pertama yang memproduksi feronikel rampung.

Tenaga kerja yang bisa diserap pun diproyeksi dapat mencapai ribuan pekerja, dengan perincian, satu pabrik akan menyerap sekitar 1.000 orang. “Kami memastikan bahwa seluruh smelter akan lebih mengutamakan pekerja dalam negeri. Kemungkinan hanya akan menggunakan tenaga kerja dari China di bagian konsultan saja,” ujarnya. Site Manager PT BMS Zulkarnain menambahkan bahwa pabrik nikel sulfat ini ditarget bisa rampung pada November 2024 dengan menghasilkan jenis nickel sulphate battery grade. Pabrik ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 40.000 metrik ton nikel sulfat per tahun.

Citroen Indonesia menyasar segmen pasar keluarga muda menyusul peluncuran mobil sports utility vehicle (SUV) tujuh penumpang C3 Aircross seharga Rp289,9 juta. CEO Citroen Indonesia Tan Kim Piauw mengatakan bahwa merek mobil asal Prancis itu menawarkan teknologi Ctiroen Advance Comfort terkenal dengan suspensi yang nyaman layaknya berada di karpet terbang. “Kehadiran Citroen C3 Aircross merupakan langkah penting bagi kami untuk terus memberikan berbagai pilihan untuk konsumen Indonesia,” tuturnya dalam peluncuran C3 Aircross di Tangerang Banten, Selasa (23/4). Dalam memasarkan mobil terbaru itu, dia mengungkapkan Citroen memberikan diskon khusus berupa bensin gratis selama 1 tahun untuk 500 konsumen pertama C3 Aircross. 

Citroen C3 Aircross menggunakan mesin 1.2 L Puretech 110 sebanyak tiga cylinder turbo berkapasitas 1.199 cc. Mobil itu mampu menghasilkan tenaga 110 ps dengan torsi maksimum 205 nm. Dari sisi konsumsi bahan bakar, mobil ini memiliki rasio 17,5 km per 1 liter bensin yang digunakan dengan kapasitas tangki 45 liter. Melihat desain eksteriornya, mobil ini menggunakan lampu depan LED daytime running light, dan lampu belakang 3D-effect tall light. Dari interiornya, terdapat head unit berukuran 10,2 inci dengan Wireless Android Auto & Apple CarPlay. Secara fitur terdapat fl exi pro 7 seaters.Citroen Indonesia juga telah memasarkan mobil listrik E-C3 dengan harga mulai dari Rp377 juta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengupayakan spektrum tambahan sebesar 1.300 MHz hingga 2026 seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang terus berkembang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan ada konvergensi, mengingat Indonesia memiliki demografi dan geografis yang unik. “Sampai 2026 kita memerlukan 1.300 MHz tambahan spektrum,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4). Budi juga menyebutkan penggunaan teknologi komunikasi generasi kelima (5G) di Indonesia masih terbatas, sehingga tergantung pada permintaan di pasar. Di samping itu, teknologi ini juga bukan hanya sekadar kecepatan jaringan saja. Di sisi lain, Budi menuturkan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lain. 

Dia menegaskan Indonesia memiliki tantangan geografis sebagai negara terbesar di kawasan Asia. Akan tetapi, dia menegaskan Kemenkominfo sebagai regulator dan juga pemangku kepentingan menyatakan terus berupaya agar terjadi peningkatan kecepatan internet di Tanah Air. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail menambahkan bahwa kebutuhan spektrum 1.300 MHz itu terdiri atas lower band, middle band, hingga high band atau band bawah, tengah, dan tinggi. Dia menegaskan tingginya kebutuhan spektrum itu seiring dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga frekuensi perlu ditambah. 

Terkait dengan lelang spektrum frekuensi, Ismail juga menyatakan Kemenkominfo telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan harga awal lelang alias reserve pricespektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Untuk harga lelang, Ismail menjelaskan bahwa akan dirilis dengan adanya insentif. “Bukan diturunkan harganya, harganya spektrumnya ya segitu, jelas, tapi kan ada insentifnya. macam-macam opsi bentuk insentif itu,” katanya. Sebaliknya, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan bahwa perusahaan mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional. SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler merupakan langkah penting memperkuat infrastruktur layanan telekomunikasi seluler. 

Dia berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efi sien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa antusiasme operator mengikuti lelang spektrum frekuensi akan tergantung dari insentif yang diberikan pemerintah dan harga lelang yang ditawarkan. Selain mahal, Heru menambahkan bahwa membangun infrastruktur juga menyedot angka persentase regulatory cost yang besar bisa mencapai 20% dari kewajiban universal service obligation (USO), biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, serta retribusi di daerah untuk tower dan kabel.