Kementerian Komunikasi dan Informatika mengupayakan spektrum tambahan sebesar 1.300 MHz hingga 2026 seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang terus berkembang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan ada konvergensi, mengingat Indonesia memiliki demografi dan geografis yang unik. “Sampai 2026 kita memerlukan 1.300 MHz tambahan spektrum,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4). Budi juga menyebutkan penggunaan teknologi komunikasi generasi kelima (5G) di Indonesia masih terbatas, sehingga tergantung pada permintaan di pasar. Di samping itu, teknologi ini juga bukan hanya sekadar kecepatan jaringan saja. Di sisi lain, Budi menuturkan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lain. 

Dia menegaskan Indonesia memiliki tantangan geografis sebagai negara terbesar di kawasan Asia. Akan tetapi, dia menegaskan Kemenkominfo sebagai regulator dan juga pemangku kepentingan menyatakan terus berupaya agar terjadi peningkatan kecepatan internet di Tanah Air. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail menambahkan bahwa kebutuhan spektrum 1.300 MHz itu terdiri atas lower band, middle band, hingga high band atau band bawah, tengah, dan tinggi. Dia menegaskan tingginya kebutuhan spektrum itu seiring dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga frekuensi perlu ditambah. 

Terkait dengan lelang spektrum frekuensi, Ismail juga menyatakan Kemenkominfo telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan harga awal lelang alias reserve pricespektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Untuk harga lelang, Ismail menjelaskan bahwa akan dirilis dengan adanya insentif. “Bukan diturunkan harganya, harganya spektrumnya ya segitu, jelas, tapi kan ada insentifnya. macam-macam opsi bentuk insentif itu,” katanya. Sebaliknya, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan bahwa perusahaan mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional. SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler merupakan langkah penting memperkuat infrastruktur layanan telekomunikasi seluler. 

Dia berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efi sien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa antusiasme operator mengikuti lelang spektrum frekuensi akan tergantung dari insentif yang diberikan pemerintah dan harga lelang yang ditawarkan. Selain mahal, Heru menambahkan bahwa membangun infrastruktur juga menyedot angka persentase regulatory cost yang besar bisa mencapai 20% dari kewajiban universal service obligation (USO), biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, serta retribusi di daerah untuk tower dan kabel.