Pemerintah disarankan mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, daripada mengutip kepada wisatawan melalui iuran dalam tiket pesawat udara. Pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menyampaikan bahwa dana APBN lebih tepat untuk kepentingan konservasi budaya dan lingkungan atau peningkatan SDM di sektor pariwisata.“Pemerintah perlu juga memikul tanggung jawab atau paling tidak sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dengan mengalokasikan anggaran konservasi budaya, lingkungan, dan peningkatan SDM dalam APBN,” katanya kepada Bisnis, Selasa (23/4).Chusmeru menyebutkan persoalan konservasi budaya hingga peningkatan SDM di sektor pariwisata merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan wisatawan. Selain itu, dia mengkhawatirkan rencana pemerintah memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat bisa membuat industri pariwisata menjadi lesu.

Chusmeru turut menilai pungutan tersebut tidak tepat, tidak rasional, dan tidak proporsional. Alasannya, masalah harga tiket pesawat kerap menjadi persoalan dalam industri pariwisata.Dia menyebutkan terdapat kelompok wisatawan yang selama ini terbebani oleh harga tiket pesawat. Oleh karena itu, dia mengungkap rencana mengutip iuran itu juga tidak proporsional lantaran tidak semua penumpang pesawat melakukan perjalanan wisata. Dana juga dapat diperoleh dari calon wisatawan saat mengurus visa untuk kepentingan perjalanan wisata. Jadi, rencana tersebut tidak disamaratakan kepada semua penumpang pesawat.Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R. M. Manuhutu menyampaikan masih menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.

Sebaliknya, juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengonfi rmasi bahwa rencana pemungutan iuran pariwisata dari tiket pesawat dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Dia menuturkan pembahasan pemungutan iuran ini dilakukan secara lintas kementerian. Namun, Adita enggan memaparkan secara detail saat ditanyakan rencana pemungutan itu telah dikoordinasikan ke Kemenhub. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra berpendapat rencana iuran itu bisa berdampak langsung kepada penumpang. Alasannya, kebijakan tersebut akan berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat. Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana telah menyampaikan dokumen rancangan Perpres Dana Pariwisata Berkelanjutan tengah dalam tahap harmonisasi lintas kementerian/lembaga.

Salah satu sumber dana pariwisata berkelanjutan ini berasal dari iuran pariwisata. Hayun menuturkan, iuran tersebut merupakan pengenaan tambahan biaya sebesar nominal atau persentase tertentu di atas biaya visa/terhadap kunjungan warga negara asing yang datang ke Indonesia.Besaran iuran pariwisata akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pariwisata.