Kompas.id memberitakan, bersamaan dengan Hari Bumi, 22 April 2024, Pemerintah Hong Kong,China, memberi waktu enam bulan bagi rakyatnya, terutama rumah-rumah makan, untuk beradaptasi dan mengubah kemasan mereka menjadi kemasan ramah lingkungan. Penerapan larangan ini menyusul pengesahan undang-undang pada Oktober 2023. Hong Kong, wilayah di selatan China yang padat dengan 7,4 juta penduduk, tidak memiliki sarana dan prasarana cukup untuk mengelola sampah. Setiap tahun, Hong Kong memproduksi 4 juta ton sampah, dan plastik menempati urutan kedua terbanyak. Kita tentu mendukung kebijakan wilayah administrative khusus China ini untuk mengurangi plastik yang kian tak terkendali. Berbagai penelitian sudah membuktikan dampak polusi plastik terhadap lingkungan. Mikroplastik bahkan sudah mencemari air minum dalam kemasan.

Berdasarkan data tahun 2022 dari Statista, China tercatat sebagai produsen terbesar plastik, yaitu 32 %, Amerika Utara 17 % dan Uni Eropa 14 %. Sejumlah negara sudah berkomitmen mengurangi penggunaan plastik dan produksinya. Di Indonesia, undang-undang pengelolaan sampah dan peraturan daerah sudah dibuat untuk membatasi penggunaan plastik. Reuters memberitakan, para pemimpin global berkumpul di ibu kota Kanada, Ottawa, minggu ini, untuk membahas kemajuan penyusunan perjanjian global pertama untuk mengendalikan melonjaknya polusi plastik. Kebanyakan plastik murni berasal dari minyak bumi. Banyak negara penghasil petrokimia dan plastik, seperti Arab Saudi, Iran, dan China, menentang pembatasan produksi plastik. (Yoga)

Judi daring kian meresahkan. Jumlah penggunanya terus meningkat. Bahkan, sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta orang Indonesia yang bermain judi daring. Sekitar 80 % bermain judi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Pada Selasa (23/4) Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membahas pembentukan satgas pemberantasan judi daring bersama sejumlah pejabat kementerian/lembaga di kantornya di Jakarta. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Jokowi saat rapat terbatas pada Kamis (18/4).

Seusai rapat, Hadi mengatakan, rancangan bentuk satgas sudah disusun. Satgas nantinya akan diisi lintas instansi. Namun, sebelum diwujudkan, akan terlebih dulu dilaporkan ke Presiden. Menurut dia, tak akan lama satgas dibentuk. Pembentukan satgas dalam waktu cepat sangat penting karena judi daring sudah makin meresahkan masyarakat. ”Judi online su dah meresahkan masyarakat karena dampaknya kepada masyarakat, terutama pada generasi penerus, mulai tingkat SMP, SMA, bahkan SD,” kata Hadi. Menurut Hadi, sejak 2017 sampai 2024, jumlah pengguna judi daring meningkat signifikan.

Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjut Hadi, sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta orang di Indonesia yang bermain judi daring. ”Perputaran uang (judi daring) pada tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun. Angka agregat ya. Uang keluar masuk. Bulan pertama tahun 2024 saja tercatat Rp 100 triliun. Luar biasa,” ujar Hadi. Untuk memberantasnya, OJK, menurut Hadi, telah mengidentifikasi adanya 5.000 rekening mencurigakan. Saat ini, 5.000 rekening tersebut telah dibekukan dan akan coba ditelusuri untuk mengungkap jaringan pengelola judi daring. Selain itu, Kemenkominfo hingga 30 Desember 2023 telah menindak dan menutup 805.923 konten judi daring. Kebanyakan peladen dari situs judi daring itu berada di luar negeri. (Yoga)

Sejumlah negara mengalami penyusutan populasi, karena angka kelahiran terus menurun. Kondisi itu berdampak pada tak terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja. Muncul harapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa mengisi ruang kosong itu meskipun tidak sepenuhnya. Salah satu negara tersebut ialah Jepang. Pada 2023, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran selama delapan tahun beruntun. Menurut laporan Reuters, angka kelahiran di Jepang pada 2023 turun 5,1 % dibanding 2022 menjadi 758.631. Angka pernikahan turun 5,9 % menjadi 489.281. Untuk pertama kali dalam 90 tahun, angka pernikahan di bawah 500.000. Bagaimanapun, ketersediaan SDM menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, di tengah penyusutan populasi, artificial intelligence (AI) diharapkan menjadi solusi untuk mengisi gap antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Terlebih, selama ini Jepang dikenal sebagai salah satu negara terdepan dalam inovasi dan teknologi.

Dikutip dari BBC, Sabtu (20/4) Eat&Holdings, perusahaan induk jenama Osaka Ohsho, yang terkenal akan produksi gyoza (pangsit khas Jepang), telah memanfaatkan AI. Inovasi itu terdorong oleh terbatasnya tenaga kerja saat permintaan melonjak kala pandemi Covid-19. Padahal, untuk menjaga kualitas gyoza yang dihasilkan, dibutuhkan pengecekan berulang oleh para pekerja. Akhirnya ditemukan solusi pada teknologi. Pada Januari 2023, mereka membuka tempat produksi gyoza berteknologi tinggi yang dilengkapi kamera AI. Dengan teknologi itu, kamera mampu mendeteksi kesalahan dalam produksi gyoza. Fasilitas itu mampu mem- produksi dua gyoza per detik, dua kali kecepatan tempat produksi Osaka Ohsho lainnya. ”Dengan mengimplementasikan AI, kami telah mengurangi tenaga kerja di jalur produksi hingga 30 %,” kata jubir perusahaan tersebut, Keiko Handa. (Yoga)

Kajian sastra horor yang mengulik misteri, hantu, dan hal-hal mistis lainnya perlu dikembangkan. Kajian tersebut berpeluang besar dialihwahanakan dalam berbagai medium, seperti audio, animasi, gim, film, dan platform digital lainnya. Cerita rakyat bertema horor tersebar hampir di seluruh daerah di Tanah Air. Kisah horor digemari masyarakat Indonesia. Film-film bergenre horor kerap merajai industri film dalam negeri dari masa ke masa. Siniar atau podcast yang membahas kisah-kisah misteri juga didengarkan oleh banyak orang. Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Tirto Suwondo, mengatakan, Indonesia memiliki cerita horor yang bejibun, dikisahkan lintas generasi dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tapi, analisis atau kajian tentang sastra horor masih sangat jarang jika dibandingkan dengan jumlah cerita rakyat yang melimpah. Hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti untuk mengkajinya dalam berbagai perspektif. ”Dalam konteks industri kreatif, peluang yang menjanjikan adalah adaptasi, alih wahana atau ekranisasi ke  film layar lebar, televisi, dan platform digital,” ujarnya dalam peluncuran dan diskusi buku Sastra Horor, di Jakarta, Selasa (23/4). Buku setebal 1.010 halaman itu menyajikan 45 artikel kisah horor. Buku ini merupakan hasil riset dan kajian tentang beragam gejala horor yang hidup di tengah masyarakat di sejumlah daerah.

Tirto mengatakan, hampir semua artikel dalam buku itu ditulis dengan ilmiah menggunakan struktur IMRaD (pengantar, metode, riset, dan diskusi). ”Hal ini menjadi semacam siraman yang menyejukkan ditengah ladang kering dunia kritik, telaah, dan apresiasi kita tentang sastra horor,” ucapnya. Sastra horor tidak hanya menjadi kajian menarik bagi periset di Tanah Air. Di luar negeri, kajian kisah horor dipublikasikan di berbagai media dan jurnal, seperti majalah World Literature Today serta jurnal Horror Studies dan Journal of Dracula Studies. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN Ade Mulyanah menuturkan, ”Peran film berbasis horror sebagian besar merupakan proses ekranisasi karya-karya sastra. Ini menunjukkan sebuah peran besar sastra terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia”. (Yoga)

Hingga kini masih banyak perempuan miskin di Tanah Air yang terlewat dari program perlindungan sosial. Masalah tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan atau Munas Perempuan ke-2 tahun 2024 di Kabupaten Badung, Bali, 19-20 April 2024. Vidia dari Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (PR Yakkum) dan Lastiar Padang dari organisasi terkait risiko bencana dari Gunungsitoli, Sabtu (20/4) memaparkan, setidaknya ada tiga permasalahan utama terkait perempuan dan program perlindungan sosial. Pertama, masih ada data penerima manfaat program perlindungan sosial yang belum dimutakhirkan, bersifat sektoral, dan tidak terintegrasi. Kedua, jangkauan program perlindungan sosial yang belum komprehensif.

Ketiga, anggaran program perlindungan sosial belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Persoalan di atas terlihat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisi daftar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang kurang detail dan belum terintegrasi sehingga sering terjadi kesalahan data. Contohnya, ada ASN yang tercatat sebagai penerima manfaat DTKS. Program perlindungan sosial juga belum fokus pada ragam perempuan dengan situasi kerentanan berlapis. Selain data, hingga kini warga disabilitas juga belum sepenuhnya bisa mengakses perlindungan sosial, seperti akses alat bantu bagi disabilitas. ”Anak-anak disabilitas yang sepanjang hidupnya membutuhkan terapi itu masih belum bisa mengakses perlindungan sosial sepenuhnya,” papar Vidia. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali surplus selama 47 bulan beruntun. Jika melihat kata surplus belaka, ekspor-impor baik-baik saja. Padahal, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam kinerja ekspor-impor. Apalagi, dalam pertumbuhan PDB 5,05 % pada 2023, ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor menyumbang 0,66 %. Tahun lalu, ekspor tumbuh 1,32 % secara tahunan, sedangkan impor tumbuh minus 1,65 %. Nilai ekspor pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai impor pada Maret 2024 juga lebih rendah daripada Maret 2023. Adapun surplus secara triwulanan, yakni Januari-Maret 2024, lebih rendah ketimbang Januari-Maret 2023. Hal ini terjadi karena ekspor turun hingga nyaris 5 miliar USD. Sebaliknya, nilai impor pada periode itu cenderung tetap.

Indonesia, yang bergantung pada komoditas, menanggung dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekspor. Perekonomian China yang belum pulih turut berperan dalam penurunan ekspor Indonesia. Permintaan rendah membuat ekspor nonmigas Indonesia ke China merosot. Padahal, pada Maret 2024, ekspor Indonesia ke China 22,44 % total ekspor nonmigas. Porsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lain. Pada Januari-Maret 2024, mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku atau penolong yang mencapai 72,81 %. Sementara barang modal 17,2 % dan barang konsumsi 9,99 persen. Impor bahan baku atau penolong pada triwulan I-2024 anjlok 21,72 % secara tahunan, sedang impor barang modal turun 12,63 % secara tahunan.

Hal ini mengindikasikan ada persoalan dalam proses produksi di Indonesia. Sebab, bahan baku atau penolong dan barang yang dipertimbangkan dalam menjaga nilaitukar, antara lain keseimbangan terhadap ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akan menguntungkan eksportir, tetapi membuat pening importir. Situasi lebih rumit akan dihadapi produsen yang mengimpor bahan baku dan barang modal, tetapi memasarkan produknya di dalam negeri dengan harga rupiah. Keseimbangan nilai tukar kian penting bagi Indonesia yang mengekspor migas 3,899 miliar USD, tetapi mengimpor hingga 9 miliar USD pada Januari-Maret 2024. (Yoga)

Optimisme Prabowo Subianto sebagai calon presiden peraih suara terbanyak pada Pilpres 2024 tentang pencapaian swasembada pangan dalam 2-3 tahun melalui food estate, seperti diberitakan The Jakarta Post (4/3) menandakan keberlanjutan proyek food estate jika ia resmi menjadi Presiden RI 2004-2029. Untuk menjaga kelangsungan program ini, diperlukan reevaluasi dan reaktualisasi mendasar. Pengembangan food estate di Kalteng oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dilakukan sejak pertengahan 2020, dengan luas total 30.000 hektar pada awalnya, dan direncanakan terus diperluas hingga 70.000 hektar pada 2024. Namun, kesuksesan proyek ini terhambat karena masalah mendasar, yakni kegagalan adaptasi varietas tanaman pangan terhadap kondisi lahan rawa dan asam, jenis lahan yang mendominasi food estate di Kalimantan (Fahmid dkk, 2022; Marwanto, 2021).

Bukti empiris lapangan yang penting dipertimbangkan dalam reaktualisasi food estate adalah fakta kontribusi swamp land (lahan rawan) terhadap produksi padi Indonesia kurang dari 2 % (Hasbianto dkk, 2021). Lahan rawa dan gambut butuh tata kelola air untuk menghindari banjir, khususnya di Kalteng (Muhardiono, 2021), dan pengelolaan lahan asam. Ketika ini tidak bisa diperbaiki, aktivitas usaha tani di lahan-lahan rawa, gambut, dan asam sesungguhnya akan bertemu dengan kegagalan. Investigasi lapangan yang dilakukan peneliti independen dan LSM menunjukkan kesalahan masa lalu (proyek lahan gambut sejuta hektar era Orde baru) kembali terulang. Misalnya, di food estate Tewai Baru, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, perkebunan singkong membuahkan hasil panen di bawah standar sehingga pemerintah meninggalkan lokasi tersebut.

Artinya, pengembangan singkong di lokasi itu tidak berdasarkan kajian ilmiah memadai. Temuan lain bahwa pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate telah memperburuk masalah banjir dan erosi tanah, serta memaksa perubahan praktik pertanian lokal. Ini menciptakan dampak lingkungan yang negatif dan menghambat keberlanjutan proyek tersebut (Asia Pacific Foundation of Canada, 26 April 2023). Hasil pantauan Walhi dan BBC Indonesia menemukan, ada masalah terhadap 3.964 hektar (ha) lahan food estate, yakni kehilangan tutupan pohon tanpa menghasilkan singkong. Untuk memperbaiki implementasi food estate, langkah-langkah konkret harus diambil. Pertama, perencanaan dan seleksi lokasi harus didasarkan pada data dan kajian ilmiah yang valid serta memperhitungkan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Kedua, penting untuk memprioritaskan tanaman yang sesuai kondisi lahan untuk lahan rawa dan gambut, berbasis realitas ilmiah di alam bebas bukan hanya realitas petak percobaan. Ketiga, penelitian Mc Carthy dan Obidzinski (2017) terkait implementasi food estate di Kalimantan memberikan masukan baik untuk di- pertimbangkan bahwa pendekatan food estate skala besar cenderung gagal dan tidak berkelanjutan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan ketika diterapkan di lahan-lahan marjinal Kalimantan. Intensifikasi berbasis petani kecil lebih sesuai untuk konteks Kalimantan dan lebih mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat meskipun kontribusinya terbatas terhadap produksi pangan nasional. (Yoga)

Di tengah pelemahan rupiah yang cenderung berlanjut, BI dalam tekanan untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun, pilihan menaikkan suku bunga dari posisi 6 % sejak Oktober 2023 akan mengerem pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur BI digelar Rabu (24/4) dan Kamis (25/4). Pertemuan reguler ini kembali membahas tentang kebijakan moneter yang akan diambil BI untuk merespons situasi perekonomian global dan domestik yang makin tidak pasti. Pada 19-20 Maret 2024, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 %. Sinyal The Fed yang akan menunda penurunan suku bunga acuan di AS dari rencana awal mendorong penguatan USD terhadap mata uang lainnya, termasuk rupiah. Selama enam hari perdagangan berturut-turut, rupiah berfluktuasi di atas Rp 16.000 per USD.

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar (Jisdor) pada penutupan pasar, Selasa (23/4) rupiah kembali ditutup melemah di level Rp 16.244 per USD, terdepresiasi 20 basis poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Mengutip CNBC, Wells Fargo Securities memperkirakan nilai tukar rupiah menuju Rp 16.500 per USD seiring penundaan penurunan suku bunga oleh The Fed. Ahli strategi Brown Brothers Harriman & Co bahkan memproyeksikan nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 17.000 per USD pada September 2024. Ada pula faktor internal yang memperlemah rupiah, yakni peningkatan permintaan valuta asing secara musiman setiap triwulan II, untuk pembayaran pokok utang, dividen, dan kupon ke nonresiden.

Penguatan USD sekaligus pelemahan rupiah, berikut komplikasi perekonomian global, akan langsung berdampak pada perekonomian nasional. Berawal dari transmisinya pada sektor keuangan, persoalan ini akan meningkatkan beban biaya ekonomi nasional. Biaya produksi sektor riil akan membengkak, terutama usaha yang mengimpor bahan baku dan bahan penolong. Situasi makin pelik jika utang untuk produksi dalam USD, tetapi penjualan barang untuk pasar domestik. Presdir CIMB Niaga Finance (CNAF) Ristiawan Suherman berpendapat, kenaikan suku bunga untuk menahan nilai tukar rupiah dapat berdampak pada kenaikan beban pendanaan (cost of fund). Hal ini akan turut menyebabkan daya beli masyarakat menurun. (Yoga)