Neraca perdagangan Indonesia yang surplus 47 bulan berturut-turut belum tentu cukup kuat menopang rupiah dari potensi pelemahan lebih lanjut. Di tengah tren perlambatan ekonomi global, lonjakan surplus perdagangan pada Maret 2024 diperkirakan hanya sementara. Secara kumulatif, surplus perdagangan diperkirakan terus menyempit. Rilis terbaru BPS mencatat, Indonesia kembali menorehkan surplus neraca perdagangan pada Maret 2024 sebesar 4,47 miliar USD. Artinya, RI mencatat surplus neraca perdagangan selama 47 bulan berturut-turut. Capaian Maret 2024 itu juga menjadi surplus tertinggi selama 13 bulan terakhir. Secara bulanan, surplus neraca perdagangan pada Maret 2024 meningkat 3,64 miliar USD dibanding Februari 2024 yang mencapai 0,83 miliar USD.

Secara tahunan, terjadi kenaikan surplus 1,65 miliar USD dibandingkan dengan Maret 2023 di 2,83 miliar USD. Di tengah tren kenaikan surplus yang semestinya memperkuat cadangan devisa, nilai tukar rupiah justru melemah sejak Maret hingga April 2024 akibat berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter oleh AS dan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pada 19 April 2024, rupiah bahkan sempat terdepresiasi ke level Rp 16.280 per USD. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Senin (22/4) mengatakan, lonjakan surplus neraca perdagangan pada Maret 2024 sekilas menjadi ”kabar baik” untuk rupiah yang saat ini terus melemah terhadap USD.

Meski demikian, efek surplus perdagangan untuk menahan depresiasi rupiah itu diperkirakan tidak signifikan. Sebab, lonjakan surplus perdagangan pada Maret 2024 hanya terjadi sementara dan lebih banyak didorong oleh impor yang menurun lebih dalam dari perkiraan. BPS mencatat, impor menurun 12,76 % secara tahunan, lebih dalam ketimbang penurunan ekspor yang sebesar 4,19 % secara tahunan. Rupiah baru akan tertolong jika AS memutuskan untuk memangkas kenaikan suku bunganya pada semester II tahun 2024. ”Itu dapat meningkatkan sentimen risk-on, menarik arus modal masuk ke dalam negeri, dan meningkatkan prospek pertumbuhan global yang akhirnya bisa mendukung pergerakan harga komoditas,” ujarnya. (Yoga)

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengembangkan Jakarta menjadi pusat perdagangan dunia. Sebab, lebih dari 17 % PDB nasional dihasilkan di Kota Jakarta. Setelah tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta mendapatkan kewenangan khusus menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Meski berubah status, Jakarta diproyeksi tetap menarik bagi investor. ”Kami menaruh harapan banyak agar kewenangan yang diberikan ini mampu mengembangkan DKJ sebagai pusat perdagangan dunia, bukan hanya mempertahankan posisi DKJ sebagai pusat perdagangan RI,” kata Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 bertajuk UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca-Ibu Kota di Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Suhajar, dalam UU DKJ, pemerintah bersama DPR memberikan banyak kewenangan khusus kepada Jakarta di berbagai bidang, salah satunya perdagangan, yang meliputi kewenangan perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standardisasi perlindungan konsumen. Selain sebagai regulasi pendukung transisi pemerintah menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut Suhajar, UU DKJ ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, minimal 5 % dari APBN wajib disalurkan sampai ke kelurahan. Suhajar mengatakan, kebijakan itu merupakan salah satu wujud kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk memberi ruang, akses, dan peluang lebih besar bagi pemerintah DKJ untuk berkembang. (Yoga)

Hutan mangrove di bibir pantai Kelurahan Oesapa Barat yang menjadi agrowisata Kota Kupang, NTT, masih tampak rimbun. Namun, di luar kawasan itu, kondisi mangrove semakin hancur, apalagi kini kian dipadati sampah dan bangunan. Sebanyak 35 mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana), Sabtu (20/4) menjelajah hutan agrowisata mangrove di Kelurahan Oesapa Barat. Hasilnya, para mahasiswa menyimpulkan terjadi kerusakan ekosistem mangrove yang kian parah. Risna Bahagia (20), salah seorang mahasiswa, mengatakan, kehadiran mereka ke lokasi ekowisata mangrove seluas 4 hektar itu merupakan kedua kalinya. Pertama kali datang, dia membersihkan lokasi itu dari sampah, dan kali ini mengamati tumbuhan mangrove.

Hampir semua perguruan tinggi dan sekolah menengah membawa siswanya untuk penelitian tentang mangrove di tempat ini. Kawasan itu bagaikan laboratorium alam bagi dunia pendiikan dan penelitian. Hutan mangrove tersebut tetap terawat setelah The International Fund for Agricultural Development (Ifad) Indonesia bekerja sama dengan Pemkot Kupang menata kawasan mangrove. Membangun lorong ”jembatan” mangrove di sela-sela pohon pada tahun 2017. Pembangunan jembatan dan pondok kecil itu didanai Ifad. Sampai tahun 2021, setiap pengunjung dipungut Rp 5.000-Rp 10.000. Kehadiran mahasiswa di lokasi tersebut mengamati perbedaan warna daun setiap pohon, kondisi mangrove yang tumbuh di lumpur dan di pasir.

Selain itu, mereka juga membangun rasa cinta terhadap mangrove dan kondisi pantai pada umumnya. Saat penelitian di lapangan, mahasiswa mendapati perubahan lingkungan. Utamanya, sampah-sampah plastik berserakan di lumpur, pasir, kolam, dan sebagian tersangkut di batang-batang mangrove. Tumpukan sampah itu sangat mengganggu ekosistem pantai terutama kawasan agrowisata mangrove. Bahkan, anakan mangrove yang sedang tumbuh juga tertutup sampah plastik. Para mahasiswa merasa prihatin dengan kondisi sampah yang ada.

Membersihkan lokasi ekowisata dari sampah yang banyak itu tak mungkin selesai hanya dalam sehari. Mereka sudah beberapa kali membersihkan, tetapi sampah selalu muncul kembali di lokasi tersebut. Natalia Fernandes (21) mahasiswa lainnya, mengatakan, mangrove di pantai Kupang perlu dirawat. Mangrove memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga lingkungan pantai. Sebaiknya setiap ruang kosong di bibir pantai dihijaukan dengan tanaman mangrove, terutama yang berhadapan langsung dengan permukiman penduduk. Natalia mengusulkan agar ditempatkan tenaga khusus penjaga mangrove yang bertugas membersihkan lokasi dari sampah dan menanam kembali mangrove yang rusak. (Yoga)

Marsilia Krenata (57) mengabdikan hidupnya untuk mengasihi pemulung, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa. Ia rela bekerja serabutan demi mengentaskan mereka meski sempat dikerjai orang, berpindah-pindah, hingga terpaksa berutang. Hampir tengah malam, Marsilia masih terjaga meski siangnya hilir mudik mengais beberapa puluh ribu rupiah. Ia tak bergaji. Profesi Marsilia tak mentereng lantaran hanya mengojek dengan honor seikhlasnya. Ia mengantar penumpang dari Pamulang ke Pondok Aren, Tangsel, Banten, Minggu (14/4) pukul 10.00. Marsilia menerima upah Rp 50.000. Ia langsung tancap gas mengambil bahan kebutuhan pokok atau sembako di lokasi pembagian yang tak jauh dari situ. Maklum, terlambat sedikit saja, semua kantong sembako bakal ludes. Paket gratis itu untuk para penghuni pantinya. Ia dengan semringah menunjukkan 4 kg beras, 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg terigu yang ia peroleh.

Demi honor ala kadarnya, ia sesekali membantu warga mengurus akta kelahiran, memperpanjang STNK, sampai ikut lintang pukang menolong suami istri tak mampu yang dimintai uang untuk memiliki KTP. ”Dikasih berapa, terserah, aku enggak minta. Kalau mesti bolak-balik, yang penting sepeda motorku diisi bensin” ucapnya. Saat ini, panti diisi lima penghuni atau pasien. Marsilia juga melayani 17 warga yang rutin ke rumah sakit, kontrol sebulan sekali. Mereka yang dirawat datang dan pergi, tetapi ia sudah menebarkan kepedulian kepada 2.000 orang mengacu pada rekam medis yang disimpannya. ”Banyak yang hanya diserahkan polisi, kemudian kupulangkan. Biasanya, pengemis, pemulung, dan gelandangan,” katanya. Marsilia sudah menjadi pengayom orang-orang terbuang sejak 2003. Perawatan setiap pasien mengandalkan iuran kerabatnya. Jumlah ideal untuk tiap pasien sebenarnya Rp 3,5 juta per bulan. Keluarga hanya diminta Rp 1,5 juta, itu pun banyak yang kerap menunggak atau mencicil seadanya.

Beberapa dari mereka menyetor Rp 100.000 atau Rp 200.000, tetapi rutinitasnya tak menentu. ”Aku enggak bisa maksa. Mereka miskin, makan saja susah. Kalau gratis, aku enggak sanggup. Pasti banyak yang, istilahnya, melempar pasien. Dananya enggak ada,” tuturnya. Ia pun tak segan membuatkan kartu BPJS untuk mereka yang tersisihkan. Marsilia mengelola yayasan diawali panggilan pegawai puskesmas mengenai ODGJ, sementara ayahnya angkat tangan. ”Enggak ngerti mengurusnya. Biaya perawatannya jutaan rupiah,” ujarnya. Ia membantu mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berlanjut dengan mendirikan yayasan. Marsilia malah pernah dikerjai orang yang dipercaya mengasuh pengidap skizofrenia. Ia terus dimintai uang dengan dalih untuk memenuhi macam-macam kebutuhan pasien. Ia mendirikan LSM Marcilea Foundation tahun 2010. Hunian untuk bernaung pun berubah dari rumah singgah menjadi panti.

”Sekarang, namanya Yayasan Marcilea Peduli Sosial, artinya sama-sama semanggi,” ucapnya. Ia enggan membubuhkan namanya karena tak mau yayasan dianggap milik pribadi dengan pertimbangan siapa pun bisa bergabung untuk membantu. Marsilia tak paham tentang yayasan hingga biaya pembuatannya pun dibayari beberapa notaris. ”Butuhnya Rp 1,5 juta, tapi mending buat merawat gelandangan. Notaris-notaris yang peduli ngumpulin uang dan KTP,” katanya. Sudah demikian sering Marsilia pindah kontrakan. Ia dan pasien-pasiennya pernah bermukim di Anyer, Serang, Banten, tahun 2020. ”Aku tempati karena gratis. Setelah setahun, ke Sukabumi, Jabar, terus balik ke Tangsel,” katanya. Ia beberapa kali dibantu anggota DPR, Ribka Tjiptaning, dengan meretas birokrasi berbelit-belit, disediakan wisma, dan meminjam sepeda motor. (Yoga)

Setelah melalui bulan-bulan penuh kecemasan, pelaku ekonomi di Tanah Air kini dapat bernapas dengan lega lantaran iklim sosial, politik, dan ekonomi mulai kondusif. Kemarin, Senin (22/4), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Putusan ini sekaligus menguatkan legalitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Tak hanya itu, kabar ini juga sekaligus memberangus wait and see pelaku usaha yang sebelumnya sempat waswas soal hasil sengketa Pilpres 2024 dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Kini, pebisnis pun bersiap melakukan ekspansi yang sempat tertunda sejak pengujung tahun lalu. Apalagi, beberapa indikator ekonomi domestik memberikan gambaran yang cukup menyenangkan. Bank Indonesia (BI) kemarin merilis dua data penting yang memotret situasi ekonomi riil terkini. Pertama, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan geliat bisnis meningkat. Kedua, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Becermin pada data dan prognosis tersebut, bisa dikatakan ekonomi domestik relatif stabil untuk mendukung tercapainya angka sasaran ekonomi pada tahun ini. Akan tetapi, pemangku kebijakan masih memiliki tantangan yang tak bisa dianggap remeh, yakni tingginya ketidakpastian global yang bersumber dari geopolitik Timur Tengah, suku bunga Federal Reserve (The Fed), hingga perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan pada kuartal I/2024 turun 68,4% (year-on-year/YoY) menjadi US$7,3 miliar. Namun, data secara kumulatif yang mengecewakan itu menjadi alarm bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk segera membuka pasar baru sehingga penurunan ekspor tak lantas menggembosi PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan putusan MK dapat mendukung penciptaan iklim usaha yang stabil dan mendukung confi dence berusaha lebih tinggi.Namun, dengan perkembangan geopolitik saat ini, efek positif tersebut tidak akan terlalu terasa di lapangan dalam bentuk realisasi investasi.

Shinta menambahkan, langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi sekaligus memacu ekspor adalah dengan penambahan insentif, pendampingan, dan fasilitas untuk meningkatkan standar produk ekspor.Seirama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan MK memberikan kepastian bagi dunia usaha. Masukan lain adalah memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong geliat dunia usaha termasuk insentif ekspor dan pembukaan akses perizinan pada pasar baru. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga stabilitas rupiah dan infl asi sehingga turut berkontribusi dalam menjaga daya beli.

Sementara itu, pemerintah memandang kekhawatiran dunia usaha tersebut bukan persoalan yang patut dijadikan alasan untuk menunda ekspansi bisnis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tak memungkiri situasi global masih penuh dengan kewaspadaan sehingga memengaruhi keputusan bisnis. Adapun, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, memandang laju ekonomi berpeluang eksis pada lingkaran target sepanjang pemerintah mengoptimalkan pasar domestik.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. MK menganggap kubu pasangan calon nomor urut 01 dan 03 itu tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam perkara nomor No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa Pilpres 2024 tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan bahwa dalil pemohon, seperti politisasi bantuan sosial (bansos), ketidaknetralan aparatur negara, hingga campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak beralasan menurut hukum. Pada putusan sengketa pilpres yang diajukan paslon 01 Anies-Cak Imin, terdapat tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Mereka adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Tiga hakim tersebut menyetujui permohonan untuk pemungutan suara ulang. Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi beda pendapat tiga hakim itu. Beberapa di antaranya soal politisasi penyaluran bansos hingga pemerintah yang tidak netral.

Oleh sebab itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, ketiga hakim itu berpendapat bahwa seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Namun, beda pendapat ketiga hakim tersebut tidak mampu mengugurkan hasil Pilpres 2024. Pasalnya, ada lima hakim--dari total delapan hakim—yang menolak permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Palu telah diketok. Hakim telah memutuskan bahwa hasil Pilpres 2024 berjalan sesuai dengan aturan. Pasti ada kekecewaan dari putusan tersebut. Terutama dari kalangan pemohon dan pendukung paslon nomor urut 01 dan 03. Pada sidang etik, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dia terbukti melakukan pelanggaran etik berat. MK kemudian menjadi cercaan banyak pihak. Hingga muncul plesetan dari the guardian of constitution menjadi the guardian of family alias Mahkamah Keluarga.

Belum lagi drama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih memakai aturan lama dalam menerima pendaftaran paslon 02. Artinya, KPU belum membuat aturan turunan berdasarkan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Secara normatif, keputusan sengketa hasil pemilu oleh MK sesuai dengan norma hukum, meskipun dari sisi subtantif dinilai cacat etik. Yang dapat dipetik dari sisi positif lainnya adalah putusan MK ini menjadi angin segar bagi dunia usaha. Pekerjaan rumah presiden dan wapres terpilih tentu tidak mudah. Mereka harus menjawab harapan dari 58% suara pemilihnya. Terlebih lagi, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja, tekanan mengadang dari sisi global dan lokal. Selamat berjuang pemimpin baru!

Harga rata-rata empat komoditas pangan di Tanah Air terpantau tetap naik pada pekan ketiga April 2024 atau pasca-Lebaran, di tengah upaya pemerintah menstabilkan harga pangan. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperlihatkan keempat bahan pangan itu adalah daging ayam, telur ayam, daging sapi serta gula. Data itu sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan beberapa komoditas pangan perlu diwaspadai karena mengalami lonjakan harga pasca-Lebaran. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di Sumatra dominan disumbang oleh komoditas daging ayam, telur dan bawang merah, sedangkan di Pulau Jawa adalah daging ayam dan bawang merah. “Beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat dan perlu diwaspadai karena terjadi penambahan jumlah kabupaten atau kota yaitu bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam, dan gula pasir,” katanya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (22/4).

Selain itu, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga bawang merah pada pekan ketiga April 2024 mencapai 289 kabupaten/kota dari pekan sebelumnya hanya 236 kabupaten/kota. Hal yang sama berlaku di bawang putih dengan kenaikan harga di pekan ketiga April 2024 terjadi di 260 kabupaten/kota atau bertambah dari pekan sebelumnya hanya di 237 kabupaten/kota. “Minyak goreng juga sudah mulai merangkak naik dari 179 kabupaten/kota menjadi 186 kabupaten/kota,” katanya. Khusus harga gula pasir pada pekan ketiga April 2024 mengalami kecenderungan menanjak. Rata-rata harga gula pasir pada pekan ketiga April 2024 sebesar Rp18.028 per kg yang terpantau terjadi di 164 kabupaten/kota dari sebelumnya hanya 123 kabupaten/kota. Sementara itu, Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriadi membeberkan kenaikan harga gula pasir dipicu stok gula yang menipis. Importasi gula yang lambat diperparah oleh produksi dalam negeri yang cenderung stagnan.

Kondisi pergulaan diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus Rp16.200. Menurutnya, pelemahan nilai tukar itu juga berdampak pada biaya pengapalan gula impor. Akibatnya, biaya logistik hingga harga gula di pasar global yang tinggi menghambat laju pengadaan gula impor. Di sisi lain, Yadi menilai bahwa langkah pemerintah merelaksasi harga acuan penjualan gula di ritel sudah tepat. Peningkatan harga acuan gula di ritel menjadi Rp17.500 per kg dianggap dapat mendorong kenaikan harga gula petani tahun ini di tengah risiko produktivitas yang rendah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan kenaikan harga gula dipicu oleh tingginya harga gula di pasar internasional. Di sisi lain, imbuhnya, musim giling tebu baru akan berlangsung pada Mei mendatang.

Pengambilan sebagian atau carved-out wilayah kerja minyak dan gas bumi di Aceh yang selama ini dikelola oleh PT Pertamina EP diharapkan bisa meningkatkan produksi komoditas itu, karena bisa digarap lebih fokus oleh perusahaan yang ditunjuk nantinya. Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA tengah menantikan proposal dari Pertamina EP ihwal pengembalian sebagian wilayah kerja minyak mereka kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Sejumlah aset perusahaan pelat merah yang dikembalikan ke pemerintah daerah itu di antaranya Lapangan Rantau, Perlak, Kuala Simpang Barat, dan Kuala Simpang Timur. Nantinya, pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) itu bakal dilakukan lebih lanjut oleh PHE Aceh Darussalam yang juga merupakan afi liasi dari Pertamina EP. “Mekanismenya tetap curved-out, dan selanjutnya akan dijalani selama masa sisa kontrak production sharing contract [PSC] sampai dengan 2035 oleh PHE Aceh Darussalam,” kata Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal kepada Bisnis, Senin (22/4). 

Secara bersamaan, kata Faisal, lembaganya juga turut menunggu persetujuan mengenai term and condition (T&C) dari Pemerintah Provinsi terkait dengan pengajuan pengembalian sejumlah aset itu ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif untuk mendapatkan penetapan. Surat yang diteken Arifin pada 26 Mei 2023 itu memberikan persetujuan untuk mengalihkan pengelolaan area tertentu dari WK Pertamina EP yang berlokasi di Aceh melalui mekanisme carved-out. Dengan begitu, Pertamina EP bisa lebih fokus untuk mengembangkan aset-aset mereka lainnya yang membentang dari Aceh hingga Papua. “Pertamina EP dapat bekerja lebih fokus, karena [blok migas di Aceh] ditangani secara khusus oleh afi liasinya, yaitu PHE Aceh Darussalam,” ujarnya. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa rencana pengembalian sebagian aset Pertamina EP ke BPMA telah memasuki tahap konsolidasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Aceh. 

Hudi menjelaskan bahwa pengembalian pengelolaan aset minyak eks Pertamina EP itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 23/2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Lewat beleid itu, kata Hudi, manajemen operasi wilayah kerja yang berada di Wilayah Aceh sepenuhnya dilakukan oleh BPMA. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, menilai carved-out sebagai salah satu upaya yang baik untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola WK migas di Tanah Air. Otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional selama ini fokus membenahi persoalan klasik yang menahan laju produksi dan lifting nasional. Penurunan produksi secara alamiah hingga pengerjaan rencana pengembangan yang selama ini mangkrak menjadi pekerjaan besar dan mendapat perhatian. 

Upaya mempertahankan angka penurunan produksi alamiah di lapangan migas menjadi tantangan yang perlu diatasi segera oleh KKKS. Sementara itu, Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), mengusulkan agar Pertamina terlibat lebih banyak dalam proyek dengan cadangan migas besar di dalam negeri. Dengan begitu, kegiatan di wilayah kerja mendapat lebih banyak kepastian, sebagai impak dari keterlibatan BUMN. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association Marjolijn Wajong sempat mengatakan bahkan investor migas internasional relatif menilai Indonesia masih stabil, kendati tahun ini akan dilakukan beberapa kali pemungutan suara untuk pemilihan umum serentak.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menuturkan bahwa produk domestik regional bruto Jakarta pada periode 2021—2023 sangat bergantung kepada perdagangan eceran yang digerakkan oleh sektor transportasi sebagai salah satu jenis ekonomi tersier. Hal itu bakal tetap membuat jalanan di Jakarta ‘dihinggapi’ kemacetan. “Sekarang ada 26 juta kendaraan, 19 juta di antaranya itu sepeda motor. Jadi ekonominya bergerak di situ , dan yang paling besar itu,” katanya, Senin (22/4). Dominasi ekonomi tersier sendiri umumnya terjadi pada bagian masyarakat kelas bawah dan menengah yang terdorong akibat adanya keterbatasan kemampuan layanan jasa. Dengan demikian, pemindahan ibu kota ke Nusantara dinilai tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta.   Hal tersebut menjadi alasan bagi dirinya untuk mengimbau Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta nantinya bersinergi untuk menyelesaikan persoalan kemacetan. Kemacetan memang menjadi pekerjaan rumah yang terus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Berbagai upaya dan kebijakan dikerjakan dengan harapan bisa mengurai kemacetan di sejumlah simpul lalu lintas Jakarta.

Pamor tanaman vanili asal Indonesia di pasar global belum pudar. Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai memiliki potensi yang cukup besar guna menambah produksi vanili Indonesia ke depannya. Kendati, sejumlah persoalan dipandang dapat menghambat laju produksi vanili Bumi Pertiwi. Pada tahun ini, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) bakal hadir sebagai produsen anyar vanili Indonesia untuk pasar ekspor. Adalah Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertransformasi sebagai eksportir valini Sumsel setelah pengembangan lahan perkebunan komoditas itu dilakukan di desa Cecar. Rencananya, ekspor perdana vanili asal wilayah ini akan dilakukan pada Juni 2024. Untuk itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumsel meninjau langsung lokasi tersebut guna memfasilitasi para petani untuk perdagangan ke negara tujuan ekspor. Kepala Balai Karantina Sumsel Kostan Manalu mengatakan bahwa fasilitas itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya notifikasi ketidaksesuaian (notifikation of non-compliance) di negara importir.

Dia menjelaskan bahwa ada sebanyak 12.000 pohon dari tanaman perkebunan yang digunakan sebagai pengharum makanan itu. Pada lahan seluas 2 hektare (ha) diperkirakan mampu menghasilkan panen perdana sebanyak 1 ton. Adapun untuk potensi yang dihasilkan pada panen pertama nanti yakni berkisar 1 ton dan periode panen selanjutnya sebanyak 2,6 ton dari lahan seluas 2 ha. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) mencatat bahwa pengembangan vanili di provinsi ini tersebar di sejumlah kabupaten, terutama di Lombok Timur, Lombok Utara, hingga Lombok Barat. “KPw BI Provinsi NTB melalui RIRU memfasilitasi promosi perdagangan untuk UMKM potensial ekspor, diantaranya melalui one on one meeting secara virtual, showcase di luar negeri, pengiriman sampel, serta fasilitasi on site visit potensial buyer,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Berry A Harahap, belum lama ini. Data KPw BI NTB menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, vanili menjadi salah satu komoditas andalan wilayah ini. Volume eskpor komoditas ini juga terus meningkat pada periode tersebut. Pada 2023, ekspor vanili ke Amerika Serikat (AS) mencapai 3,36 ton.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menilai bahwa NTB harus terus meningkatkan produksi vanili untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari pasar global. Dia menjelaskan bahwa peningkatan produksi vanili wilayah ini masih menghadapi terkendala lantaran pengembangan komoditas unggulan ini masih terbatas di beberapa kawasan seperti Sembalun Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, dan beberapa tempat di Pulau Sumbawa. Ekonom asal Bima ini meminta pemerintah daerah dan pihak terkait seperti KPw BI NTB bisa mengoptimalkan perannya sebagai pendorong peningkatan produksi dan kualitas vanili di tingkat petani. Selain itu, dia memandang bahwa keduanya memiliki andil yang besar guna menjadi fasilitator antara petani dan buyer atau pembeli luar negeri.