Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan MK yang diiringi dissenting opinion atau pendapat berbeda dari tiga hakim ini mengabsahkan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024. Baru kali ini ada pendapat berbeda dalam putusan MK terkait sengketa hasil pilpres. Dalam putusannya, MK juga menyampaikan catatan untuk perbaikan pemilu ke depan. Atas putusan MK itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menerima serta menghormati.

Ucapan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran juga disampaikan. Setelah proses persidangan sengketa hasil pilpres di MK tuntas, KPU bakal menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4). Selama pembacaan putusan MK, Prabowo berada di kantornya di Kemhan. Senin malam, ia kembali ke kediamannya. ”Kita bersyukur proses di MK sudah selesai dan kita sekarang lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan,” ujar Prabowo. Prabowo menilai, MK telah menjalankan tugas yang berat.

Selanjutnya, ia akan datang ke KPU pada Rabu. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk pemenangannya. Ganjar dan Mahfud pun sepakat menerima putusan MK. ”Kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar. Melalui rekaman video, Anies dan Muhaimin pun menyatakan menghormati putusan MK. Meski demikian, Anies mengingatkan segenap pihak untuk terus memperkuat demokrasi. (Yoga)

Lowongan pekerjaan baru cenderung marak dibuka setelah Lebaran, pemicunya ialah pengunduran diri pekerja yang ramai terjadi selama Ramadhan dan setelah pekerja menerima THR. ”Kalau berbicara tren pasar tenaga kerja pasca-Lebaran, pasti peningkatan lowongan pekerjaan baru. Klien-klien saya sejak awal Lebaran sudah berpesan agar mencarikan pekerja yang siap mengisi setelah Lebaran dan awal Mei 2024. Hal ini didukung fakta kecenderungan pengunduran diri yang marak setelah (pembagian) THR sehingga posisi yang ditinggalkan perlu diisi karyawan baru,” ujar Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Senin (22/4) di Jakarta.

Menurut Haryo, karyawan yang ramai-ramai mengundurkan diri biasanya telah mengantongi surat penawaran perekrutan dari perusahaan lain. Mereka kemudian menunggu pencairan THR terlebih dahulu, yang berlanjut dengan pengajuan surat pengunduran diri. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti proses perekrutan di perusahaan lain 1-2 bulan sebelum Lebaran. ”Pokoknya, THR sudah turun baru mereka berani mengajukan surat pengunduran diri. Lalu, mereka bergabung ke perusahaan baru pada awal atau pertengahan Mei 2024,” katanya.

Jika ditelusuri, lanjut Haryo, penyebab utama karyawan melakukan hal tersebut lantaran mereka tidak memperoleh remunerasi yang baik di kantor lama. Adapun tempat kerja yang baru berani memberikan remunerasi yang lebih tinggi. Kendati demikian, ada pula karyawan yang ingin mengundurkan diri karena mencari remunerasi lebih baik, tetapi memutuskan bertahan di kantor lama karena manajemen di kantor lama bersedia menaikkan gaji lebih tinggi. Namun, Haryo meyakini, fenomena seperti itu tidak banyak.” Ia menambahkan, pemicu lain maraknya lowongan pekerjaan baru seusai Lebaran ialah banyaknya perusahaan yang melakukan ekspansi. Langkah ini biasanya juga membutuhkan pekerja baru. (Yoga)

Kasus perikanan ilegal di Laut Arafura yang menyibak penyelundupan BBM bersubsidi dan perbudakan manusia mendesak diusut tuntas hingga ke aktor utama. Penyelundupan ratusan ton BBM yang diduga jenis bersubsidi dinilai merupakan puncak gunung es praktik gelap sektor perikanan. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, perlu dilakukan pengusutan secara tuntas aktor utama di balik mata rantai kejahatan transnasional itu. Kejahatan melibatkan sindikasi kapal asing ilegal asal China dengan kapal ikan Indonesia. Mereka diduga bekerja sama melakukan pencurian ikan, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Penyimpangan penyaluran alokasi BBM hingga ratusan ton untuk kapal-kapal asing ilegal setiap kali beroperasi merupakan ironi di tengah kesulitan nelayan-nelayan kecil di Indonesia untuk mendapatkan pasokan BBM bersubsidi.

”Penyelundupan BBM bersubsidi ke kapal asing illegal merupakan fenomena gunung es atas praktik gelap di sektor perikanan,” ujar Halim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (22/4). Sebelumnya, aparat pengawasan KKP menangkap kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) di Laut Arafura pada 14 April. Kapal berbobot 289 gros ton (GT)itu terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal penangkap ikan asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Dua kapal ikan asing ilegal itu menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang. Kapal KM MUS terindikasi membantu kapal RZ 03 dan 05 melakukan kejahatan perikanan, memindahkan BBM bersubsidi ke kapal asing itu di tengah laut. Dari pemeriksaan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat ada 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka. Sebagian BBM sudah disuplai ke dua kapal asing dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka.

Kapal KM MUS juga terindikasi memasok 55 ABK Indonesia ke kapal RZ 03 dan RZ 05. Dari 55 ABK tersebut, 30 ABK berada di dua kapal asing ilegal tersebut, 25 ABK Indonesia lainnya diselamatkan aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 6 ABK di antaranya kabur dari kapal RZ 03 dengan terjun ke laut pada 11 April 2024. Mereka berenang di laut, tetapi 1 orang tewas karena tidak kuat berenang. 20 ABK lainnya diturunkan dari kapal dan diangkut kapal pengangkut sayuran sewaktu kapal asing itu berada di dekat Pulau Penambulai, Kepulauan Maluku. Menurut Halim, lemahnya pengawasan terhadap perikanan ilegal dan perlindungan terhadap warga asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berpotensi memicu pelanggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka kesempatan kapal ikan milik pemodal asing beroperasi di Indonesia. (Yoga)

Dalam bahasa Mandarin, krisis disebut weiji, ’wei’ yang artinya bahaya dan ’ji’ yang berarti peluang. Jadi, dalam setiap krisis, tak hanya ada bahaya, tetapi juga peluang. Saat ini dunia dilanda ketidakpastian yang tinggi. Dalam webinar yang digelar IDN Times pekan lalu, ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan, memanasnya konflik antara Israel dan Iran akan meningkatkan tensi ketidakpastiaan ekonomi. Fenomena ini memicu serangkaian tindakan yang makin menekan perekonomian. Hal ini akan membuat harga minyak dunia terkerek naik. Sebab, Israel dan Iran adalah negara di jazirah Timur Tengah, yang merupakan kawasan pemasok minyak dunia. Ketika terjadi ketegangan di kawasan itu, pasokan akan berkurang, sementara permintaan minyak dunia tetap. Harga pun segera naik, yang bakal memicu inflasi global, termasuk di Indonesia. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat sehingga laju ekonomi bakal melambat.

Selain ketegangan geopolitik, tekanan untuk perekonomian Indonesia bertambah seiring depresiasi rupiah. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Senin (22/4) ditutup di level Rp 16.224 per USD. Ekonom Senior Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebelum konflik Iran dan Israel memanas, sejatinya kurs USD menguat dibandingkan mata uang dunia lainnya, termasuk Indonesia dikarenakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diprediksi belum akan menurunkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Karena suku bunga The Fed masih tinggi, investor menilai investasi dalam aset berdenominasi USD lebih menguntungkan. Akhirnya, pemodal di seluruh dunia menarik uangnya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dipindah ke AS. Dampaknya, terjadi arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Pasokan dollar AS di dalam negeri pun menurun, yang membuat nilainya menguat terhadap rupiah.

Baik Bambang maupun Mari mengatakan, dalam kondisi seperti ini akan muncul fenomena ”flight to safety” dari para pemodal dunia. Para pemodal akan memindahkan asetnya ke instrumen yang risikonya lebih rendah. Investor akan cenderung memindahkan dananya pada aset-aset berdenominasi USD, seperti US Treasury Bond atau Obligasi Negara AS. Dengan suku bunga acuan The Fed yang masih tinggi, ’memegang’ instrumen itu akan jadi keuntungan bagi investor. Selain itu, instrumen yang selalu laris manis di kala dunia penuh ketidakpastian adalah logam mulia atau emas. Mengutip Logammulia.com, harga emas pada Minggu (21/4) Rp 1,34 juta per gram, meningkat Rp 37.000 per gram atau 2,82 % dibanding harga pekan sebelumnya (Minggu, 14/4). Jika ditarik dari awal tahun, harga emas sudah naik Rp 218.000 atau 19,30 %. (Yoga)

Masalah penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masih sulit diatasi. Rezim pemerintahan silih berganti. Namun, isu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum juga menemukan solusi yang tepat. Alih-alih makin teratasi, masalah perumahan justru kian merisaukan. Sebagai contoh, kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog perumahan) semakin menumpuk dari tahun ke tahun dan kini telah mencapai 12,7 juta unit. Dari jumlah itu, 83 % adalah backlog perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Persoalan utamanya adalah belum ada skema pembiayaan rumah bersubsidi yang komprehensif dan efektif. Skema yang ada saat ini, meskipun memiliki beberapa keunggulan, masih belum mampu mengatasi persoalan perumahan secara tuntas.

Saat ini, salah satu skema pembiayaan rumah subsidi yang berlaku adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dana FLPP berasal dari investasi pemerintah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan nantinya akan menjadi dana bergulir. Dana FLPP ini kemudian disalurkan melalui perbankan dalam bentuk kredit pemilihan rumah (KPR) bersubsidi dengan porsi 75 %. Adapun 25 % sisanya berasal dari dana perbankan. Dengan porsi yang lebih kecil, perbankan diharapkan tidak terlalu khawatir dalam menyalurkan KPR subsidi. Selain mendapat FLPP, KPR subsidi yang berlaku saat ini juga memiliki uang muka dan bunga yang rendah serta tenor yang panjang. Bunga yang dikenai hanya 5 %, jauh di bawah bunga pasar yang berkisar 10-11 %. Adapun tenor KPR subsidi rata-rata 20 tahun.

Persoalannya, KPR subsidi yang disalurkan belum sepadan dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jangankan mengurangi backlog, untuk menutup kebutuhan rumah selama tahun berjalan pun tidak mampu. Tahun 2023, BP Tapera menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 26,32 triliun untuk 229.000 rumah. Jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 750.000 unit per tahun. Untuk membiayai pengadaan rumah sesuai kebutuhan, pemerintah harus menambah anggaran investasinya. Namun, ini menjadi tantangan karena anggaran pemerintah terbatas. Jadi, dengan skema ini, per soalan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap sulit terselesaikan. Yang ada, backlog akan semakin membesar. (Yoga)

Bapanas sedang menghitung kembali harga kewajaran gabah, beras, jagung, dan gula, dalam rangka menentukan harga acuan baru keempat komoditas itu di tingkat produsen dan konsumen. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (22/4). Rapat tersebut dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah sedang meninjau kembali harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani dan penggilingan, serta harga eceran tertinggi (HET) beras.

Harga acuan pembelian jagung serta harga pokok penjualan dan harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi juga akan dievaluasi, guna menjaga harga gabah, jagung, dan gula di tingkat petani tidak anjlok. Penyesuaian juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi setiap komoditas tersebut. ”Harga kewajaran setiap komoditas itu di tingkat produsen dan konsumen akan dihitung kembali. Kalau nanti sudah ada penyesuaian harga, harga sejumlah pangan pokok yang cenderung mulai turun pasti akan bertahan sedikit tinggi,” ujarnya. Astawa mencontohkan, ketika harga jagung pipilan kering di tingkat petani dijaga tidak anjlok di bawah Rp 5.000 per kg, harga daging dan telur ayam ras pasti akan bertahan sedikit tinggi. Harga telur ayam ras, bisa menjadi Rp 28.000-Rp 29.000 per kg. Saat ini, harga acuan pembelian jagung pipilan kering untuk kadar air 15 % di tingkat petani Rp 4.200 per kg.

Adapun HAP telur ayam ras ditingkat konsumen Rp 27.000 per kg. Bapanas juga sedang memberlakukan sementara HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg dan HET beras premium Rp 14.900-Rp 15.400 per kg. HPP GKP berlaku pada 3 April-30 Juni 2024, sedang kan HET beras premium pada 10 Maret-24 April 2024. Selain itu, Bapanas juga memberlakukan sementara HAP gula di tingkat eceran menjadi Rp 17.500-Rp 18.500 per kg pada 5 April-31 Mei 2024. Resminya, HAP gula tersebut Rp 14.500-Rp 15.500 per kg bergantung wilayah. Dalam rangka menetapkan harga acuan baru, Bapanas telah menjaring usulan HPP gabah dan gula dari sejumlah organisasi petani. Mereka mengusulkan HPP GKP naik dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 7.000 per kg dan gula dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 16.400 per kg. (Yoga)

Gubernur The Fed Jerome Powell beberapa hari lalu memberikan sinyal bahwa bank sentral AS akan mempertahankan lebih lama lagi suku bunga acuan (FFR) pada posisinya sekarang, 5,25 % hingga 5,5 %. Ini adalah tingkat bunga tertinggi di AS selama 20 tahun terakhir. Tingkat bunga yang tinggi di AS secara langsung berpengaruh pada pasar keuangan global. Transmisinya antara lain ke penguatan dollar AS terhadap berbagai mata uang lain dan tingkat suku bunga acuan di sejumlah negara yang ”terpaksa” ikut tinggi agar modal tidak ”bedol desa” ke AS. Bagi negara seperti Indonesia, salah satu dampaknya biaya utang pemerintah dan swasta menggelembung. Impor bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur domestik juga membengkak.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto menyebut, kemungkinan penurunan suku bunga acuan bank sentral AS paling cepat pada September 2024 dari sebelumnya yang diperkirakan pada Juni 2024. Perkiraan tersebut mengacu pada indikator Fed Fund Future dan Dot Plot. ”Bahkan, ada beberapa pelaku pasar global memperkirakan penurunan FFR baru terjadi pada kuartal IV-2024,” katanya Senin (22/4). Menurut Edi, BI senantiasa mencermati dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik. Hal itu juga akan dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan ini, yakni pada Rabu-Kamis, 24-25 April 2024. ”Tentu semua update perkembangan, baik di global maupun di domestik, akan menjadi asesmen dalam RDG minggu ini,” ujar Edi. Powell, Selasa (16/4) memperingatkan, kenaikan inflasi yang terus-menerus kemungkinan akan menunda penurunan suku bunga The Fed hingga akhir 2024. Artinya, suku bunga tinggi berpotensi berlangsung pada jangka waktu yang lebih lama. (Yoga)

Organisasi Net Zero Tracker melaporkan hanya 40 dari 100 perusahaan swasta terbesar di dunia sudah menerapkan target nol emisi karbon. Jumlah itu jauh tertinggal dari perusahaan publik. Padahal, semua perusahaan harus mengurangi emisi agar dunia mencapai tujuan Perjanjian Paris 2015 dalam menghadapi perubahan iklim. Pada daftar perusahaan publik, ada 70 dari 100 perusahaan yang memiliki target nol emisi karbon. ”Angka perusahaan swasta itu jelas tertinggal jauh dari perusahaan publik,” kata John Lange dari Organisasi Net Zero Tracker kepada AFP, Senin (22/4).

Menurut Lange, perusahaan swasta lambat berkomitmen karena beberapa faktor, antara lain, kurangnya tekanan pasar dan tidak adanya peraturan. Laporan Net Zero Tracker itu membandingkan 200 perusahaan publik dan swasta terbesar di dunia berdasarkan laporan strategi pengurangan emisi dan target net-zero mereka. ”Perusahaan-perusahaan itu menyumbang 23 % dari perekonomian global, dengan mayoritas perusahaan berbasis di China, AS, dan negara-negara Uni Eropa yang merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar,” kata Lange. Dari 40 perusahaan swasta yang telah menetapkan target, hanya delapan yang telah mempublikasikan rencana untuk mencapai target tersebut.

”Janji tanpa rencana hanyalah kehumasan belaka,” sebut laporan itu. Hanya ada dua perusahaan, yaitu raksasa furnitur Ikea dan raksasa teknik Bechtel, yang mengesampingkan penggunaan kredit karbon kontroversial untuk mencapai nol emisi karbon. Kredit karbon memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi yang timbul akibat kegiatan perusahaan dengan mengarahkan dana ke proyek untuk mengurangi atau menghindari emisi di antaranya untuk melindungi hutan. Laporan itu juga menyebutkan,tidak satu pun dari delapan perusahaan bahan bakar fosil yang terdaftar dalam laporan. Namun, kata Lange, jumlah perusahaan yang masuk dalam laporan Net Zero Traker terbaru meningkat dibandingkan analisis pada 2022. (Yoga)

Smelter atau fasilitas pemrosesan pemurnian timah milik sejumlah perusahaan yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung diduga hasil pencucian uang kegiatan penambangan ilegal timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022. Penyidik memastikan akan terus menelusuri aset milik tersangka yang diduga hasil tindak pidana, termasuk aset berupa pesawat jet. Pada Senin (22/4) tim penyidik bersama tim dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan menyita smelter PT Refined Bangka Tin (PT RBT).

Menurut Kapuspen Hukum Kejagung Ketut Sumedana, penyitaan tersebut merupakan kelanjutan proses penelusuran aset di Provinsi Bangka Belitung yang terkait kasus penambangan timah ilegal di wilayah di IUP PT Timah Tbk. ”Dari hasil penelusuran, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap PT RBT beserta sejumlah aset di dalamnya, antara lain alat berat dan alat pemurnian biji timah,” tambahnya. Sebelumnya, penyidik telah menyita smelter milik empat perusahaan. Fasilitas tersebut milik CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT TIN (Tinindo Inter Nusa), dan PT SBS. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi, mengatakan, penyitaan terhadap aset tersebut, termasuk smelter milik beberapa perusahaan, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kuntadi memastikan setiap pihak yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, terdapat pemilik smelter yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Tamron alias Aon, sebagai pemilik manfaat CV VIP dan Suwito Gunawan selaku Komisaris PTSIP. Perusahaan-perusahaan smelter tersebut terkait dengan tersangka Harvey Moeis yang diduga merupakan perpanjangan tangan PT RBT. Harvey disebut telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan mengajak beberapa perusahaan smelter untuk turut mengolah timah, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Namun, penyidik belum menetapkan pemilik PT RBT sebagai tersangka. Padahal, yang bersangkutan diduga merupakan pihak yang mengendalikan Harvey. (Yoga)