Kantor Luar Negeri Bank Mandiri Tumbuh Agresif
Jokowi Resmikan Jalan Daerah di Gorontalo Rp 161 Miliar
Starlink Tidak Ancam Bisnis Operator Telko Eksisting
Judi Online: Ditutup Satu Tumbuh Seribu
AKSI KORPORASI : MEDC Lepas Ophir Vietnam
PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan telah mendivestasikan seluruh kepemilikan sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V. kepada Bitexco Energy Company Limited. Ophir Vietnam Block 12W B.V. atau OVBV tercatat memegang 31,87% hak partisipasi di Chim Sao dan Dua (Blok 12W) yakni lapangan produksi minyak dan gas di Vietnam. “Divestasi ini sejalan dengan strategi MedcoEnergi untuk mengelola portofolio secara aktif melalui akuisisi dan divestasi yang tepat sasaran,” ujar CEO Medco Energi Roberto Lorato dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/4). Menyitir laporan keuangan 2023, rencana MEDC untuk melepas keseluruhan saham di OVBV sejak kuartal IV/2022 berdasarkan keputusan dewan direksi. Pada 19 Desember 2022, Ophir Jaguar 2 Ltd. selaku penjual telah menandatangani jual beli saham dengan Bitexco.
Manajemen MEDC menjelaskan Ophir Jaguar dan Bitexco beberapa kali sepakat untuk memperpanjang tanggal penyelesaian. Berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2024, keduanya sepakat untuk memperpanjang hingga 30 April 2024.
“Pelaksanaan pembelian kembali saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” tulis Manajemen Medco. Buyback saham juga dinilai akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efi sien. Buyback saham MEDC diharapkan berlangsung 12 bulan sejak persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan digelar pada 30 Mei 2024.
MENJELANG PILKADA JAKARTA : Pindah Domisili Perlu Diperketat
Seleksi warga pendatang baru yang hendak mengurus surat pindah domisili Provinsi DKI Jakarta perlu diperketat agar tidak dijadikan kepentingan jangka pendek berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada akhir tahun ini. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperketat seleksi tersebut demi mengantisipasi penggelembungan jumlah pemilih dalam Pilgub yang digelar pada 27 November 2024. “Ini harus dicermati oleh Dukcapil, jangan sampai terjadi peningkatan penambahan KTP Jakarta hanya untuk kepentingan jangka pendek, yaitu Pilgub DKI Jakarta. Itu bukan satu hal yang bagus bagi prosedur kependudukan kita,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (20/4).
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggandeng Disdukcapil DKI Jakarta untuk melakukan pendataan pemilih menjelang Pilgub DKI. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya menuturkan pertemuan dengan Disdukcapil ingin mengonfirmasi kembali terkait penghapusan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tak berdomisili Jakarta. Dia memastikan salah satu syarat hak pemilih yakni memiliki administrasi kependudukan dalam bentuk KTP bisa terpenuhi melalui Dinas Dukcapil DKI. Provinsi DKI Jakarta diperkirakan bakal menjadi ajang kontestasi politik level daerah rasa nasional dalam Pilkada Serentak 2024 kendati tidak lagi menjadi ibu kota negara.
BISNIS PENERBANGAN : IURAN PARIWISATA ‘SALAH ALAMAT’
Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat dinilai salah alamat. Dampak negatifnya adalah iuran itu akan memukul industri aviasi yang baru pulih dari pandemi Covid-19. Pengamat penerbangan, Alvin Lie, menyampaikan, ketimbang diselipkan pada harga tiket pesawat, seharusnya pemerintah menambahkan iuran itu pada tarif hotel atau pada saat wisatawan mengajukan visa on arrival (VOA). “Rencana pemerintah memungut iuran untuk pariwisata diselipkan ke harga tiket sangat tidak etis dan sangat tidak patut,” kata Alvin kepada Bisnis, Minggu (21/4). Berdasarkan survei yang dilakukan Alvin bersama tim pada awal Januari 2024, hanya 12,1% penumpang pesawat yang tujuannya murni untuk berwisata atau liburan. Survei diikuti oleh 7.414 responden dengan metode stratifi ed random sampling.
Survei tersebut dilakukan di lima bandara besar di Indonesia, yakni Bandara Internasional Kualanamu, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Melihat hasil survei tersebut, Alvin berpendapat penarikan iuran melalui tiket pesawat tidak layak. Apalagi sejak 2019, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak kunjung mengubah harga tiket pesawat. Alih-alih mengubah harga tiket pesawat, pemerintah justru mengerek naik pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dan menaikkan passenger service charge (PSC) atau biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2022.
Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat pertama kali terungkap dalam unggahan akun X miliknya, @alvinlie21. Rencana penarikan iuran tersebut tertuang dalam undangan rapat koordinasi pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan, yang dijadwalkan bakal digelar pada Rabu (24/4). Pemerintah tengah membentuk Indonesia tourism fundatau dana abadi pariwisata. Rancangan peraturan presiden (Perpres) tengah disusun untuk membentuk lembaga dan tata kelola dana abadi pariwisata. Alokasi dana pariwisata mencapai Rp2 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pernah menyebut sumber pendanaan tourism fund tidak akan membebankan pelaku usaha pariwisata dalam negeri. Penimbunan dana abadi berasal dari pendapatan pemerintah dari tarif visa dan devisa pariwisata yang mencapai US$25 miliar per tahun.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memperkirakan pergerakan penumpang pesawat akan mencapai 169 juta penumpang pada 2024, angka gabungan dari pegerakan di bandara-bandara yang dioperasikan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Direktur Operasi PT Angkasa Pura I Wahyudi mengatakan AP I menargetkan dapat mencatatkan pergerakan penumpang sebanyak 78 juta orang pada 2024, naik 12% dari pencapaian 2023.Secara terperinci, Wahyudi mengatakan bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan menjadi penyumbang pergerakan penumpang terbesar pada bandara-bandara yang dikelola AP I dengan proyeksi 21,46 juta orang. Menyusul di belakangnya adalah Bandara Juanda Surabaya dengan 14,01 juta pergerakan penumpang, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 10,52 juta penumpang. Sementara itu, VP of Corporate Communications PT Angkasa Pura II Cin Asmoro menargetkan jumlah penumpang 91,08 juta orang pada 20 bandara yang dikelolanya, tumbuh 13% dari realisasi 2023.
BAHAN PANGAN : Stok Gula di Ritel Langka
Stok gula kristal di ritel modern langka di tengah harga yang terus meroket sejak Ramadan. Berdasarkan pantauan Bisnis di sejumlah gerai minimarket Alfamart dan Indomaret di kawasan Bogor, stok gula kosong. Menurut Andi, salah seorang pramuniaga di Alfamart, stok gula di gerai telah kosong sejak H-3 sebelum Lebaran. Ketersediaan pasokan gula lebih lanjut juga belum mendapat kepastian. “Gula sudah kosong lama, sebelum Lebaran. Sampai sekarang juga belum ada kabar kapan stok datang lagi,” ujar Andi saat ditemui di gerai Alfamart, Sabtu (20/4).
Berbeda di ritel modern, pantauan Bisnis di ritel tradisional atau warung kelontong, stok gula pasir masih tersedia. Harga gula pasir curah dipatok Rp18.000 per kg, dari sebelumnya Rp16.500 per kg. Sementara, gula pasir kemasan bermerek dibanderol Rp19.000 per kg dari sebelumnya Rp17.000 per kg. Wawan, pemilik warung kelontong di Ciomas, Bogor, mengatakan pasokan gula di pasaran mulai menipis.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan kenaikan harga gula dipicu oleh tingginya harga gula di pasar internasional. Di sisi lain, musim giling tebu baru akan berlangsung pada Mei. Kendati begitu, Isy mengatakan stok gula secara nasional masih sekitar 330.000 ton dan mencukupi untuk kebutuhan 1,5—2 bulan ke depan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menaikkan harga acuan penjualan gula pasir di ritel menjadi Rp17.500—Rp18.500 per kg mulai 5 April hingga 31 Mei 2024, sebagai upaya pemerintah memperlancar pasokan gula ke ritel-ritel modern di tengah harga yang meroket.
PROYEKSI PUTUSAN MK : HASIL PILPRES TAK BANYAK BERUBAH
Pembacaan putusan dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini diperkirakan tidak banyak mengubah hasil Pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4), akan menggelar sidang putusan dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh pemohon paslon capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Sidang putusan dua perkara sengketa Pilpres 2024 tersebut digelar secara bersamaan di ruang sidang pada pukul 09.00 WIB. “Digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono, Jumat (19/4). Kalangan akademisi menilai bahwa putusan yang akan dibacakan MK tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024 serta tidak akan mendiskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Pakar politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, sepanjang sejarah Indonesia, putusan MK belum pernah membatalkan hasil pemilu maupun memerintahkan pemilu ulang serta mendiskualifikasi para calon di Pilpres. Meskipun demikian, Adi berharap putusan MK objektif dan memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat. Jika bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon paslon 01 dan paslon 03 tidak valid maka harus dikatakan yang sebenarnya sehingga tidak ada pemilu ulang atau diskualifikasi. Sebaliknya, jika bukti yang diajukan oleh paslon 01 dan 03 ternyata valid dan siap dipertanggungjawabkan, maka pemilu harus diulang kembali sesuai permohonan paslon 01 dan 03.
Hal senada disampaikan oleh dosen hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini bahwa MK diproyeksikan tidak akan mendiskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran. Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan para hakim MK bisa memberi keputusan di luar petitum para pemohon dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Zainal mengungkapkan dalam hukum dikenal asas ex aequo et bono. Istilah itu diartikan sebagai di mana hakim diberikan kesempatan, diberikan ruang, untuk membuat sebuah putusan bahkan di luar dari apa yang ada, bahkan di luar dari yang dimohonkan.
Kerikil di Jalan Tol Trans-Sumatra
Sepuluh tahun berselang sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, konektivitas Lampung hingga Aceh tak kunjung tercapai. Mengingatkan saja, kini sudah 2024. Sedari awal, peninjauan atas gagasan pengembangan Jalan Tol Trans-Sumatra atau JTTS sudah mendapatkan pertentangan dari banyak pihak. Tak sedikit ekonom yang menilai bahwa megaproyek yang mula-mula tertuang dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI ini tak layak secara finansial. Berbeda dengan Jalan Tol Trans-Jawa, perputaran dana di JTTS relatif lambat. Pergerakan kendaraan penumpang dan barang pun tak cukup ramai. Stimulasi untuk memindahkan lalu lintas dari jalan lintas Sumatra belum terlihat efektif.
Situasi ini tentu memberikan tekanan kepada badan usaha pelaksana proyek yang dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero). Tak sekadar membangun jalan, tugas utama Hutama Karya dan BUMN lainnya yakni bersama-sama memicu pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor JTTS. Dari informasi aktual yang kami himpun, jalan tol yang sudah beroperasi mencakup 15 ruas yakni Bakauheni—Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar—Kayu Agung 189 km, Kayu Agung—Palembang—Betung 42,5 km, Belawan—Medan—Tanjung Morawa 43 km, Medan—Binjai 17 km, dan Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi 62 km.
Selanjutnya, Palembang—Indralaya 22 km, Sigli—Banda Aceh Seksi 2-6 atau dari Seulimeum hingga Baitussalam 49 km, Pekanbaru—Dumai 131 km, Pekanbaru—Bangkinang 31 km, Binjai—Tanjung Pura 39 km, Bengkulu—Taba Penanjung 17 km, Indralaya—Prabumulih 65 km, Tebing Tinggi—Indrapura 20,4 km, serta Indrapura—Lima Puluh 15,60 km. Progresnya memang sudah terlihat, tetapi masih jauh dari target yang dibebankan pemerintah yang berharap menghubungkan Lampung hingga Aceh melalui 24 ruas tol yang berbeda dengan total panjang 2.704 km. Artinya, realisasi hingga kini tak sampai separuhnya.
Padahal, Hutama Karya sudah menerima kurang lebih Rp110 triliun suntikan dari APBN melalui mekanisme penyertaan modal negara. Alih-alih menyerok untung, Hutama Karya justru memikul banyak utang. Dalam perkembangan terakhir, perusahaan telah melepas dua ruas jalan tolnya di Medan—Binjai dan Bakauheni—Terbanggi Besar kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi mencapai Rp20 triliun. Perseroan pun mengalokasikan sebagian penerimaan itu untuk mereduksi nilai utang dari semula Rp44,2 triliun menjadi Rp30,07 triliun.









