Bank sentral tampaknya berada pada posisi dilematis yang amat tinggi. Gonjang-ganjing rupiah yang cukup panas dewasa ini, serta kembali meningkatnya ekspektasi inflasi akibat tersengat geopolitik Timur Tengah membuat otoritas moneter kelabakan. Berbagai strategi yang telah dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun lalu sejauh ini terbukti belum efektif menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Buktinya, pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (23/4), mata uang Garuda masih eksis di level Rp16.220 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi kembali memuncak, tergambar dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), inflasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 3,26% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 2,61%. Padahal, bank sentral seolah tak pernah berhenti melakukan aksi intervensi termasuk mengoptimalkan aneka instrumen operasi moneter yang pro market. Beberapa di antaranya yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam negeri.

Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas moneter untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (24/4). Apalagi, pada saat bersamaan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kuat untuk menunda relaksasi suku bunga acuan sehingga bakal diikuti oleh bank sentral di negara lain. Di sisi lain, apabila suku bunga dinaikkan, maka hal itu akan menjadi bumerang karena berisiko membatasi akses modal di tengah tingginya gairah dunia usaha. (Bisnis, 23/4). Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun untuk pertama kalinya sejak tahun lalu mulai terpecah. Dari 41 ekonom, 11 di antaranya memperkirakan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam menyusun kebijakan moneter sebagai respons dinamika rupiah dan inflasi terkini. Menurutnya, dunia usaha melihat tingkat suku bunga acuan lebih baik tetap dipertahankan di level 6% untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam negeri. Ajib menyebut, ada tiga hal yang menjadi risiko jika BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan. Pertama, tingkat suku bunga kredit yang juga akan terkatrol sehingga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Kedua, makin berkurangnya likuiditas sehingga akan mengurangi daya beli. Ketiga, adanya potensi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) menyusul merangkaknya harga pokok penjualan (HPP).

Kalangan ekonom pun menyadari adanya konsekuensi yang berat terhadap eksistensi bisnis apabila BI menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, hal ini merupakan langkah terbaik untuk menciptakan stabilitas di tengah gejolak eksternal. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, melihat BI Rate sangat mungkin untuk dikatrol sebesar 25 bps mengingat mata uang Garuda sangat kewalahan menahan hantaman eksternal. Hal itu dipicu oleh tingginya ketidakpastian yang terkait dengan konfl ik di Timur Tengah dan kebijakan The Fed, serta terkurasnya cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, menilai ruang kenaikan suku bunga memang terbuka, tetapi tidak untuk dieksekusi pada pekan ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan jika BI Rate dinaikkan maka akan meredakan tekanan eksternal karena terjadi pelebaran positive spread dengan imbal hasil instrumen keuangan negara lainnya, sehingga instrumen keuangan Indonesia cenderung dapat menjadi lebih menarik. Adapun, dampak negatif dari aksi tersebut adalah beban imbal hasil instrumen keuangan domestik yang meningkat dan menjadi beban bagi issuers.