Belum adanya satu pun negara di dunia yang mampu memenuhi keseluruhan elemen ekosistem kendaraan listrik secara mandiri, membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat terlibat lebih jauh dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Mu’awanah mengatakan, selain Indonesia, di kawasan ASEAN saat ini sudah ada Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang telah memiliki basis produksi industri kendaraan listrik. Namun, dibandingkan ketiga negara lainnya, Indonesia lebih unggul dalam ketersediaan bahan baku. Dari sisi produksi, Indonesia punya kekayaan sumber daya alam nikel yang merupakan bahan baku baterai. ”Produsen kendaraan listrik global bisa mendapatkan kepastian bahan baku produksi dari Indonesia,” ujarnya dalam simposium mini yang dilaksanakan BRIN bertajuk ”Tantangan Ekosistem Mobil Listrik di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (24/4).

Produksi mobil listrik di dalam negeri, lanjut Umi, berpotensi bisa lebih efisien karena bahan baku baterai seperti tembaga dan nikel mudah diperoleh dari dalam negeri. Efisiensi produksi ini bisa meningkatkan daya  saing Indonesia sebagai produsen mobil listrik. Namun, pada kenyataannya saat ini harga jualnya masih relatif mahal untuk konsumen Indonesia. Di pasar Indonesia, mobil yang laku keras memiliki harga di bawah Rp 300 juta per unit, sementara harga mobil listrik dari berbagai merek kebanyakan masih di atas Rp 700 juta. ”Fenomena harga mobil listrik yang lebih mahal daripada mobil berbahan bakar ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,” kata Umi. Kendati harga kendaraan listrik relatif lebih mahal, berkaca dari permintaan di pasar domestik, minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik tumbuh secara konsisten dan signifikan, tercermin lewat serapan pasar yang melonjak dari 700 unit pada 2021, lalu 10.000 unit pada 2022, dan menjadi 17.000 unit pada 2023. (Yoga)

Pemerintah memperpanjang lagi harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900 per kg yang berlaku sejak Maret 2024. Harga acuan beras medium, gabah, dan jagung juga dinaikkan. Hal itu disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/4). Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 14.45 sampai pukul 15.40 itu, disampaikan bahwa kondisi stok kebutuhan pangan pokok masih aman. Cadangan pangan pemerintah saat ini 1,3 juta ton. Kendati harga beras cenderung stabil bahkan turun, Arief mengatakan, Presiden Jokowi mengarahkan harga di tingkat petani harus dijaga. ”Karena itu, (Presiden) memerintahkan Bapanas bersama Bulog untuk melakukan off take atau serap (gabah) karena bulan April ini panennya setara beras 5,5 juta ton,” tutur Arief seusai pertemuan.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen untuk penyerapan oleh Bulog juga disesuaikan. ”Harga gabah yang sebelumnya Rp 5.000 kita tetapkan menjadi Rp 6.000,” katanya. Pada 10-23 Maret 2024, HET beras premium sudah dinaikkan menjadi Rp 14.900. HET tersebut dilanjutkan sampai 31 Mei 2024. HET beras medium, kataArief, ditetapkanRp 12.500 per kg. Keberpihakan pemerintah HET ini, kata Arief, bisa disesuaikan kembali. Jika panen baik dan produksi meningkat serta komponen lain, seperti pupuk dan sewa lahan turun, bisa saja HET diturunkan. Selain beras, harga acuan pembelian (HAP) jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 15 % juga dinaikkan dari sebelumnya Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg. Hal ini disebut Arief sebagai keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. (Yoga)

Pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah IUP PT Timah 2015-2022 tidak memberi efek jera. Aktivitas penambangan timah ilegal masih terjadi, salah satunya di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (24/4) siang, terdengar deru berisik suara mesin diesel dari ponton kayu di tepian sungai, tak jauh dari perkampungan nelayan di kawasan Pangkal Arang, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ada 5-7 lelaki dewasa yang bekerja di sana. Aktivitas itu hanya berjarak 4 km atau 10 menit perjalanan darat ke arah timur laut dari pusat kota Pangkal Pinang. Menurut warga sekaligus nelayan setempat, Jufri, mesin itu adalah alat untuk menyedot timah dari kedalaman air. Aktivitas itu dilakukan sejumlah pekerja dari luar kampung itu. ”Aktivitas itu baru mulai lagi beberapa hari terakhir setelah sempat berhenti karena ada razia,” ujar Jufri.

Jufri mengatakan, usai kasus korupsitimah mengemuka, terlebih saat pengusaha timah Bangka Tengah, Tamron alias Aon, ditahan Kejaksaan Agung, Selasa (6/2), sejumlah apparat keamanan berdatangan ke kampungnya. Para aparat itu merazia penambangan ilegal. Razia sempat membuat para pekerja tambang kabur beberapa hari.Namun, saattidak ada aparat, pekerja tambang datang dan beraktivitas kembali. ”Kalau  da razia, mereka hilang 1-2 minggu. Saat dirasa aman, nanti mereka datang lagi,” kata Jufri. Berdasarkan sejumlah aturan, aktivitas penambangan itu tergolong ilegal. Pangkal Pinang sudah ditetapkan sebagai kawasan zero pertambangan, sesuai Perda Kota Pangkal Pinang No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan diperkuat Perda Kota Pangkal Pinang Nor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA usai menghadiri Konsultasi Publik mengenai ”Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Bangka Belitung 2025-2029” di Pangkal Pinang, Rabu pagi, menuturkan, pengungkapan kasus korupsi timah membuat beban lingkungan di Bangka Belitung turun drastis. Safrizal mengklaim, penungkapan itu membuat hampir 100 % aktivitas pertambangan ilegal berhenti. Namun, dia mengakui masih ada oknum nakal yang menambang ilegal. Lokasinya jauh dari pengawasan aparat ataupun pemerintah. ”Kita tidak mampu menjangkaunya. Mungkin karena masyarakat tak bisa lepas dari tambang. Bagi sebagian masyarakat, penambangan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari memperoleh pendapatan. Kalau tak dilakukan, mereka tidak bisa makan,” tuturnya. (Yoga)

Delapan nelayan asal Kabupaten Natuna, Kepri, ditangkap penjaga pantai Malaysia pada 19 April 2024. Menurut Konjen RI di Kuching, Malaysia, para nelayan terancam dikenai denda hingga miliaran rupiah. Konsul Jenderal RI di Kuching Raden Sigit Witjaksono, Rabu (24/4) menyatakan, delapan nelayan itu ditangkap penjaga pantai atau Agensi Penguat kuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan perbatasan antara Serasan, Natuna, dan Serawak, Malaysia. Para nelayan dengan tiga perahu kayu itu diduga melanggar perbatasan sejauh 13 batu atau 20,9 kilometer.

”Kalau melanggar kurang dari 5 batu (8,04 km), nelayan dihalau keluar perbatasan. Sudah banyak kejadian seperti itu. Itu disampaikan APMM dalam pertemuan dengan KJRI,” kata Sigit saat jumpa pers lewat percakapan video. Kepada KJRI, APMM menuturkan, penjagaan di perairan Serawak amat ketat karena terdapat kilang minyak yang tidak beroperasi. Lokasi itu rawan dijarah. ”Kami prihatin karena (penangkapan nelayan) ini sudah kesekian kalinya dalam waktu berdekatan,” ujarnya. Pada November 2023, sembilan nelayan Natuna juga ditangkap APMM di lokasi yang sama.

Delapan orang di antaranya telah dipulangkan pada Februari 2024 setelah dipenjara 4 bulan. Satu orang lagi akan dipulangkan bulan ini. Menurut Sigit, denda kepada nelayan yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Malaysia amat besar. Nelayan biasanya dikenai denda miliaran rupiah dan penjara beberapa bulan. ”Siapa yang sanggup (membayar)? Pemprov Kepri, Kemenlu, atau KJRI Kuching, tidak bisa. Habis membayar itu mungkin besok kami tak ada layanan lagi. Itu kami sampaikan saja terus terang,” ujar Sigit. (Yoga)

KAI Commuter masih menunggu keputusan Kemenhub terkait rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Di sisi lain, ahli transportasi mengingatkan kenaikan tarif harus melihat momen yang pas. Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek masih terus dibahas. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. ”Itu merupakan kebijakan dari pemerintah. Kami hanya eksekutor yang melaksanakan keputusan pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhubungan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).  Hingga kini Kemenhub belum juga memutuskan usulan tersebut.

Karena itu, Broer tidak dapat memastikan kapan usulan kenaikan tarif KRL Jabodetabek ini direalisasikan. Namun, pihaknya siap melaksanakan kenaikan tarif KRL Jabodetabek jika Kemenhub sudah memberikan komando. KRL Jabodetabek merupakan angkutan antarkota yang mendapat subsidi tarif berupa public service obligation (PSO) dari pemerintah. Artinya, pemerintah menanggung biaya operasional KRL, seperti perawatan sarana dan prasarana, gaji pegawai, dan bahan bakar. Saat ini, tarif KRL Jabodetabek masih mengikuti aturan Kepmenhub No 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Dalam aturan tersebut, tarif KRL Jabodetabek diatur sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. (Yoga)

Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Parameter itu, antara lain, riset dan inovasi berkapasitas, pariwisata dan budaya menarik kunjungan wisatawan, lingkungan bersih dan nyaman, serta akses memadai agar tetap dilihat oleh penilai kota-kota besar dunia. Keharusan di atas disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta Tahun 2025-2045, Selasa (23/4). Jakarta harus memenuhi parameter tersebut seiring pindahnya ibu kota negara ke Nusantara, Kaltim. Setelah ibu kota negara, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Ketentuannya tertuang dalam UU DKJ (DKJ) yang telah disetujui apat Paripurna DPR pada Kamis (28/3). Dalam draf UU itu, pusat perekonomian nasional ialah pusat ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menopang pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Kota global berarti kota penyelenggara kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. uga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga nasional, regional, internasional, serta pusat produksi produk strategis internasional sehingga menciptakan nilai ekonomi bagi Jakarta dan sekitarnya. ”Sejak era globalisasi ekonomi kontemporer tahun 1970-an, status Jakarta sudah kota global. Minimal sebagai gateway Indonesia, yaitu menghubungkan Indonesia dengan ekonomi global,” kata Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan-Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN Galuh Syahbana Indraprahasta, Rabu (24/4). Ekses bagi Jakarta, antara lain, penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, lebih ramah lingkungan atau rendah karbon, adil untuk semua golongan, dan infrastruktur yang lebih baik. (Yoga)