Problem pasokan bahan baku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung target ambisius Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), yakni B50 dan E10 pada 2029. Persoalan pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan, hingga kesinambungan pasarnya pun terus dibahas oleh tim pasangan tersebut. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. Harapannya, komitmen pasokan bahan bakar nabati dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam BBM. Di sisi lain, pemerintahan baru bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. Apabila ditambah dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 memerlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. “Saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan terkait dengan uji penggunaan B40 untuk sektor nonotomotif, di mana pengujian ini direncanakan selesai pada akhir 2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Kamis (25/4). Di sisi lain, terjadi tren dari segi konsumsi untuk realisasi penyaluran biodiesel B35 pada awal 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dadan memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi ini bakal tetap tumbuh hingga pertengahan tahun nanti. Untuk volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya 2,55 juta kiloliter.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) masih menunggu arah kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ihwal peningkatan persentase bauran biodiesel dan bioetanol hingga 2029. Lewat lembar visi-misi yang disampaikan kepada publik, Prabowo-Gibran menargetkan program bauran Solar dengan minyak sawit dapat mencapai 50% atau B50 pada 2029. Selain itu, bauran BBM jenis bensin dengan bioetanol ditargetkan mencapai 10% atau E10 pada tahun yang sama. Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan mengatakan bahwa asosiasinya berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan yang baru nantinya lewat peningkatan peran biofuel dalam bauran energi nasional. Saat ini, kata Ernest, asosiasi bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih dalam proses uji jalan untuk sektor kereta api.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Elfiano Rizaldi mengatakan, harga bahan baku obat domestik masih lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri, meski rupiah sedang mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Alasannya, produsen di luar negeri telah mampu memproduksi bahan baku obat dalam skala industri, sehingga keekonomiannya lebih kompetitif. Alhasil, harganya lebih murah dari bahan baku obat yang diproduksi di Tanah Air. Orientasi produsen bahan baku obat di Tanah Air yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, membuat keekonomiannya tidak lebih baik dibandingkan dengan produsen yang fokus menggarap pasar global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 impor farmasi mencapai US$1,27 miliar, naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai US$1,24 miliar. Adapun, dari sisi volume impor pada 2023 sebesar 29,5 juta kilogram, turun dari 2022 yang sebanyak 35,7 juta kilogram. Kementerian Perindustrian pun mencatat, saat ini industri bahan baku obat nasional sudah dapat memproduksi delapan dari 10 bahan baku obat yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu parasetamol, omeprazole, atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, bisoprolol, dan azitromisin.

Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, kemungkinan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan. BI, Rabu (24/4) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %, setelah BI mempertahankan BI Rate sebesar 6 % selama lima bulan berturut-turut sejak kenaikan terakhirnya 25 bps pada Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo seusai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta langkah pre-emptive (pencegahan dini) dan forward looking (antisipasi ke depan) untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 % pada 2024 dan 2025, sejalan dengan sikap / pendirian (stance) kebijakan moneter yang prostabilitas.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi berpendapat, kenaikan BI Rate akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 %, tak akan terwujud dan diperkirakan hanya sekitar 4,8 %. Menurut Fithra, kebijakan moneter suku bunga yang ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih memverifikasi data nasabah atau korban dalam kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya. Ketidak lengkapan data menjadi tantangan bagi LPSK dalam melakukan verifikasi. Pada Januari 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan barang rampasan berupa uang tunai dalam perkara penggelapan dana KSP Indosurya Rp 39 miliar dan 896.000 USD. Sementara dalam putusan kasasi kasus penggelapan dana KSP Indosurya, 6.193 nasabah disebut mengalami kerugian Rp 16 triliun. Wakil Kepala LPSK Antonius Wibowo, Rabu (24/4) mengatakan, setelah LPSK menerima uang rampasan dalam kasus KSP Indosurya dari kejaksaan, pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data nasabah sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan data yang diterima LPSK dari auditor.

Di sisi lain, permohonan restitusi yang masuk ke LPSK hanya berasal dari 488 orang, baik secara perorangan, aliansi, maupun kantor hukum, dengan total restitusi Rp 1 triliun. Antonius menyampaikan, verifikasi tersebut bukan hal yang mudah. Sebab, LPSK tidak memiliki data lengkap untuk 6.193 nasabah sebagaimana disebut dalam putusan MA. Data tersebut tersebar di kepolisian ataupun di kejaksaan meski setelah dilakukan koordinasi, data yang ada tidak seluruhnya lengkap, seperti alamat tidak lengkap, KTP tidak lengkap, dan nama nasabah yang sama. ”Proses itu sedang kami lakukan. Baru setelah itu, kami melakukan penilaian terhadap kerugian korban,” katanya.

Menurut Antonius, sekitar 3.000 data telah diverifikasi. Sementara terdapat sekitar 8.000 data yang masih harus diverifikasi. Adapun 488 korban terlindung LPSK, yang sebelumnya melakukan permohonan ke LPSK, sebagian besar masuk ke dalam korban yang mesti mendapatkan restitusi sebagaimana putusan MA. Jika nantinya proses verifikasi selesai, LPSK akan melangkah ke tahap selanjutnya, yakni melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami nasabah atau korban. Pada tahap itu, korban akan diminta datang ke LPSK dengan membawa bilyet.Bilyetitu kemudian diverifikasi oleh LPSK. ”Pembagian kepada korban pasti dilakukan secara proporsional karena aset yang dirampas dari kasus itu jauh di bawah nilai kerugian. Kami belum sampai ke sana, sekarang masih verifikasi data,” kata Antonius. (Yoga)

Saat ini, Indonesia tengah menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua atau second NDC yang dimandatkan Kesepakatan Paris 2015. Target penurunan emisi dalam NDC kedua ini nantinya menyesuaikan skenario mempertahankan kenaikan rata-rata suhu permukaan Bumi secara global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/4) Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi menyampaikan, Indonesia akan mengidentifikasi penambahan sektor baru yang akan dituangkan dalam NDC kedua, yaitu kelautan. Potensi sektor kelautan sebagai instrumen penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon biru sudah menjadi fokus Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, potensi karbon biru sebagai bagian dari penghitungan target mitigasi perubahan iklim sudah dilakukan KLHK pada 2021 meskipun saat itu belum dimasukkan dalam dokumen pembaruan NDC.

Indonesia sudah memiliki satu peta mangrove dengan proyeksi karbon biru hingga mencapai lebih dari 3,3 miliar ton. Di sisi lain, pengurangan emisi tahunan karbon biru sebanyak 10-31 % memberikan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan akselerasi terkait upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan komitmen dalam NDC. Indonesia berupaya memaksimalkan potensi penurunan emisi dari karbon biru yang sangat besar karena memiliki 3,3 juta hektar mangrove dan 3 juta hektar padang lamun.  luas mangrove di Indonesia ini merupakan 23 % dari total mangrove dunia. Namun, hilangnya mangrove dalam tiga dekade terakhir telah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Sebaliknya, studi mengungkap bahwa menghindari konversi mangrove akan mengurangi hingga 30 % emisi nasional dari sektor tata guna lahan.

Ekosistem mangrove juga diketahui memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih besar daripada hutan tropis daratan. Hasil studi para peneliti dari University of California-Riverside (UCR) dan University of California-San Diego, AS, menunjukkan, mangrove mampu menjaga karbon hingga 5.000 tahun. Sementara di Indonesia, hutan mangrove rata-rata mampu menyerap 52,85 ton karbon dioksida (CO2) per hektar per tahun. Angka ini lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan estimasi global, yakni 26,42 ton CO2 per hektar per tahun. Adapun total potensi penyerapan karbon di Indonesia mencapai 170,18 megaton CO2 per tahun. Indonesia juga berupaya mengoptimalisasi potensi karbon biru dalam mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon internasional sesuai dengan dokumen NDC. (Yoga)

Melihat kondisi global saat ini, muncul berbagai kekuatan baru yang dapat membuat dunia berkarakter brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible (BANI). Berbagai permasalahan ini adalah bentuk koreksi atas demokrasi hipokrit dan standar ganda negara Barat dalam bersikap pada berbagai isu atau konflik global. Fenomena BANI harus diantisipasi negara-negara karena dapat menimbulkan kerugian serius ditengah berbagai agenda global lainnya, seperti transisi energi, emisi nol bersih, dan perubahan perilaku menyikapi perubahan iklim. Rivalitas yang kini terjadi tidak hanya antar dua hegemoni blok kekuatan, juga antar server proxy karena sangat mungkin adanya proxy war. Di waktu mendatang, persaingan geopolitik blok Barat dan Timur akan sedikit mereda, tetapi menguat persaingan geopolitik 5.0. Ini diawali dengan munculnya blok kawasan Utara dan Selatan.

Kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan akan jadi episentrum konflik perebutan sumber daya. Persaingan geopolitik akan menjadi world war blue yang berbasiskan cyber army. Di situ, teknologi IoT, AI, blockchain, dan remote sensing akan diperebutkan untuk memenangi percaturan global. Fenomena ini baru mulai terjadi dengan banyaknya negara membentuk angkatan militer ke-4 berbasis cyber untuk mengumpulkan data menjadi big data, mempelajari, serta memengaruhi algoritma manusia. Perang global ke depan juga akan diwarnai penggunaan teknologi High-Frequency Active Auroral. Konflik mendatang juga akan diwarnai kompetisi persaingan ekonomi.

Pada abad ke-21, China diyakini akan menjadi ekonomi terbesar dunia dengan pangsa 22,68 %, yakni mencapai 101 triliun USD ditengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di negeri itu. Persaingan antarforum kerja sama global, yakni G7, Uni Eropa, OECD, ASEAN, MIKTA, dan BRICS, dinilai akan sangat sengit. Kunci dari persaingan global ke depan adalah negara yang dapat memegang cadangan minyak dan energi. Selain itu, juga merangkul negara-negara kepulauan sebagai ”investasi” di PBB untuk memenangi voting dalam pengambilan keputusan. Indonesia perlu melakukan redefinisi ”politik Bebas Aktif”, yakni dengan mengembalikan sentralitas dalam kancah politik global.

Sebagai negara besar, Indonesia harus menjadi pembawa proposal Selatan-Selatan ke dunia Internasional. Hal itu dilakukan dengan berbenah secara ekonomi, sekaligus membangkitkan kembali solidaritas kawasan Selatan yang menjadi modal sosial Indonesia selama ini dalam menghadapi kompleksitas global. Peran negara kepulauan akan menjadi kunci Indonesia melalui sinergi kekuatan gerakan Non-Blok dengan menghadirkan kerja sama negara berkembang. Solidaritas negara berkembang dapat dibangkitkan dengan model ekonomi Indonesia yang kini tengah menjadi perhatian internasional. Indonesia harus aktif menghimpun modal dari negara G7, OECD, Uni Eropa, BRICS, dan MIKTA sehingga dapat mendorong soft lending facility kepada negara berkembang. Bentuk diplomasi ekonomi ini akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia. (Yoga)

Sasaran rasio utang dan defisit fiskal tahun 2025 ditargetkan ”membengkak” hingga mendekati level pandemi Covid-19. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru ditetapkan menjadi presiden dan wapres terpilih diingatkan untuk tidak kebablasan dan perlu konsisten menjaga disiplin fiskal. Peringatan itu terkait dengan isi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam dokumen itu, target defisit fiskal diperlebar menjadi 2,45-2,80 % terhadap PDB, naik signifikan dari posisi defisit fiskal pada 2023 sebesar 1,66 % terhadap PDB. Target rasio utang terhadap PDB juga meningkat signifikan dari 38,59 % pada 2023 menjadi 39,77-40,14 %.

Kedua indikator penentu disiplin pengelolaan keuangan negara itu melebar cukup signifikan. Bahkan, rasio utang membengkak hingga melewati tahun 2020 (39,4 % terhadap PDB) dan mendekati level tahun 2021 (40,7 % terhadap PDB). Di periode itu, kebutuhan pengeluaran negara memang melonjak tinggi demi menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Menyikapi pelebaran target fiskal tersebut, anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih untuk tidak kebablasan dan konsisten menjaga disiplin fiskal. Komitmen pemerintah untuk menjaga pengelolaan kas negara ditengah gejolak ekonomi global menjadi poin penting yang disoroti DPR saat membahas RKP dan RAPBN 2025 bersama pemerintah, pertengahan Mei 2024.

”Harus ekstra hati-hati sekali. Pendekatan janji kebijakan yang populis seperti program yang gratis-gratis ini memang baik untuk masyarakat, tetapi apakah kondisi (keuangan negara) kita mampu?” katanya, Rabu (24/4/2024), merujuk pada janji kampanye Prabowo-Gibran untuk memberikan makan siang gratis ke ibu hamil, anak sekolah, dan anak balita. Ruang fiskal atau dompet negara memang semakin menyempit. Saat ini saja utang negara yang diwariskan oleh rezim Jokowi ke Prabowo sudah besar. Menurut catatan Kemenkeu, jumlah utang pemerintah per 29 Februari 2024 sebesar Rp 8.319,22 triliun. Rasio utang juga sudah naik sampai 39,06 % terhadap PDB. (Yoga)

Belum adanya satu pun negara di dunia yang mampu memenuhi keseluruhan elemen ekosistem kendaraan listrik secara mandiri, membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat terlibat lebih jauh dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Mu’awanah mengatakan, selain Indonesia, di kawasan ASEAN saat ini sudah ada Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang telah memiliki basis produksi industri kendaraan listrik. Namun, dibandingkan ketiga negara lainnya, Indonesia lebih unggul dalam ketersediaan bahan baku. Dari sisi produksi, Indonesia punya kekayaan sumber daya alam nikel yang merupakan bahan baku baterai. ”Produsen kendaraan listrik global bisa mendapatkan kepastian bahan baku produksi dari Indonesia,” ujarnya dalam simposium mini yang dilaksanakan BRIN bertajuk ”Tantangan Ekosistem Mobil Listrik di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (24/4).

Produksi mobil listrik di dalam negeri, lanjut Umi, berpotensi bisa lebih efisien karena bahan baku baterai seperti tembaga dan nikel mudah diperoleh dari dalam negeri. Efisiensi produksi ini bisa meningkatkan daya  saing Indonesia sebagai produsen mobil listrik. Namun, pada kenyataannya saat ini harga jualnya masih relatif mahal untuk konsumen Indonesia. Di pasar Indonesia, mobil yang laku keras memiliki harga di bawah Rp 300 juta per unit, sementara harga mobil listrik dari berbagai merek kebanyakan masih di atas Rp 700 juta. ”Fenomena harga mobil listrik yang lebih mahal daripada mobil berbahan bakar ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,” kata Umi. Kendati harga kendaraan listrik relatif lebih mahal, berkaca dari permintaan di pasar domestik, minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik tumbuh secara konsisten dan signifikan, tercermin lewat serapan pasar yang melonjak dari 700 unit pada 2021, lalu 10.000 unit pada 2022, dan menjadi 17.000 unit pada 2023. (Yoga)

Pemerintah memperpanjang lagi harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900 per kg yang berlaku sejak Maret 2024. Harga acuan beras medium, gabah, dan jagung juga dinaikkan. Hal itu disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/4). Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 14.45 sampai pukul 15.40 itu, disampaikan bahwa kondisi stok kebutuhan pangan pokok masih aman. Cadangan pangan pemerintah saat ini 1,3 juta ton. Kendati harga beras cenderung stabil bahkan turun, Arief mengatakan, Presiden Jokowi mengarahkan harga di tingkat petani harus dijaga. ”Karena itu, (Presiden) memerintahkan Bapanas bersama Bulog untuk melakukan off take atau serap (gabah) karena bulan April ini panennya setara beras 5,5 juta ton,” tutur Arief seusai pertemuan.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen untuk penyerapan oleh Bulog juga disesuaikan. ”Harga gabah yang sebelumnya Rp 5.000 kita tetapkan menjadi Rp 6.000,” katanya. Pada 10-23 Maret 2024, HET beras premium sudah dinaikkan menjadi Rp 14.900. HET tersebut dilanjutkan sampai 31 Mei 2024. HET beras medium, kataArief, ditetapkanRp 12.500 per kg. Keberpihakan pemerintah HET ini, kata Arief, bisa disesuaikan kembali. Jika panen baik dan produksi meningkat serta komponen lain, seperti pupuk dan sewa lahan turun, bisa saja HET diturunkan. Selain beras, harga acuan pembelian (HAP) jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 15 % juga dinaikkan dari sebelumnya Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg. Hal ini disebut Arief sebagai keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. (Yoga)

Pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah IUP PT Timah 2015-2022 tidak memberi efek jera. Aktivitas penambangan timah ilegal masih terjadi, salah satunya di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (24/4) siang, terdengar deru berisik suara mesin diesel dari ponton kayu di tepian sungai, tak jauh dari perkampungan nelayan di kawasan Pangkal Arang, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ada 5-7 lelaki dewasa yang bekerja di sana. Aktivitas itu hanya berjarak 4 km atau 10 menit perjalanan darat ke arah timur laut dari pusat kota Pangkal Pinang. Menurut warga sekaligus nelayan setempat, Jufri, mesin itu adalah alat untuk menyedot timah dari kedalaman air. Aktivitas itu dilakukan sejumlah pekerja dari luar kampung itu. ”Aktivitas itu baru mulai lagi beberapa hari terakhir setelah sempat berhenti karena ada razia,” ujar Jufri.

Jufri mengatakan, usai kasus korupsitimah mengemuka, terlebih saat pengusaha timah Bangka Tengah, Tamron alias Aon, ditahan Kejaksaan Agung, Selasa (6/2), sejumlah apparat keamanan berdatangan ke kampungnya. Para aparat itu merazia penambangan ilegal. Razia sempat membuat para pekerja tambang kabur beberapa hari.Namun, saattidak ada aparat, pekerja tambang datang dan beraktivitas kembali. ”Kalau  da razia, mereka hilang 1-2 minggu. Saat dirasa aman, nanti mereka datang lagi,” kata Jufri. Berdasarkan sejumlah aturan, aktivitas penambangan itu tergolong ilegal. Pangkal Pinang sudah ditetapkan sebagai kawasan zero pertambangan, sesuai Perda Kota Pangkal Pinang No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan diperkuat Perda Kota Pangkal Pinang Nor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA usai menghadiri Konsultasi Publik mengenai ”Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Bangka Belitung 2025-2029” di Pangkal Pinang, Rabu pagi, menuturkan, pengungkapan kasus korupsi timah membuat beban lingkungan di Bangka Belitung turun drastis. Safrizal mengklaim, penungkapan itu membuat hampir 100 % aktivitas pertambangan ilegal berhenti. Namun, dia mengakui masih ada oknum nakal yang menambang ilegal. Lokasinya jauh dari pengawasan aparat ataupun pemerintah. ”Kita tidak mampu menjangkaunya. Mungkin karena masyarakat tak bisa lepas dari tambang. Bagi sebagian masyarakat, penambangan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari memperoleh pendapatan. Kalau tak dilakukan, mereka tidak bisa makan,” tuturnya. (Yoga)