PT Supertone atau dikenal sebagai SPC, perusahaan manufaktur produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan elektronik di Indonesia, mendukung kebijakan pemerintah tentang pembatasan impor 78 barang-barang produk elektronik dan TIK. Di sisi lain, SPC mendukung pemanfaatan  lebih banyak produk TIK dan  elektronik dari produsen lokal, termasuk CCTV dan layar monitor buatan dalam negeri. SPC pun telah siap memasok produk elektronik ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pebisnis hingga konsumen. Menteri Perindustrian  Agus Gumiwang Kartasasmita  telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Taknis Impor Produk Elektronik. Adapun dalam aturan tersebut, tertera 78 barang elektronik yang impornya harus dibatasi. (Yetede)

Para pengembang harus menerapkan  konsep environment, social, dan governance (ESG) atau ramah alam, bermanfaat secara sosial, serta tata kelola yang solid guna mengurangi kerusakan alam. Menurut Ignesjz, Kepala Badan kajian Strategi Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), konsep ESG mau tak mau harus diterapkan pebisnis, baik dalam proses produksi maupun operasional menyusul makin meresahkannya pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi CO2 yang berlebihan. Dia menerangkan, fokusnya adalah bagaimana mengurangi konsumsi energi agar bisa mereduksi emisi gas rumah kaca, ditambah reduksi konsumsi air, pengolahan sampah dan limbah. "Pengembang tidak bisa hanya berorientasi profit, karena profit akan bisa dicapai kalau alamnya sudah rusak, dan sebaliknya. Pebisnis harus berpartisipasi mengurangi kerusakan alam itu," katanya. (Yetede) 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai perlu mengevaluasi kebijakan konversi motor listrik secara menyeluruh. Pasalnya, meski program konversi ini tidak dipungut biaya, namun minat masyarakat masih terbilang minim. Ada beberapa catatan yang harus dibenahi, mulai dari penyederhanaan administrasi, hingga kepastian penyaluran dana insentif kepada bengkel konversi. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan Kementerian ESDM sudah melakukan serangkaian upaya dalam menarik minat masyarakat. Hanya saja ikhtiar yang dijalankan  belum membuahkan hasil. Hal ini lantaran realisasi konversi  motor elektrik pada tahun lalu kurang dari 1.000 unit. Sedangkan target konversi yang ditetapkan pada 2023 sebanyak 50 ribu unit motor. "Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kegagalan yang mungkin telah terjadi. Hasil evaluasi itu harus digunakan sebagai dasar menyusun strategi berikutnya," kata Yannes kepada Investor Daily. (Yetede)

Langkah Indonesia dan Malaysia yang lebih dulu menggunakan ketidaksetujuannya atas European Union Deforestation-Free Regulation (UEDR) telah menginspirasi pihak lain untuk turut menyuarakan  penundaan dan perubahan kebijakan tersebut. Pihak-pihak itu diantaranya negara-negara Like-Minded Countries (LMCs), kelompok bipartisan di Amerika Serikat, serta asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa (UE). Meluasnya seruan penundaan dan perubahan kebijakan EUDR karena regulasi itu dinilai tidak adil, terutama bagi petani sawit. Seiring upaya penolakan EUDR  RI dan malaysia, kelompok bipartisan di AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, seperti dilansir mypolmoilpolicy.com, juga menyoroti kebijakan yang tidak adil bagi para petani  yang hendak masuk pasar  Eropa. Penundaan implmentasi atau perubahan EUDR dinilai sebagai salah satu solusi  yang bisa dilakukan saat ini.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu membukukan per tumbuhan laba yang positif dengan berhasil berhasil mencetak laba konsolidasian sebesar Rp15,98 triliun per akhir kuartal I/2024. Pencapaian kinerja perseroan antara lain didukung oleh kinerja penyaluran kredit. Hingga akhir Maret 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit se besar Rp1.308,65 triliun atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year on year (yoy). Dari total kredit yang tersalurkan tersebut, sebesar 83,25% di antaranya atau sebesar Rp1.089,41 triliun merupakan por tofolio kredit untuk seg men usaha menengah kecil mikro (UMKM). 

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan yang mencapai Rp1.989,07 triliun atau tumbuh 9,11% yoy. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa perseroan meyakini pemberdayaan yang terus dilakukan pada segmen UMKM berdampak pada daya tahan ekonomi nasional. Meskipun mampu mendorong penyaluran kredit tumbuh double digit, perseroan tetap mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkannya. Hingga akhir kuartal I 2024 tercatat rasio non performing loan (NPL) BRI terkendali di kisaran 3,11% dengan rasio loan at risk yang membaik, dari 16,39% pada akhir kuartal I/2023 menjadi 12,70% pada akhir kuartal I/2024. Dari sisi liabilities, perseroan mampu menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp1.416,21 triliun atau tumbuh 12,80% yoy hingga akhir Maret 2024. Dana murah atau current account savings account (CASA) mendominasi portofolio simpanan dengan pertumbuhan 7,80% yoy.Pertumbuhan CASA ini tak lepas dari aspirasi BRI untuk melakukan transformasi liabilitas melalui penguatan basis pendanaan dengan fokus pada lowcost funding dari CASA yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sempat melaju kencang, laju penjualan sektor properti berisiko kembali masuk ke jalur lambat. Pasalnya, daya serap pasar properti yang dibiayai melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR) rawan makin seret lantaran suku bunga yang berpotensi meninggi seiring keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate. Dus, pelaku bisnis properti pun harus bermanuver lebih tajam agar dapat ‘beradaptasi’ dengan dinamika tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menuturkan, kenaikan bunga KPR, bakal menggerus margin bisnis para developer properti. Pada saat yang sama, developer properti sudah terbebani dengan volatilitas rupiah yang sempat anjlok ke level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat atau level terendah sejak 2020. Menurutnya, beban itu cukup berat karena depresiasi rupiah berdampak langsung pada mahalnya bahan bangunan terutama material impor yang pada gilirannya menstimulasi peningkatan biaya konstruksi. Kekhawatiran yang sama diungkap Di rektur PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Olivia Surodjo. Dia mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI berpengaruh pada daya beli konsumen, yang sebagian besar adalah end useratau pembeli rumah pertama melalui skema KPR. Padahal, MTLA menargetkan realisasi marketing sales sebesar Rp1,9 triliun.

Dampak kenaikan suku bunga acuan BI kemungkinan menyasar konsumen yang baru mengajukan kredit, Namun, Olivia meyakini bunga KPR masih akan berada di bawah 10%. Hingga kuartal I/2024, MTLA telah membukukan marketing sales Rp438 miliar atau 10,61% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meraih Rp396 miliar. Segmen residensial menjadi penopang dengan kontribusi 70% atau setara Rp307 miliar. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menyatakan tetap optimistis target prapenjualan sepanjang 2024 menembus Rp11,1 triliun, kendati rupiah melemah serta ada potensi kenaikan bunga KPR. Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun. 

Hingga kuartal I/2024, realisasi prapenjualan CTRA mencapai 30% dari target yang dibidik sepanjang tahun ini yakni Rp11,1 triliun. Pencapaian itu juga melampaui rata-rata historis dalam 5 tahun terakhir yang berada di level 24%. Dari perolehan itu, penjualan rumah tapak atau landed house berkontribusi sebesar 80% dari total prapenjualan pada kuartal I/2024. Adapun segmen lainnya seperti ruko menyumbang 17%, sementara apartemen berkontribusi 3%. Adapun, emiten properti milik Agung Sedayu Group yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) berupaya melakukan Inovasi dan meluncurkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar setelah kenaikan suku bunga acuan BI. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan perseroan harus inovatif guna mencapai target prapenjualan sepanjang 2024 hingga Rp5,5 triliun. Sepanjang kuartal I/2024, realisasi prapenjualan PANI telah mencapai 27% dari target atau tembus Rp1,5 triliun.

Perihal suku bunga kredit, kalangan bankir menyatakan akan merespons dengan hati-hati kenaikan BI Rate. Direk tur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu misalnya, menyatakan perseroan akan berhitung terlebih dahulu. “Enggak bisa semena-mena,” ujarnya. Jika ditelusuri, BBTN telah mengerek suku bunga dasar kredit (SBDK) atas kredit konsumsi khusus pada segmen KPR dari sebelumnya 7,3% per 31 Desember 2023, menjadi 7,4% per 31 Maret 2024. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menghambat laju pertumbuhan KPR. Menurutnya, perbankan tak punya pilihan lain selain turut mengerek suku bunga kredit. Dia meramal, imbas keputusan BI bakal berdampak pada kenaikan cicilan KPR yang diproyeksi terjadi dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan sekitar 100 basis poin. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar BI, kredit properti tetap bertumbuh di level 7,7% secara tahunan (YoY) pada Maret 2024 menjadi Rp1.348,6 triliun. Namun, pertumbuhan kredit properti melambat dibandingkan bulan sebelumnya di level 7,9%.

Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.

Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.