Setelah pelaku usaha pariwisata, giliran operator penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association menolak rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Ketua Umum Asosiasi Operator Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan iuran pariwisata yang digabung dalam tiket pesawat bisa menimbulkan efek negatif baik bagi pelanggan maupun maskapai penerbangan. Seharusnya, menurutnya, iuran pariwisata yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak ditambahkan dalam komponen harga tiket pesawat. “Iuran pariwisata tidak seharusnya masuk jadi komponen harga tiket karena akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai penerbangan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/4). Dengan masuknya iuran pariwisata dalam komponen tiket, imbuhnya, bisa membuat harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Selain itu, maskapai juga bisa terkena dampak karena jumlah penumpang akan berkurang jika harga tiket dianggap mahal. Denon menyatakan rencana pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat juga bisa menghambat laju pemulihan industri penerbangan. Saat ini, bisnis penerbangan dalam kondisi rebound setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020—2022. 

Di sisi lain, kondisi tersebut juga dibayangi sejumlah kendala yang dihadapi maskapai penerbangan Indonesia, sehingga proses re bound tidak bisa berlangsung lancar dibandingkan dengan maskapai internasional. Selain itu, peningkatan biaya operasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar avtur dan nilai tukar mata uang rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Padahal, dia mengungkap sekitar 70% biaya operasional penerbangan dipengaruhi oleh mata uang dolar AS, di antaranya terkait harga avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan dan pengadaan suku cadang. Denon mencontohkan kurs dolar AS dari 2019 sebesar Rp14.102 dan pada 2024 menjadi Rp16.182 atau meningkat 15%. Selain itu, harga jual minyak juga terus naik, pada 2024 telah mencapai US$87,48 per barel atau meningkat 37% dibandingkan dengan 2019 yaitu US$64 per barel.“Pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan kontraproduktif, karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun,” kata Denon.

Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno juga meminta pemerintah mengevaluasi ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat sebagai salah satu sumber Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund. Dengan biaya penerbangan yang kian mahal, paparnya, akan berimbas pada daya beli konsumen penerbangan. Dampaknya juga akan berakibat fatal bagi industri aviasi yang tengah mencoba bangkit pasca pandemi Covid-19 serta persaingan moda lain terutama Pulau Jawa yang tengah mengembangkan Tol Trans-Jawa. Agus memandang rencana kutipan itu kontraproduktif pada pengembangan dunia pariwisata. 

Di sisi lain, pengelolaan iuran pariwisata dinilai tidak jelas. Agus melihat dana yang akan terkumpul dari iuran pariwisata belum transparan. Termasuk, keuntungan yang akan diterima oleh konsumen dengan adanya iuran tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani telah meminta pemerintah meninjau ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Berdasarkan pengalaman pelaku usaha, Hariyadi menyatakan retribusi yang diberlakukan kerap tidak kembali ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Hariyadi mengaku belum mengetahui secara detail rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata yang masuk dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.