Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk memangkas jumlah bandara internasional dari 34 menjadi hanya 17 bandara, dengan harapan bisa mendorong sektor penerbangan yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri (KM) Nomor 31 Tahun 2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada tanggal 2 April 2024 lalu. KM ini menetapkan 17 bandar udara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional, dari semula 34 bandara internasional. "Keputusan ini juga telah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," kata Adita. (Yetede)

Sebagai bank berbasis teknologi (tech-based bank) yang tertanam dalam ekosistem, PT Bank Jago Tbk mengawali 2024 dengan kinerja yang solid. Perseroan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 22 miliar per akhir maret 2024 atau tumbuh 24% secara year on year (yoy). Laba tersebut salah satunya  juga didorong dari sisi penyaluran  kredit.  Bank Jago mencatatkan pertumbuhan sebesar 32% (yoy)  mencapai Rp14,3 triliun. Pertumbuhan penyaluran  kredit tercapai berkat strategi kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti ekosistem dan platform digital, perusahaaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. "Ini merupakan cara efektif untuk  bertumbuh secara solid dan sejalan dengan aspirasi  kami untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang  melalui solusi keuangan  digital yang berfokus  pada kehidupan," ungkap Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung. (Yetede)

Peningkatan bea keluar konsentrat tembaga menjadi 7,5% dari sebelumnya 2,5% membuat penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia pada kuartal pertama tahun ini melonjak tajam. Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga sebesar US$156 juta pada kuartal I/2024. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, bea ekspor yang dibayarkan Freeport Indonesia hanya sebesar US$17 juta, karena tarif yang dikenakan saat itu hanya sebesar 2,5%. Hal tersebut pun menjadi perhatian dari Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berupaya untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah agar bisa membebaskan bea keluar konsentrat tembaga pada paruh pertama tahun ini, mengingat konstruksi smelter tembaga baru Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 90% per akhir 2023. President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia saat ini ihwal kelanjutan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan akhir Desember 2024.

Selepas relaksasi ekspor diputuskan pada Juni 2023, Freeport Indonesia memang dikenakan bea keluar sebesar 7,5% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 itu, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan dengan progres smelter 70%—90% sebesar 7,5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 10% pada 1 Januari—31 Mei 2024. Untuk perusahaan dengan progres smelter di atas 90%, bea keluar yang dikenakan sebesar 5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 7,5% pada periode 1 Januari—31 Mei 2024. Di sisi lain, Freeport Indonesia mencatat penjualan konsolidasi tembaga sebanyak 493 juta pounds, dan 564.000 ounces emas pada kuartal I/2024. Angka tersebut naik dua kali lipat dari torehan sepanjang periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, Freeport Indonesia diketahui hanya mencatatkan penjualan tembaga sekitar 198 juta pounds, dan emas di level 266.000 ounces.

Laporan kinerja kuartal I/2024 GCX juga mencatat produksi tembaga Freeport Indonesia pada Januari—Maret 2024 sebanyak 491 juta pound. Angka tersebut naik 49,24% dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang hanya memproduksi 329 juta pound. Untuk produksi emas, Freeport Indonesia diketahui mampu menghasilkan 545.000 ounces emas pada Januari—Maret 2024, naik 35,57% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni 402.000 ounce. Chairman & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan bahwa penjualan emas dan tembaga yang meningkat dua kali lipat pada kuartal I/2024 tersebut mencerminkan tingkat penambangan dan penggilingan, serta kadar bijih yang lebih tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai perusahaan pertambangan tembaga sudah maksimal berinvestasi dalam pembangunan smelter. “Optimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang sangat mendesak. Apalagi, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan subsidi migas,” katanya. Selain itu, kata Hendra, kegiatan usaha pertambangan bersifat jangka panjang, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Kepastian sangat diperlukan untuk perencanaan kegiatan perusahaan di wilayah yang menjadi konsesinya.

Direktur Utama OASA Bobby Gafur Umar mengatakan, ekspansi tersebut bakal melibatkan lembaga desa dan pertanian untuk menjamin pasokan bahan baku biomassa, berupa limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan. “Ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan usaha biomassa yang produktif dan bermanfaat bagi kedua pihak, masyarakat Blora dan OASA, serta didukung penuh oleh Bupati Blora,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (25/4). Pada tahap pertama, kapasitas industri biomassa di Blora akan mencapai 5.000 ton per bulan, dan terus dikembangkan hingga 15.000 ton per bulan. Targetnya, fasilitas di daerah tersebut bisa mencapai 60.000 ton per tahun pada tahap pertama, dan terus naik hingga 180.000 ton per tahun. Nantinya, pabrik biomassa dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 juta tersebut akan menghasilkan wood chip sebagai bahan co-firing untuk PLTU Rembang. Dalam aksi korporasi tersebut, OASA juga menggandeng gabungan kelompok tani dan koperasi untuk menanam kembali lahan yang tanamannya dimanfaatkan untuk memproduksi wood chip sebagai bahan baku biomassa. 

Misalnya di Pulau Bangka, penebangan pohon dan tanaman-tanaman untuk keperluan bahan baku biomassa telah dilakukan secara konsisten dengan melibatkan petani, dan penanaman kembali, sebagai bagian dari penghijauan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Blora sendiri merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan usaha berbasis biomassa di Jawa Tengah. Dari potensi tersebut, OASA juga sudah mulai juga menyusun rencana pengembangan bisnis Bio-CNG dari limbah pertanian. Pabrik yang ditargetkan rampung pada 2025 itu nantinya akan menghasilkan 5 MMscfd Bio-CNG per hari, dan diekspor ke Jepang. Kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU sendiri sebenarnya masih cukup besar, karena pada tahun lalu capaiannya baru sebanyak 1 juta ton dari kebutuhan 10,2 juta ton yang direncanakan hingga 2025.

Setelah pelaku usaha pariwisata, giliran operator penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association menolak rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Ketua Umum Asosiasi Operator Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan iuran pariwisata yang digabung dalam tiket pesawat bisa menimbulkan efek negatif baik bagi pelanggan maupun maskapai penerbangan. Seharusnya, menurutnya, iuran pariwisata yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak ditambahkan dalam komponen harga tiket pesawat. “Iuran pariwisata tidak seharusnya masuk jadi komponen harga tiket karena akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai penerbangan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/4). Dengan masuknya iuran pariwisata dalam komponen tiket, imbuhnya, bisa membuat harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Selain itu, maskapai juga bisa terkena dampak karena jumlah penumpang akan berkurang jika harga tiket dianggap mahal. Denon menyatakan rencana pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat juga bisa menghambat laju pemulihan industri penerbangan. Saat ini, bisnis penerbangan dalam kondisi rebound setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020—2022. 

Di sisi lain, kondisi tersebut juga dibayangi sejumlah kendala yang dihadapi maskapai penerbangan Indonesia, sehingga proses re bound tidak bisa berlangsung lancar dibandingkan dengan maskapai internasional. Selain itu, peningkatan biaya operasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar avtur dan nilai tukar mata uang rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Padahal, dia mengungkap sekitar 70% biaya operasional penerbangan dipengaruhi oleh mata uang dolar AS, di antaranya terkait harga avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan dan pengadaan suku cadang. Denon mencontohkan kurs dolar AS dari 2019 sebesar Rp14.102 dan pada 2024 menjadi Rp16.182 atau meningkat 15%. Selain itu, harga jual minyak juga terus naik, pada 2024 telah mencapai US$87,48 per barel atau meningkat 37% dibandingkan dengan 2019 yaitu US$64 per barel.“Pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan kontraproduktif, karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun,” kata Denon.

Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno juga meminta pemerintah mengevaluasi ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat sebagai salah satu sumber Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund. Dengan biaya penerbangan yang kian mahal, paparnya, akan berimbas pada daya beli konsumen penerbangan. Dampaknya juga akan berakibat fatal bagi industri aviasi yang tengah mencoba bangkit pasca pandemi Covid-19 serta persaingan moda lain terutama Pulau Jawa yang tengah mengembangkan Tol Trans-Jawa. Agus memandang rencana kutipan itu kontraproduktif pada pengembangan dunia pariwisata. 

Di sisi lain, pengelolaan iuran pariwisata dinilai tidak jelas. Agus melihat dana yang akan terkumpul dari iuran pariwisata belum transparan. Termasuk, keuntungan yang akan diterima oleh konsumen dengan adanya iuran tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani telah meminta pemerintah meninjau ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Berdasarkan pengalaman pelaku usaha, Hariyadi menyatakan retribusi yang diberlakukan kerap tidak kembali ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Hariyadi mengaku belum mengetahui secara detail rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata yang masuk dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.

PT Blue Bird Tbk. meluncurkan layanan baru Lifecare Taxi untuk pelanggan berkebutuhan khusus, difabel, dan lansia di Jakarta dan Bali. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) Adrianto Djokosoetono menuturkan pengembangan Lifecare Taxi merupakan bentuk perusahaan menghasilkan layanan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Adrianto menambahkan Lifecare Taxi merupakan pembaruan pada layanan yang diperkenalkan ke publik pada 2014. Dia menuturkan peluncuran ulang Lifecare Taxi dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan para penggunanya. Untuk tahap awal, Blue Bird mengoperasikan sebanyak 5 unit Lifecare Taxi di Jakarta dan Bali. 

Secara terperinci, dia menuturkan tiga taksi baru itu ditempatkan di Jakarta, sementara sisanya di Bali. Menurutnya, pengemudi Lifecare Taxi dibekali dengan keahlian menggunakan fitur-fitur armada taksi itu. Saat ini, layanan Lifecare Taxi belum dapat dipesan pada aplikasi My Bluebird. Selain itu, armada Lifecare Taxi juga bisa dijumpai di pangkalan Bluebird yang ada di beberapa rumah sakit di Jakarta, seperti RS Pantai Indah Kapuk, RS Fatmawati, RS Dharmais, RS EMC Alam Sutera, dan Siloam Hospitals Semanggi. Sedangkan untuk Bali, Lifecare Taxi bisa dijumpai di BIMC Hospital dan Siloam Hospitals.

Operator telekomunikasi tengah menanti lelang spektrum frekuensi 700 MHz untuk jaringan 5G yang akan digelar paling lambat pada Juni 2024. PT XL Axiata Tbk. (EXCL) meminta agar reserve price lelang spektrum frekuensi 700MHz dan 26 GHz dapat terjangkau dari tahun sebelumnya. Operator telekomunikasi bersandi saham EXCL itu telah menyiapkan dana untuk aksi lelang ini. “Affordable, yang lebih terjangkaulah, makin rendah makin baik,” kata Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O. Baasir, Kamis (25/4). Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini menyatakan perusahaan siap melakukan lelang spektrum frekuensi mengingat spektrum yang dimiliki XL Axiata paling kecil dibandingkan dengan operator lain. “Kami mungkin hampir setengahnya dari yang dimiliki oleh operator lain,” ungkap Dian. Terpisah, Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan XL Axiata berminat mengikuti lelang tersebut karena frekuensi merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison pun mendukung penguatan infrastruktur telekomunikasi nasional, termasuk pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler. “Terkait dengan rencana seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz, kami melihat penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif sebagai faktor pendukung operator seluler berpartisipasi dan mengalokasikan investasi yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan jaringan 5G,” kata SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang. Indosat berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efisien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing.

Pemerhati telekomunikasi menilai cakupan untuk memperluas jaringan 5G masih terganjal spektrum frekuensi yang masih minim di Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut cakupan jaringan 5G belum berjalan optimal meski Indonesia telah mengadopsi jaringan ini, mengingat kebutuhan spektrum yang belum terpenuhi. Heru mengungkapkan bahwa jaringan 5G membutuhkan setidaknya minimal 100 MHz agar berjalan optimal. Untuk itu, menurutnya, masa depan 5G akan bertumpu pada lelang spektrum frekuensi yang dilakukan tahun ini. Heru menambahkan pemanfaatan jaringan 5G juga perlu didorong untuk berkembang. Begitu pun dengan harga ponsel pintar (smartphone) yang mendukung jaringan 5G sebaiknya lebih terjangkau. Di sisi lain, Heru menilai jaringan 4G di Indonesia untuk beberapa wilayah masih cukup, tetapi untuk banyak wilayah sudah tidak memadai. Dihubungi terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam menuturkan jaringan 5G akan mencakup isu spektrum frekuensi, perangkat, kebutuhan akan konten, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil survei APJII (2024) yang dirilis pada 31 Januari 2024, Zulfadly menyampaikan bahwa sebanyak 39,81% menyatakan fitur 5G tidak menjadi pertimbangan saat membeli handphone karena belum tersedianya jaringan 5G di lokasi responden. Sementara itu, sebanyak 22,64% menyebut fitur 5G menjadi pertimbangan saat membeli handphone sebagai antisipasi perkembangan pada masa depan, dan hanya 8,6% responden menyatakan jaringan 5G sudah tersedia di lokasi.