Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan konstruksi jalan tol Gilimanuk—Mengwi dapat dimulai pada kuartal IV/2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa saat ini, proses lelang tol tersebut masih memasuki tahap prakualifi kasi. “Bid awardnya [penentuan pemenang lelang] September 2024 bisa,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4). Selain itu, imbuhnya, tol Gilimanuk—Mengwi juga telah resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, dalam rapat terbatas juga dihasilkan keputusan bahwa nantinya calon investor baru Tol Gilimanuk —Mengwi tidak boleh terafiliasi dengan investor lama yang gagal mendapat pendanaan yakni PT Tol Jagat Kerthi Bali. 

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa proses konstruksi Tol Gilimanuk—Mengwi ditargetkan akan mulai berlangsung pada kuartal IV/2024. Dia mengatakan bahwa prosesnya masih panjang lantaran hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu proses reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sekarang nilai proyeknya [dihitung dulu] ini berapa valuasinya, yang kemarin dinilai berapa. Terus untuk melanjutkan itu, kita perlu berapa. Nah dibagi itu ada yang porsi investor ada yang porsi pemerintah,” katanya.

Perubahan status pelabuhan udara di sejumlah provinsi dari bandara internasional ke domestik membawa konsekuensi yang amat riskan bagi produk domestik regional bruto. Pebisnis wisata daerah dan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi mesti bersiap melakukan langkah terobosan guna menjaga perputaran mesin ekonominya. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, misalnya yang telah secara resmi berubah status dari Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik. Perubahan status ini menyusul adanya surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2024 tentang Penetapan Bandara Internasional yang diteken pada 2 April 2024. 

Executive General Manager Bandara SMB II Palembang R Iwan Winaya Mahdar menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima keputusan tersebut dan mendukung apa pun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa penerbangan internasional melalui SMB II Palembang masih tetap dibuka khusus untuk embarkasi haji dan umroh. Ke depan, Iwan menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti semua keputusan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatra Selatan (PHRI Sumsel) Kurmin Halim mengaku kecewa atas keputusan pemerintah mempermak beleid status Bandara SMB II. Dia memandang bahwa kebijakan itu dapat berdampak besar terhadap sektor pariwisata di Sumsel lantaran jumlah wisatawan asing akan mengalami penurunan akibat biaya perjalanan yang meningkat. Kondisi itu, imbuhnya, juga akan memengaruhi tingkat hunian hotel serta konsumen restoran yang ada di Bumi Sriwijaya lantaran hanya mengandalkan turis domestik serta kegiatan tertentu saja. Menurutnya, pemerintah juga perlu serius dalam memperbaiki destinasi wisata di setiap daerah apabila memang bertujuan untuk mencegah masyarakat Indonesia tidak mudah ke luar negeri dengan alasan berlibur. Selain itu, imbuhnya, pemerintah juga perlu memperbaiki sarana prasarana serta pelayanan rumah sakit agar bisa mengakomodir perjalanan masyarakat Indonesia ke luar negeri untuk berobat. 

Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Soekanto Sairuki memandang bahwa perubahan status Bandara SMB II ini akan berdampak pada dua hal. Pertama, dari sisi mobilitas barang dan jasa dari dan ke luar negeri yang berimbas pada ekonomi lokal utamanya sektor manufaktur. Kedua, dengan tidak adanya penerbangan komersial internasional berpengaruh pada aksesibilitas langsung ke Kota Pempek. Berbeda, Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru justru tetap menyandang statusnya sebagai salah satu bandara internasional. Executive General Manager Bandara Pekanbaru Radityo Ari Purwoko mengatakan bahwa pelabuhan udara ini menjadi salah satu dari 17 Bandara Internasional di Indonesia sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Di sisi lain, pihaknya juga akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi semua pengguna jasa bandara, serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor penerbangan dan pariwisata.

Pada era Presiden Soekarno, karya seni patung monumental dijadikan alat diplomasi kebudayaan di ruang publik. Sekarang tradisi itu meredup, tetapi ada secercah harapan dari swasta yang menyalakan lagi semangat tersebut. Tradisi citra patung di luar ruang seperti era Bung Karno belum lama ini dihidupkan kembali. Sebanyak 30 patung karya 28 seniman ditampilkan di ruang terbuka Art Jakarta Gardens di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada 23-28 April 2024. Setiap karya seniman dihadirkan oleh galeri peserta Art Jakarta Gardens 2024 yang berjumlah 23 galeri. Patung dan instalasi itu merupakan karya seniman lintas generasi Tanah Air. Mulai dari Nyoman Nuarta dan G. Sidharta, hingga seniman muda Dian Hardiansyah dan Bandu Darmawan. Selama pameran, publik diajak menjelajahi kombinasi presentasi karya seni bentuk patung, instalasi, dan objek dua dimensi. 

“Pilihan Plataran sebagai lokasi juga diperhitungkan karena tempat ini mendukung untuk karya seni patung sesuai tradisi dalam seni rupa, yakni di luar ruangan. Ini juga memperkaya ragam acara seni dan hiburan bagi warga Kota Jakarta,” ujar Direktur Artistik Art Jakarta Gardens Enin Supriyanto pada wartawan. Sekira dua puluh langkah dari lobi, pengunjung juga disajihkan karya Teguh Ostenrik. Pematung kawakan itu memboyong karya berjudul The Dream of Mother yang menawarkan tema personal mengenai hubungan antara ibu dan anak. Ini terefleksi lewat dua objek patung abstrak yang berdiri saling berdekatan. Teguh juga masih mengeksplorasi bronze casted sebagai material karya, sehingga meninggalkan kesan rustic yang menyatu dengan alam. Meski tampak abstrak, visual yang tampil seolah menggambarkan figur ibu yang ingin memeluk si buah hati, sementara sang anak tampak berlari menuju dekapan sang ibu. 

Tahun ini misalnya, Art Jakarta Gardens 2024 menggandeng PT Indonesia Logam Pratama (Treasury). Perusahaan tersebut kali ini turut menghadirkan karya seni patung Naufal Abshar berjudul Gold is King yang ditempatkan di dekat tenda B area pamer. Dalam karya ini Naufal mengambil inspirasi dari keledai dari karakter lukisannya, Donkey. Menurutnya, keledai merupakan hewan yang punya ikatan kuat dengan emas. Pada masa lalu, para penambang emas seringkali membawa hasil tambangnya dengan keledai ke kota. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan, gelaran ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah bertemunya ekosistem seni di Indonesia, tetapi juga memacu diskusi menarik tentang keberadaan seni rupa di ruang publik saat ini. Seni rupa, kata Hilmar, sudah sepatutnya menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di sebuah wilayah. Hilmar membayangkan patung dan instalasi yang ditata sedemikian rupa di ruang publik hari ini, tidak hanya terjadi di sebuah art fair.

Usai fokus bertarung pada ajang pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, partai politik kini berkonsentrasi pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, dengan menyiapkan para kandidat yang akan berlaga di sana. Pilkada 2024 akan berlangsung di 545 daerah dengan perincian 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Sebagian adalah daerah yang memiliki peran strategis secara politik. Di Pulau Jawa, misalnya, Pilkada akan berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Tanpa mengesampingkan daerah lainnya, Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah pertarungan gengsi antara partai politik. DKI Jakarta, misalnya, dalam sejarah elektoral, Pilkada DKI selalu panas dan banyak diperebutkan para elite politik. Pada Pilkada 2017 lalu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS berhasil memenangkan kontestasi politik di ibu kota. Setelah lepas jadi Gubernur, Anies diketahui maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Belakangan ia kalah dari rivalnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pada pemilu 2024 terdapat pergeseran yang signifi kan, PKS berada di posisi puncak. Data KPU, khusus Pileg DPRD DKI Jakarta, PKS memperoleh lebih dari 1 juta suara, disusul PDIP 850.174, dan Gerindra 728.297. Sejauh ini nama Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni masuk dalam bursa calon kepala daerah. Sahroni kemungkinan besar akan diusung oleh Nasdem. Sedangkan Anies perlu membangun komunikasi politik dengan partai politik. Sementara itu, Jawa Barat adalah basis suara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Data KPU untuk Pileg DPRD Provinsi, menunjukkan Gerindra masih mendominasi di provinsi Jawa Barat. Pilkada Jawa Tengah, juga menjadi pertaruhan bagi PDIP, untuk membuktikan bahwa PDIP adalah kandang Banteng. Pasalnya, sejak reformasi lebih dari dua dasawarsa lalu, Jawa Tengah selalu dipimpin oleh Gubernur dari partai berlambang banteng tersebut. Sebut saja Mardiyanto, Bibit Waluyo, hingga Ganjar Pranowo. Saat ini, PDIP masih cukup perkasa di Jawa Tengah. 

Perolehan suaranya di Pemilu 2024 mencapai 5,27 juta. Ada tiga tokoh yang kemungkinan maju dalam kontestasi di Jawa Tengah antara lain Hendrar Prihadi bekas Wali Kota Semarang, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selain Sudaryono, baliho Kapolda Jateng IrjenPol Ahmad Lutfi juga mencolok selama libur lebaran tersebar di jalan-jalan utama Jateng. Namun dirinya telah mengklarifikasi dan menegaskan tidak ada sosialisasi berkaitan pencalonannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng  2024. Adapun Jawa Timur juga akan menjadi pertarungan yang menarik. Petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak telah secara terbuka menyatakan akan bertarung lagi dalam kontestasi Pilkada 2024.

Setelah Partai Nasdem dan PKB menyatakan mendukung presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kini tersisa PDI Perjuangan dan PKS yang belum menentukan posisi politik mereka pasca-Pilpres 2024. Kedua partai masih menanti proses di internal masing-masing. Namun, pengamat politik memprediksi kedua partai itu akan memutuskan berada di luar pemerintahan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Jumat (26/4) menjelaskan, dalam menentukan posisi politik partai, baik di dalam maupun di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, partai berencana menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 24-26 Mei mendatang.

Rakernas akan menjadi momentum penting partai untuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional. Dalam rakernas nanti, para pengurus partai dari daerah sampai pusat akan bermusyawarah untuk memberikan usulan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait arah partai ke depan. ”Itu (sikap PDI-P) nanti tunggu rakernas pada 24-26 Mei mendatang, ya,” ujarnya. Meski demikian, Djarot menegaskan, PDI-P tidak ada masalah, baik dengan Prabowo maupun Partai Gerindra, karena komunikasi terus terjalin secara informal. PKS juga masih menanti keputusan Majelis Syura PKS.

Majelis yang dipimpin Salim Segaf Aljufri, menurut Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, memiliki kewenangan untuk menentukan arah politik partai pascapilpres. Hanya, kapan keputusan itu akan diambil, belum ada kepastian waktu. Terlepas dari itu, hari Sabtu (27/4) ini, PKS merancang pertemuan dengan Prabowo dalam acara halalbihalal Idul Fitri. Tak hanya Prabowo, PKS juga mengundang seluruh elite politik untuk hadir. ”Tujuannya untuk silaturahmi PKS dengan berbagai unsur internal ataupun eksternal,” kata Ahmad. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi pernah menyampaikan bahwa partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan.

”Tinggal permasalahan suasana dan dialognya saja nanti. Kita tunggu saja beberapa hari lagi. Kalau Pak Prabowo dating ke DPP PKS, kami juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita sambut, ya,” tutur Aboe. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, memprediksi, kemungkinan hanya PDI-P dan PKS yang akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, kedua partai itu belum dikunjungi oleh Prabowo setelah resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih. Lebih lanjut, menurut dia, PDI-P dan PKS tidak mudah diajak untuk berkoalisi. ”Kedua partai ini juga berpengalaman dalam menjadi oposisi atau di luar pemerintahan. Keduanya cenderung punya kekuatan di basis ideologis dan konsistensi. Ditambah, PDI-P punya catatan hitam dengan trah keluarga Jokowi yang ada di kubu Prabowo,” ujarnya. (Yoga)

Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Tiga tersangka di antaranya bekas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung. Jadi, total sudah 21 tersangka dalam kasus tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi, menyampaikan, penyidik memeriksa 13 dari 14 saksi yang direncanakan diperiksa. Salah satunya urung hadir karena sakit. ”Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan lima tersangka,” kata Kuntadi, dalam jumpa pers pada Jumat (26/4) malam.

Mereka adalah HL selaku beneficial owner PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN) dan FL selaku pegawai pemasaran PT TIN. Tiga tersangka berikutnya berinisial SW selaku Kadis ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-Maret 2019; BN selaku Plt Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2019; dan AS selaku Plt Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang kini menjadi Kadis ESDM Bangka Belitung. Kuntadi mengatakan, tersangka SW, BN, dan AS selaku pimpinan di Dinas ESDM Bangka Belitung diduga sengaja menerbitkan dan menyetujui Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan lima perusahaan pengolah bijih timah atau smelter meskipun dokumen RKAB itu tak memenuhi syarat.

Kelima perusahaan dimaksud adalah PT Tinindo Inter Nusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa. ”Selain itu, RKAB tidak digunakan untuk menambang di wilayah IUP, tetapi sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh di wilayah IUP PT Timah Tbk,” katanya. Dua tersangka lainnya, FR dan HL, diduga turut serta mengondisikan kerja sama penyewaan alat pengolahan timah. Untuk itu, keduanya membentuk dua perusahaan boneka untuk memperlancar aktivitas ilegal itu. Menurut Kuntadi, salah seorang tersangka, yakni HL, tidak memenuhi panggilan penyidik karena sakit. (Yoga)

Setiap anak terlahir dengan potensi diri yang berbeda dan bisa dikembangkan seiring pertumbuhan usia, termasuk anak dengan autisme. Diagnosis dini, intervensi tepat, lingkungan inklusif, dan orangtua yang kuat bisa menjadikan anak berkebutuhan khusus mandiri menjalani hidupnya. Namun, potensi dan kelebihan mereka acap kali masih terhalang oleh kesempatan berkarya di masyarakat. Inklusi sosial perlu ditingkatkan agar mereka juga dapat berkontribusi di berbagai bidang. Dokter spesialis anak konsultan neurologi, Hardiono D Pusponegoro, menegaskan, ”Pemahaman akan gaya komunikasi, dukungan dari rekan kerja, atasan, atau mentor hingga lingkungan kerja yang inklusif dan terbuka kepada individu dengan autisme bisa membantu meningkatkan kontribusi mereka di tempat kerja,” kata Hardiono, dalam diskusi yang digelar Zally Zarras Learning Center dan Yayasan Drisana, di Jakarta, Kamis (25/4).

Sementara itu, masih banyak kesenjangan kesempatan kerja dan pendidikan bagi penyandang autisme. Berdasarkan data Kemenaker, dari 440 perusahaan dengan tenaga kerja 237.000 orang, hanya 2.851 orang atau 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor formal. Padahal, UU No 8 Tahun 201 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas dengan porsi 1 % dan 2 % untuk BUMN dan BUMD. Implementasi aturan perlu didorong untuk mencapai kondisi ideal. Menurut Hardiono, penerimaan dari keluarga, khususnya orangtua, yang lapang dada bisa mendukung tumbuh kembang anak dengan autisme. Masyarakat juga harus menjadi lingkungan sosial yang inklusif dengan memastikan semua hak yang dimilikinya didapat dengan setara, tapi sulit dicapai karena banyak guru belum memiliki kemampuan pendidikan khusus untuk mengajar anak berkebutuhan khusus.

Guna menjembatani kesenjangan tersebut, Zally Zarras Learning Center dan Yayasan Drisana akan mengadakan Special Kids Expo (Spekix) 2024 pada 11-12 Mei 2024 di Jakarta Convention Center. Acara gratis untuk umum ini mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung lingkungan sosial yang inklusif. Deputy Chairperson Spekix 2024 Zavnura Pingkan Sutowo mengatakan, ”Ini adalah platform yang efektif dalam mendukung dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berkebutuhan khusus dan menjadi wadah  para pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang penilaian, terapi, pendidikan formal, keterampilan, dan pelatihan yang diperlukan bagi orangtua, keluarga, pendidik, dan pengasuh anak dengan autisme,” kata Zally (Yoga)

Kekhawatiran akan dampak kenaikan suku bunga acuan BI pada pertumbuhan ekonomi memunculkan kebutuhan akan stimulus bagi sektor riil terdampak. Rapat Dewan Gubernur BI hari Rabu (24/4) menaikkan bunga acuan 25 basis poin menjadi 6,25 %, kenaikan pertama sejak Oktober 2023. Kebijakan menaikkan BI Rate ditempuh karena kuatnya tekanan terhadap rupiah yang kian mendekati level Rp 16.500/USD. BI dalam situasi dilematis karena kenaikan suku bunga acuan ibarat pedang bermata dua: di satu sisi bisa membantu memperkuat nilai tukar, tetapi di sisi lain akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan ekonomi jangka panjang dan stance kebijakan moneter BI yang pro-stability membuat BI memilih opsi menaikkan BI Rate untuk meredam gejolak nilai tukar di tengah meningkatnya risiko global. Pelemahan rupiah berkepanjangan akan memukul ekonomi domestik. Namun, selain menahan eksodus dana keluar, kenaikan bunga acuan BI juga akan mendorong naiknya suku bunga kredit, yang akhirnya tertransmisi ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada kekhawatiran, tanpa stimulus, pertumbuhan bisa di bawah 5 % tahun ini. Di sini pentingnya kebijakan kenaikan suku bunga acuan dibarengi dengan stimulus atau insentif fiskal dan nonfiskal lain guna meredam dampaknya pada sektor riil.

Stimulus itu bisa berupa kebijakan untuk mengatasi beban kenaikan biaya akibat naiknya suku bunga, insentif pajak, atau pengurangan hambatan impor bahan baku dan penolong. Perlu pula diantisipasi potensi meningkatnya gagal bayar dan kredit macet UMKM akibat kenaikan suku bunga kredit. Kebijakan fiskal untuk bantalan sosial masyarakat yang terdampak mungkin juga diperlukan guna menjaga daya beli. Tak kalah penting, mengurangi ketergantungan pada penggunaan dollar AS. Pendalaman pasar uang dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara menjadi penting di sini. (Yoga)

Tengkes menjadi tantangan pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Hal itu karena pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin masih menyisakan masalah tengkes. Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam perpres disebutkan, tengkes (stunting) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menkes. Pasal 5 Ayat (1) Perpres memasang target tengkes 14 % pada 2024. Namun, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensitengkes masih 21,5 %.

Merujuk data Survei Status Gizi Indonesia 2022, prevalensi tengkes hanya turun 0,1 %. Artinya, angka prevalensi tengkes cenderung stagnan (Kompas.id, 25/4/2024). Lambatnya penurunan prevalensi tengkes dievaluasi berdasarkan pencapaian target sembilan indikator sasaran Perpres, hanya tiga indikator yang mencapai target. Enam lainnya belum, salah satunya, persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (90 %). Jokowi-Ma’ruf Amin hanya punya waktu lima bulan mengejar target penurunan angka tengkes sebelum pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober 2024.

Prabowo-Gibran, yang dalam kampanyenya akan melanjutkan program Jokowi-Amin, mesti menuntaskan target antara prevalensi tengkes sesuai perpres. Dalam visi-misinya, Prabowo-Gibran merencanakan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wapres dalam lima tahun, yang nomor satunya ditujukan untuk menangani tengkes. Program nomor satu itu adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kita nantikan hasil dari program itu untuk menurunkan prevalensi tengkes di Indonesia. (Yoga)

Gejolak ekonomi global dan domestik mulai menekan kondisi keuangan negara. Penerimaan pajak terkontraksi cukup dalam, sementara kebutuhan belanja membengkak pada awal tahun akibat pemilu dan penyaluran bansos yang lebih gencar. Kemenkeu mencatat, pos-pos penerimaan utama terkontraksi cukup signifikan akibat penurunan harga komoditas dan meningkatnya restitusi pajak oleh industri tambang, manufaktur, dan perdagangan. ”Secara keseluruhan, meski momentum perekonomian kita tetap terjaga, ada beberapa sektor yang tidak imun terhadap pengaruh global,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024, Jumat (26/4). Penerimaan negara hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 620 triliun, turun 4,1 % secara tahunan. Perlambatan itu disebabkan turunnya penerimaan pajak 8,8 % serta kepabeanan dan cukai yang turun 4,5 %.

Hanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 10 %.  Secara lebih detail, mayoritas pos penerimaan pajak utama mengalami kontraksi pada awal tahun. PPN Dalam Negeri (PPN DN) sebagai kontributor utama penerimaan minus 23,8 % secara neto, anjlok dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang melejit hingga 67,3 %. PPN DN menggambarkan laju konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Demikian pula penerimaan dari PPN Impor minus 2,8 %, turun dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 11,2 %. Pos ini terkoreksi akibat pertumbuhan impor yang juga menurun sangat tajam di awal tahun selama periode Januari-Maret, yaitu 12,76 % secara tahunan.

PPh Badan merupakan pos penerimaan yang paling diwaspadai Kemenkeu karena kinerjanya terkontraksi paling dalam hingga minus 29,8 %, turun dari tahun sebelumnya yang masih tumbuh tinggi hingga 68,1 %. Anjloknya penerimaan PPh Badan ini disebabkan harga komoditas yang turun signifikan hingga mengakibatkan penurunan pembayaran PPh Tahunan dan meningkatnya pengajuan restitusi pajak. ”Ini didominasi oleh perusahaan pertambangan dan manufaktur yang mengalami koreksi harga komoditas  dan permintaan ekspor yang tajam sehingga mereka meminta restitusi pajak. Ini perlu kita perhatikan karena artinya ada koreksi kegiatan ekonomi yang mulai memengaruhi penerimaan negara,” tutur Sri Mulyani. Dari empat pos penerimaan pajak utama, hanya PPh 21 yang masih tumbuh positif hingga 25,9 %, naik dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 21,7 %. (Yoga)