Sejumlah operator seluler terus memperluas layanan telekomunikasi nirkabel generasi keempat atau 4G dengan menambah jumlah base transceiver station di Tanah Air. Dua operator yang giat menambah alat penerima dan pemancar sinyal atau base transceiver station (BTS) 4G adalah PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan XL mengoperasikan 163.106 BTS pada kuartal I/2024 dengan 66,6% merupakan BTS berteknologi 4G. Menurutnya, porsi BTS 4G yang dioperasikan XL Axiata meningkat 220 basis poin (bps) dari sebelumnya 63,4% pada kuartal I/2023. Dia menegaskan pertumbuhan masif BTS 4G XL Axiata sejalan dengan laju lalu lintas data yang meningkat hingga 18,4% secara tahunan (year-on- year /YoY) pada kuartal I/2024 menjadi 2.609 Petabyte (PB). Dari sisi infrastruktur, kata Dian, BTS perusahaan memiliki tingkat keterhubungan dengan jaringan fiber optik (fi berized) mencapai 62%. 

Secara teknis, fiberisasi merupakan upaya modernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fi ber, termasuk melakukan regenerasi perangkat BTS. Merujuk pada laporan presentasi korporasi, XL Axiata juga menambah 2G dari 53.136 BTS pada kuartal I/2023 bertambah 1.687 unit menjadi 54.823 unit pada kuartal I/2024. Untuk BTS 3G, imbuhnya, XL Axiata menyisakan 377 unit pada kuartal I/2024 dari sebelumnya 1.252 BTS pada kuartal I/2023. Untuk kinerja keuangan, XL berhasil meraih total pendapatan sebesar Rp8,4 triliun, meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Sementara itu, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison mengungkapkan tetap mengelar ekspansi jaringan 4G, di tengah upaya memperluas wilayah jaringan 5G di Indonesia. 

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa jaringan 5G Indosat kini telah menjangkau wilayah Solo, Karawang, Bandar Lampung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Bali. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut lelang spektrum 700 MHz yang akan digelar paling lambat Juni 2024 akan mengubah peta persaingan 5G di Indonesia. Saat ini, cakupan jaringan 5G belum berjalan optimal meski Indonesia telah mengadopsi jaringan ini, sebab kebutuhan spektrum yang belum terpenuhi. Sebab, 5G membutuhkan setidaknya minimal 100 MHz agar berjalan optimal. Di samping itu, menurut Heru, pemanfaatan jaringan 5G perlu didorong untuk berkembang. Begitu pun dengan harga smartphone (ponsel pintar) yang mendukung jaringan 5G bisa lebih terjangkau.

Konsumsi masyarakat di awal tahun ini melemah, sekaligus memberikan sinyal ekonomi tahun ini berpotensi melambat. Hal itu menjadi lampu kuning bagi pemerintah, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tekanan konsumsi rumah tangga, salah satunya terindikasi dari setoran pajak konsumsi, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terkoreksi. Kementerian Keuangan mencatat, setoran dua jenis pajak ini mencapai Rp 155,79 triliun per akhir Maret 2024. Angka itu turun 16,1% year on year (yoy). Realisasi ini juga baru setara 19,2% dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 811,36 triliun. "Ini harus kita lihat secara hati-hati. Artinya ada koreksi yang mempengaruhi penerimaan negara. 

Koreksi dari kegiatan ekonomi, apakah dari sisi harga komoditas maupun kegiatan ekonomi yang terefleksikan dalam penerimaan negara," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (26/4) pekan lalu. Di sisi lain, PPN impor juga melorot sejalan melemahnya aktivitas impor. Secara neto, PPN impor turun 2,8% yoy, setelah tumbuh 11,2% pada periode sama tahun lalu. Pun secara bruto, jenis pajak ini turun 2,8%, setelah tumbuh 23,7% di tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai terkoreksinya setoran PPN perlu direspons serius. Apalagi, porsinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan sangat besar, bahkan terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. 

Meski disebabkan melejitnya restitusi, Wahyu bilang perlu dilihat kemungkinan lain penyebab kontraksi setoran pajak konsumsi. Pasalnya, tanpa ada restitusi pun, penerimaan PPN tiga bulan pertama tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Kendati begitu, Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman memperkirakan setoran PPN akan meningkat pasca pilpres 2024 karena pelaku bisnis semakin bergairah. Selain itu, efek perang di Timur Tengah dan Ukraina juga diprediksi mengerek harga migas. Namun Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, sangat tidak tepat menerapkan tarif PPN 12% tahun depan lantaran tren suku bunga masih tinggi. Ditambah, inflasi belum bisa ditekan ke kisaran 2%.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret atau kuartal I 2024 mencapai Rp 104,7 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Nilainya turun drastis 53,6% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (26/4) pekan lalu. Pembiayaan utang meliputi penerbitan SBN dan pinjaman. Nilai penerbitan SBN hingga kuartal I 2024 sebesar Rp 104 triliun setara 15,6% dari target. Adapun pinjaman senilai Rp 600 miliar, turun 91,9% dari periode sama tahun lalu, dan baru 3,4% dari target. "Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga domestik maupun global saling mempengaruhi. 

Situasi global sangat dinamis," ungkap Sri Mulyani. Untuk itu, pemerintah akan tetap mengelola secara fleksibel terkait timing, tenor, currency dan instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. "Ini adalah waktu yang dinamis, karena ada perubahan nilai tukar, suku bunga, yield dan guncangan dari negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa dan Timur Tengah yang harus diperhatikan," jelas Menkeu. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah bisa merilis SBN dengan memprioritaskan surat utang berdenominasi rupiah ketimbang valuta asing (valas). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global yang saat ini memanas pasca konflik Iran dan Israel. 

 "Kalau kondisi global memanas, bisa ambil cara dengan optimalisasi obligasi domestik, jadi bisa ambil utang di dalam negeri. Kita bisa mendapatkan pembiayaan tingkat risiko eksternal yang relatif rendah, kalau suku bunga global lagi tinggi," tutur Myrdal, Minggu (28/4). "Kemudian, saat risiko eksternal meningkat, kita harus rem penerbitan SBN. Kedua, terkait dengan struktur pembiayaan yang tinggi kita mau tidak mau harus menahan penerbitan utang secara agresif," ungkap Myrdal. Belum lama ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan, pihaknya akan menekan porsi penerbitan SBN valas pada tahun ini. Ia memerinci, porsi utang valas pemerintah pernah mencapai 40,97% pada tahun 2019. Kemudian turun menjadi 33,57% pada tahun 2020, 30,05% pada tahun 2021, dan 29,61% pada tahun 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperbaiki pelayanannya, sejalan dengan banyaknya isu yang muncul di masyarakat. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melakukan pertemuan dengan pimpinan Ditjen Bea dan Cukai serta Kantor Bea Cukai Bandara Sekarno Hatta, Sabtu (27/4) malam. Isu yang dimaksud, pertama, terkait pengiriman sepatu dan pengiriman action figure (robotic) yang terdapat keluhan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. 

Dalam kasus tersebut, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah daripada yang sebenarnya ( under invoicing ). Kedua, pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yakni barang impor berupa keyboard sebanyak 20 buah yang sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada 18 Desember 2022. Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan yang bersangkutan tanpa keterangan apapun, maka barang itu ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai (BTD).

Identik dengan saham blue chip dan likuid, nyatanya indeks LQ45 tak selalu mentereng. Beberapa waktu belakangan ini, kinerja LQ45 justru tertinggal dari pasar secara umum, yang tercermin dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sejak awal tahun 2024 hingga Jumat (26/4), IHSG terjungkal 3,25%. Namun LQ45 ambles lebih dalam dengan posisi minus 7,40% secara year to date (ytd). Kondisinya tak jauh berbeda dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, saat IHSG menguat 4,09%, Indeks LQ45 hanya melaju tipis 0,62%. Bahkan pada 2021, saat IHSG mencetak return hingga 10,08%, Indeks LQ45 malah minus 0,37%. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menyoroti, saham BUMN cukup punya keterkaitan dalam dinamika kinerja LQ45. Terutama tiga bank besar BBRI, BMRI, dan BBNI serta TLKM. 

Hingga kuartal I-2024, sejatinya kinerja LQ45 cukup apik dan unggul dibanding IHSG. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan, performa IHSG lebih unggul terdorong akselerasi saham big caps yang bukan konstituen LQ45. Misalnya beberapa pendatang baru big caps seperti BREN dan AMMN. Meski kinerja LQ45 belakangan ini tertinggal dari IHSG, tapi CEO Pinnacle Persada Investama Guntur Putra menilai LQ45 masih menarik sebagai bagian dari tolok ukur ( benchmark ) bagi investor ritel maupun manajer investasi. Investment Analyst Syailendra Capital, Michael Tjandradjaja mengingatkan, meski LQ45 merepresentasikan likuiditas saham, tapi indeks ini tidak mencerminkan prospek kinerja dari emiten tersebut. Lagi pula, secara historis tidak ada indeks equity yang memiliki kinerja terbaik secara konsisten.

Peta penguasaan pasar emiten penghuni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak dinamis. Sejauh ini emiten berkapitalisasi pasar (market cap) terbesar masih dipegang PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Sementara di posisi kedua bertengger saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Posisi BREN sejatinya sempat menjadi runner up di akhir 2023. Namun, akhir Maret lalu, market cap BREN longsor ke Rp 719,10 trliun. 

Berikutnya ada saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan market cap Rp 723,03 triliun. Kapitalisasi pasar BBRI sudah tergerus 15,63% dari posisi akhir 2023. Lalu ada PT Amman Minerals International Tbk (AMMN). Akhir 2023, market cap AMMN Rp 474,99 triliun. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat peluang pergeseran market cap masih bisa terjadi. Ini dipengaruhi oleh berbagai sentimen yang mewarnai pasar saat ini. Faktor lain adalah mulai bergulirnya rilis laporan kinerja di kuartal I-2024. Hasil dari pencapaian kinerja tersebut, menurutnya, juga akan menentukan posisi kapitalisasi pasar setiap emiten. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menyarankan buy on weakness BBRI dengan target Rp 4.800.

Kondisi suku bunga tinggi bakal berefek terhadap permintaan properti. Sehingga, emiten properti dengan portofolio terdiversifikasi lebih disukai di tengah kredit yang akan membebani pembelian rumah ataupun apartemen. Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% pada pertemuan April 2024. BI menyebut kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global, serta sebagai langkah antisipasi untuk menjaga inflasi. Alhasil, bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperkirakan juga bakal meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda menilai, suku bunga tinggi merupakan kondisi yang kurang baik bagi emiten properti, bahkan dapat membebani kinerja. 

Hal itu karena kondisi suku bunga tinggi dapat menekan keinginan masyarakat untuk membeli hunian baru. Emiten properti dengan fokus bisnis rumah tapak atau apartemen akan terpukul saat kondisi suku bunga tinggi. Namun untuk emiten properti pusat perbelanjaan tidak begitu berpengaruh karena masyarakat tetap melakukan aktivitas belanja. Dia turut mengantisipasi tantangan emiten properti karena adanya penurunan anggaran rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2024. 

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara yang menjadi peluang emiten properti tahun ini yaitu insentif dari pemerintah mengenai PPN DTP yang diperpanjang hingga akhir 2024. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal membuka jalan bagi emiten properti untuk catatkan pertumbuhan kinerja. Analis Sucor Sekuritas Niko Pandowo memperkirakan, kuatnya permintaan perumahan akan terus berlanjut karena adanya lonjakan permintaan di wilayah perkotaan. 

Dengan asumsi rata-rata empat orang per rumah, maka Indonesia menghadapi tambahan permintaan sebesar 1 juta unit rumah per tahun di wilayah perkotaan, di luar dari 12,7 juta Sementara, Analis Ciptadana Sekuritas Asia Yasmin Soulisa menyukai BSDE dan SMRA, PWON karena pertumbuhan pendapatan berulang tahunannya yang solid. Yasmin merekomendasi beli ketiganya dengan target masing-masing Rp 1.370, Rp 940 dan Rp 560 per saham.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diproyeksi belum akan berdampak signifikan bagi apresiasi rupiah. Tekanan dari eksternal utamanya mengenai arah suku bunga Amerika Serikat (AS) masih menjadi ancaman besar bagi pasar nilai tukar. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) BI pada Rabu (24/4). Ini merupakan kenaikan bunga acuan perdana, setelah terakhir kali BI menaikkan suku bunga pada Oktober 2023. 

Menurut Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong, efek kenaikan bunga acuan tidak akan bisa serta merta menguatkan rupiah. Tetapi, langkah tersebut paling tidak bisa menghindari rupiah dari kejatuhan yang lebih dalam. Di sisi lain, fundamental dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS masih cukup bagus, meski data perdagangan dan penjualan ritel masih lemah. Akibatnya, prospek pemangkasan suku bunga the Fed telah mundur hingga September dari sebelumnya Juni 2024. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mencermati, perkiraan suku bunga The Fed yang tinggi dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah masih akan mendorong kenaikan signifikan pada dolar AS. Pengamat Mata Uang Ariston Tjendra mengatakan jika kekhawatiran pasar terhadap eksternal mereda dan dari internal berhasil memperbaiki defisit current account menjadi surplus, maka rupiah bisa menguat lagi ke bawah Rp 16.000 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps basis poin (bps) ke level 6,25%. Sejumlah bank melihat kebijakan tersebut akan berpotensi mempengaruhi kualitas kredit. Terlebih, kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih. Presiden Direktur CIMB Niaga (BNGA) Lani Darmawan menyebut, kualitas kredit yang tercermin dari non performing loan (NPL) merupakan indikator kinerja yang terus dipantau pasca naiknya BI rate. "Naiknya BI rate mengerek cost of fund , sehingga bunga pinjaman harus naik," kata Lani, akhir pekan lalu. 

Per akhir 2023 lalu, NPL CIMB Niaga berada di level 2,0%. Dus, lanjut Lani, CIMB Niaga akan lebih selektif menyalurkan kredit baru, untuk memastikan agar NPL tidak melonjak. "Ini termasuk memastikan nasabah yang mengalami kenaikan bunga pinjaman masih bisa mencicil dengan lancar," imbuh Lani. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menimpali, kenaikan NPL kemungkinan bisa terjadi, meski tidak signifikan. Terlebih, portofolio BTN tidak terpapar depresiasi nilai tukar rupiah secara langsung, seperti industri yang bahan bakunya impor. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai, dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga tidak akan berpengaruh ke NPL. "Memang, pasti akan ada tingkat pembayaran kredit yang sulit dilakukan oleh debitur. Jika account keterlambatan pembayarannya jatuh setelah 6 bulan, pasti akan meningkatkan NPL," katanya.

Bank Indonesia (BI) kembali menyebar insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan di Tanah Air. Terbaru, BI memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM. Insentif KLM ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2024. Kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari insentif KLM yang telah digulirkan BI pada Oktober 2023. Kala itu, BI menaikkan besaran insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dari 2,8% jadi 4% dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan ini dilanjutkan BI pada KLM terbaru. Besaran insentif ditetapkan tetap paling tinggi 4%. Insentif penyaluran kredit ditetapkan paling tinggi 2,2%, insentif bagi bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif jadi paling tinggi 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit pembiayaan hijau 0,5%. 

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, penguatan dan perluasan insentif KLM sebagai upaya BI mempertahankan tren penyaluran kredit yang tumbuh tinggi pada Maret 2024, yakni mencapai 12,4%. Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, menilai, kebijakan BI ini bisa membuka fasilitas pinjaman untuk mengamankan bank yang rentan likuiditas. Ia menilai, kebijakan ini terutama akan berdampak positif bagi bank yang tidak siap dengan kenaikan suku bunga BI. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu juga bilang, insentif KLM bisa membantu melonggarkan likuiditas yang dimiliki bank. Senada, Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Vera Eve Lim mengatakan, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit bank. Di kuartal I-2024, total DPK BCA naik 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.121 triliun. Direktur Utama Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menimpali, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan insentif KLM ke depan.