PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) membukukan perolehan laba sebelum pajak konsolidasi unaudited sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal I/2024.Pencapaian kinerja laba sebelum pajak konsolidasian tersebut mencatat kenaikan tahunan sebesar 7,8% year-on-year (YoY) dengan menghasilkan earnings per share Rp66,96. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang sehat dan indikator kualitas aset yang membaik menjadi dasar yang kuat bagi perseroan untuk terus memberikan nilai lebih.Di samping itu, kata Lani, kinerja itu juga didukung oleh manajemen biaya yang efektif dengan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) di bawah 45%. Adapun sejumlah faktor pendorong kinerja perseroan di antaranya kinerja penyaluran kredit atau pembiayaan tercatat naik 6,0% YoY menjadi Rp211,6 triliun, terutama berasal dari pertum buhan pada usaha kecil menengah(UKM) yang naik 9,4% YoY dan perbankan konsumer yang tumbuh 6,9% YoY. 

Kenaikan tertinggi di kredit atau pembiayaan ritel terutama dikontribusi dari pertumbuhan kredit pemilikan mobil (KPM) yang meningkat sebesar 15,8% YoY. CIMB Niaga, paparnya, menjaga posisi per mo dalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,5% dan 84,2%.Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp333,0 triliun per 31 Maret 2024, yang makin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total dana pihak ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp248,0 triliun (+3,3% YoY), menunjukkan rasio current account and savings account(CASA) yang baik sebesar 64,6%. Di perbankan syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan Rp56,2 triliun (+15,4% YoY) dan DPK sebesar Rp50,6 triliun (+2,6% YoY) per 31 Maret 2024. CIMB Niaga terpilih sebagai salah satu dari tujuh bank yang mewakili komitmen industri perbankan nasional dalam mencapai net zero emission (NZE) Indonesia, yang ditargetkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga keuangan multilateral, dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hingga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mampu melaju masing-masing 2,9% dan 3,2% pada 2024, naik tipis atau bahkan relatif tak beranjak dari proyeksi sebelumnya. Adapun, otoritas fiskal melalui Kementerian Keuangan dan otoritas moneter melalui Bank Indonesia menilai tekanan ekonomi global makin berat dengan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mampu melaju di atas 5%.

Imbasnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23—24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Penguatan dolar AS yang menyebabkan rupiah bertekuk lutut di atas Rp16.000 per dolar AS sejak pekan pertama April, bersamaan dengan eskalasi Iran vs Israel mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga. 

Tujuannya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability Pasalnya, data menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga di kisaran 5%, kecuali pada 2020 yang terkontraksi 2,07% dan 2021 yang hanya tumbuh 3,7% gara-gara pandemi Covid-19. Kemandirian ekonomi tentu membuat bangsa ini tak mudah dipermainkan oleh kondisi geopolitik yang turun naik dalam dua tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pecah.

Pandangan umumnya, yaitu butuh kontribusi manufaktur setidaknya 25% terhadap PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Persoalannya, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus merosot dalam dua dekade terakhir, dari 28,25% pada 2003 menjadi 26,36% (2009), 23,97% (2013), 19,71% (2019), dan 18,67% pada 2023. Manufaktur menjadi lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%. Industri manufaktur memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja.

You will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. True power is sitting back and observing things with magic. True power is restraint. If words control you that means everyone else can control you. Breathe and allow things to pass. Warren Buffet. Apa yang dikatakan oleh Warren Buffet ini relevan dengan perkembangan saat ini. Di tengah meningkatnya ketidakpastian, bermunculan komentar pengamat mengenai prediksi nilai tukar rupiah ke depan. Sebagian pengamat memperkirakan pelemahan rupiah akan berlanjut hingga ke level di atas Rp16.200, antara lain karena faktor The Fed menunda penurunan suku bunga dan memanasnya geopolitik.Terdapat pula pandangan pengamat yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan program pemerintah mendatang yang akan membebani anggaran fiskal. Pandangan ini tentu saja memengaruhi ekspektasi masyarakat. Padahal, argumen yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Misalnya, terkait dengan anggaran fiskal, Kementerian Keuangan tentu akan menjaga dan mencari keseimbangan anggaran sehingga program kerja pemerintah mendatang tidak akan membebani anggaran fiskal.

Setidaknya terdapat tiga alasan kenapa kita tidak perlu khawatir terhadap kondisi rupiah saat ini. Pertama, pelemahan mata uang adalah fenomena global. Dengan kata lain, rupiah tidak sendirian melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kedua, ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang kuat. Di tahun ini, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7%—5,5%. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik dibandingkan beberapa negara maju dan berkembang lainnya di dunia. Inflasi IHK diperkirakan terjaga di kisaran 2,5%±1% pada 2024. Ketiga, Bank Indonesia masih memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada Rapat Dewan Gubernur pada 23—24 April 2024, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan otoritas di Indonesia khususnya untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri. Melihat berbagai faktor di atas, diyakini bahwa sinergi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal akan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Keyakinan tersebut juga didukung oleh figur pemimpin dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang memiliki leadership yang kuat. Dalam hal ini, Gubernur Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah banyak ‘makan asam garam’ karena telah melewati berbagai krisis sebelumnya. Dua tokoh ini memiliki know how yang dapat membawa Indonesia mengarungi ketidakpastian global dengan selamat. Saat ini, Indonesia sudah memiliki kerja sama local currency transaction dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan India. Selain itu, pelaku usaha hendaknya melakukan lindung nilai atau hedging sehingga dapat terhindar dari risiko volatilitas nilai tukar.

Ruang akselerasi penyaluran kredit korporasi terbuka sejalan dengan permintaan kredit yang masih tinggi pada Hasil Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh BI (BI) pada Maret 2024 yang dirilis kemarin. Berdasarkan survei tersebut, Senin (29/4), BI memproyeksikan permintaan kredit korporasi 3 bulan mendatang atau pada Juni 2024 masih tetap tinggi, tercermin dari SBT 36,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode Mei 2024 dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2%. Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada Juni 2024 diperkirakan terjadi pada lapangan usaha pertambangan, perdagangan, serta reparasi mobil dan motor. Pertumbuhan pembiayaan korporasi terutama digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan membayar kewajban jatuh tempo yang tidak bisa diakumulasikan atau rollover. 

Adapun, pembiayaan korporasi pada Maret 2024 terindikasi meningkat tecermin dari SBT pembiayaan korporasi sebesar 25,3%, meningkat pesat dibandingkan SBT 11,1% pada Februari 2024. Kondisi itu ditopang oleh kebutuhan pembiayaan pada sektor perdagangan, industri, pengolahan, serta konstruksi. Hasil survei itu memberikan ekspektasi kinerja kredit korporasi yang kokoh setelah bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke 6,25% pada pekan lalu. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan secara umum, kinerja kredit korporasi bakal tertahan di tengah iklim suku bunga tinggi. 

Dari kalangan perbankan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya tetap menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global. EVP Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia Hera F. Haryn menyebutkan pihaknya terus mengupayakan menyalurkan kredit secara hati-hati dengan menerapkan manajemen risiko. Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 17,1% YoY menjadi Rp835,7 triliun per Maret 2024. Dari realisasi itu, perusahaan menyalurkan kredit korporasi sebesar Rp389,2 triliun atau naik 22,1% Yo Y. Selain BCA, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) turut memanfaatkan insentif likuiditas BI untuk menggenjot penyaluran kredit korporasi. 

Direktur Utama Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan kebijakan itu bisa membantu penyaluran kredit di tengah likuiditas perbankan yang mengetat. Sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) terbesar di Tanah Air, dia menilai pengaruh kenaikan suku bunga atas permintaan kredit, utamanya konstruksi tidaklah signifi kan. Pada saat dihubungi terpisah, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman memproyeksikan kinerja kredit korporasi tumbuh di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan pun selektif menyalurkan kredit sesuai dengan insentif KLM bank sentral. Sebagai informasi, kredit korporasi BJTM mengalami kenaikan 17,97% pada kuartal I/2024. Berdasarkan presentasi perusahaan, Bank Jatim paling banyak menyalurkan pembiayaan ke Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, disusul konstruksi, industri pengolahan. Selanjutnya, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan hingga perantara keuangan.

Operator penerbangan nasional memprediksi layanan angkutan udara domestik makin bergairah setelah jumlah bandara internasional dipangkas menjadi 17 unit dari sebelumnya 34 unit bandara. Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan kebijakan pemangkasan bandara internasional bisa menggenjot konektivitas transportasi udara. Selama ini, pola penerbangan yang digunakan adalah point to point (terbang langsung) karena banyak bandara internasional. Dengan pengurangan bandara internasional, dia menyatakan bisa mengubah pola penerbangan nasional kembali kepada pola pengumpul dan pengumpan atau huband spoke. 

Dia berkeyakinan pola hub and spoke ini dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara dan terjadi pemerataan pembangunan nasional. Melalui pola hub and spoke, bandara di kota kecil akan hidup dan menjadi penyangga (spoke) bagi bandara di kota yang lebih besar (sub hub). Selain meningkatkan konektivitas transportasi udara dan pemerataan pembangunan, pola hub and spoke juga akan berdampak pada peningkatan efektivitas dan efi siensi bisnis penerbangan nasional. Denon melanjutkan penataan jumlah bandara internasional oleh pemerintah juga sudah adil. Pola penerbangan point to point selama ini lebih menguntungkan maskapai luar negeri. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra menilai perampingan bandara internasional tidak menimbulkan dampak negatif bagi Garuda. 

Dia menuturkan Garuda tidak memiliki rute internasional dari bandara yang diturunkan statusnya menjadi bandara domestik. Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (API) atau InJourney Airports Faik Fahmi telah menyiapkan pola operasi berkonsep regionalisasi seiring dengan keputusan pemerintah yang mengurangi jumlah bandara internasional di Indonesia. Saat ini, API mengoperasikan 37 bandara. Dengan konsep regionalisasi, ada bandara yang diposisikan sebagai titik utama (hub) dan sebagai titik pengumpul (spoke). Setelah Keputusan Menteri Perhubungan KM No 31/2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional dan KM No 33/2024 tentang Tatanan Bandar Udara Nasional, jumlah bandara internasional yang dikelola API menjadi 16 unit, sementara 15 unit lainnya menjadi domestik.

Kementerian Keuangan mengedepankan perbaikan komunikasi antar pemangku kepentingan terkait dengan impor dan ekspor menyusul maraknya keluhan terhadap instansinya viral di media sosial. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani menegaskan strategi itu untuk mencegah permasalahan di publik. Menurutnya, edukasi ketentuan kepabeanan juga perlu digencarkan terhadap Perusahaan Jasa Titip (PJT) dan masyarakat. “Perbaikan dan penguatan insyaallah terus kami lakukan, termasuk kami mengedukasi PJT dan para pelaku usaha,” jelasnya di DHL Express Service Point di Kawasan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Banten, Senin (29/4). Askolani juga membantah Bea dan Cukai baru bertindak usai keluhan terhadap instansinya viral di media sosial. Menurutnya, penanganan terhadap barang kiriman dari luar negeri selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Kementerian Keuangan mengedepankan perbaikan komunikasi antarpemangku kepentingan terkait denngan impor dan ekspor menyusul maraknya keluhan terhadap instansinya viral di media sosial. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani menegaskan strategi itu untuk mencegah permasalahan di publik. Menurutnya, edukasi ketentuan kepabeanan juga perlu digencarkan terhadap Perusahaan Jasa Titip (PJT) dan masyarakat. “Perbaikan dan penguatan insyaallah terus kami lakukan, termasuk kami mengedukasi PJT dan para pelaku usaha,” jelasnya di DHL Express Service Point di Kawasan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Banten, Senin (29/4). Askolani juga membantah Bea dan Cukai baru bertindak usai keluhan terhadap instansinya viral di media sosial. 

Menurutnya, penanganan terhadap barang kiriman dari luar negeri selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sederet kasus barang impor yang viral di media sosial belakangan juga menyoroti DHL Express sebagai PJT yang bersangkutan. Seperti pada kasus kiriman sepatu yang dikenakan denda jumbo, kiriman mainan Megatron YouTuber Medy Renaldy yang sempat ditahan dan rusak setelah dirilis, hingga tertahannya barang kiriman alat bantuan belajar Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ternyata merupakan barang hibah. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan Bea Cukai bukan ‘keranjang sampah’ yang bisa dilimpahkan atas seluruh masalah barang kiriman impor.

Presiden Joko Widodo memutuskan membentuk tim percepatan investasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur guna menggenjot penanaman modal di Nusantara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan keputusan itu merupakan hasil pembahasan seusai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (24/4). “Mungkin bulan ini akan ada tim yang dibentuk oleh Pak Presiden, yakni tim percepatan investasi di IKN [Ibu Kota Negara] karena kemarin itu timnya lagi dirumuskan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (29/4). Nantinya, tim investasi tersebut bertugas mempercepat laju realisasi investasi di IKN. Kebijakan itu merupakan keresahan Presiden Jokowi yang mendapat banyak keluhan dari para investor terkait lambatnya proses investasi di IKN. Secara teknis, tim tersebut akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mulai dari pemerintah daerah (Pemda), masyarakat adat, hingga para calon investor. 

Selain pembentukan tim, Bahlil memastikan perusahaan kelas kakap yakni Grup Djarum dan Wings Group bakal ikut menyuntik dana pembangunan IKN. Dia memastikan kedua perusahaan jumbo itu akan mulai menyuntik dana pembangunan IKN pada tahun ini, seiring dengan rampungnya gelaran pemilihan umum (pemilu). “Sukanto Tanoto, Grup Djarum dan Wings Group tahun ini [masuk IKN], yang saya dapat laporan tahun ini,” tegasnya. Bahlil menerangkan salah satu alasannya yakni karena adanya perbedaan timelinetarget investasi antara Djarum dan Wings Group dengan Konsorsium Nusantara. Head of Corporate Communications & CSR WINGS Group Indonesia Sheila Kansil sempat menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun kebun raya (botanical garden) yang sifatnya non-profit di IKN. 

Sementara itu, Djarum Group juga menyampaikan minatnya menggarap kebun raya di IKN yang akan dilakukan oleh Bakti 5 Djarum Foundation bukan dengan Konsorsium Nusantara. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) juga menyebutkan proyek investasinya di IKN belum memasuki tahap konstruksi hingga kini. Presiden Direktur Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan, desain proyek perusahaan bernama Pakuwon Nusantara telah disetujui oleh Kurator IKN, Ridwan Kamil. Ridwan belum dapat menyebutkan secara terperinci target dimulainya pembangunan Pakuwon Nusantara tersebut. Namun, dia menyebut proyek investasi ini akan berdampak positif kepada perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai informasi, PWON melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) akan membangun proyek superblok di IKN. Proyek ini telah mencapai tahap groundbreaking pada 1 November 2023.

Sejumlah operator seluler terus memperluas layanan telekomunikasi nirkabel generasi keempat atau 4G dengan menambah jumlah base transceiver station di Tanah Air. Dua operator yang giat menambah alat penerima dan pemancar sinyal atau base transceiver station (BTS) 4G adalah PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan XL mengoperasikan 163.106 BTS pada kuartal I/2024 dengan 66,6% merupakan BTS berteknologi 4G. Menurutnya, porsi BTS 4G yang dioperasikan XL Axiata meningkat 220 basis poin (bps) dari sebelumnya 63,4% pada kuartal I/2023. Dia menegaskan pertumbuhan masif BTS 4G XL Axiata sejalan dengan laju lalu lintas data yang meningkat hingga 18,4% secara tahunan (year-on- year /YoY) pada kuartal I/2024 menjadi 2.609 Petabyte (PB). Dari sisi infrastruktur, kata Dian, BTS perusahaan memiliki tingkat keterhubungan dengan jaringan fiber optik (fi berized) mencapai 62%. 

Secara teknis, fiberisasi merupakan upaya modernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fi ber, termasuk melakukan regenerasi perangkat BTS. Merujuk pada laporan presentasi korporasi, XL Axiata juga menambah 2G dari 53.136 BTS pada kuartal I/2023 bertambah 1.687 unit menjadi 54.823 unit pada kuartal I/2024. Untuk BTS 3G, imbuhnya, XL Axiata menyisakan 377 unit pada kuartal I/2024 dari sebelumnya 1.252 BTS pada kuartal I/2023. Untuk kinerja keuangan, XL berhasil meraih total pendapatan sebesar Rp8,4 triliun, meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Sementara itu, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison mengungkapkan tetap mengelar ekspansi jaringan 4G, di tengah upaya memperluas wilayah jaringan 5G di Indonesia. 

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa jaringan 5G Indosat kini telah menjangkau wilayah Solo, Karawang, Bandar Lampung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Bali. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut lelang spektrum 700 MHz yang akan digelar paling lambat Juni 2024 akan mengubah peta persaingan 5G di Indonesia. Saat ini, cakupan jaringan 5G belum berjalan optimal meski Indonesia telah mengadopsi jaringan ini, sebab kebutuhan spektrum yang belum terpenuhi. Sebab, 5G membutuhkan setidaknya minimal 100 MHz agar berjalan optimal. Di samping itu, menurut Heru, pemanfaatan jaringan 5G perlu didorong untuk berkembang. Begitu pun dengan harga smartphone (ponsel pintar) yang mendukung jaringan 5G bisa lebih terjangkau.

Konsumsi masyarakat di awal tahun ini melemah, sekaligus memberikan sinyal ekonomi tahun ini berpotensi melambat. Hal itu menjadi lampu kuning bagi pemerintah, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tekanan konsumsi rumah tangga, salah satunya terindikasi dari setoran pajak konsumsi, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terkoreksi. Kementerian Keuangan mencatat, setoran dua jenis pajak ini mencapai Rp 155,79 triliun per akhir Maret 2024. Angka itu turun 16,1% year on year (yoy). Realisasi ini juga baru setara 19,2% dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 811,36 triliun. "Ini harus kita lihat secara hati-hati. Artinya ada koreksi yang mempengaruhi penerimaan negara. 

Koreksi dari kegiatan ekonomi, apakah dari sisi harga komoditas maupun kegiatan ekonomi yang terefleksikan dalam penerimaan negara," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (26/4) pekan lalu. Di sisi lain, PPN impor juga melorot sejalan melemahnya aktivitas impor. Secara neto, PPN impor turun 2,8% yoy, setelah tumbuh 11,2% pada periode sama tahun lalu. Pun secara bruto, jenis pajak ini turun 2,8%, setelah tumbuh 23,7% di tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai terkoreksinya setoran PPN perlu direspons serius. Apalagi, porsinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan sangat besar, bahkan terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. 

Meski disebabkan melejitnya restitusi, Wahyu bilang perlu dilihat kemungkinan lain penyebab kontraksi setoran pajak konsumsi. Pasalnya, tanpa ada restitusi pun, penerimaan PPN tiga bulan pertama tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Kendati begitu, Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman memperkirakan setoran PPN akan meningkat pasca pilpres 2024 karena pelaku bisnis semakin bergairah. Selain itu, efek perang di Timur Tengah dan Ukraina juga diprediksi mengerek harga migas. Namun Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, sangat tidak tepat menerapkan tarif PPN 12% tahun depan lantaran tren suku bunga masih tinggi. Ditambah, inflasi belum bisa ditekan ke kisaran 2%.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret atau kuartal I 2024 mencapai Rp 104,7 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Nilainya turun drastis 53,6% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (26/4) pekan lalu. Pembiayaan utang meliputi penerbitan SBN dan pinjaman. Nilai penerbitan SBN hingga kuartal I 2024 sebesar Rp 104 triliun setara 15,6% dari target. Adapun pinjaman senilai Rp 600 miliar, turun 91,9% dari periode sama tahun lalu, dan baru 3,4% dari target. "Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga domestik maupun global saling mempengaruhi. 

Situasi global sangat dinamis," ungkap Sri Mulyani. Untuk itu, pemerintah akan tetap mengelola secara fleksibel terkait timing, tenor, currency dan instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. "Ini adalah waktu yang dinamis, karena ada perubahan nilai tukar, suku bunga, yield dan guncangan dari negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa dan Timur Tengah yang harus diperhatikan," jelas Menkeu. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah bisa merilis SBN dengan memprioritaskan surat utang berdenominasi rupiah ketimbang valuta asing (valas). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global yang saat ini memanas pasca konflik Iran dan Israel. 

 "Kalau kondisi global memanas, bisa ambil cara dengan optimalisasi obligasi domestik, jadi bisa ambil utang di dalam negeri. Kita bisa mendapatkan pembiayaan tingkat risiko eksternal yang relatif rendah, kalau suku bunga global lagi tinggi," tutur Myrdal, Minggu (28/4). "Kemudian, saat risiko eksternal meningkat, kita harus rem penerbitan SBN. Kedua, terkait dengan struktur pembiayaan yang tinggi kita mau tidak mau harus menahan penerbitan utang secara agresif," ungkap Myrdal. Belum lama ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan, pihaknya akan menekan porsi penerbitan SBN valas pada tahun ini. Ia memerinci, porsi utang valas pemerintah pernah mencapai 40,97% pada tahun 2019. Kemudian turun menjadi 33,57% pada tahun 2020, 30,05% pada tahun 2021, dan 29,61% pada tahun 2022.