Perubahan Ik­­­lim dan Pem­­­­bangunan Ber­­­ke­­­lanjutan te­­­lah menjadi agen­­­da penting di berbagai negara. Kedua terminologi ini ru­­­tin digaungkan dalam Con­­­fe­­­ren­­­ce of the Parties (COP) United Nations Frame­­­work Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah ber­­­bagai negara (termasuk Indonesia) telah menyepakati bahwa diperlukan aksi konkrit bersama dalam menghadapi perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Dalam beberapa penyelenggaraan COP, terdapat sejumlah keputusan penting yang menjadi pendorong penyesuaian strategi pemerintah dan swasta terkait isu perubahan iklim. Dimulai dari COP 1 (Jerman, 1995), The Berlin Mandate mendorong penetapan target penurunan emisi yang mengikat secara hukum dan ditindaklanjuti pada COP 3 (Jepang, 1997), The Kyoto Protocol melalui pengenalan tiga mekanisme market-based perdagangan emisi. 

Selanjutnya dalam COP 21 (Perancis, 2015), The Paris Agreement menyatakan komitmen untuk menjaga peningkatan suhu dunia di bawah 1,5° Celsius serta pengenalan Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikomunikasikan melalui UNFCCC. Terakhir, COP 28 (Uni Emirat Arab, 2023) menyepakati penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mencapai net zero emission (NZE) tahun 2050. COP yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade tersebut telah menghasilkan beberapa progres signifikan, di tengah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Bahkan, sebanyak US$78,9 miliar telah dihimpun oleh negara maju untuk pembiayaan iklim (OECD, 2020). 

Serta, lebih dari 160 perusahaan dengan total aset US$70 triliun berkomitmen untuk mencapai target NZE (UN, 2021). SF erat kaitannya dengan perubahan iklim, tetapi tidak terbatas hanya pada aspek lingkungan. Sebab, SF mengintegrasikan aspek lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance) atau ESG ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDG). Sehingga, cakupan SF lebih luas. Pada konteks industri keuangan syariah, fokus SF dengan ESG selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) yang menjadi landasan bisnis bank syariah. Lalu, pada aspek sosial, prinsip yang didorong adalah mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dilakukan bank syariah melalui peran aktifnya menjadi lembaga penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta menyalurkannya melalui lembaga filantropi. 

Bank syariah juga mendorong program pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Selain itu, minat investor dengan preferensi ESG berpotensi meningkat, reputasi dan citra positif akan terbangun, hingga peningkatan valuasi saham bank dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 tercatat US$30,3 triliun diinvestasikan pada aset ESG dan diperkirakan meningkat menjadi US$33,9 triliun pada 2026 (PWC, 2022). Maka, untuk mengoptimalkan potensinya, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan bank syariah. Pertama, edukasi prinsip keuangan berkelanjutan dan ESG kepada segenap stakeholder yang meliputi nasabah, investor, dan masyarakat dengan kolaborasi bersama pemerintah, regulator, dan organisasi non-profit. Kedua, formulasi framework ESG yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengukuran, serta pengawasan ESG di bank Syariah, termasuk sertifikasi dan rating ESG. Ketiga, peningkatan porsi pembiayaan di sektor ESG, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent.

Apa hubungan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan mahalnya biaya logistik? Dalam ajang Bisnis Indonesia Shipping & Logistics Forum 2024, terungkap hubungan keduanya sangat erat. Forum yang digelar di Raffles Hotel Jakarta pada Selasa (30/4) itu mengungkap data hasil Kajian Biaya Logistik Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasonal (Bappenas) bersama SIRI dengan metodologi terbaru menemukan biaya logistik pada 2022 mencapai 14,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perinciannya, sektor transportasi darat memegang porsi biaya logistik hingga 7%, sedangkan transportasi laut hanya 3,6%, dan transportasi udara 0,8%, pergudangan 1,5%, dan administrasi 1,2%. Menariknya, kajian itu menemukan bahwa biaya logistik nasional didominasi dari transportasi darat. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 16.000-an pulau.

Oleh karena itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia tidak bisa terlepas dari problem biaya logistik tinggi akibat dominannya pangsa transportasi darat. Untuk mengupayakan penurunan biaya logistik, Kemenhub tengah membangun pengklasteran sektor maritim atau maritime cluster. Maritime cluster adalah mengidentifi kasi peran stakeholder terkait dengan industri maritim. Problem lain yang perlu diselesaikan adalah maraknya kapal berusia tua di Indonesia. Arif mencatat rata-rata usia kapal di Indonesia di atas 15 tahun, sehingga usia operasional hanya menyisakan 10 tahun lagi. 

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi menyatakan seluruh armada kapal milik perseroan sudah menerapkan standar IMO seperti lambung ganda (double hull) untuk kapal tanker. Penerapan armada sesuai standar IMO merupakan keniscayaan sebagai subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero) yang fokus dalam bisnis distribusi energi. Rencananya, PIS menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 2025. “Tentunya, IPO ini harus dengan rencana yang matang dengan rencana yang sangat baik, sementara kami targetkan tahun depan.”

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengungkap penerapan logistik ramah lingkungan atau green logistics di Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah bisa meniru Eropa dalam insentif kendaraan listrik. Akbar menyatakan insentif pemerintah di Eropa tidak hanya berupa keringanan pajak, tetapi juga diskon harga jual kendaraan listrik yang diberikan bahkan mencapai 30%. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto membeberkan sejumlah peluang dan tantangan yang membayangi industri pelayaran. Salah satu faktor pendukung sektor pelayaran berasal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adi Lumakso, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, mengatakan bahwa tantangan kelistrikan di kawasan Sulawesi bagian selatan makin kuat seiring dengan permintaan tenaga listrik pada awal tahun ini yang sebesar 6,73 gigawatt (GW). PLN memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan pasokan tenaga listrik di wilayah tersebut saat kemarau sebagai dampak dari El Nino terjadi. “Kami berpijak kepada pengalaman, dan untuk itu kami perlu koordinasi benar-benar strategi, baik itu pembangkitan maupun transmisi itu pengaturannya seperti apa,” katanya, Rabu (1/5). 

Musim kemarau yang disebabkan oleh El Nino memang kerap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat di Sulawesi Bagian Selatan. Fenomena alam tersebut dapat berakibat pada penurunan debit air di pembangkit listrik tenaga air (PLTA), salah satu sumber energi listrik utama di Sulawesi bagian selatan. “Ketika terjadi El Nino atau musim kemarau, PLN harus berjaga-jaga mitigasinya seperti apa,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu. Sampai dengan Maret 2024, energi pembangkitan listrik di wilayah tersebut terdiri atas batu bara sebesar 50,89%, gas 11,02%, air 29,40%, angin 2,26%, dan bahan bakar minyak sebesar 6,43%.

Dua hotel mewah di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur diprediksi siap beroperasi pada Agustus tahun ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kedua hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu semua dibangun oleh swasta. “Setelah kita meninjau tadi beberapa fasilitas Parekraf [pariwisata dan ekonomi kreatif] bisa kita pastikan Insyaallah di akhir bulan Juli hingga awal Agustus sejumlah hotel siap dioperasikan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/5). Kedua hotel itu yakni Hotel Nusantara yang tengah digarap oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusumo atau Aguan. 

Sandiaga juga menyebut pada Agustus 2024 akan terdapat sentra ekonomi kreatif yang rampung dibangun di IKN. Nantinya, sentra ekonomi itu akan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang telah dikurasi dan mendapatkan pelatihan khusus guna mendukung perputaran roda ekonomi di IKN. Sandiaga juga menyatakan siap untuk pindah ke IKN susai meninjau rumah tapak jabatan menteri (RTJM). Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga turut menanggapi desain rumah menteri di IKN. Dia puas dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Sandiaga juga menyebut tidak menemukan masalah dari segi ukuran. Dia menilai luas rumah tapak menteri di IKN itu telah cukup dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui program Gerakan Tabungan Pajak, masyarakat bisa membuka rekening tabungan pajak, sehingga wajib pajak bisa melunasi kewajibannya dengan cara menabung terlebih dahulu hingga jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotornya. “Fasilitas yang diberikan melalui program gerakan Tabungan Pajak ini tentu akan memberikan keringanan kepada wajib pajak dibandingkan dengan melakukan pembayaran secara sekaligus,” kata Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, Selasa (30/4). Program tersebut pun diharapkan bisa mengatasi persoalan tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tengah masyarakat.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor akan diberlakukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota berkewajiban untuk bersinergi dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatra Barat Syefdinon menambahkan, pemerintah daerah telah menargetkan sebanyak 1.819.946 unit kendaraan bermotor di Sumatra Barat sebagai wajib pajak, dengan rincian roda dua sebanyak 1.417.571 unit, dan roda empat mencapai 402.375 unit.

Akses permodalan di daerah terus membaik seiring dengan moncernya penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sepanjang kuartal pertama tahun ini. Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan kredit di Sulawesi Selatan pada 3 bulan pertama 2024. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan mencatat penyaluran KUR di provinsi tersebut sepanjang kuartal I/2024 mencapai Rp4,15 triliun. Angka itu meroket 154,97% dibandingkan dengan periode sama 2023 yang sebesar Rp1,63 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan Supendi mengatakan bahwa lonjakan penyaluran KUR pada 3 bulan pertama tahun ini disebabkan oleh realisasi pada kuartal I/2023 yang relatif kecil. Pada tahun lalu, KUR di Sulawesi Selatan baru bisa disalurkan pada Maret karena menunggu perubahan aturan ihwal penyaluran fasilitas tersebut. 

“Tahun lalu penyaluran KUR baru mulai [disalurkan] Maret, karena Januari—Februari masih menunggu aturan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru terbit pada Februari sehingga [KUR] baru disalurkan Maret 2023,” katanya, Selasa (30/4). Program percepatan penyaluran KUR pada kuartal terakhir 2023 juga turut mengakselerasi realisasi pemberian fasilitas itu di awal 2024. Supendi menjelaskan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menjadi yang paling banyak menerima penyaluran KUR pada kuartal I/2024 dengan nilai mencapai Rp1,59 triliun. Selanjutnya, ada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang menempati posisi kedua dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,58 triliun. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya mendapat kucuran KUR senilai Rp373,69 miliar pada kuartal I/2024. 

Kemudian, sektor industri pengolahan sebesar Rp203,68 miliar, perikanan Rp169,86 miliar, dan sektor lainnya Rp212,51 miliar. Dari Rp4,15 triliun KUR yang direalisasikan pada kuartal I/2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi yang paling banyak menyalurkannya, dengan nilai Rp3,39 triliun untuk 65.603 debitur. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menempati posisi kedua dengan mendistribusikan KUR senilai Rp384,66 miliar kepada 2.773 debitur, dan di posisi ketiga ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang menyalurkan KUR senilai Rp98,13 miliar untuk 388 debitur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid mengatakan bahwa realisasi penyaluran kredit berbasis program terdiri atas KUR senilai Rp8,8 triliun kepada 167.467 debitur, dan UMi sebesar Rp167,58 miliar kepada 39.214 debitur. 

Pada perkembangan lainnya, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit tersebut makin memperkuat bukti bahwa UMKM merupakan fondasi perekonomian daerah yang kuat serta tahan uji, meski ekonomi nasional dihadapkan pada situasi geopolitik yang memanas dan berimbas pada perlambatan laju ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan berkelanjutan untuk UMKM yang fokus kepada sertifi kasi usaha dan produk akan dengan sendirinya memperluas akses pada pasar maupun sumber daya permodalan. Di Nusa Tenggara Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pelaku UMKM untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha. Kepala OJK Nusa Tenggara Barat Rico Rinaldy menjelaskan bahwa model pembiayaan di pasar modal yang bisa diakses UMKM adalah securities crowdfunding. 

Saat ini, di Nusa Tenggara Barat tercatat terdapat dua perusahaan yang memanfaatkan Securities Crowdfunding sebagai sumber pendanaan usaha, dengan total penghimpunan dana sebesar Rp2,71 miliar dari 313 single investor identification (SID). Selain itu, penyaluran KUR lewat program Percepatan Penyaluran KUR Kabupaten Pasuruan (Cukur Kapas) dengan tujuan untuk memperkuat pembiayaan UMKM Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah mencapai outstanding Rp228,93 miliar pada triwulan I/2024.“Ada 7.213 debitur telah memanfaatkan program tersebut,” kata Plt. Kepala Kantor OJK Malang Ismirani Saputri. Selanjutnya, program Terang Tani (Sosialisasi & Edukasi Literasi Keuangan untuk Petani) Kabupaten Pasuruan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) telah diberikan kepada 1.227 petani milenial.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hari ini, Kamis (2/5) kendati ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ghufron merupakan pihak terlapor yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memutasi salah seorang pegawainya. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan Dewas akan tetap berunding terkait dengan keberlanjutan sidang etik Ghufron, kendati terlapor tidak menghadiri sidang sekalipun. Berdasarkan catatan Bisnis, Dewas KPK tetap membacakan putusan perkara etik mantan Ketua KPK Firli Bahuri kendati dia tidak hadir dalam sidang. Ghufron sebelumnya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta imbas proses etik yang dijalaninya.

Kaum perempuan diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian bangsa melalui peran sertanya dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Dilansir dari context.id, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Min Usihen menyampaikan data BPS 2021 menunjukkan sekitar 64,5% total usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dikelola dan dimiliki oleh perempuan. Namun, masih banyak perempuan Indonesia yang kurang berpartisipasi aktif dalam sistem kekayaan intelektual dibandingkan dengan pria. Pemerintah terus mendorong kreativitas dan inovasi perempuan Indonesia, sehingga sejalan dengan prinsip ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan.

Massa buruh berunjuk rasa di sejumlah daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5). Selain pencabutan UU Cipta Kerja, mereka juga menolak kebijakan pengupahan serta menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan perlindungan pekerja dalam hubungan kemitraan. Terkait Hari Buruh Internasional, Presiden Jokowi memberi ucapan selamat melalui media sosial. Presiden menegaskan bahwa setiap pekerja adalah pahlawan sehari-hari. Buruh memiliki peran dalam menjaga roda perekonomian terus berputar. ”Mari kita teruskan semangat juang para buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, berharap agar pekerja Indonesia kian sejahtera dan kompak. Soliditas buruh diakui bakal berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Lima tahun ke depan, peningkatan kompetensi buruh bakal diutamakan pemerintahannya yang akan dibentuk. YLBHI menilai, perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan buruh terus dikurangi atas nama kemudahan investasi dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga dianggap telah membungkam hak konstitusional dan demokrasi buruh. Buruh tak lagi mampu turut menentukan kebijakan dan keputusan politik yang berdampak pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak buruh dan keluarganya.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menilai, rezim berganti dengan mempertahankan kebijakan perburuhan yang tidak berpihak kepada buruh dan serikat buruh. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh, juga digelar di Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bandar Lampung, dan Banda Aceh. Di Jakarta, massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti penerapan upah minimum yang nilai riilnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal lain yang juga disuarakan buruh dalam unjuk rasa di sejumlah daerah adalah pencabutan UU Cipta Kerja. Penyusunannya dinilai inkonstitusional dan mengabaikan prinsip demokrasi. (Yoga)

Beratnya menjalani pendidikan kedokteran sudah disadari OK (33) sebelum ia masuk program pendidikan dokter spesialis awal 2023. Ternyat proses yang harus dilewatinya sangat berat, karena tekanan dari sebagian dosen dan seniornya. Bahkan, berat di ”ongkos”. Biaya untuk pendidikan kedokteran yang cukup besar masih ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjamu dan membayar aneka permintaan beberapa dosennya. ”Saya tidak sanggup. Saya ini bukan dari keluarga yang kaya raya. Jadi, kalau membayangkan harus mengeluarkan ratusan juta rupiah lagi di luar pendidikan, saya sudah tidak sanggup,” kata OK ketika dihubungi, akhir pekan lalu. OK yang saat ini dokter umum memutuskan keluar dari program pendidikan dokter spesialis (PPDS) pada 2023. Padahal, ia baru menjalani PPDS selama satu semester.

Kata-kata kasar hampir setiap hari ia dapatkan dari beberapa senior ataupun konsulen atau dosen pembimbing. Makian serta berbagai umpatan didapatkannya ketika ia melakukan kesalahan kecil. Dosennya ada yang marah besar saat ia terlambat lima me nit ketika diminta menjemput dosennya di rumahnya. OK mengatakan, tekanan-tekanan yang didapatkan sering kali dianggap para dosen sebagai dalih untuk pembentukan mental dan karakter para residen. Namun, menurut dia, itu justru memperburuk sikap orang yang menerima tekanan tersebut. ”Beberapa kali saya harus membelikan dosen saya sepatu atau bahkan karpet untuk mobilnya seharga Rp 4 juta,” tuturnya. Permintaan-permintaan itu, tambah OK, tak hanya sesekali. Sering kali ia harus membelikan kain atau pakaian untuk dosen-dosennya.

Hal-hal seperti itu pun dianggap normal dan wajar. Jika dihitung, selama satu semester, lebih dari Rp 100 juta sudah ia keluarkan di luar biaya pendidikan. Bila permintaan-permintaan itu ditolak, sebagian dosen tak segan-segan mempersulit proses pendidikan peserta PPDS. Sejumlah peserta PPDS yang pernah menolak permintaan sempat tidak lulus saat ujian. ”Saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Kondisi keuangan keluarga saya pas-pasan. Saya masih proses pendidikan dan belum memperoleh pendapatan. Sementara orangtua saya hanya tinggal ibu. Jika dilanjutkan, saya tidak akan mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan itu,” ucap OK.

Dari laporan Kemenkes tahun 2023, setidaknya ada 91 pengaduan perundungan yang diterima pada 20 Juli-15 Agustus 2023. Dari data itu, antara lain 44 laporan terjadi di RS yang dikelola Kementkes, 17 laporan di RSUD di enam provinsi, 16 laporan di fakultas kedokteran di delapan provinsi, 6 laporan di rumah sakit milik perguruan tinggi, 1 laporan di RS TNI/Polri, dan 1 laporan lain dari RS swasta. Sebagian besar laporan terkait permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan, pelayanan, dan penelitian, serta penugasan jaga di luar batas yang wajar. Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan, perbaikan sistem pendidikan program PPDS terus dilakukan. Kemenkes juga akan memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang tidak memiliki catatan teguran. (Yoga)