;

Nokia Perbaharui 4.400 Jaringan 5G Jaringan XL Axiata

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Investor Daily

Nokia berhasil menyelesaikan proyek lima tahunan untuk memodernisasi  jaringan 5G PT XL Axiata Tbk di wilayah  Provinsi Jawa Tengah. Proyek mencakup  sekitar 4.400 titik antara lain untuk penggantian jaringan serta penambahan titik  baru tanpa memengaruhi pengalaman pelanggan. Chief Technology Officer XL Axiata sangat senang dengan pelaksanaan proyek yang lancar  dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Nokia tersebut. "Modernisasi jaringan ini memungkinkan kami memuaskan pelanggan dengan menyediakan  cakupan dan kinerja jaringan terbaik di kelasnya," ungkap Gede Darmayusa. Head of Market Unit Nokia Indonesia Ozgur Erzincan menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi yang mendorong penyedia layanan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan pengalaman pelanggan lebih baik. "Kami sangat senang bahwa solusi kami telah membantu dalam memodernisasi jaringan dan meningkatkan kinerja XL Axiata. Mereka kini dapat memastikan pengalaman jaringan yang lebih baik bagi pelanggan," tutur Ozgur. (Yetede)

Tujuh Pengembang Properti Berburu Prapenjualan Rp 28 Triliun

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Investor Daily

Tujuh pengembang properti berburu prapenjualan (marketing sales) Rp28,07 triliun pada 2024. Pundi-pundi pendapatan mereka bersumber dari segmen hunian tapak, apartemen, penjualan lahan hingga bisnis hotel dan mal. Pengembang yang juga emiten properti di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menjadi developer yang membidik prapenjualan terbesar, yakni Rp 9,5 triliun. Pengembang kota mandiri BSD City, Tangerang, Banten ini mengaku target tersebut tergolong moderat. "Target Rp9,50 triliun merupakan refleksi konservatif yang moderat  apabila dibandingkan dengan pencapaian prapenjualan 2023," kata Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya. Pada 2023 emiten berkode saham BSDE ini mematok prapenjualan Rp8,80 triliun, namun dalam realisasinya menyentuh Rp 9,5 triliun alias 8% di atas target. Target Rp9,5 triliun itu bagi kami sudah tinggi. Salah satu sumber prapenjualan tersebut dari penjualan tanah sekitar Rp1,5 triliun ke joint venture proyek Hierra," tambah Hermawan. (Yetede)

Astra Land Indonesia Gulirkan Klaster Pertama Ammaia Ecoforest

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Investor Daily

Astra Land Indonesia (ALI) mengembangkan Latera sebagai klaster pertama di Ammaia Ecoforest, Cikupa, Tangerang, Banten. Klaster Latera yang berdiri diatas lahan seluas 2 hektare (ha) itu kelak berisi 128 rumah tapak. Seluruh hunian di  Lavatera didesain modern dengan elemen-lemen pendukung untuk green dan sustainable living yang tinggi dan jendela besar untuk membantu sirkulasi udara yang baik dan  jendela besar untuk membantu sirkulasi udara  yang baik dan penerangan alami maksimal. "Kami berharap hunian di Ammaia Ecoforest dapat menunjang kehidupan yang dekat dengan alam, aktif, dan sehat dalam memenuhi visi untuk menjadikan hunian sebagai tempat yang tepat untuk membangun keluarga, merayakan kehidupan, dan juga untuk menjalin cerita," kata Demmy Indranugroho, Head of Corporate Communications Astra Land Indonesia dalam keadaan tertulis, baru-baru ini. Dalam mengembangkan Ammaia Ecoforest yang memiliki lahan seluas 50 ha, ALI mengandeng dua developer properti terkemuka ,yakni Astra Properti dan Hongkong Land. (Yetede)

Pembangunan Berkelanjutan dengan Ekosistem Energi Baru

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Investor Daily

Pemerintah Indonesia mengusung tercapainya net zero emission pada 2060, yang antara lain dilakukan melalui pengembangan ekosistem energi baru (new energy ecosystem) Adapun Indonesia Battery Corporotion (IBC) mengembangkan new energy ecosystem di lima sektor telekomunikasi, perkebunan dan pangan, pertahanan, pariwisata, dan transportasi. Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menggalakkan adopsi kendaraan listrik untuk kegiatan operasional. Berkaitan itu, IBC sebagai perusahaan invesment holding dalam mengembangkan new energy materials melalui pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan baterai energi storage system secara terintegrasi, melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait implementasi new energy ecosystem di BUMN dengan 7 BUMN di 5 sektor strategis. Adapun 7 BUMN tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Pupuk Indonesia Utilitas, PT Len Industri (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT INKA (Persero), dan PT Prima Armada Raya. (Yetede)

Bisnis dalam Lingkaran Politik dan Keluarga

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Tempo

BANYAK orang beranggapan bahwa tak seharusnya urusan bisnis dicampuri dengan kepentingan politik dan keluarga. Namun anggapan itu tampaknya tidak berlaku di Indonesia. Lihat saja bagaimana setelah Pemilu 2024, sejumlah anggota dan orang-orang yang terafiliasi dengan tim kampanye kandidat presiden dan wakil presiden mendapatkan posisi strategis pada badan usaha milik negara (BUMN). Dalam dunia bisnis, pengaruh politik atau negara terhadap dunia usaha (perusahaan) setidaknya terwujud melalui dua cara. Pertama, melalui kepemilikan saham signifikan oleh pemerintah atau negara, yang menghasilkan perusahaan milik negara atau BUMN.

Karena BUMN merupakan representasi kecil negara, keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai performa keuangan akan mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan negara. Karena itu, pemerintah cenderung melakukan beragam cara guna menjaga eksistensi perusahaan. Kedua, pengaruh politik di dalam perusahaan terjadi dengan ditempatkannya politikus maupun mantan politikus dalam struktur manajemen kunci perusahaan, baik sebagai direksi maupun komisaris. Penempatan mereka di dalam struktur manajemen kunci bukanlah tanpa alasan.

Kedekatan mereka dengan pemerintah, melalui jabatan ataupun peran yang dimiliki sebelumnya, diharapkan membuat perusahaan tempat mereka menjabat mendapatkan perlakuan istimewa. Misalnya kemudahan mendapatkan akses pinjaman dari bank, mendapatkan proyek pemerintah, dan mendapatkan keuntungan melalui regulasi yang memihak.Penting untuk kita ketahui, pengaruh pada bisnis (perusahaan) cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi serta sistem demokrasi multipartai. (Yetede)

Ragam Modus Penyelewengan Dana BOS

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Tempo

PENYELEWENGAN dana bantuan operasional sekolah (BOS) diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional. Dugaan ini muncul berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2023. Adapun modus yang paling banyak adalah penggelembungan penggunaan anggaran. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, dalam survei yang sama, juga ada modus korupsi berupa pungutan liar, kolusi dalam pengadaan barang/jasa, nepotisme dalam penerimaan siswa/mahasiswa baru, dan laporan keuangan fiktif. Tiga provinsi dengan potensi korupsi paling tinggi adalah Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara. "Penyalahgunaan dana BOS sebanyak 13,39 persen di sekolah," katanya. Wawan mencontohkan pengadaan barang dan jasa di sekolah atau kampus sering kali dilakukan tanpa proses tender yang transparan. Bahkan tidak jarang pemimpin lembaga pendidikan menentukan sendiri vendor berdasarkan relasi pribadi.

Praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, kata Wawan, harus dicegah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan menghindari benturan kepentingan. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan yang harus memegang prinsip good governance (pemerintahan yang baik). "Dalam pengelolaan dana BOS, memang perlu ditingkatkan pengawasannya," ujarnya. "Untuk meminimalkan, bahkan menghilangkan, penyalahgunaan. Secara keseluruhan, Wawan melanjutkan, Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2023 berada pada level 2 dengan nilai 73,70. Adapun tingkat tertinggi dalam Indeks Integritas Pendidikan berada di level 5 dengan rentang nilai 83,61-100. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo tidak heran dengan hasil survei KPK itu. Sebab, menurut dia, dalam penggunaan dana BOS masih terdapat celah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan. Ini terjadi karena tata kelola penggunaan dana belum terencana dengan baik, dari pelaksanaan hingga pengawasan. (Yetede)

Anggaran Insentif Biodiesel B40 Terancam Seret

Yuniati Turjandini 02 May 2024 Tempo

Pemerintah berencana meningkatkan program biodiesel dari saat ini B35 menjadi B40. Uji coba menambah kadar bahan bakar nabati berbasis sawit menjadi 40 persen pada solar ini digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun lalu. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pun menjanjikan implementasi program tersebut hingga biodiesel B50 dalam kampanye mereka. Namun rencana ini dibayangi sejumlah hambatan.

Program biodiesel merupakan upaya pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus emisi kendaraan. Sayangnya, produk ini belum bisa bersaing dengan solar. Ada biaya tambahan dari bahan baku, yaitu molekul minyak sawit, fatty acid methyl ester (FAME), yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Pemerintah memutuskan memberikan insentif kepada produsen biodiesel dengan menutup selisih antara biaya produksi dan harga jual untuk memastikan stok terjaga. Dananya berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.

Sepanjang 2023, badan ini menggelontorkan dana sebesar Rp 18,32 triliun untuk membayar insentif biodiesel. BPDPKS menutup selisih biaya penyaluran biodiesel sebanyak 12,2 juta kiloliter. Dengan target pemerintah menyalurkan biodiesel sebanyak 13,4 juta kiloliter pada tahun ini, Kepala BPDPKS Eddy Abdurrachman memperkirakan kebutuhan insentif melonjak. "Berdasarkan perkiraan kami, insentifnya sekitar Rp 28 triliun," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Selain karena kenaikan volume, besarnya insentif akan dipengaruhi disparitas harga biodiesel dan solar. Pada awal tahun ini, selisihnya tampak melebar. Sebagai gambaran, selisih harga pada Januari 2023 berada di level Rp 715 per liter, sementara pada Januari 2024 mencapai Rp 1.382 per liter. (Yetede)

Aksi Jual Asing Terus Menghantui Bursa

Hairul Rizal 02 May 2024 Kontan (H)

Aksi jual asing yang terjadi pada April, sepertinya akan berlanjut bulan Mei. Apalagi, ada fenomena Sell in May and Go Away. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mencatat kinerja IHSG punya kecenderungan negatif di Mei dengan rata-rata -1,30% dalam lima tahun terakhir. Dan bulan ini, sejumlah sentimen bisa mempengaruhi laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Mulai dari gejolak geopolitik, kebijakan suku bunga bank sentral, rupiah yang terus loyo terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pembagian dividen dan rilis kinerja emiten, serta perkembangan data ekonomi. Skenario bearish, IHSG di Mei 2024 berada di support 6.996 dan resistance di 7.272. Untuk bullish maupun sideways di support 7.135 dan resistance di 7.313. 

Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus, menambahkan, potensi The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan dan rupiah di atas Rp 16.200 per dolar AS menjadi penghambat IHSG. Ia memprediksi, IHSG melemah di rentang 6.890 - 7.290. Namun menurut Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto, posisi IHSG yang bertahan di atas level 7.000 membawa sinyal positif. Meski ada Sell in May, penurunan tidak akan terlalu dalam. Hitungan Pendiri Stocknow.id Hendra Wardana, lima tahun terakhir, probabilitas kenaikan IHSG di Mei hanya 20%. Head of Research Syailendra Capital, Rizki Jauhari melihat, dalam tiga bulan setelah Mei, pergerakan indeks bisa lebih tinggi. Ini bisa menjadi kesempatan investor.

Hati-Hati, Laju Inflasi Masih Tetap Tinggi

Hairul Rizal 02 May 2024 Kontan

Tingkat inflasi pada April tahun ini diperkirakan bakal melandai secara bulanan. Estimasi tersebut sejalan dengan mulai menurunnya harga pangan dan usainya momentum Ramadan. Namun demikian, laju inflasi tahunan diperkirakan masih akan tetap tinggi. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, inflasi bulanan pada April 2024 bergerak di rentang 0,25% hingga 0,60%. Sementara inflasi tahunan pada April diperkirakan sekitar 2,99% hingga 3,10%. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan, laju inflasi April sebesar 0,25% month-to-month (mtm). Angka ini melandai dibandingkan inflasi di bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,52% mtm. Andry menyebutkan, melandainya inflasi tersebut disebabkan penurunan inflasi yang bersumber dari komoditas pangan, terutama beras. "Data terakhir menunjukkan harga beras mengalami deflasi sebesar 2% mtm pada bulan April 2024, membalikkan angka inflasi sebelumnya yang sebesar 2.1% mtm," kata dia kepada KONTAN, Rabu (1/5). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan tingkat inflasi pada April tahun ini sebesar 2,27% mtm. 

Di satu sisi, inflasi melandai sejalan dengan penurunan inflasi bahan makanan karena puncak musim panen sudah bergulir. Namun di sisi lain, ada kelompok pengeluaran lain yang mendorong inflasi April, seperti transportasi, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Para ekonom juga mewanti-wanti, laju inflasi inti berpotensi meningkat di April 2024. Andry meramal, inflasi inti bulan lalu sebesar 1,78% yoy, dari Maret 2024 yang tercatat sebesar 1,77% yoy. Bahkan, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memproyeksikan inflasi inti naik menjadi 1,81% yoy, dan secara bulanan sebesar 0,29% mtm. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, untuk menekan laju inflasi, diperlukan juga upaya dari sisi fiskal. Pemerintah, menurut dia, juga masih perlu tetap menjaga distribusi atau pasokan barang.

Gandeng TNI Genjot Kepatuhan Wajib Pajak

Hairul Rizal 02 May 2024 Kontan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menggandeng TNI dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. "Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari MoU ( memorandum of understanding ) antara Menteri Keuangan dengan Panglima TNI pada 17 Januari 2022 tentang Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan TNI," kata Suryo dalam keterangan resminya, Selasa (30/4). Mayjen TNI Yusri menambahkan bahwa TNI siap mendukung Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara. Menurut dia, perlu penguatan kolaborasi dan koordinasi melalui komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pilihan Editor